KPA Pertanyakan Terobosan Hendarman Supandji

BATAM, KOMPAS.com — Konsorsium Pembaruan Agraria mempertanyakan inisiatif Badan Pertanahan Nasional menyelesaikan konflik agraria. Badan itu seharusnya proaktif.

Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, keseriusan BPN menyelesaikan konflik agraria patut dipertanyakan. Salah satu tolok ukurnya adalah pejabat BPN yang mengurusi soal konflik masih kosong.

"Posisi Deputi IV yang mengurus pengkajian, penanganan, dan penyelesaian konflik agraria dipegang pelaksana tugas sejak Februari lalu," ujarnya, Kamis (2/8/2012).

KPA juga tidak melihat terobosan yang dibuat Kepala BPN Hendarman Supandji sejak dilantik Juni 2012. Padahal, konflik agraria terus merebak di berbagai daerah.

"BPN seharusnya proaktif menyelesaikan konflik-konflik agraria. Namun, sampai sekarang, kami belum melihat inisiatif itu," ujarnya.

BPN, lanjut Iwan, dapat memulainya dengan segera merangkul semua pemangku kepentingan terkait konflik agraria. Hal itu perlu dilakukan setidaknya karena dua alasan.

Pertama, Presiden memerintahkan penyelesaian konflik agraria ditangani tim terpadu. Kedua, penyelesaian konflik agraria tidak bisa mengandalkan mekanisme hukum formal saja.

"Sulit menyelesaikan jika menghadapkan warga korban konflik dengan pihak yang diduga merampas tanah warga. Apalagi, peraturan pertanahan masih cenderung menyingkirkan warga," ujar Iwan.