WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Kamis, Maret 22, 2012

PERJUANGAN SUWAJI, MEMPERTAHANKAN LAHAN GARAPAN (2/HABIS)

Berjuang hingga Titik Nadir, Demi Masa Depan.

Di sini negeri kami,tempat padi terhampar.Samudranya kaya raya,negeri kami subur Tuhan.Di negeri permai ini,berjuta rakyat bersimbah luka.Anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya,tergusur, dan lapar.
Alat berat PT.SAML yang siap mengusur lahan pertanian Petani Desa Nusantara (foto Walhi Sumsel)

Sebagian lirik di atas adalah lagu Darah Joeang karya Tan Malaka. Lagu ini dengan lantang dinyanyikan Suwaji dan ratusan kepala keluarga dari Desa Nusantara,Jalur 27,Air Sugihan, OKI.Kala itu, pertengahan Desember 2011 mereka berdemonstrasi menentang pengalihan lahan sawah garapan mereka menjadi kebun sawit.

Bait-bait lagu itu terasa begitu menghunjam di sanubari mereka,karena dirasa cukup menggambarkan penderitaan mereka saat ini. Lahan persawahan seluas 1.200 hektare (ha) yang selama ini menjadi topangan hidup dia dan warga lainnya, tiba-tiba tak bisa lagi mereka garap,persis saat bulir-bulir padi itu mulai menguning,tanda siap dipanen.Tanah subur itu bakal beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.

Awalnya tanah itu hanya berupa sarang hama dan binatang buas.Pada 1980,warga datang dari Jawa dan mulai bercocok tanam di areal itu hingga pada 2005 upaya mereka menyulap ladang gersang menjadi subur dan menghasilkan. Belum puas menikmati hasil jerih payah mereka,pada 2007 tiba-tiba muncul beberapa orang yang mengaku dari sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dengan berpegang pada izin prinsip yang diberikan pemerintah kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI),mereka datang dan membawa sejumlah alat berat,siap menggusur sawah milik para petani Desa Nusantara. ”Kami sempat mengalami kerugian besar,ketika alat berat merusak padi kami yang sedang bunting (berisi).Namun, kami sempat melakukan perlawanan demi mempertahankan padi kami,”kata Suwaji.

Dua kali coba dilakukan mediasi pihak Pemkab OKI, warga tetap bersikukuh menolak kehadiran perusahaan, karena khawatir bakal kehilangan mata pencahariannya sebagai petani padi. “Kami mohon pemerintah, untuk mendengarkan keluhan dan permohonan kami warga petani Desa Nusantara ini. Pemprov,kami harapkan dapat menjadi dewa penyelamat bagi warga desa.Sebab,apapun yang terjadi kami akan tetap mempertahankan lahan ini,demi masa depan anak cucu kami,”ujarnya.

Suwaji menambahkan, pihaknya bukan menolak keberadaan perusahaan,malah sangat mendukung keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan.Tetapi, saat warga baru mulai bisa menikmati hasil pertanian berupa beras di lahan tersebut, masih sangat membutuhkan hasil panen mereka sebagai penopang kehidupan anak dan cucunya,sementara pemerintah juga masih sangat membutuhkan beras sebagai komoditas utama pangan negara ini.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel) menilai,1.200 ha tanaman padi warga terancam dengan kehadiran PT SAML (Selatan Agro Makmur Lestari). ”Tidak sedikit bentuk intimidasi yang dilakukan PT SAML,untuk mengusir warga. Namun,warga memilih bertahan dan ingin memperjuangkan apa yang diusahakan sejak lama,”ungkap Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat.

Sadat menambahkan,selain menurunkan alat berat yang merusak tanaman padi, perusahaan juga melibatkan aparat untuk menakuti warga. Tujuannya sama,yakni mengganggu kenyamanan sehingga membuat penduduk memilih pindah lokasi tanam ke tempat lain. ”Kita mengetahui,negara melalui Undang-undang No 22/2011,juga mengatur perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Itu sebabnya kami hadir dan mengadukan nasib ke pemerintah provinsi hingga DPRD Sumsel,dengan harapan bisa mendapatkan kembali lahan warga,”kata Sadat.

Menurut Sadat,berdasarkan rapat dengar pendapat di Pemprov Sumsel yang dihadiri Kepala Kanwil Badan Pertanahan Negara (BPN) Sumsel, September 2011,diketahui bahwa PT SAML pada dasarnya tak memiliki HGU (hak guna usaha),sehingga pihaknya bersama para petani di Desa Nusantara,Air Sugihan, OKI,yakin lahan yang sudah diusahakan warga secara turun menurut itu dapat di inklaf nantinya.

Apapun hasilnya nanti,jelas apa yang terjadi terhadap warga Desa Nusantara,Air Sugihan, OKI,Sumsel ini bertentangan dengan program yang baru dicanangkan pemerintah pusat terkait peningkatan  produksi pangan Indonesia.  

Sumber : Seputar-Indonesia.com
Selengkapnya...

Perjuangan Suwaji, Mempertahankan Lahan Garapan (1-bersambung)

Petani Desa Nusantara saat melakukan aksi bersama (27/12) di Halaman Gubernur dan MAPOLDA Sumsel,Dengan membawa Poster gambar aparat yang melakukan intimidasi dilahan mereka.(Foto Walhi Sumsel)
Tanah tanah suburmu, sudah menjadi ranjang industri,menjadi ayunan ambisi-ambisi demi gengsi demi aksi.Untuk apa sawah-sawah? Pak taniku sudah pergi,menjadi pejalan kaki yang sepi.

Sepenggal bait dari lagu “Mencetak Sawah”milik Iwan Fals tersebut mungkin cocok untuk menggambarkan kondisi tanah pertanian di Indonesia, termasuk di Sumsel.Saat ini sejumlah petani tak lagi memiliki sawah untuk digarap,karena lahan pertanian mereka sudah berubah menjadi kawasan industri atau lahan perkebunan yang lebih menguntungkan.

Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan Indonesia pada 2014.Kebijakan ini didukung pula dengan keluarnya Undang Undang (UU 41/2009,tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang membatasi pengalihfungsian lahan produksi pangan (sawah).

Sayangnya,kebijakan pemerintah pusat ini,tampaknya diacuhkan oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel).
Banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan. Salah satu contohnya, lahan sawah seluas 1.200 hektare (ha) di Desa Nusantara,Air Sugihan,Ogan Komering Ilir (OKI).Lahan yang dulunya sawah kini berganti menjadi kebun kelapa sawit milik PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML).

Kondisi ini tentu saja membuat para petani resah.Suwaji, salah satunya.Ketua Forum Petani Nusantara ini menggalang kekuatan untuk mendapatkan kembali sawahnya.Hingga pada Desember 2011 silam,Suwaji bersama ribuan warga lain dari sejumlah desa di wilayah Kabupaten OKI dan Musi Banyuasin pun,sepakat menggelar aksi demonstrasi yang dikoordinir Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel,ke Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel untuk mengadukan nasib mereka.

Suwaji dan para petani melawan, karena mereka sudah miliaran tetes keringat mereka keluarkan untuk membuka lahan ini. Pada 1980 silam,tanah yang kini diperebutkan berupa lahan tidur yang kerap menjadi sarang yang nyaman bagi hama tikus dan babi.

Lantas pada 1996,atas inisiatif warga,lahan yang sebenarnya merupakan kawasan hijau, dan masuk daerah aliran sungai (DAS) ini, dirambah dan dikelola sedemikian rupa,hingga mampu menjadi hamparan sawah, yang akhirnya menghasilkan padi, sebagai penopang mata pencaharian seluruh masyarakat desa, terhitung sejak 2000 silam.

Setelah lahan ini menghasilkan, Pemerintah kabupaten (Pemkab) OKI, mulai mensosialisasikan program penanaman lahan sawit di daerah rawa, sejak 2007 lalu. ”Setelah lahan menjadi hamparan sawah yang telah mulai menghasilkan padi, kami digusur karena dijadikan lahan sawit perusahaan,” kata Suwaji pada acara Panen Raya Rakyat,Desa Nusantara, Air Sugihan, OKI, beberapa waktu lalu.

Dengan kebijakan itu, PT SAML pun hadir, dan, mengklaim memegang izin kepemilikan lahan tersebut. Padahal tanah seluas 1.200 ha tersebut merupakan milik Pemprov Sumsel, yang secara regulasi merupakan kawasan hijau bantaran sungai. Menyikapi hal ini, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Eddy Yusuf pun merasa perlu untuk turun langsung,meninjau kondisi sebenarnya,sekaligus menghadiri panen raya yang digelar masyarakat Desa Nusantara, akhir Januari 2012 lalu.

Pada kesempatan itu,Eddy Yusuf meminta PT SAML, untuk menghentikan sementara aktivitasnya di wilayah Desa Nusantara, Air Sugihan, OKI. Sebab, menurut Wagub, saat ini Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel tengah mengusulkan rekomendasi inklaf ke pemerintah pusat, atas lahan sawah seluas 1.200 hektar (ha), yang menjadi sengketa antara petani dengan pihak perusahaan.

”Saya meminta kepada perusahaan, untuk menyetop dulu aktivitasnya, jangan sampai membuat resah, hingga memancing keributan apalagi pertumpahan darah,” kata Eddy Yusuf, dalam sambutannya pada acara Panen raya rakyat, Desa Nusantara, Kec Air Sugihan, OKI,kemarin.

Lebih lanjut, Eddy Yusuf menyatakan, melihat kenyataan yang ada serta potensi hasil produksi padi dari para petani di Desa Nusantara,yang menurut Wagub, dapat diandalkan sebagai salah satu sentra penghasil beras di Sumsel,sehingga program Sumsel sebagai lumbung pangan nasional, dapat tetap berjalan.(*) 
 

Sumber : Seputar-indonesia.com
Selengkapnya...

Rabu, Maret 21, 2012

Alih fungsi lahan harus melibatkan masyarakat

Palembang (ANTARA News) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan agar pengelolaan lahan dan kawasan hutan harus melibatkan partisipasi masyarakat sekitar, agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari.

"Pengembangan kawasan hutan menjadi unit usaha pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga memang harus melibatkan mereka dalam pembahasannya," kata Menhut.

Zulkifli juga berjanji akan segera menyelesaikan berbagai kasus sengketa lahan di Sumsel yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan.

"Kita akan lihat dan pelajari satu persatu permasalahannya, dan jika masyarakatnya keberatan, maka tidak akan dilakukan pembangunan di kawasan tersebut," ujar dia pula.

Seperti diketahui bahwa di berbagai daerah di Sumsel sering terjadi konflik antara warga dan pemerintah daerah terkait lahan kelola dengan pihak perusahaan perkebunan setempat.

Salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang akan mengubah kawasan permukiman dan perkebunan rakyat menjadi perkebunan tebu.

Warga setempat menolak rencana tersebut, karena mereka sudah merasa dapat hidup sejahtera dengan kebun karet yang mereka miliki saat ini.

Konflik lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit juga berkali-kali terjadi di Sumsel, Lampung, dan beberapa daerah lain di Sumatera dan Kalimantan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel bersama kelompok LSM pendamping warga, terkait sejumlah konflik lahan di daerahnya yang belum kunjung menemukan solusinya, mendesak pemerintah dan pihak perusahaan serta para pihak dapat segera mencarikan jalan keluar terbaik secara permanen.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Sadart, berharap pada akhirnya opsi yang dipilih adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat kembali mendapatkan dan mengelola lahan yang selama ini dipersoalkan, mengingat proses alih kelola areal kebun itu umumnya bermasalah.

Sumber : antaranews.com
Selengkapnya...

Jumat, Maret 16, 2012

Naskah Deklarasi Gerakan Rakyat Anti PLTN di Indonesia

Delegasi dari 25 Organisasi dan pakar Nuklir di Indonesia mendeklarasikan Gerakan rakyat Tolak PLTN
Kami, Rakyat Indonesia,  sangat prihatin dengan semakin tingginya minat pemerintah Indonesia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di negara ini.  Kami sangat menyayangkan propaganda dan promosi pembangunan PLTN yang sangat gencar dilakukan oleh para promotor PLTN di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), dan Kementerian Riset dan Teknologi.

Kami menyaksikan, satu tahun lalu, kehancuran yang dihadapi oleh saudara kita di  Jepang ketika bahan radioaktif berbahaya dari PLTN  Fukushima Daiichi bocor ke dalam lautan, udara, tanah dan mengkontaminasi pasokan makanan dan air bersih. Kami menjadi saksi bahwa sebuah negara yang terkenal dengan kedisiplinannya, negara yang mempunyai budaya penanganan bencana yang sangat siap serta sistem peringatan dini yang sangat handal, gagal dalam menghadapi salah satu bencan nuklir terdahsyat setelah Chernobyl, Bencana Nuklir Fukushima.

Kami menjadi saksi Bencana Nuklir Terdahsyat sepanjang sejarah umat manusia, 25 tahun lalu, Bencana Nuklir Chernobyl yang kehancuran, dan dampak mematikannya masih  terus dirasakan oleh ratusan ribu orang yang tinggal di Chernobyl  Ukraina sampai detik ini.

Kami, Rakyat Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa negeri ini merupakan negeri yang terletak di cincin api, negeri yang sangat rawan bencana. Dengan potensi kebencanaan yang sangat tinggi, maka rencana Pemerintah Indonesia untuk membangun PLTN adalah suatu tindakan yang sangat keliru, dan jelas bertentangan dengan akal sehat.

Kami, Rakyat Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa negeri ini dikarunia dengan sumber-sumber energi terbarukan yang berlimpah, aman, dan tersebar diseluruh penjuru nusantara. Sayangnya, sumbe-sumber energi terbarukan yang begitu berlimpah ini masih disia-siakan oleh pemerintah Indonesia.

Dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran diatas, maka hari ini, Minggu, 11 Maret 2012, Kami, Rakyat Indonesia, yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Indonesia, dan masyarakat yang tinggal di Madura, Jepara, dan Bangka, daerah-daerah yang dijadikan target lokasi pembangunan PLTN oleh Pemerintah Indonesia, mendeklarasikan:

“Kami menolak keras rencana Pemerintah Indonesia untuk membangun PLTN di negeri ini, kami menentang keras rencana pemerintah  untuk menghadapkan negeri ini pada risiko mematikan PLTN yang bisa setiap saat terjadi di negeri yang rawan bencana serta rentan korupsi ini. Kami meminta pemerintah Indonesia untuk melupakan selamanya fantasi untuk membangun PLTN di Indonesia,
dan segera mengalihkan dana sosialisasi dan propaganda PLTN untuk pengembangan energi terbarukan yang sebesar-besarnya demi keamanan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia”

PangkalPinang, 11 Maret 2012
1. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
2. Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Kep. Bangka Belitung
4. Pakar Nuklir Nasional
5. Masyarakat Rekso Bumi
6. Masyarakat Rajik
7. Masyarakat Permis
8. Masyarakat Sebagin
9. Forum Rakyat Menjelang Anti Nuklir
10. Forum Masyarakat Air Putih Anti Nuklir
11. Komunitas Pencinta Alam Stain Syekh Abdurahan Sidiq
12. Aliansi Masyarakat Madura Penolak Nuklir
13. Komunitas Bangka Belitung Cinta Laut
14. Jurnalis Peduli Bangka Belitung
15. Pemuda Perjuangan Demokrasi
16. Gerakan Muda Peduli Aspirasi Rakyat Bangka Barat
17. Gerakan Anti Maksiat Bangka Barat
18. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Bangka Barat
19. Persatuan Masyarakat Balong / Koalisi Rakyat dan Mahasiswa Tolak PLTN
20. Muria Institute
21. Forum Matahari Jogja
22. The serumpun Institute
23. Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan
24. Sarikat Hijau Indonesia
24. greenpeace
25. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bangka Barat

Silahkan download dokumen lebih lengkap : http://goo.gl/zXBbw
Selengkapnya...