Pasca Penyemaian, Palembang Diguyur Hujan

PALEMBANG– Koordinator Hujan Buatan Unit Pelaksana Teknis BPPT Sunu Tikno menuturkan hujan cukup deras lebih kurang setengah jam mencapai 10 mm/jam terjadi di Kota Palembang, kemarin. Hujan mengguyur beberapa wilayah Kota Palembang diantaranya kawasan Bukit Lama, Dempo Luar IT I,hingga Jalan Merdeka IT I, Kertapati serta sebelah Selatan Bandara SMB II. Selain itu hujan gerimis terjadi di arah Angkatan 45, dan Sekip. Namun demikian,dirinya menyesalkan jumlah hostpot kembali meningkat dibandingkan hari Selasa (13/9) yang hanya terdapat 5 titik.

Kemarin, jumlah hotspot menjadi 80 titik yang sangat memerangaruhi tingkat ketebalan asap. “Karena itu menjadi tantangan kita lagi untuk bisa mengurangi, minimal memadamkan hotspot baru yang mucul. Bisa dikatakan adanya sumber kebakaran baru yang kemarin tidak terlihat, hari ini (kemarin) terlihat seperti di daerah OKI, Muaraenim dan sebagian Muba. Untuk itu besok (hari ini) tetap kita rencanakan melakukan penerbangan,” ujar Sunu. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumsel Sigit Wibowo menilai puncak hotspot sudah mengganggu kehidupan masyarakat. “Upaya pemadaman terus dilakukan seperti hari ini (kemarin) kita melakukan pemadaman titik api melalui udara dengan membuat hujan untuk menekan jumlah titik api yang tumbuh secara sporadis. Sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran lahan terus disampaikan. Karena dinsyalir kebakaran hutan dan lahan dilakukan oknum msyarakat,” ujarnya.

Jangan Salahkan Masyarakat

Aktivis Lingkungan Walhi Sumsel Hadi Jatmiko berharap pemerintah daerah tidak selalu menyalahkan masyarakat terkait hutan dan lahan yang terbakar.Menurut Hadi, berdasarkan analisis yang dilakukan Walhi Sumsel sejumlah lokasi titik api berada di lahan gambut yang masuk dalam lahan konsesi perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit yang telah existing (aktif) maupun nonaktif (pra dan pasca).

“Jadi permasalahan kabut asap jangan hanya dibebankan kepada masyarakat dengan berbagai dugaan pembakaran lahan sebagai upaya untuk pembukaan lahan garapan. Sebab fakta yang ada menunjukkan kawasan perkebunan cenderung lebih banyak titik api ketimbang dilahan masyarakat,” ujarnya. Dia menegaskan, kejadian kebakaran lahan dan hutan di Sumsel berlangsung setiap tahun. Namun upaya peringatan yang dilakukan berbagai lembaga penelitian dan organisasi nonpemerintah (Ornop/NGO/ LSM) ditingkat Sumsel maupun nasional tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah daerah.“ Banyaknya titikapidiSumsel menunjukkan bahwa Pemprov Sumsel sesungguhnya belum layak menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 18 Juli lalu di Jakarta,”tukasnya.

Sementara itu, pengamat politik Sumsel dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Joko Siswanto menilai untuk membuat peraturan daerah (Perda) pelarangan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oknum masyarakat perlu dilakukan pengkajian.“Sebab saat ini di Indonesia antara perda dan Undang-Undang saling tumpang tindih,”jelasnya. Joko pun menyesalkan keterlambatan kalangan DPRD Sumsel dalam merencanakan pembuatan raperda pelarangan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau tiba. “Ya mengapa DPRD baru sadarnya sekarang saat pembakaran lahan menimbulkan dampak yang besar.Padahal munculnya dampak tersebut terjadi setiap tahun, ”pungkasnya. 

Sumber:seputar Indonesia