WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

HEADLINES

  •  Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologi
  • Video Pembantaian Harimau Sumatra di Hutan Suban Jeruji Muara Enim
  • The Building of PT. OKI Pulp and Paper Mills; Threat to the Indonesian Forest and the People’s Safety
  •  Karangan Bungan dari Koalisi anti Mafia Hutan untuk Presiden
  •  Hadi Jatmiko terpilih menjadi Direktur Walhi Sumsel 2013 - 2017

Selasa, Oktober 26, 2010

Izin Lokasi Perkebunan di Banyuasin Segera Dievaluasi

PANGKALAN BALAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin segera mengevaluasi izin lokasi perusahaan perkebunan, terutama bagi perusahaan yang tak kunjung membuka areal perkebunan,baik inti maupun plasma bagi masyarakat sekitar.

Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed mengungkapkan, rancangan kebijakan yang akan dimulai pada 2011 mendatang itu bertujuan untuk mengurangi gejolak persengketaan lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat selaku pemilik lahan. “Izin lokasi perkebunan yang diberikan bertujuan mengoptimalkan perekonomian masyarakat, terutama plasmanya.Namun, jika sampai 2011 aktivitas perkebunan tak juga dilakukan, izin pencanangan dan izin lokasi akan dievaluasi atau dicabut,” ujar Amiruddin di Pangkalan Balai kemarin.

Dia menegaskan, izin lokasi tidak akan diberikan lagi kepada perusahaan yang tidak bisa memulai aktivitas perkebunan secepatnya.“ Izin lokasi hanya akan diberikan pada perusahaan yang siap, baik siap lahan maupun sarana produksi lainnya,”jelas Amiruddin. Di Kabupaten Banyuasin, diakuinya, masih terdapat perusahaan perkebunan yang tidak membuka lahan perkebunan.

Artinya,mereka baru memiliki izin pencanangan dan izin lokasi saja. Selain itu, ada juga perusahaan yang masih tersendat akan sengketa lahan. Bahkan, tak sedikit di antaranya yang belum membuka plasma bagi masyarakat. “Jika perusahaannya jelas program inti dan plasmanya, tentunya masyarakat juga yang diuntungkan. Sehingga, izin lokasi,diberikan pada perusahaan yang sehat,”kata dia.

Sementara itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Banyuasin mencatat, masih terdapat sekitar 40% perusahaan perkebunan swasta di Banyuasin yang belum memiliki plasma. Hal itu disebabkan keterbatasan lahan untuk petani plasma. Kepala Dishutbun Banyuasin Hasanuddin mengungkapkan,dari 50 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Banyuasin,belum semua mampu membangun kerja sama dan membentuk petani plasma.

“Berdasarkan UU Perkebunan, diwajibkan perusahaan perkebunan melakukan kerjasama inti-plasma dengan masyarakat sekitar perkebunan inti,minimal 20% luas garapan, dibuatkan bagi petani plasma,” beber dia. Menurut Hasanuddin, alasan perusahaan belum membuatkan plasma bagi masyarakat sangat beragam, mulai dari sudah tidak banyak ditemui petani yang miliki lahan untuk diajak menjadi plasma, hingga perusahaan yang belum beroperasi maksimal di Banyuasin. ”Tidak bisa dirinci detail,”kilahnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Askolani berpendapat, kontribusi perusahaan perkebunan di Banyuasin, dengan sistem plasma dan inti masih sangat minim.



Artikel Terkait:

0 komentar: