Bencana Besar Mengancam

PALEMBANG– Dampak pembangunan yang semakin menggeliat di Kota Palembang, terutama di kawasan resapan air, mengantarkan kota ini menuju bencana ekologi terdahsyat.

“Palembang kini tidak lagi terancam banjir besar, tapi sudah menuju musibah ekologi terdahsyat. Sebab, saat ini bencana banjir sudah dirasakan di berbagai wilayah, mulai Ulu hingga Ilir Kota Palembang,” ungkap Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Anwar Sadat kemarin.

Musibah ekologi disebabkan tidak adanya keseriusan pemerintah daerah dalam memperhatikan lingkungan, terutama dalam proses perencanaan pembangunan. Kondisi ini semakin diperparah dengan penimbunan daerah resapan air utama di Palembang, yaitu wilayah Jakabaring.“ Terus saja membangun, tapi tidak memperhatikan lingkungan.Akibatnya, banjir juga akan terus terjadi,” tukasnya.

Anwar mengatakan,sejauh ini Perda No 5/2008 tentang Pemanfaatan Rawa dinilai belum berjalan maksimal. Begitu juga dengan Undang-undang (UU) No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak ada keseriusan pemerintah daerah untuk menegakkan aturan tersebut. “Dari pantauan kami, pembangunan yang ada saat ini tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Artinya, pemerintah tidak serius dalam menegakkan aturan,” tuding Anwar.

Untuk menekan dampak kerusakan ekologi ini, pihaknya berharap ada aturan yang jelas mengenai wilayah resapan air, yang tidak boleh ditimbun untuk pembangunan. “Saat ini tidak jelas yang mana kawasan rawa konservasi dan mana rawa yang harus dilindungi. Seharusnya kejelasan itu ada,”tandasnya. Sementara iut, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kota Palembang M Hidayat mengatakan, pengawasan yang dilakukan pemerintah kota terhadap pendirian bangunan di Palembang memang masih lemah.

Pihaknya mencatat, lahan rawa yang banyak disalahgunakan terdapat di kawasan pinggiran, seperti Jakabaring, Kenten, Kalidoni, Tegal Binangun. “Penyalahgunaan rawa ini banyak dilakukan developer. Padahal, dalam perda sudah disebutkan bahwa beberapa persen dari lahan harus dimanfaatkan untuk rawa. Namun, selama ini pengembang perumahan tidak menyediakannya, dan pengawasan dari pihak eksekutif untuk hal ini juga kurang,”kata Hidayat.

Dia menilai makin maraknya penimbunan lahan resapan air ini, lantaran permohonan izin penimbunan dan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diberikan developer kepada Dinas TataKotadijadikansatudari seharusnya dibuat berbeda. “Kalau sudah proses finishing untuk pembangunannya, pihak Pemkot tidak lagi memperhatikannya. Padahal, mereka juga harus melihat spek drainase, ketinggian bangunan, dan lahan resapan air yang dibangun developer.Untuk itu, pemerintah kota harus lebih aktif,”jelasnya. Sebelumnya,Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengklaim, izin penimbunan rawa dan pendirian bangunan saat ini sudah diperketat.

Dengan adanya pengetatan izin dan pemanfaatan rawa secara optimal, diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan agar tidak semakin rusak. Sebab, banjir yang terjadi di Palembang akibat banyaknya aktivitas penimbunan rawa, yang berdampak pada menurunnya daerah resapan air. Khusus mencegah banjir di pemukiman warga,kawasan pil banjir akan diperluas agar sebelum membangun rumah warga mengetahui kondisi lahan yang akan ditempatinya.

Selain wilayah Mataram, Kecamatan Seberang Ulu 1,pemasangan pil banjir akan dikembangkan ke kawasan yang masuk tipologi daerah dataran rendah dan rawa, seperti di Gandus,Kertapati, Plaju.“Pil banjir ini seperti batasan dalam membangun rumah. Jadi, kalau bangun di daerah rendah,minimal ketinggian rumah itu diatur pada pil banjir ini,”ungkap Eddy. Selengkapnya...

Segera selesaikan masalah Banjir yang dialami oleh Warga Pabrik Gelas Kalidoni

Siaran Pers

Segera selesaikan masalah Banjir yang dialami oleh Warga Pabrik Gelas Kalidoni, akibat Penimbunan rawa yang dilakukan Oleh PT. Vinayaka Abadi

Bencana banjir yang dialami oleh Warga pabrik gelas Kelurahan Kalidoni Palembang sejak tahun 2009 lalu, sampai dengan hari ini terus terjadi. Hal ini akibat dari aktifitas yang dilakukan oleh PT.Vinayaka Abadi yang melakukan pembangunan RUKO sebanyak 17 pintu diatas lahan rawa seluas 7.000 Meter persegi.

Selama ini lahan rawa tersebut berfungsi sebagai salah satu daerah resapan dan penampung air alami, yang ada di pemukiman warga .Namun oleh perusahaan dengan bermodal izin yang didapat dari pemerintah kota Palembang melakukan pembangunan dengan cara menimbun habis seluruh rawa tersebut, tanpa menyisahkan sedikitpun lahan rawa untuk dipergunakan sebagai daerah penapungan air. Hal ini beretentangan dengan PERDA Kota Palembang No 5 Tahun 2008 tentang rawa yang salah satu isinya menjelaskan tentang kewajiban badan usaha maupun perorangan untuk menyisahkan 50 persen luas lahan rawa yang dimilikinya saat melakukan pembangunan diatasnya.

Selain itu sampai dengan saat ini aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan tidak memiliki kajian Lingkungan hidup berupa UKL-UPL, merupakan dokumen wajib dimiliki oleh setiap badan usaha dalam melakukan aktifitas yang berdampak terhadap lingkungan hidup, sesuai UU no 32 tahun 2009 tentang Pengelolan dan pengendalian Lingkungan Hidup, dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Atas persoalan lingkungan yang dialami oleh masyarakat ini, pada bulan oktober yang lalu masyarakat melakukan aksi kepemerintah kota palembang,menuntut pemerintah agar menghentikan sementara aktifitas dari PT. Vinayaka Abadi sebelum persoalan lingkungan yang mereka timbulkan dapat terselesaikan. Namun Hal itu tidaklah mendapat respon dan tindakan nyata dari pemerintah Kota palembang, masyarakat hanya disuguhi dengan pertemuan pertemuan namun tidak ada tindakan nyata yang dilakukan Pemkot dilapangan. Malah masyarakat mendapatkan tindakan intimidasi dari preman preman perusahaan yang tidak menginginkan tindakan protes yang dilakukan masyarakat.

Tidak adanya tanggapan serius yang dilakukan pemerintah Kota palembang. Membuat masyarakat Pada awal Desember 2011 lalu, melalui perwakilannya yang didampingi Walhi sumsel mendatangi Lembaga dan Instansi Negara yang ada di Jakarta seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Depdagri, Komnas Ham dan Ombusdman RI. Dengan tujuan mengadukan persoalan yang mereka hadapi dan meminta lembaga tersebut melakukan tindakan nyata sesuai wewenangnya membantu penyelesaian.

Pengaduan tersebut mendapatkan respon dari Komnas HAM dan Ombudsman RI yang pada 4 januari dan 2 februari mengirimkan surat kepada Pemerintah kota palembang untuk segera melakukan tindakan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi warga Lorong Pabrik Gelas kelurahan Kalidoni dengan jangka waktu yang diberikan selama 2 minggu (14 hari).

Jumat 3 februari 2012 Walikota Palembang melakukan kunjungan di Lorong Pabrik Gelas kalidoni palembang, yang berdasarkan informasi yang kami dapat dari Warga, kunjungan ini besar kemungkinan adalah respon pemkot palembang atas surat diatas.

Akan tetapi melihat proses kunjungan yang dilakukan oleh Walikota tersebut,perlu sampaikan bahwa kami meyakini kegiatan ini hanya bentuk formalitas/justifikasi untuk menghindari dan menjawab surat 2 Lembaga Negara tersebut , Namun secara substansi penyelesaian kasus Lingkungan hidup masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Malah berdasarkan dialog informal antara Warga dan Walikota dilapangan (Rec video dialog) terlihat tawaran solusi yang diberikan oleh Pemerintah hanya parsial yaitu Person to Person. yang jika ini dijalankan hanya akan menimbulkan konflik horizontal diantara warga. Selain itu dalam dialog tersebut pihak pemerintah kota juga terlihat malah menyalahkan warga karena membangun rumah tanpa IMB, padahal secara fakta bangunan bangunan rumah tersebut didirikan jauh sebelum peraturan tentang IMB itu ada. Dan kondisi realnya dilapangan juga IMB hanya dijadikan syarat formalitas belaka.

Selain dari hal yang diterangkan diatas, pada saat kunjungan walikota tersebut juga diwarnai dengan tindakan Intimidasi Penarikan paksa dan Ancaman oleh orang yang diduga Kuat merupakan Preman Perusahaan, terhadap Direktur Walhi Sumsel Anwar sadat, yang saat itu sedang berhadapan langsung dengan Walikota palembang guna menyambut serta menyampaikan persoalan yang dihadapi warga.

Atas hal itu maka Walhi Sumsel bersama Warga Pabrik gelas Kelurahan kalidoni palembang mendesak Pemerintah Kota Palembang :

1. Segera selesaikan Persoalan Lingkungan Hidup berupa Banjir yang dialami Warga Pabrik Gelas Kelurahan Kalidoni Palembang,akibat pembangunan dengan cara menimbun Rawa oleh PT. Vinayaka Abadi melanggar PERDA No 5 Tahun 2008 tentang Rawa, UU No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, dan Kepmen LH no 82 tahun 2002.
2. Hentikan Penyelesaian Persoalan Lingkungan Hidup yang dialami Warga dengan cara Parsial (personal) yang itu hanya akan menambah persoalan Baru bagi Lingkungan Hidup dan menimbulkan Konflik Horizontal antara Warga
3. Menyesalkan tindakan Intimidasi dan ancaman terhadap Direktur Walhi Sumsel pada  jumat 3 Februari 2012 yang dilakukan oleh Preman bayaran Perusahaan dihadapan Walikota Palembang, yang tanpa diikuti tindakan pengamanan (refresif) terhadap Preman preman tersebut oleh Pemerintah kota, Hal ini menimbulkan dan menguatkan persepsi Publik bahwa pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap tindakan criminal dan pelanggaran HAM bagi warganya. Apalagi hal ini bukan hal pertama terjadi terhadap warga dan aktifis yang melakukan protes terhadap aktifitas PT. Vinayaka Abadi.
4. Memberikan Apresiasi terhadap KOMNAS HAM dan OMBUDSMAN RI atas respon cepat nya terhadap pengaduan Warga pabrik Gelas palembang, namun tetap perlu menjadi catatan bagi ke dua lembaga Negara tersebut agar dalam menanggani kasus ini tidak hanya berhenti disini (surat) tapi harus dipastikan  bahwa persoalan ini segera diselesaikan oleh PEMKOT Palembang.

Demikian Pernyataan ini kami buat, untuk segera dilaksankan oleh semua pihak terkhusus Pemerintah Kota Palembang.

Palembang, 04 Februari 2012

ED Walhi Sumsel                                                             

Anwar Sadat                                                                    

Eksekutif Direktur

An. Warga Pabrik Gelas
Ahmad yani

Selengkapnya...