Walhi Desak Penerapan RTH

30 Persen Wilayah Palembang Harus Jadi Ruang Terbuka Hijau

Palembang, Kompas - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Kota Palembang segera mewujudkan ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari luas wilayah. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Manajer Pengembangan Sumber Daya Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Hadi Jatmiko hari Senin (4/5) mengatakan, dalam undang-undang (UU) itu juga diatur bahwa proporsi ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik pada wilayah kota paling sedikit seluas 20 persen.

Hadi Jatmiko mengutarakan, RTH adalah wilayah perkotaan yang diisi dengan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi. Ruang terbuka tersebut memiliki manfaat secara ekologis, sosial, dan estetika.

Menurut Hadi, Walhi Sumsel akan melakukan gugatan terhadap Pemkot Palembang jika tidak mewujudkan RTH seluas 30 persen dari luas wilayah. Jika Pemkot Palembang tidak merealisasikan RTH tersebut, Pemkot Palembang telah melanggar undang-undang.

Hadi mengatakan, Pemkot Palembang harus berkomitmen menjaga dan merawat RTH agar manfaat dan fungsinya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kurangi emisi

Hadi menambahkan, Walhi Sumsel mengapresiasi kebijakan Pemkot Palembang yang memberlakukan kawasan bebas kendaraan bermotor setiap Sabtu dan Minggu di Kambang Iwak.

Walhi Sumsel juga mengapresiasi pernyataan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra yang akan melakukan pembebasan lahan di Simpang Jalan Rajawali sebagai RTH. Lahan tersebut saat ini masih digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan dari sebuah dealer kendaraan bermotor.

Beberapa waktu lalu saat peringatan Hari Bumi, Walhi Sumsel mengadakan aksi penanaman pohon dan menggelar orasi di lokasi tersebut.

Menurut Hadi, untuk mengurangi emisi dan mengurangi dampak pemanasan global, sebenarnya tidak cukup dengan membuat program bebas kendaraan bermotor atau car fee day, seperti di kawasan Kambang Iwak. Pemkot Palembang perlu melakukan mitigasi emisi, yaitu membatasi kepemilikan kendaraan bermotor bagi setiap individu.

Kebijakan tersebut harus pula didukung dengan penyediaan sarana transportasi massal dan jalur bagi pejalan kaki serta pengendara sepeda yang aman.

Perlu perda

Supaya kebijakan tersebut terlaksana, kata Hadi Jatmiko, Pemkot Palembang perlu membuat peraturan daerah (perda) tentang pembatasan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor serta tentang RTH.

”Kami serius soal gugatan itu kalau pemkot tidak mengalokasikan 30 persen wilayah sebagai RTH. Kami ingin menyadarkan publik bahwa RTH sangat dibutuhkan,” kata Hadi.

Baik pemerintah maupun individu bisa digugat kalau mereka melanggar peraturan mengenai tata ruang.

Sumber : Kompas CEtak

Selengkapnya...

Pipa Pertamina Kembali Bocor

PANGKALAN BALAI (SI) – Setelah sehari sebelumnya pipa minyak milik PT Pertamina di Desa Ibul Besar Kampung III,Kecamatan Pemulutan Induk, Kabupaten Ogan Ilir (OI) bocor dan terbakar, kemarin kejadian serupa kembali terjadi.

Kali ini kebocoran pipa minyak Pertamina telah menggenangi tiga titik di wilayah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, tepatnya di depan Polsek Talang Kelapa.

Diduga akibat kebocoran tersebut telah membuat ratusan liter minyak mentah menggenangi depan rumah makan Padang dan depan toko kelontongan. Walaupun sudah dilakukan upaya perbaikan oleh pihak PT Elnusa Worldwide Service (PT EWS) selaku kontraktor pemeliharaan pipa minyak milik PT Pertamina, namun genangan minyak mentah dari pipa yang bocor tersebut terus bertambah banyak dan menggenangi jalan.

Warga yang rumahnya berada dekat dengan areal pipa bocor itupun khawatir, takut jika minyak tersebut terbakar. Apalagi jarak antara genangan minyak dan rumah warga hanya beberapa meter. Selain itu dikhawatirkan minyak mentah tersebut juga mencemari sumur warga.

Maman, salah seorang warga Kelurahan Sukajadi mengatakan, awalnya minyak mentah tersebut hanya merembes dari dalam tanah. Namun lama kelamaan rembesan minyak tersebut semakin bertambah banyak dan jumlahnya mencapai hingga ratusan liter.

“Minyak yang bocor itukan kalau dilihat jumlahnya mencapai ratusan liter dan walaupun sudah diambil kembali oleh petugas PT EWS dengan menggunakan sekop, namun rembesan minyak terus mengalir. Kami takut nantinya minyak tersebut akan mencemari sumur warga, selain itu sekarang kan musim kemarau dan cuacanya sangat panas sehingga dikhawatirkan genangan minyak tersebut akan terbakar dan membahayakan pemukiman warga. Karena itu kami minta agar pipa bocor tersebut segera ditangani dan rembesan minyaknya secepatnya dibersihkan,” pintanya.

Sedangkan Humas PT EWS, Muchtar Hutapea menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini telah berupaya menemukan di mana titik pipa yang bocor itu.Namun hingga kemarin pihaknya belum berhasil menemukan titik kebocoran yang tepat. Guna mencegah agar kebocoran pipa dan genangan minyak tidak meluas ke tempat lain, pihaknya telah mengamankan lokasi bocornya pipa termasuk mengambil kembali minyak yang menggenangi jalan.

Dia menduga,penyebab bocornya pipa tersebut dikarenakan korosi (pengkaratan).Apalagi sebagian besar pipa milik PT Pertamina tersebut sudah tua yang usianya mencapai setengah abad lebih sejak dioperasikanmulai1936-1937silam.

Sumber Kebocoran Pipa Masih Dicari

Laboratorium Forensik (Labfor) Polri cabang Palembang bersama tim safetyPertamina Pendopo melakukan pemeriksaan di lokasi terbakarnya pipa minyak yang terjadi Rabu (29/4) siang di Desa Ibul Besar Kampung III,Kecamatan Pemulutan Induk, Kabupaten Ogan Ilir (OI). Upaya yang dilakukan Pertamina memadamkan api yang melalap pipa penyaluran minyak mentah membuahkan hasil.

Setelah semalaman berjibaku dengan api, Kamis (30/4) pagi api telah berhasil dijinakkan. Meski masih mengepulkan asap tipis,namun pukul 09.00 WIB kemarin api sudah benar-benar padam.Dari pantauan SI di lapangan, luasareayangterbakarmemiliki panjang 175 meter dan lebar 40 meter.Semua tanaman yang berada di lokasi tersebut hangus terbakar.

Genangan minyak masih terlihat menghitam di saluran air yang berada di bawah jalur pipa.Sekitar 20 meter dari titik yang diduga sebagai sumber kebakaran, telah terpasang garis polisi. Empat orang tim Labfor Polri cabang Palembang yang dipimpin AKP Hidayat,tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB Kamis (30/4) siang.

Setibanya di lokasi,mereka langsung berkoordinasi dengan petugas kepolisian yang menangani lokasi tersebut yaitu dari Polsek Pemulutan yang dipimpin langsung Kapolsek AKP Hasanuddin. Selain itu tim Labfor juga meminta keterangan dari petugas pemeriksa saluran pipa minyak.Kemudian mereka juga memeriksa permukaan tanah yang terbakar dan lingkungan di sekitarnya untuk mencari bukti terkait peristiwa dugaan kebocoran pipa minyak Pertamina yang menyebabkan kebakaran.

Checker Oil Pipeline PT Medco, Rudianto menerangkan, di lokasi tersebut terdapat tiga saluran pipa, dua milik Pertamina dan satu Medco.Adapun yang diduga mengalami kebocoran dan terbakar Rabu (29/4) siang kemarin adalah salah satu saluran Pertamina yang tidak lagi dialiri minyak.

Menurut Rudi, saluran itu difungsikan sebagai saluran siaga. Maksudnya adalah ketika pipa yang saat ini digunakan untuk produksi atau menyalurkan minyak mentah mengalami kondisi darurat, barulah saluran pipa siaga tersebut dimanfaatkan.

Selengkapnya...

Wagub Sumsel: Pertamina Harus Hati-hati Menjaga Pipa Minyak

PALEMBANG -- Wakil Gubernur Sumatera Selatan Eddy Yusuf meminta PT Pertamina lebih berhati-hati dalam menjaga instalasi pipa minyak di daerah ini menyusul bocornya jaringan pipa minyak milik BUMN tersebut di Desa Ibul Besar, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Rabu petang (29/4).

Eddy Yusuf menegaskan, “Pertamina harus berhati-hati dan proaktif mengontrol atau memeriksa jaringan pipa minyak yang dimilikinya agar tidak membahayakan. Selama ini saya tidak pernah melihat ada petugas pertamina yang melakukan kontrol atau memeriksa jaringan pipa,’’ ujarnya, Kamis (30/40.

Menurut mantan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), jaringan pipa gas dan minyak Pertamina telanjang dan beresiko dijahili orang maupun kerusakan teknis yang mengakibatkan kebocoran.

Akibat kebocorann pipa Pertamina tersebut sempat menimbulkan kebakaran di lokasi kebocoran. Menurut petugas kebakaran, api baru dapat ditanggulangi oleh petugas Pertamina sekitar pukul 20:00 WIB Rabu malam. Api sendiri sempat membakar areal lahan tidak kurang dari 10.000 meter persegi.

Sementara itu di tempat terpisah Hadi Jatmiko Manager Pengembangan Sumber Daya Organisasi (PSDO) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel mendesak Gubernur Sumsel dan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir mengambil tindakan tegas dengan melakukan paksaan terhadap PT. Pertamina untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkannya sesuai dengan aturan sanksi administrasi dalam UU No. 23 Tahun 1997.

Berdasarkan hasil investigasi Walhi Sumsel ke lokasi kebocoran pipa minyak milik PT Pertamina EP Region Sumatera, menurut Hadi Jatmiko ditemukan di lokasi adanya dua jaringan pipa saluran minyak berdiameter 30 cm yang dimiliki oleh Pertamina EP Region Sumatera dan PT. Medco Energi. “Pipa tersebut selama ini digunakan untuk menyalurkan minyak mentah ke kilang Pertamina UP III yang ada di Plaju.”

“Tim investigasi Walhi juga melihar kondisi fisik kedua pipa yang ada di lokasi. Satu pipa yang kondisi nya sudah tua dan karatan yang terindikasi kuat dimiliki oleh PT. Pertamina hal ini sesuai dengan keterangan dari 2 orang Pegawai PT. Medco Energi yang kami temui dilapangan,” tambah Hadi.

Fakta lain yang ditemukan Walhi Sumsel, menurut Manager PSDO Walhi Sumsel, dari keterangan warga, di lokasi pipa minyak bocor tersebut, sekitar satu bulan lalu pernah terjadi kebocoran namun respon dari PT Pertamina hanya dengan menambalnya saja tidak ada upaya penggantian pipa.

“Dari berbagai kasus kebocoran pipa minyak milik Pertamina yang terjadi di Sumsel, Walhi Sumsel menemukan banyak jaringan pipa minyak yang sudah berusia tua dan karatan. Berdasarkan data yang kami miliki sepanjang tahun 2008 telah terjadi lima kali kasus kebocoran pipa minyak Pertamina, yang tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Banyuasin, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Muara Enim,” kata Hadi Jatmiko.

Di lokasi kebocoran pipa minyak, Kamis (30/4) tim laboratorium forensik (labfor) cabang Palembang dari Kepolisian Daerah Sumsel melakukan penyelidikan. Walau api yang sempat berkobar saat terjadi kebocoran telah padam, di sekitar lokasi kebocoran tim labfor masih menemukan masih adanya genangan minyak mentah yang ditutupi tanah.

Sumber : Republika 30/04/09

Selengkapnya...

Emil Salim: 2050 Dunia "Berperang" Melawan Laut

JAKARTA -- Pakar Lingkungan Hidup Emil Salim menegaskan, pemanasan global akan membuat dunia "berperang" melawan kenaikan muka air laut pada 2050.

"Akan banyak wilayah dunia yang tenggelam karena kenaikan air laut semakin tinggi setiap tahunnya," kata Emil Salim, pada Seminar Konferensi Kelautan Dunia di Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis.

Kenaikan air laut rata-rata setiap tahunnya, menurut dia, telah mencapai 2,53 mili meter (mm). Padahal di tahun 2006 kenaikan air laut baru mencapai 1,7 mm.

Bagi negara-negara kepulauan yang memiliki daratan yang tidak tinggi, seperti Maladewa yang hanya 1,3 meter, maka kondisi ini sangat mengkhawatirkan. "Negara kepulauan yang terancam hilang ini bahkan sudah mulai mencari dan membeli daratan dari negara-negara lain," ujar dia.

Karena itu jelas, ujar mantan Menteri Lingkungan Hidup ini, peta batas negara di dunia akan berubah pada tahun 2050 nanti. Ini yang membuat dunia sibuk "berperang" melawan laut menyelamatkan penduduknya.

"Karena itu tidak bisa jika dunia tidak bergabung untuk mengatasi dampak dari pemanasan global ini terhadap laut," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Alex SW Retraubun mengatakan, konstalasi negara akan berubah pada tahun 2050 karena diperkirakan 2.000 pulau akan tenggelam di Indonesia.

"Kita tahu kalau batas laut Indonesia mengikuti rezim Zona Ekonomi Eksklusif dimana batas tersebut ditarik 200 mil dari pulau terluar. Kalau pulau tersebut hilang maka batas negara akan berubah," ungkap Alex.

Menurut dia, tidak bisa semua pulau yang terancam tersebut dapat diselamatkan. Oleh karena itu, upaya pencegahan abrasi dilakukan terutama pada pulau-pulau kecil yang berpenduduk.

Hal penting yang harus dilakukan guna menghadapi kenaikan muka air laut ini adalah segera mensosialisasikan soal dampak pemanasan global ini kepada masyarakat.

Selain itu, perlu segera dilakukan pemetaan wilayah yang rentan tenggelam. Sehingga pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilaksanakan dengan tepat.

"Pemetaan ini tidak memakan waktu lama jika kita lakukan dengan serius. Saya melakukan penamaan pulau saja tiga tahun selesai," ujar Alex.

Sumber : Republika 30/04/09

Selengkapnya...