KONDISI SUMATERA SELATAN
( Fakta krisis sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup )
Oleh; WALHI Sumatera Selatan
Issue pemanasan global yang menjadi yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini tentunya sangat erat berkaitan dengan kepentingan global, nasional dan lokal. Dapat diduga bahwa tekanan terhadap negara-negara miskin akan dilakukan karena dituduh sebagai negara yang telah menyebabkan pemanasan bumi terus meningkat.
Fakta lain mengungkapkankan, bahwa hancurnya kondisi lingkungan hidup (hutan) lebih disebabkab karena untuk memenuhi kebutuhan negara-negara maju. Dan telah membawa
Pemanasan global ini sudah sangat dirasakan oleh penduduk lokal khususnya petani (pertanian lebak, istilah yang digunakan untuk pertanian non-irigasi/tadah hujan dan biasanya sangat tergantung dengan musim) yang sangat banyak di Sumsel. Musim yang tidak dapat diprediksi, sehingga sangat sulit untuk menentukan musim tanam, selain itu di beberapa daerah di Sumsel mengalami kekeringan seperti yang terjadi di kabupaten ogan komering ulu.
Selain itu menurut data Bapedalda Sumsel telah ada selisih suhu sungai Musi dibandingakan pada tahun 1960 sampai dengan 1993, kenaikan suhu ini mencapai 3’ celcius, data ini merupakan bukti nyata peningkatan pemanasan suhu terus bertambah.
Bencana banjir dan longsor
Bencana banjir di Sumatera Selatan terus terjadi sejak tahun 2000, kondisi yang cukup parah mulai terjadi pada tahun 2003 dan terjadi hampir di semua kabupaten di Sumsel dan juga kota Palembang. Selain itu sampai saat ini ada empat kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan sebagai daerah rawan banjir pada musim hujan kali ini, yakni Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur. Kerugian akibat banjir di empat kabupaten, 24 kecamatan dan 177 desa, di di Sumatera Selatan, ditaksir mencapai Rp 166,9 miliar.
Banjir telah membawa kerugian berupa materiil (rumah, sawah, kebun). Berdasarkan berita yang diturunkan Kompas pada bulan September 2007, rumah-rumah masyarakat di kecamatan Talang Ubi kabupaten Muaraenim terseret banjir sampai puluhan meter, ini menunjukkan bahwa banjir yang terjadi benar-benar meluluhlantakkan desa mereka. Selain kerugian materiil, banjir juga membawa kerugian immaterial yang tidak terhitung jumlahnya. Berbagai macam penyakit diderita masyarakat, belum lagi tidak dapat dijalaninya aktifitas sehari-hari seperti aktifitas kegiatan sekolah, secara psikologis banjir juga telah menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi korban.
Selain empat kabupaten di atas daerah-daerah yang diprediksi akan terjadi longsor yaitu daerah-daerah di kabupaten Musi Rawas (daerah merupakan daerah dataran tinggi yang berupakan daerah bukut barisan yang termasuk dalam kawasan TNKS yang mana kondisinya cukup parah). Selain juga kabupaten Lahat yang juga merupkan daerah dataran tinggi dan kondisi hutannya rusak.
Kondisi hutan di Sumsel (pembangunan hutan tanaman dan perkebunan sawit)
Kondisi hutan di Sumsel saat ini mengalami kerusakan mencapai 62% dari total luasan semula 3,7 juta hektar, sedangkan kawasan yang tersisa berada kondisi yang terancam kerusakan. Di kawasan hutan konservasi menurut BKSDA Sumsel yaitu di Suaka Margasatwa Bentayan, SM Dangku, Gunung Raya, Gumay Pasemah dan Isau-isau Pasemah kondisinya telah rusak antara lain dikarenakan illegal logging dan perambahan, selain itu juga terjadi konversi kawasan hutan konservasi ini menjad perkebunan sawit dengan luas mencapai 49.948 hektar.
Di daerah pesisir yang masuk kedalam wilayah kabupaten Banyuasin, 600 hektar mangrove berdasarkan keputusan menteri kehutanan pada tahun 2007 ini akan dibabat untuk dijadikan pelabuhan Tanjung Api-api. Padahal hutan mangrove ini merupakan daerah penyangga kawasan konservasi Taman Nasional Sembilang. Selain itu berdasarkan data penelitian Walhi Sumsel dan beberapa LSM Lingkungan di Palembang bahwa di kawasan tersebut terdapat beberapa fauna yang dilindungi yaitu Pesut Sungai, dan kawasan ini juga meruapakan kawasan yang sering disinggahi burung-burung yang bermigrasi. Pembangunan pelabuhan ini ini juga akan menimbulkan dampak terhadap nelayan di wilayah tersebut karena aktifitas pelabuhan tentu akan membuat ikan menjauh.
Kondisi parah ini dijawab dengan dikeluarkannya kebijakan di tingkat pusat dengan membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Salah satu wilayah target pembangunan hutan tanaman yaitu Sumsel. Bersama dengan Riau dan Jambi ditargetkan dibangunnya 3 juta HTI oleh Sinar Mas Group. Padahal inipun tidak terlepas dari kepentingan pembangunan industri pulp paper untuk memenuhi kebutuhan Negara-negara di Eropa. Di Sumatera Selatan dari target pembangunan 800 hektar yang akan selesai pada tahun 2009 saat ini penanamannya telah mencapai lebih kurang 358.000 hektar. Dengan dalih membangun hutan untuk penyelamatan lahan-lahan kritis dan hutan sebagai penyerap karbon, ternyata pembangunan hutan tanaman ini telah menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan hidup secara langsung.
Permasalahan yang muncul yaitu konflik lahan pertanian dengan masyarakat lokal dan telah menghilangkan sumber-sumber ekonomi masyarakat, masyarakat yang menggantungkan hidupnya melalui pertanian padi rawa, mencari ikan dan ternak kerbau harus kehilangan lahan mereka sehingga aktifitas perekonomian mereka terhenti.
Wilayah Sumatera Selatan yang sebagian besar berupa rawa dan rawa gambut, sudah dapat dipastikan pembangunan hutan tanaman ini akan merusak ekosistem rawa yang ada, karena model pembangunan hutan tanaman melalui pengeringan daerah rawa dengan metode membuat kanal-kanal yang justru rentan membuat lahan rawa gambut terbakar.
Yang tak kalah mencengangkan kita yaitu pembangunan perkebunan kelapa sawit terus berlangsung sampai dengan hari ini. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan telah menargetkan 800.000 hektar kebun sawit sampai dengan tahun 2009 yang tersebar di beberapa kabupaten.
Perluasan perkebunan kelapa sawit ini sendiri salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan permintaan sebagai bahan
Sumsel Lumbung Energi = eksploitasi sumber-sumber energi fosil
Sedangkan di sektor pertambangan melalui pencanangan Sumsel sebagai lumbung energi ( yang dimaksud lumbung energi fosil : batubara, minyak bumi, gas bumi, panas bumi ) menjadikan wilayah ini sebagai daerah yang akan terus menerus dieksploitasi dengan segala konsekwensi dampak terhadap lingkungan hidupnya. Padahal selain untuk memenuhi kebutuhan nasional juga untuk memenuhi kebutuhan eksport. Berikut ini data sumber-sumber energi di Sumatera Selatan :
| Batubara | 22 milyar ton | 60% cadangan nasional |
| Minyak Bumi | 512 juta barel | 10 % cadangan nasional |
| Gas Alam | 7 trilyun kaki kubik | 9 % cadangan nasional |
| Panas Bumi | 1.335 mega watt | masih dalam penelitian |
| Gas Metan | 20 triliun kubik | masih dalam penelitian |
Sumber : kompilasi dari berbagai sumber
Untuk batubara akan dibangun PLTU mulut tambang selain itu batubara juga akan dijadikan komoditi eksport. Saat ini investor swasta yang akan membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang (mine mouth captive power) terus bertambah. Saat ini ada 10 proyek PLTU mulut tambang tengah dan akan dibangun dalam empat tahun ke depan dengan nilai investasi mencapai 1.300 juta dolar AS. 10 proyek PLTU mulut tambang yang tengah dan akan dibangun dalam empat tahun ke depan adalah PLTU Banjarsari, Ogan Komering Ulu dan Musirawas dengan kapasitas 2 X 100 Mw, PLTU Malam 2 X 600 Mw dan 3 X 100 Mw
oleh investor PT Tri Aryani, PLTU 4 X 600 Mw Bangka-Banko, PLTU 2 X 100 Mw oleh PT Bumi Daya Nusantara, PLTU 2 X 100 Mw oleh PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi dan PLTU 2 X 100 Mw.
Konsep lumbung energi yang didengungkan tak akan habis pakai selama 250 tahun bagai sebuah ironi yang tak menjawab kebutuhan riil masyarakat. Hingga tahun 2006, masyarakat di 726 desa atau 30 % dari jumlah desa di provinsi ini belum memiliki fasilitas listrik (Kompas, 20 februari 2006).
Saat ini pemerintah Sumsel sedang melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan lumbung energi ini, salah satunya yaitu pembangunan pelabuhan Tanjung Siapi-api seperti yang tersebut diatas.
0 komentar:
Posting Komentar