Walhi sumsel mendukung upaya masyarakat mengajukan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Publik

(Palembang,11/2/14) UU Keterbukaan Informasi Publik  No 14 tahun 2008 merupakan peraturan yang mewajibkan setiap Badan Publik baik Pemerintah,Perusahaan yang mengelolah Dana Publik, baik melalui APBD,APBN maupun dana Publik secara langsung memberikan informasi yang dikuasai dan dimilikinya kepada masyarakat. 

Namun sampai dengan saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankannya,. seperti yang terjadi di kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Rian syahputra salah satu mahasiswa yang juga Volunter Walhi sumsel, mengatakan bahwa pada bulan Nopember 2013 lalu,dia secara Pribadi telah melayangkan surat permohonan Informasi kepada Dinas Kehutanan kabupaten OKI, untuk meminta beberapa data dan informasi lengkap tentang kehutanan di kabupaten OKI seperti Dokumen Izin perusahaan yang berada di kawasan Hutan, Berita acara penetapan batas hutan di OKI dan Informasi lainnya, namun sampai dengan saat ini belum juga mendapatkan respon dari Dinas terkait, padahal Dokumen yang dimintanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI P.02/Menhut-II/2010 merupakan Dokumen Publik yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

Apa yang dialami Rian ternyata juga dialami oleh beberapa mahasiswa lainnya, permintaan Informasi dan Data yang mereka layangkan kepada Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan di Kabupaten OKI tidak mendapatkan respon. 

Padahal dalam Pasal 22 angka 7 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public menyebutkan bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib  menyampaikan pemberitahuan tertulis .. dst.

Untuk itu pada 7 Januari 2014 lalu beberapa personal melaporkan permasalahan yang dihadapi kepada Komisi Informasi Publik (KIP) Propinsi Sumatera selatan, meminta Komisi Informasi dapat memanggil dan menyidangkan perkara ini sesuai dengan wewenang KIP yang diatur oleh Undang undang kata Rian syahputra. 

Tertutupnya informasi yang di praktekan oleh Dinas atau Badan public yang ada di Kabupaten OKI, mencerminkan bahwa selama ini tidak ada pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah OKI. Sehingga Wajar jika konflik Sumber daya Alam/agrarian dan kerusakan Lingkungan hidup terus terjadi.

Untuk itu Walhi Sumsel yang dalam salah satu mandate organisasinya adalah Aktif mendorong perubahan kebijakan, penegakkan hukum, dan perbaikan tata kelola dalam sistem demokrasi. Mendukung inisiatif masyarakat melaporkan kasus ini ke Komisi Informasi Publik. 

Selain itu Walhi juga mendesak pemerintah kabupaten OKI dan seluruh jajaran Dinas yang ada ogan komering Ilir untuk segera mengimplementasikan mandate Undang Undang No 14 tahun 2008 di Kabupaten OKI serta meminta kepada Komisi Informasi Publik untuk segera mengadili dan mengembalikan Hak atas Informasi yang selama ini dikebiri oleh Pemerintah kepada Publik sesuai dengan UU KIP dan Peraturan lainnya. Ungkap Hadi Jatmiko Direktur Walhi Sumsel 

Kontak Person 

Hadi Jatmiko Direktur Walhi Sumsel 0812 7312042

Selengkapnya...

Coal mines caught in tax manipulation

The Supreme Audit Agency (BPK) has found a 78 percent deficit in tax settlements from the coal mining sector.

Previously in 2013, BPK disclosed that 24 large and 17 small coal mining companies manipulated their production reports in order to avoid high tax invoices from the government.

“In 2013 the state experienced a loss of up to Rp 628 billion [US$515,000] from the coal mining sector,” a member of BPK, Ali Masykur Musa, said in Palembang on Thursday.

The coal mining sector conducted three types of tax manipulation, according to Ali. Namely, these were: falsifying production reports; making subsidiaries responsible for the quality of products; and manipulating the amount of exports through customs.

After BPK’s inspection, Rp 320 billion was returned to the state's coffers.

Indonesian Forum for the Environment (Walhi) South Sumatra executive director Hadi Jatmiko supported BPK’s audit. Despite the infringement, however, no sanctions have been made by the government to date.

“Evidently, results from the audit were used merely as recommendation materials for the government for revamping, not for the purpose of law enforcement,” he said.

Hadi underlined the importance of mining companies taking responsibility for reclamation after their use of land areas

sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/06/coal-mines-caught-tax-manipulation.html 

Selengkapnya...