Sumsel menjadi 10 Propinsi Paling Miskin di Indonesia

Angka kemiskinan tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan sumber alam melimpah.

Hasil Sensus Nasional terbaru Badan Pusat Statistik telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah.

"Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan dalam penjelasan hasil Sensus Nasional yang dirilis baru-baru ini, berbarengan dengan ulang tahun RI ke-65.

Rusman mengakui jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 memang telah berkurang 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Namun, angka kemiskinan itu terbilang tinggi.

Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726,- per kapita per bulan.

Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, menurut Rusman, sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.

Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut, kelompok orang miskinnya sangat tinggi.

10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)

No	Propinsi	Angka Kemiskinan
1	Papua Barat	36,80
2	Papua	34,88
3	Maluku	27,74
4	Sulawesi Barat	23,19
5	Nusa Tenggara Timur	23,03
6	Nusa Tenggara Barat	21,55
7	Aceh	20,98
8	Bangka Belitung	18,94
9	Gorontalo	18,70
10	Sumatera Selatan	18,30

Sumber: Sensus Nasional BPS 2010

Agar pengukurannya terpercaya, menurut Rusman, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

"Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup orang miskin," kata Rusman.

Pengurangan kemiskinan sepanjang periode Maret 2009-Maret 2010 menjadi salah satu acuan bagaimana strategi yang bisa diterapkan. Pada periode itu angka kemiskinan berkurang 1,51 juta orang, menurut catatan BPS, terjadi karena sejumlah hal.

Pertama, inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,43 persen. Kedua, rata-rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen dan 3,86 persen selama periode Maret 2009-Maret 2010.

Ketiga, produksi padi tahun 2010 (hasil Angka Ramalan II) mencapai 65,15 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar 1,17 persen dari produksi padi tahun 2009 yang sebesar 64,40 juta ton GKG.

Keempat, sebagian besar penduduk miskin (64,65 persen pada 2009) bekerja di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani naik 2,45 persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadi 101,20 pada Maret 2010.

Kelima, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang sama.

Selengkapnya...

Pembangunan Dermaga PT Medco Distop

SEKAYU – Ratusan wali murid Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Danau Cala Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendesak pembangunan dermaga milik PT Medco segera dihentikan.

Salah seorang wali murid Sopian, 45,warga Desa Danau Cala,menuturkan, lokasi pembangunan dermaga yang dimulai Juli lalu itu berdekatan dengan SDN 2 Danau Cala. Mereka khawatir aktivitas di dermaga itu nantinya dapat membahayakan keselamatan anaknya dan ratusan murid SDN 2 Danau Cala lainnya. Informasi yang dihimpun di lapangan, dermaga itu akan dijadikan tempat pengangkutan minyak mentah PT Medco menggunakan kapal ponton ataupun tugboat. Karena itu,bisa dipastikan,arus lalu lintas dan aktivitas di jalan sekitar dermaga tersebut akan padat.

Para wali murid SDN 2 Danau Cala berharap, dermaga pengangkutan minyak mentah itu dapat dibangun di lokasi yang jauh dari fasilitas umum. “Kami khawatir pembangunan dermaga akan membahayakan anak-anak yang bersekolah di sekitar lokasi,” terang Sopian kemarin. Selain mengancam keselamatan anak-anak saat pergi dan pulang sekolah, pembangunan dermaga, imbuh Sopian,sangat mengganggu ketentraman proses belajar mengajardiSDN2DanauCalaakibatsuara bising yang dihasilkan kendaraan berat di lokasi pembangunan.

“Kami tidak melarang pembangunan dermaga di Danau Cala.Namun, jangan berada di dekat sekolah. Jika tidak mengindahkan permintaan kami,maka akan ada aksi yang lebih besar lagi,”ancam Sopian. Camat Lais M Zaky Aslam mengaku telah menerima pengaduan dari masyarakat dan ratusan wali murid SDN 2 Danau Cala, yang mempermasalahkan pembangunan dermaga PT Medco. Sebab, masyarakat khawatir, aktivitas pembangunan dermaga dapat membahayakan keselamatan anak-anak mereka. Dalam waktu dekat, pihaknya berjanji akan turun ke lapangan bersama tim teknis dari dinas terkait.

Dan,untuk sementara,proses pembangunan dermaga harus dihentikan sebelum tercapainya kesepakatan dengan masyarakat. “Besok kami akan turun ke lapangan dan menyelesaikan permasalahan ini.Sebab,ada pengaduan dari masyarakat,”ungkap Zaky. Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Muba Marwan Saragih melalui Sekretarisnya Herryandi Sinulingga mengatakan, pihaknya telah meminta PT Medco untuk memperhatikan keluhan masyarakat. Jika tidak ditindaklanjuti, Distamben akan memberikan sanksi kepada PT Medco.

Pihaknya sendiri tidak mempermasalahkan pembangunan dermaga tersebut, hanya saja, jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi sampai membahayakan keselamatan anak-anak sekolah. “Jangan sampai masyarakat mengeluarkan keluhan, sehingga secepatnya permasalahan ini harus diselesaikan. Sebab, keberadaan lokasi tersebut,bukan untuk membuat masalah, namun guna memberikan dampak positif terhadap pembangunan,”katanya.

Selengkapnya...

Ratusan Warga Satroni PT BAU

LAHAT – Ratusan warga asal tiga desa di Kecamatan Merapi Barat Lahat mendatangi kantor perusahaan pertambangan PT Bara Alam Utama (PT BAU) di Desa Lebak Budi Merapi Barat kemarin (25/8).

Pantauan SI di lokasi demo, Kedatangan ratusan warga asal Desa Negeri Agung, Desa Tanjung Bara dan Desa Lebak Budi ini menuntut agar perusahaan tersebut menepati janji kesepakatan dengan Pemerintah kabupaten (pemkab) Lahat dalam hal perekrutan tenaga kerja sebanyak 60% bagi warga pribumi. Seperti yang diungkapkan Ruslan, 30, warga Negeri Agung, dia menjelaskan, kesepakatan yang selama ini telah dibuat an-tara perusahaan dengan peme-rintah daerah terkait pengrekrutan tenaga kerja semuanya diingkari PT BAU. Karena itulah kedatangan para warga ini menuntut janji yang sebelumnya sudah dibuat bersama.

“Sejak PT BAU ini berdiri belum ada perubahan nasib dari warga kami, cukup banyak yang masih menganggur. Pekerjaan yang ada di PT BAU ini hampir keseluruhannya berasal dari luar daerah seperti Batam, dan Jambi. Sementara yang berasal dari desa kami bisa dihitung dengan jari,” ungkapnya. Menurut dia, tuntutan yang mereka ajukan tidak banyak. Mereka meminta perusahaan dapat menepati janjinya dengan mempekerjakan masyarakat di tiga desa itu. “Sebelumnya mereka sudah berjanji akan mempekerjakan kita.Namun hingga saat ini belum satupun keluarga pemilik tanah yang mereka jadikan pekerja,” jelasnya. Menurut dia, selain membohongi perjanjian dengan Pemkab Lahat, PT BAU juga sudah mengingkari perjanjian dengan masyarakat desa.

“Yang menawar tanah kami dulu adalah Ibu Once,Ibu itu berjanji akan mempekerjakan keluarga kami. Namun hampir empat tahun berlalu, tapi ternyata tidak satupun kami yang dijadikan pekerja,”katanya. Perihal serupa juga dikeluhkan Hadarson, 32,warga yang sama di sela-sela demo. Dia mengaku, kalau tuntutan ini tidak segera direalisasikan maka warga sekitar tidak segan-segan akan melakukan tindakan anarkis. ”Kita minta pemerintah daerah tolong ambil tindakan tegas terkait keluhan kami ini. Karena kita juga tidak menuntut banyak, kami mau dipekerjakan di bagian apa saja termasuk di bagian kasar sekalipun,”ujarnya.

Sekitar 10 menit melakukan orasi, pendemo kemudian diterima Kepala Teknik Tambang (KTT) PT BAU Andry Budi Wangsah.Dia membantah kalau pihaknya tidak mempekerjakan tenaga kerja lokal, khususnya warga sekitar perusahaan. “Tidak benar. Hampir 75% kami mempekerjakan penduduk lokal. Kami ada dokumennya. Namun permintaan masyarakat hari ini juga akan tetap kami ajukan terlebih dahulu ke PT BAU Jakarta terkait pengrekrutan tenaga kerja lagi,”bantahnya.

Dia meminta kepada warga yang sengaja datang ke perusahaan hendaknya jangan melakukan perbuatan anarkis. Karena nantinya justru bisa merugikan semua elemen, baik perusahaan maupun warga itu sendiri. ”Kalau ada permasalahan mari kita selesaikan dengan baik-baik sehingga dapat dicari solusi,”pungkasnya.

Selengkapnya...

Pusat Bayar Utang Migas Rp96,161 Miliar

PALEMBANG – Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 121/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008,maka pemerintah pusat akan membayar utang tahap ketiga bagi hasil migas (BHM) sebesar Rp96,161 miliar pada akhir Agustus ini kepada Pemprov Sumsel.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Sumsel Robert Heri mengatakan, utang BHM pusat kepada Pemprov Sumsel mencapai Rp235,9 miliar sejak 2008. Dari jumlah tersebut, telah diangsur sebanyak dua kali sehingga tersisa Rp143,8 miliar. Dari sisa tersebut, akan kembali dibayarkan pada akhir Agustus mencapai Rp96,161 miliar sehingga sisa utang mencapai Rp46,589 miliar. “Sebenarnya utang pemerintah pusat mencapai Rp2 triliun kepada provinsi penghasil migas di Indonesia. Sementara, untuk Provinsi Sumsel mencapai Rp235,9 miliar, dengan rincian Rp92,1 miliar untuk sektor minyak dan Rp143,8 miliar untuk sektor migas,” ungkap Robert kemarin.

Untuk sisa BHM angsuran akhir, menurut Robert, pihak pusat berjanji mencairkan pada triwulan I/2011. Dengan begitu, diharapkan semua utang Sumsel telah dibayarkan, termasuk bunga keterlambatan membayarkan bagi hasil migas sejak 2008. “Untuk angsuran pertama telah dibayarkan pada Oktober 2009 sebesar Rp46,58 miliar, begitu ju-ga angsuran kedua pada Februari 2010 sebesar Rp46,58 miliar. Sementara, angsuran ketiga akan dibayarkan akhir Agustus ini sekaligus dua kali angsuran,” ungkapnya. Selain Pemprov Sumsel, pusat juga berutang pada beberapa daerah di Sumsel, seperti Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muaraenim, OKI, OKU,Palembang,Pagaralam,dan Lubuklinggau, yang jumlahnya beragam. Namun, hutan akan dibayar bersamaan dengan provinsi.

Untuk Kabupaten Lahat dibayar sebesar Rp15,097 miliar, Musi Banyuasin sebesar Rp168,01 miliar, Musi Rawas sebesar Rp42,6 miliar,Muaraenim sebesar Rp12,7 miliar, OKI sebesar Rp13,7 miliar, OKU akan dibayar Rp14,1 miliar, Palembang dibayarkan Rp13,7 miliar, Pagaralam dibayarkan Rp13,7 miliar, Lubuklinggau dibayar Rp13,7 miliar. “Kalau total utang pemerintah pusat ke daerah di Provinsi Sumsel tidak tahu persisnya.Tetapi, akan dibayarkan pada akhir Agustus ini ke rekening daerah masing-masing,”tukas dia. Kasi Hulu Migas Edwar Muhaimin menambahkan,pada pembayaran akhir Agustus ini, pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dengan Menteri Keuangan RI untuk menagih bunga bagi hasil migas tersebut.

Sebab, menurut dia,sudah barang tentu uang yang ditempatkan pada bank ada bunganya. Begitu juga dengan dana yang dimiliki Pemprov Sumsel tersebut.“Untuk hitungan bunga kita tidak tahu berapa persen.Dispenda yang melakukan penghitungan. Namun, dipastikan dana tersebut ada bunganya. Karena jika berdasarkan hitung-hitungan bank dana tersebut terdapat bunga,”ujar dia. Sementara itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin meminta pemerintah pusat selain membayarkan utang bagi hasil migas, juga membayar bunga.

“Jangan daerah saja yang harus membayar bunga jika terlambat membayar ke pusat.Tetapi, pemerintah pusat juga harus membayar ke daerah jika terlambat membayar. Dan tentu ada bunganya dong. Kita saja kalau terlambat dibe-bani bunga, pusat juga harus begitu,” papar dia.

Alex juga meminta supaya dana bagi hasil migas untuk Pemprov Sumsel ditingkatkan.“Pasalnya, daerah lain sudah ada yang bagi hasil migas mencapai 30%, sementara untuk Sumsel masih mencapai 15%.Tapi, kita akan lakukan cara-cara manis, tidak perlu melakukan hal yang brutal,” pungkasnya.

Selengkapnya...