PDLH Walhi Sumsel tetapkan Hadi jatmiko Menjadi Direktur

Hadi Jatmiko Direktur Walhi Sumsel 2013 - 2017 saat memaparkan Visi Misi di depan Anggota Forum Walhi Sumsel

Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) Walhi Sumsel merupakan Forum tertinggi Organisasi Lingkungan Hidup di Sumatera selatan yang diadakan setiap 4 tahun sekali, agenda dalam pertemuan ini adalah melakukan review visi – misi dan Program program organisasi serta memilih Pimpinan tertinggi Organisasi Walhi di sumatera selatan untuk periode 4 tahun kedepan.

Pertemuan tertinggi organisasi yang merupakan anggota jaringan Organisasi Lingkungan Hidup Internasional Friend Of The Earth (FOE) Internasional ini, diadakan di Hotel Grand Duta pada 23 – 24 Desember 2013 bertema Bersih Bersih Parlemen dari perusak Lingkungan Hidup, tema ini diangkat dari melihat kondisi Sumatera selatan saat ini, dimana Hampir seluruh legislatif yang terpilih  tidak ada sedikit pun yang peduli terhadap nasib rakyat dan lingkungan hidup yang merupakan Hak Asasi manusia dan Hak Konstitusi rakyat. Pertemuan ini dihadiri oleh 21 organisasi anggota forum Walhi Sumatra selatan,Alumni Walhi Sumsel dan perwakilan Eksekutif nasional Ahmad.sh serta dewan nasional Walhi DD. Shineba.

Setelah melakukan mereview kerja kerja organisasi pada hari Pertama dan dilanjutkan dengan menetapkan Visi misi Walhi sumsel kedepan secara pleno oleh seluruh peserta pada hari kedua, maka berdasarkan musyawarah Mufakat, Forum Anggota Walhi Sumsel menetapkan Hadi Jatmiko yang sebelumnya merupakan kepada divisi Pengembangan dan pengorganisasian rakyat menjadi Direktur Walhi sumsel mengantikan Direktur Walhi sumsel sebelumnya Anwar sadat, yang telah memimpin Walhi sumsel sejak 2009 – 2013. Selain itu forum juga menetapkan 3 Orang yaitu Vebri Al lintani, Ekawati dan Muhaimin sebagai Dewan Daerah Walhi Sumsel.

Dalam kesempatan pemaparan Visi – misi Walhi Sumsel di depan seluruh Peserta, Adi panggilan akrab Hadi Jatmiko menjelaskan visi kedepan adalah Memperkuat Walhi sumsel menjadi rumah bagi Gerakan rakyat dalam menyelamatkan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Sumatera selatan. Adapun cara untuk mencapai hal itu menurutnya dengan melakukan Pendidikan, Konsolidasi, dan memperluas gerakan dan organisasi rakyat yang telah dibentuk dan dibangun oleh Walhi Sumsel sebelumnya.

“Tantangan Walhi kedepan akan lebih berat karena laju kerusakan lingkungan hidup semakin deras seiring dengan dibukanya kran investasi yang sebesar besarnya oleh Pemerintah propinsi sumsel dan pusat tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup” Kata Adi

Disisi lain semakin tingginya investasi disumsel pada kurun waktu 4 tahun belakang, telah membuat ketimpangan penguasaaan lahan, dari 8,7 Juta Hektar luas sumsel hanya 1 juta hektar yang bebas dari penguasaan dan diperuntukan untuk 7 juta jiwa penduduk. Ini akan berdampak munculnya konflik konflik sumber daya alam dan agrarian.

Hal ini juga disebabkan tidaknya adanya kemauan dari para eksekutif dan legislative periode saat ini untuk menyelesaikan konflik konflik yang sudah laten, dimana sampai saat ini tidak ada satupun produk peraturan daerah yang melindungi lahan lahan kelolah milik masyarakat, malah melahir kebijakan kebijakan yang anti lingkungan hidup dan rakyat.

Untuk itu ditambahkan oleh Adi, Walhi bersama komponen rakyat juga harus mampu memanfaatkan moment politik 2014 sehingga agenda penyelamatan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam kedepan tidak lagi hanya menjadi pemanis dalam kampanye kampanye para politisi yang mau mendulang suara, tapi benar benar nyata dan ada di setiap produk kebijakan yang ditelurkan oleh para politisi sehingga Rakyat selamat dari ancaman bencana Ekologis dan bencana social.

“ Kursi parlemen harus dibersihkan dari para politisi perusak Lingkungan Hidup” Ungkap adi yang merupakan Sarjana Teknik dari salah satu Universitas swasta di Palembang.

Artikel Terkait:

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected

Siaran Pers

• Siaran Pers : Penegakan Hukum, Bukti Keseriusan Negara Memutus Rantai Kejahatan Korporasi
• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• 160 Hari Pemiskinan Warga Cawang Gumilir oleh PT. Musi Hutan Persada Negara Dimana?
• Walhi Sumsel : Stop Alih Fungsi dan Reklamasi Rawa Palembang !
• Walhi Sumsel : Penegakan Hukum Perusahaan Pembakar Hutan masih Setengah Hati!
• Kaburnya Hukum dalam Kabut Asap Kasus Karhutla
• Kronologis Penembakan Warga Oleh Aparat Saat Demo Tolak Tambang.
• 5 Tahun Moratorium Menjadi Kamuflase Regulasi Eksploitasi SDA Indonesia