KPK Prioritaskan Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memprioritaskan penyelesaian pelbagai kasus korupsi besar di daerah. Misalnya, mengusut kasus besar seperti dugaan korupsi alih fungsi hutan Tanjung Api-Api (TAA) di Sumatera Selatan.
Menurut Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Denny Indrayana, kasus korupsi besar di daerah berdampak luas di masyarakat. ”Saat ini penanganan kasus korupsi besar, baik di pusat maupun di daerah belum menyentuh god father,kendati beberapa waktu lalu sudah ada anggota DPR yang ditahan KPK,” katanya saat jumpa pers demokrasi dan pemberantasan korupsi di Wisma Inayah kemarin. Dosen Hukum Universitas Gadjah Mada ini menambahkan, penegakan hukum di Indonesia oleh polisi dan jaksa saat ini belum bisa diharapkan sehingga KPK yang memiliki kewenangan lebih besar diharapkan dapat mendorongnya.” KPK cukup menyelesaikan kasus besar di daerah dan tetap fokus di pusat,” ujarnya. Denny menambahkan, Presiden juga harus bersikap tegas dan tidak tebang pilih terhadap pemberantasan kasus korupsi. Para ulama dan tokoh masyarakat juga diminta berperan untuk menyosialisasikan antikorupsi hingga kelompok terkecil yakni rumah tangga.
Koordinator Sekolah Demokrasi Banyuasin Tarech Rasyid mengungkapkan, penanganan kasus korupsi memang belum menyentuh aktor intelektual atau tokoh yang paling bertanggung jawab, seperti kasus alih fungsi hutan TAA,baru anggota DPR Sarjan Taher saja yang ditahan. ”Secara infrastruktur kelengkapan demokrasi prosedural di Indonesia sudah baik seperti adanya MA, MK,Komisi Yudisial,KPK,Pengadilan, dan lainnya, tetapi demokrasi politik belum berjalan,” ucapnya seraya menambahkan, untuk memberantas korupsi diperlukan figur yang kuat dan tegas dalam menindak dan menghukum pelaku korupsi.
Di tempat terpisah,anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Sumsel Ruslan Wijaya mengatakan, pihak DPD sudah membentuk tim pemberantasan korupsi yang bertugas mengumpulkan buktibukti korupsi, seperti di Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Papua,”paparnya. Untuk di Sumsel, lanjut Ruslan, sejauh ini belum ada kasus besar, kecuali kasus suap alih fungsi lahan dan telah ditangani KPK.”Untuk TAA, kita serahkan saja ke KPK,” ujarnya. Namun, dia berharap KPK dapat segera menyelesaikan kasus ini serta menemukan bukti baru untuk pengembangan kasus selanjutnya.

Selengkapnya...

Menteri ESDM Lakukan Kejahatan Jabatan, Mengapa SBY Diam?

Siaran Pers Walhi, Jatam, ICEL, AMMALTA. 9 Juli 2008
Proyek pertambangan diteruskan jika bisa dipastikan warga sekitarnya menyetujui rencana pertambangan dan proyek tersebut aman bagi warga. Tapi ini tak berlaku untuk PT Meares Soputan Mining (MSM). Menteri ESDM bahkan rela melakukan kejahatan jabatan untuk membela perusahaan.
Sejak Maret 2006, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro telah mengeluarkan surat yang mengijinkan PT MSM dan PT TTN melakukan konstruksi, di saat dokumen AMDAL perusahaan dinyatakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup tak layak pakai lagi alias kadaluarsa.
Dan Konstruksi dengan AMDAL Kadaluarsa itu membuahkan hasil. Setahun kemudian, setelah dilakukan penebangan hutan untuk membangun fasilitas tambang, termasuk membelokkan aliran sungai Budo di Toka Tindung.

Banjir besar melanda kawasan pesisir desa-desa lingkar tambang PT MSM. Banjir lumpur yang menggenangi rumah-rumah, yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dan hingga saat ini, kawasan pesisir Rinondoran – khususnya sekitar sungai Araren tak sejernih dulu lagi. Tindakan Menteri ESDM ini bertentangan dengan pasal 28l ayat (4) UUD 1945 dan pasal 17 UU No 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana sebagai pejabat negara, sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi, memajukkan dan menegakkan HAM.
Itulah sebabnya, Juni lalu, Komnas HAM mendukung tindakan gubenur yang tidak menyetujui AMDAL kedua perusahaan. Gubenur Sulut menolak mengesahkan AMDAL dengan alasan penolakan masyarakat, teknologi pembuangan limbah yang beresiko dan bertentangan dengan tata ruang propinsi Sulawesi Utara. Tapi, lewat Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Maret lalu Departemen ESDM mengeluarkan perpanjangan konstruksi PT MSM dan PT
Nusa Tondano Jaya. Dalam kasus PT MSM, Menteri ESDM telah melakukan kejahatan, dengan
mengeluarkan surat yang memerintahkan perusahaan untuk melanjutkan kegiatannya, disaat persyaratan utamanya belum terpenuhi. Dan itu berakibat fatal. Akibatnya terjadi tindakan diatas hukum yang mengakibatkan kekacauan hukum, sehingga dimanfaatkan korporasi asing
untuk melanggar hukum di Indonesia. Lebih lanjut, tindakan itu telah mengakibatkan pelanggaran HAM, yang ditandai menurunnya kualitas lingkungan sekitar, meningkatnya kasus-kasus sengketa tanah dan konflik horizontal di kawasan tersebut.
Tindakan di atas membuat PT MSM dan PT TTN berani menggunakan berbagai cara untuk meneruskan tambangnya, lewat memecah belah warga, intimidasi, premanisasi, kriminalisasi warga hingga intervensi proses-proses politik di tingkat lokal, seperti pemilihan Kepala Desa. Sudah dua tahun Presiden SBY membiarkan Menteri ESDM melakukan kejahatan jabatan. Kami mendesak SBY segera memecat Menteri ESDM. Dan meminta pihak yang berwajib, baik Kepolisian, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman untuk memberikan perhatian lebih serius pada kasus ini dan memeriksa para pejabat di daerah dan pusat yang mendukung proyek yang membahayakan warga ini. [ ]

Selengkapnya...

Pemerintah Siapkan Ambang Cadangan Fiskal

Jakarta, Kompas - Ambang batas aman bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009—terkait lonjakan harga minyak mentah Indonesia—yang masih bisa ditanggung pemerintah, tanpa harus menyesuaikan harga bahan bakar minyak, adalah 150 hingga 160 dollar AS per barrel. Ambang batas itu diusulkan pemerintah kepada DPR karena APBN 2009 akan disusun sebagai rencana anggaran yang antisipatif atas lonjakan harga minyak mentah dunia yang mungkin bisa mencapai 200 dollar AS per barrel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (8/7), mengatakan, pihaknya mengusulkan perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2009 dari 110 dollar AS per barrel menjadi 140 dollar AS per barrel. Itu diputuskan setelah pemerintah mempertimbang- kan perkembangan harga minyak mentah hingga Juli 2008.

Atas dasar perubahan asumsi ICP itu, Departemen Keuangan mengusulkan agar cadangan risiko fiskal dalam RAPBN 2009 ditetapkan lebih tinggi 10 hingga 20 dollar AS di atas asumsi ICP-nya. Itu dibutuhkan untuk meredam risiko yang mungkin timbul akibat lonjakan harga minyak mentah terhadap keuangan pemerintah pada tahun depan.

Sebelumnya, dana cadangan risiko fiskal ini diterapkan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2008. Dalam APBN-P 2008, pemerintah mendapatkan dana cadangan risiko fiskal Rp 8,5 triliun. Dana itu digunakan jika anggaran subsidi BBM melonjak di atas target semula, yakni Rp 126,8 triliun, akibat kenaikan harga minyak mentah dan atau melonjaknya volume konsumsi BBM bersubsidi.

Selain itu, DPR juga memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk melakukan tiga langkah yang diperlukan jika ICP melonjak melampaui 100 dollar AS. Pertama, menyesuaikan harga BBM. Kedua, menghemat penggunaan BBM bersubsidi. Ketiga, melakukan kebijakan fiskal lainnya. Pada akhirnya, pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri pada 23 Mei 2008.

Konsumsi tak terbendung

Dari sisi konsumsi BBM bersubsidi, Sri Mulyani menambahkan, pihaknya akan melihat realisasi 2008. Tahun ini permintaan BBM bersubsidi membengkak karena pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, di atas 6 persen. Saat ini harga BBM di dalam negeri kembali ke posisi 30-40 persen lebih murah di bawah harga internasional. Itu mendorong konsumsi yang akan semakin tidak terbendung.

”Jika ICP pada 2009 ditetapkan 140 dollar AS per barrel, subsidi BBM bisa membengkak menjadi Rp 296 triliun (dari rencana awal sekitar Rp 251 triliun),” ujar Sri Mulyani.

Selengkapnya...

Semburan Gas Makin Membesar

MUARA ENIM – Gas hidrokarbon dari sumur tua Desa Petar Luar, Kecamatan Sungai Rotan, milik PT Medco E & P Indonesia, makin membesar. Tenaga ahli Amerika Serikat butuh waktu 2 minggu untuk mematikan semburan. Robi Setia Direja, manager support PT Medco menegaskan, tekanan semburan gas sangat kuat, perkiraan mencapai 300-400 Psi. Kedalaman sumur sendiri mencapai 4.000 feet. “Sumur ini sudah sangat tua. Dimatikan sejak tahun 1986,” ungkap Robi saat mendampingi Bupati Muara Enim H Kalamuddin D SH MH meninjau lokasi semburan, kemarin (8/7). Dikatakan, estimasi cadangan gas dalam sumur mencapai 9 juta meter kubik per hari. Berkurang dengan sendirinya setelah terjadi semburan liar. “Upaya penghentian semburan terus dilakukan. Sebagian peralatan sudah tiba di lokasi. Tenaga ahli dari Amerika yang kita datangkan siap bekerja,” ungkapnya lagi. Bupati H Kalamuddin mengimbau seluruh warga untuk tetap bersabar. Saat ini, tim dari PT Medco masih berupaya mematikan semburan. “Mereka juga berjanji akan memberikan ganti rugi setelah semburan berhasil dimatikan.”


Seperti diberitakan, perusahaan melarang warga beraktivitas seperti menyadap karet hingga radius 400 meter dari lokasi semburan. Ini karena gas hidro karbon yang keluar bersifat flamable (mudah terbakar), tapi tidak beracun.
Sebagai kompensasinya, warga mendapat paket sembako. “Kami sudah menerima 150 paket sembako dari perusahaan untuk para korban semburan gas. Sedangkan jumlah pemilik kebun di sekitar semburan yang tidak beraktivitas lagi mencapai 200 KK,” ungkap Kades Petar Luar, Narul Alam kepada Sumatera Ekspres, kemarin.
Sumida dan Asnah, warga korban semburan gas mengaku pemberian paket sembako dari PT Medco tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Setiap harinya mereka biasa menyadap getah karet hingga 25 Kg.
“Kalau hanya dapat paket sembako, jelas tidak manusiawi. Apalagi, sekarang kami butuh biaya besar untuk menyekolahkan anak-anak. Belum lagi, urusan membayar kredit motor dan keperluan lainnya,” imbuh Sumida.
Sumur petar mengeluarkan gas sejak 27 Juni lalu. Skenario penutupan semburan menggunakan teknologi kill well (mematikan sumur). Tahapannya, dipasang peralatan hydraulic abrasive cutter untuk memotong kepala pipa (tubing head). Sisa tubing head akan diambil untuk kemudian dipasang blow out preventer. Setelah itu baru dilakukan injeksi semen ke dalam sumur tersebut (sementing). Terhitung 30 Juni, PT Medco butuh 20 hari mengatasi semburan.
PT Medco anak perusahaan PT Meco Energi Internasional Tbk, merupakan salah satu entitas terdepan dalam portfolio Medco Energi di bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas). Berakar dari PT Stanvac Indonesia yang kemudian menjadi PT Exspan Sumatera dan Tesoro (TIPCO dan TTPC). Pada perkembangannya, Tesoro menjadi PT Exspan Kalimantan. Pada tahun 2000, kedua perusahaan digabung menjadi PT Exspan Nusantara (Exspan) sebelum beralih nama menjadi PT Medco E&P Indonesia pada 19 April 2004.

Selengkapnya...