Hadi Jatmiko Direktur Walhi Sumsel 2013 - 2017 saat memaparkan Visi Misi di depan Anggota Forum Walhi Sumsel |
Pertemuan tertinggi organisasi yang
merupakan anggota jaringan Organisasi Lingkungan Hidup Internasional Friend Of
The Earth (FOE) Internasional ini, diadakan di Hotel Grand Duta pada 23 – 24 Desember
2013 bertema Bersih Bersih Parlemen dari perusak Lingkungan Hidup, tema ini
diangkat dari melihat kondisi Sumatera selatan saat ini, dimana Hampir seluruh legislatif yang terpilih tidak ada sedikit pun
yang peduli terhadap nasib rakyat dan lingkungan hidup yang merupakan Hak Asasi
manusia dan Hak Konstitusi rakyat. Pertemuan ini dihadiri oleh 21 organisasi
anggota forum Walhi Sumatra selatan,Alumni Walhi Sumsel dan perwakilan
Eksekutif nasional Ahmad.sh serta dewan nasional Walhi DD. Shineba.
Setelah melakukan mereview kerja
kerja organisasi pada hari Pertama dan dilanjutkan dengan menetapkan Visi misi
Walhi sumsel kedepan secara pleno oleh seluruh peserta pada hari kedua, maka
berdasarkan musyawarah Mufakat, Forum Anggota Walhi Sumsel menetapkan Hadi Jatmiko
yang sebelumnya merupakan kepada divisi Pengembangan dan pengorganisasian
rakyat menjadi Direktur Walhi sumsel mengantikan Direktur Walhi sumsel
sebelumnya Anwar sadat, yang telah memimpin Walhi sumsel sejak 2009 – 2013. Selain
itu forum juga menetapkan 3 Orang yaitu Vebri Al lintani, Ekawati dan Muhaimin
sebagai Dewan Daerah Walhi Sumsel.
Dalam kesempatan pemaparan Visi –
misi Walhi Sumsel di depan seluruh Peserta, Adi panggilan akrab Hadi Jatmiko
menjelaskan visi kedepan adalah Memperkuat
Walhi sumsel menjadi rumah bagi Gerakan rakyat dalam menyelamatkan Lingkungan
Hidup dan Sumber Daya Alam di Sumatera selatan. Adapun cara untuk mencapai hal
itu menurutnya dengan melakukan Pendidikan, Konsolidasi, dan memperluas gerakan
dan organisasi rakyat yang telah dibentuk dan dibangun oleh Walhi Sumsel
sebelumnya.
“Tantangan Walhi kedepan akan
lebih berat karena laju kerusakan lingkungan hidup semakin deras seiring dengan
dibukanya kran investasi yang sebesar besarnya oleh Pemerintah propinsi sumsel dan
pusat tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup” Kata
Adi
Disisi lain semakin tingginya
investasi disumsel pada kurun waktu 4 tahun belakang, telah membuat ketimpangan
penguasaaan lahan, dari 8,7 Juta Hektar luas sumsel hanya 1 juta hektar yang
bebas dari penguasaan dan diperuntukan untuk 7 juta jiwa penduduk. Ini akan
berdampak munculnya konflik konflik sumber daya alam dan agrarian.
Hal ini juga disebabkan tidaknya adanya
kemauan dari para eksekutif dan legislative periode saat ini untuk
menyelesaikan konflik konflik yang sudah laten, dimana sampai saat ini tidak ada satupun produk
peraturan daerah yang melindungi lahan lahan kelolah milik masyarakat, malah
melahir kebijakan kebijakan yang anti lingkungan hidup dan rakyat.
Untuk itu ditambahkan oleh Adi, Walhi bersama komponen rakyat juga harus mampu memanfaatkan moment politik 2014 sehingga agenda penyelamatan Lingkungan Hidup dan sumber
daya alam kedepan tidak lagi hanya menjadi pemanis dalam kampanye kampanye para
politisi yang mau mendulang suara, tapi benar benar nyata dan ada di setiap produk kebijakan yang ditelurkan oleh para politisi sehingga Rakyat selamat dari ancaman
bencana Ekologis dan bencana social.
“ Kursi parlemen harus
dibersihkan dari para politisi perusak Lingkungan Hidup” Ungkap adi yang
merupakan Sarjana Teknik dari salah satu Universitas swasta di Palembang.
0 komentar:
Posting Komentar