Flood Fears for Palembang SEA Games’ Venue: Walhi

Already plagued by delays, mismanagement and a major corruption scandal, November’s Southeast Asian Games in Palembang could have a new looming crisis to deal with — flooding.

Hadi Jatmiko from the Palembang branch of the Indonesian Forum for the Environment (Walhi) told the Jakarta Globe on Wednesday that the South Sumatra capital had a history flooding during the wet season, which was due to hit ahead of the games.

What is worse, Hadi said, the centerpiece of the controversial games, the Jakabaring Sports City, is built on a former swamp.

“South Sumatra is approaching the end of a long dry season and according to the BMKG [the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency] the rainy season will start at the end of October,” Hadi said.

“Flooding is expected, including at the SEA Games venue, because last year alone Palembang was hit by floods 48 times. It was an ecological disaster.”

Hadi said Walhi had vehemently opposed the construction of the stadium where the event would be held because they believed the construction would cause worsen flooding in the city.

“They built the stadium on a swamp area without regard to the Environmental Impact Analysis (Amdal) or Bylaw 5/2008 about swamps.”

He said the bylaw required developers to leave parts of the area as swampland and to construct buildings with foundations that allowed the swamp to function as a water catchment area.

He advised the local government to prepare for major flooding events.

“The government must make sure they have a stand-by SAR [Search and Rescue] team to help with the evacuation when the city is inundated and they must improve the drainage system by building retention ponds immediately,” he said.

sumber : http://www.thejakartaglobe.com/sports/flood-fears-for-palembang-sea-games-venue-walhi/469687 

Selengkapnya...

Walhi Sumsel Minta Penghargaan Kementerian ESDM ke Alex Noerdin Dicabut

Palembang - Sebuah petisi dikeluarkan Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan agar Kementerian ESDM RI mencabut penghargaan terhadap Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin terkait pembangunan listrik pedesaan, pengembangan sumber daya energi.

Petisi yang dikirimkan Walhi Sumsel melalui siaran persnya, Rabu (4/10/2011), menyebutkan dari 8,7 juta hektar luas Propinsi Sumatera Selatan, setidaknya 2,7 juta hektare telah di kapling oleh 278 perusahaan pertambangan batubara, yang lokasinya hampir tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Saat ini sedikitnya telah ada 18 IUP yang telah berproduksi dan menghasilkan batubara sedikitnya 15 juta ton per tahun (2010).

Besarnya produksi batubara yang dikeluarkan dari perut "Bumi Sriwijaya" ternyata oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin tidaklah diperuntukan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan energi rakyat Sumatera Selatan, apalagi untuk dikelola dengan baik. Hampir semua produksi batubara yang berjumlah 15 juta ton tersebut, sekitar 80-90 persennya diekspor untuk memenuhi kebutuhan energi negara di Asia seperti Jepang, Singapura, China, Malaysia, India, Taiwan, Pakistan, Vietnam dan India. sisanya sekitar 2 juta ton baru diperuntukan untuk kebutuhan energi (listrik) di Sumsel.

"Dampaknya dari 2.800 desa yang ada di Sumatera Selatan, sekitar 600 desa tidak dialiri listrik. Sedangkan untuk desa desa lainnya telah dialiri listrik, ternyata tidak semua rumah atau penduduk desa menikmatinya, dan selain itu juga bagi rumah yang teraliri arus listrik kualitas dan kuantitasnya pun sangat di bawah standar. Baik itu seringnya byar pet atau pemadaman bergilir," tulis Walhi Sumsel.

 
Sumber : www.detiknews.com  Selengkapnya...

Spekulan Hutan Masih Bisa Bermain

KONFERENSI Hutan Indonesia akhir September lalu menghadirkan sejumlah ahli, pembuat kebijakan, dan pelaku bisnis. Mereka menyimpulkan, tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan hutan yang tersisa. Kata sepakat yang tidak mudah dilaksanakan karena kebutuhan lahan untuk industri perkebunan sarat kepentingan.

Upaya penanaman pohon bukan langkah nyata untuk mengurangi emisi karbon.
“Analisa yang dilakukan oleh Cifor menunjukkan bahwa penanaman pohon memberikan kontribusi kecil dalam upaya mengurangi emisi di Indonesia,” kata Frances Seymor, Direktur Jenderal Cifor, dalam mengantar pertemuan yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Cifor (Center for International Forestry Research) adalah lembaga internasional untuk penelitian kehutanan yang berpusat di Washington DC, AS. Lembaga ini termasuk salah lembaga yang peduli atas konservasi hutan di seluruh dunia. Terutama hutan tropis di wilayah khatulistiwa.

Frances menekan bahwa hutan Indonesia tidak saja memiliki manfaat bagi menjaga ketahanan pangan tetapi juga memiliki peran penting di arena global.

Indonesia termasuk tiga wilayah memiliki hutan tropis dunia, bersama Kongo (Afrika) dan Brazil (Amerika Selatan), ikut dalam mengurangi perubahan iklim.

“Hutan Indonesia berperan penting di arena global, menekan laju percepatan perubahan iklim. Hutan mampu menyerap karbon yang tersebar,” kata Frances di sela-sela acara konferensi.

Jadi Buruh Kebun
Dalam sesi diskusi, panelis Abetnego Tarigan, Direktur EKsekutif Sawit Watch, menekankan pentingnya skema yang memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan.

Ia mengungkapkan sejumlah praktik yang terjadi selama ini, masyarakat tidak lebih ditempatkan sebagai buruh kebun yang berada di posisi tawar yang rendah bila dihadapkan pada investor perkebunan.

“Apapun bentuknya, pengelolaan hutan harus tetap memberikan perhatian bagi kesejahteraan rakyat. Ini hal yang prinsip,” kata Abetnega Tarigan.

Menurut Frances, kebutuhan lahan hutan untuk mendukung pengembangan pertanian, energi, pertambangan dan industri kertas dan pulp (bubur kertas), tetap menjadi perdebatan.
Padahal, hutan alam lebih sehat dan lebih resisten terhadap ancaman kebakaran.

Frances yang sudah lima tahun di Indonesia melalui proyek Ford Faoundation dan program WWF --sebuah yayasan yang konsen terhadap kelestarian lingkungan, memuji langkah pemerintah Indonesia. Pasca penanda-tanganan letter of intent (LoI) oleh Presiden SBY dan pemerintah Norwegia, kebijakan moratorium pemberian izin pembukaan hutan selama dua tahun.

Moratorium selama dua tahun ini dikritik kalangan aktivis lingkungan “saya” lain. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) organisasi lingkungan, misalnya, selama ini sangat kritis terhadap kebijakan pemerintahan berkaitan dengan lingkungan. Termasuk pemberian konsesi perkebunan ribuan hektar kepada investor hutan tanaman industri.

Sumber pendanaan iklim yang berasal dari luar negeri yang mengedepankan pendekatan pasar dianggap bukan langkah yang bijak untuk menjawab tantangan isu perubahan iklim global.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Saddat, pendanaan iklim termasuk melalui proyek REDD+ (reduce emission from deforestation Degradation plus) --proyek pengurangan emisi dari kerusakan dan degradasi hutan, menilai tidak tepat sasaran. Proyek REDD+ tidak melibatkan masyarakat lokal, semacam memberikan advokasi kepada masyarakat lokal.

Kekawatiran lain, pendanaan iklim selain membebani utang kepada asing, juga dimanfaatkan oleh “spekulan” untuk membelanjakan dana yang justru menjadi anggaran yang membebani seluruh rakyat negeri ini.

“Satu hal lagi, investasi melalui pendanaan iklim merupakan upaya lain agar negara-negara maju menghindari tanggung jawab atas kebangkrutan dan kehancuran ekologi global. Negara-negara maju ini pula yang menciptakan kerusakan ekologis,” kata Saddat.

Dan suara-suara kritis seperti ini tidak terdengar dalam pertemuan Indonesia Forestry Conference dalam rangka Tahun Hutan Internasional PBB 2012. Ke-lompok seperti tidak diundang dalam konferensi ini.

Sumber : www.sripoku.com

Selengkapnya...

Walhi: Cabut Penghargaan untuk Alex Noerdin

JAKARTA, — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sedang menyusun dan mengumpulkan dukungan guna menuntut pencabutan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Penghargaan itu diberikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral saat Hari Pertambangan dan Energi Ke-66, 28 September 2011.

Teguh Surya dari Walhi, Rabu (5/10/2011), mengatakan, petisi dibuat untuk menyadarkan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh atas tindakannya yang tidak profesional dan salah karena memberikan penghargaan tertinggi dari ESDM kepada Alex Noerdin. Gubernur Sumsel itu dinilai ESDM sebagai gubernur yang berjasa luar biasa dalam menggerakkan perubahan mewujudkan pemerataan pembangunan listrik pedesaan, pengembangan sumber daya energi dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang berdampak besar terhadap pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral. 

Dijelaskan Teguh, dari 8,7 juta hektar luas Sumatera Selatan, setidaknya 2,7 juta hektar telah dikapling oleh 278 perusahaan pertambangan batubara, yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Saat ini sedikitnya telah ada 18 izin usaha pertambangan (IUP) yang telah berproduksi dan menghasilkan batubara 15 juta ton per tahun (2010).

Namun disayangkan, eksploitasi tambang dari perut Bumi Sriwijaya itu tidak diperuntukkan sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan energi rakyat Sumsel.  "Hampir semua (80-90 persen) produksi batubara yang berjumlah 15 juta ton tersebut diekspor untuk memenuhi kebutuhan energi negara di Asia seperti Jepang, Singapura, China, Malaysia, India,Taiwan, Pakistan, Vietnam, dan India. Sisanya sekitar 2 juta ton baru untuk kebutuhan energi (Listrik) di Sumsel," katanya. 

Akibatnya, tambah Teguh, lebih dari 600 desa dari total 2.800 desa di Sumsel pada tahun 2010 tidak dialiri listrik. 

 Sumber: http://regional.kompas.com/read/2011/10/05/08033814/Walhi.Cabut.Penghargaan.untuk.Alex.Noerdin 

Selengkapnya...