Jakarta, 9 Mei 2016. Greenpeace, WALHI dan JATAM yang
tergabung dalam Koalisi Break Free mendesak pemerintah Indonesia untuk
meninggalkan batu bara dan segera beralih ke energi terbarukan yang disampaikan
dalam sebuah konferensi pers hari ini.
Koalisi ini menilai bahwa pembangunan sejumlah PLTU dan
perluasan tambang batu bara di bawah 35000 MW tidak memperhatikan dampak sosial
dan lingkungan yang serius. Saat ini, 42 PLTU yang sudah beroperasi di
Indonesia telah menghasilkan polusi udara yang mengeluarkan polutan-polutan
berbahaya seperti PM 2.5, Merkuri serta Arsenik. Belum lagi ditambah
dengan kerusakan bentang alam akibat perluasan tambang batu bara di
konsesi-konsesi tambang di Kalimantan dan daerah lain di seluruh Indonesia.
Proyek 35000 MW, akan meluaskan pembongkaran dan penghancuran kawasan hutan dan
lindung, tidak akan sesuai dengan rencana moratorium lahan untuk tambang yang
disebut Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Partikulat-partikulat berbahaya seperti PM 2.5 dan PM 10
yang berasal dari pembakaran batubara dapat menyebar hingga radius 500-1000 KM
dari lokasi PLTU berada. Sehingga meskipun pada sebuah wilayah atau kota tidak
terdapat PLTU batubara, namun bahaya dari partikulat berbahaya ini akan tetap
mengancam warga yang hidup di kota tersebut.
Khalisah Khalid, Juru Bicara Eksekutif Nasional WALHI
mengatakan “perluasan ekspansi industri batu bara untuk kepentingan ekspor dan
industri, telah membuat ketergantungan terhadap energi kotor semakin akut.
Padahal sumber energi bersih terbarukan melimpah dan jauh lebih bisa diakses
oleh rakyat. Dengan semakin meningkat dan masifnya bencana ekologis, kita tidak
memiliki waktu yang lebih lama, khususnya bagi pemerintah untuk segera
memutuskan beralih dari energi kotor batu bara ke energi bersih dan terbarukan,
demi generasi hari ini dan akan datang”.
Sementara dari JATAM, Hendrik Siregar berpendapat “Perubahan
mendasar harus segera dilakukan, kebijakan energi nasional (KEN) dan
target ratio elektrifikasi yang berpondasi pada energi fosil harus diganti
sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim yang makin ekstrim,
proyek fast track – proyek 10 GW tahap 1 dan 2 yang dicanangkan SBY
dan masih berlanjut – 35 GW hanya menguntungkan pihak yang menghancurkan
lingkungan untuk menggali batubara dan mengebor migas, di kemudian hari
pemerintah dan rakyat yang menanggung masalah. Energi terbarukan harus menjadi
prioritas dan bisnis utama dalam mengejar target rasio elektrifikasi dan
pertumbuhan ekonomi”.
Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, menyampaikan
“Dengan ancaman mematikan perubahan iklim, kita tidak punya kemewahan waktu
untuk berlama-lama menggunakan energi fosil yang kotor ke energi bersih
terbarukan. Pemerintah harus membuat target yang lebih ambisius dan membangun
proses transisi yang adi luntuk segera beralih menuju energi bersih terbarukan”
.
Indonesia seharusnya tidak meniru model pembangunan Cina dan
India, dua negara yang saat ini harus menghadapi tingkat polusi udara yang
sangat parah dan berbahaya bagi kesehatan rakyatnya karena ketergantungan dua
negara tersebut yang sangat tinggi terhadap batubara.
Saat ini, Cina dan India mulai mengurangi ketergantungan
mereka terhadap bahan bakar fosil yang kotor ini, karena kerugian sangat besar
yang harus ditanggung rakyatnya akibat kebijakan energi mereka yang keliru.
Sudah saatnya Indonesia menghentikan ketergantungan yang
sangat tinggi terhadap energi kotor batubara, dan segera beralih ke sumber
energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Rencana proyek listrik 35000
MW dimana sebagian besar menggunakan sumber energi batubara akan mengancam masa
depan anak-anak Indonesia yang seharusnya bersih dan aman.
0 komentar:
Posting Komentar