WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Selasa, Juli 15, 2008

Bapedalda Bungkam

Bapedalda Kota Palembang tertutup terkait pengelolaan limbah usaha kecil menengah (UKM) hasil olahan tahu.

Limbah tersebut diduga mencemari lingkungan pemukiman warga Jalan Puding, RT 19, dan RT 20,Kelurahan 20 Ilir D 3,Kecamatan Ilir Timur (IT) I,Palembang.Ketika dikonfirmasi SINDO di kantornya, Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Palembang Abubakar tidak bisa ditemui.

Bahkan, setiap dikonfirmasi mengenai masalah limbah, yang bersangkutan selalu tidak bisa ditemui. Tak lama kemudian, Kasubag Umum Bapedalda Ema menjelaskan, Abubakar tidak bisa ditemui karena ada tamu dari Jakarta, tapi jika ingin bertemu, silakan buat janji dahulu.

“Jadwal bapak sekarang sedang sibuk sehingga tidak bisa ditemui,” ujarnya. Ketika ditanya adakah Kasubdin lain yang bisa menjelaskan, Ema menjawab, untuk urusan limbah ditangani Kabid Pencemaran Lingkungan Nurdin, tetapi yang bersangkutan bersama Kepala Bapedalda mengurus tamu dari Jakarta.

Menanggapi permasalahan limbah tersebut, Camat Ilir Timur (IT) I Palembang Aris Saputra mengatakan,kejadian limbah sudah biasa dan pihak Bapedalda sudah turun ke lapangan dua kali. “Tim Bapedalda sudah turun, tetapi masalah kembali timbul karena ketika dibuat tempat pengolahan limbah, ternyata luas lahan warga tidak mencukupi,”ucapnya.

Menurut dia, permasalahan itu sudah ditangani langsung tim Bapedalda dengan membuat bak penampung limbah. Namun, ketika musim penghujan, limbah itu menguap dan menimbulkan bau tidak sedap. Aris melanjutkan, berdasarkan hasil penelitian Bapedalda, limbah yang dikeluarkan itu tidak berbahaya bagi kesehatan lingkungan karena masih dalam ambang batas kewajaran. Pihaknya terus melakukan pemantauan bersama Ketua RT,warga setempat, dan pihak kelurahan.

“Kita tidak bisa ambil tindakan tegas karena usaha masyarakat itu turun temurun, sehingga sulit untuk memindahkan mereka,”katanya. Sementara itu, Pengamat Lingkungan Hilda Zulkipli mengatakan, masalah limbah UKM hasil olahan tahu sudah ditangani Bapedalda sejak 2002 lalu.

“Kita sudah sediakan bak penampungan,tapi sistem itu tidak jalan akibat kesadaran masya-rakat kurang memperhatikan prosedur yang ditetapkan Bapedalda,” tutur dia. Hilda menjelaskan,sesuai ketentuan, limbah akhir olahan tahu harus dimasukkan ke dalam bak penampungan, tetapi dari awal, limbah itu justru masuk ke dalam bak penampungan sehingga bak penampungan tidak cukup.

Lebih lanjut kata Hilda, petugas Bapedalda telah melakukan pengurasan, tetapi kesadaran masyarakat menyadari bahaya limbah yang ada masih kurang. Selain itu, petugas Bapedalda harus proaktif memonitor limbah itu, karena limbah tersebut telah meresahkan masyarakat.

Sebelumnya,warga Jalan Puding,RT 19,dan RT 20,Kelurahan 20 Ilir D 3,Kecamatan Ilir Timur (IT) I, Palembang, resah akibat limbah hasil olahan tahu selalu mengalir di pemukiman warga sehingga menyebabkan bau tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan.

Sementara itu, Ketua III DPRD Kota Palembang Ilyas Hasbullah mengatakan, pihaknya mengimbau warga segera melaporkan kejadian itu ke Dewan. “Kita segera cek ke lapangan terkait laporan warga itu karena limbah sangat berbahaya,” ujarnya.




Selengkapnya...

Belum Ada Aturan Baku

KETUA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) Yan Basnan menilai, sejauh ini belum ada aturan dan ketentuan baku yang mengatur penyaluran gas elpiji,sehingga belum ada sanksi.

”Kita tidak bisa mengontrol agen, kecuali ada ketentuan tegas bahwa para pembeli elpiji harus terdaftar.Jadi, kemungkinan adanya penyimpangan bisa terlihat,” ujarnya kemarin. Selain itu, pihaknya hanya bisa memantau mata rantai penyaluran elpiji hingga ke gudang. Selebihnya dalam hal penyaluran, menurut dia, pengawasan sulit dilakukan.

”Tidak mungkin satu per satu masyarakat dipantau dan diawasi, beli tabung elpiji ukuran berapa mereka,” katanya. Seharusnya, ujar Yan, harga tabungelpijidibuatketentuan harga eceran tertinggi (HET), seperti minyak tanah. Jadi, ketika ada yang melanggar, aparat penegak hukum dapat langsung bertindak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumsel Duta Imar Nasution menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bersama pihak terkait berencana membuat suatu aturan tata niaga gas.Namun,aturan tata niaga gas tersebut masih dalam proses persiapan dan pembahasan pada tingkat instansi teknis.

”Saat ini masih dalam pembahasan,”ujarnya di Palembang kemarin. Duta melanjutkan,pembahasan tata niaga elpiji memang belum dapat dilakukan. Pasalnya, sebelumnya belum pernah ada aturan yang dapat dijadikan pengaturan dalam pendistribusian dan penyaluran elpiji.

”Rumusan ini juga nantinya akan dirapatkan kembali di Pemprov Sumsel. Jadi, masih ada beberapa tahapan lagi,”ungkapnya. Selain itu, jelas Duta, rumusan yang saat ini masih dibahas masih akan difinalisasi kembali, karena dalam tata niaga elpiji akan diatur pula mengenai agen berikut wilayah operasional. Karena itu, dalam perumusan masih perlu melibatkan pihak agen selaku pelaku pasar.

”Kita tidak dapat menentukan sepihak. Jadi perlu pendapat pihak lain yang terlibat,”tandasnya. Setelah semua tahapan selesai, rumusan tersebut akan dilaporkan dan diajukan ke Gubernur Sumsel selaku pengambil kebijakan.

Sementara itu,Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumsel Sutikno meminta pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan yang ada.Artinya,sudah ada pembagian segmen pengguna tabung elpiji, baik pelaku usaha maupun rumah tangga.

”Jika aturan ditegakkan, tidak akan terjadi penyimpangan. Tetapi jika tidak, penyimpangan pasti ada,” ujarnya menyindir.Dewan, menurut dia, pernah mengimbau pemerintah dan Hiswanamigas agar berkoordinasi dalam menjalankan aturan, dengan tujuan meminimalisasi penyimpangan.




Selengkapnya...

Ribuan Transmigran Banjiri Sumsel

Selama 71 tahun terakhir,Sumatera Selatan (Sumsel) kedatangan 213.132 kepala keluarga (KK) atau 963.202 jiwa melalui program transmigrasi.

Mereka tersebar di 10 kabupaten/ kota di Sumsel. Tahun ini,Sumsel kembali menerima 700 KK transmigran. Namun, tidak semua transmigran tersebut berasal dari Pulau Jawa. Para transmigran ini nantinya akan ditempatkan di lima kabupaten,yakni Desa Air Balui, Kabupaten Musi Banyuasin, sebanyak 150 KK; Desa Jatisari,Kabupaten Banyuasin, sebanyak 100 KK; Desa Sungai Lumpur/Simpang Tiga SP 2, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sebanyak 150 KK; Desa Lubuk Atung,Kabupaten Lahat sebanyak 100 KK; dan Desa Rambutan SP 2, Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 200 KK.

”Sekarang, penempatannya masih disiapkan.Mudahmudahan pada Oktober mendatang sudah dapat direalisasikan,” kata Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumsel Sapri HN di Palembang kemarin. Sama dengan program sebelumnya, para transmigran ini akan mendapatkan lahan 1,5 hektare (ha), terdiri dari 0,5 ha lahan pekarangan dan satu ha sebagai lahan usaha.

Program ini,menurut Sapri, lebih menitikberatkan pada upaya pengembangan desa. Untuk itu,pihaknya mengutamakan pesertanya berasal dari masyarakat sekitar. ”Sebanyak 50% peserta transmigrasi berasal dari Pulau Jawa,”ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam program transmigrasi kali ini, komposisi antara penduduk tempat lokasi transmigrasi dan warga yang didatangkan dari daerah lain, yakni 50:50. Selain itu, sesuai Undang- Undang No 15/1997 tentang Transmigrasi, sebelum ditempatkan ke lokasi yang dituju, para transmigran akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, serta fasilitas pendukung lainnya.

”Selain di lima kabupaten itu, kita akan menempatkan 150 KK transmigrasi lokal di Desa Pauh, Kabupaten Musi Rawas,”tuturnya. Hal senada diungkapkan Kepala Subdinas Program Rencana Pengembangan (PRP) pada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Sumsel H Fatur Arsyad.

Menurut dia, pada 2007, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mencanangkan lima Kota Terpadu Mandiri (KTM) di lima provinsi. Sumsel sendiri mendapatkan tiga kuota.

”Paradigma baru transmigrasi yang mengusung pengembangan KTM mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha nasional,”kata Fatur Arsyad, kemarin. Dia berpendapat, saat ini kalangan investor dan dunia usaha sudah menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan bisnis di lokasi KTM.Sebab, di daerah tersebut tersedia berbagai peluang usaha yang menguntungkan.



Selengkapnya...

Senin, Juli 14, 2008

Pipa Minyak Pertamina Bocor

PRABUMULIH – Pipa minyak milik PT Pertamina eksplorasi dan produksi Region Sumatera (EPRS) kembali mengalami kebocoran. Kebocoran terjadi di Jalan Baturaja, Kelurahan Dusun Prabumulih, Kota Prabumulih, kemarin (14/7) sekitar pukul 11.00 WIB.
Sebelumnya kebocoran di tempat yang sama pernah terjadi pada 20 Maret 2007 lalu. Berdasarkan pantauan SINDO di lokasi kebocoran pipa,tampak petugas dari beberapa unit kerja PT Pertamina EPRS seperti Unit Healthy Savety Environment (HSE), Unit Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) dan unit pendukung lainnya, sibuk menanggulangi pipa yang bocor. Pipa minyak yang mengalami kebocoran tersebut berada pada kedalaman sekitar 1,5 meter dengan lebar lubang sekitar 3–5 cm.
Kebocoran pada pipa minyak tersebut mengakibatkan minyak yang mengalir dalam pipa menyembur ke luar, sehingga menghitamkan Jalan Prabumulih–Baturaja sepanjang lebih dari 20 meter.Bahkan di sekitar lokasi,terdapat mobil vakum truk dan back hoe loader yang melakukan upaya penyedotan terhadap minyak yang keluar. Sayangnya, petugas dari unit kerja PT EPRS seperti pada bagian HSE dan K3LL yang ditemui di lokasi kebocoran pipa,tidak berani memberikan keterangan apapun terkait kebocoran pipa. Petugas di lokasi kebocoran terkesan saling lempar tanggung jawab saat diajukan beberapa pertanyaan seputar kebocoran pipa. Pengawas Humas Field Prabumulih Syaiful dihubungi via ponselnya mengaku belum mengetahui secara pasti soal kebocoran tersebut. “Saat ini saya sedang berada di Yogyakarta, sehingga belum bisa saya informasikan penyebab kebocoran pipa itu, karena saya juga belum mendapat laporannya.Coba anda hubungi Humas PT Pertamina EP Region Sumatera saudari Sari Hapsari untuk kejelasannya,”paparnya. Saat Humas EP Region Sumatera Sari Hapsari dikonfirmasi, mengatakan bahwa untuk masalah kebocoran, Pertamina memiliki bagian tertentu yang menanganinya, bagian tersebut ada pada Field Prabumulih.“Sebaliknya hubungi Pak Syaiful, bagian Pengawas Humas Field Prabumulih.Soalnya dia yang berkompeten memberikan informasi dan keterangan lebih lanjut,”ujarnya.

Di posting dari koran Sindo
Selengkapnya...