Administrasi Buruk Picu Konflik Lahan

PALEMBANG – Guru besar sekaligus Dekan Fakultas Hukum (FH) Unsri Amzulian Rifai menyatakan,buruknya sistem administrasi pertanahan di Indonesia sebagai penyebab terjadinya konflik lahan di Sumsel. Karena itu, dia meminta pemerintah segera membenahinya. “Selama sistem administrasi pertanahan masih seperti ini, sampai dunia kiamat pun persoalan tanah pasti akan terus terjadi atau tidak pernah selesai,” ujar Amzulian seusai diskusi publik tentang rancangan undang-undang pengadaan tanah di Aula FH Unsri kemarin. Salah satu sistem administrasi yang harus diperbaiki adalah prosedur pembuatan sertifikat tanah. Pemerintah harus mempermudah dan mempermurah pembuatan dokumen tersebut. “Banyak orang-orang kampung yang saat ini sering kali menjadi korban perusahaan yang tanahnya terkesan diserobot, atau haknya tanahnya diakui milik perusahaan tersebut lantaran tidak memiliki sertifikat resmi dan hanya mengetahui itu adalah tanahnya karena telah ditempatinya selama bertahun tahun,” urainya. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah perbaikan, pembangunan di Sumsel dapat terhambat. Sebab, masing-masing pihak dapat saling menyalahkan dan memicu konflik baru. Akibatnya, investor enggan menanamkan modalnya. “Padahal,dengan semakin banyak aktivitas perekonomian seperti saat ini, sangat tidak mungkin jika seseorang berani mengklaim memiliki lahan ratusan hektare secara pribadi,”tandasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Saddat mengatakan, rentetan konflik lahan yang terjadi di Sumsel disebabkan karena tidak adanya komitmen atau keseriusan untuk menegakkan aturan. ali alfarizi

Artikel Terkait: