Toto Subandriyo
Bencana alam selalu datang silih berganti melanda negeri ini. Mulai dari gempa dan tsunami, tanah longsor, kekeringan, demam berdarah dengue, diare yang meluas, wabah flu burung, letusan gunung api, semburan lumpur panas dari perut bumi, kebakaran hutan, hingga banjir yang melumpuhkan jalur pantura beberapa waktu lalu.
Kita juga diingatkan oleh lembaga Geoscience Australia tentang kemungkinan terjadinya bencana dahsyat yang menimpa Indonesia. Berdasarkan kajian ilmiah lembaga itu, wilayah Asia Pasifik menghadapi sebuah era bencana alam dalam skala besar yang bisa menewaskan sampai satu juta orang pada satu waktu. Indonesia, Filipina, dan China mempunyai risiko terbesar.
Semua itu seharusnya menyadarkan bahwa bangsa ini ada di pusat ring of fire, area tempat bertemunya lempeng-lempeng tektonik yang dikelilingi gunung api-gunung api paling aktif di dunia. Kita juga berada di wilayah tropis dengan pergantian dua musim ekstrem, musim hujan dan kemarau. Pada kondisi ini, bencana alam dan pandemi berbagai jenis penyakit amat mungkin terjadi.
Namun, bencana yang selalu melanda dan selalu membawa kerugian sosial, ekonomi, bahkan korban jiwa manusia yang tak sedikit itu mengindikasikan kepada kita betapa bangsa ini tak memiliki kesadaran untuk antisipasi bencana. Belum ada konsep sistemik, integratif, dan komprehensif untuk tujuan itu.
Sebatas kompilasi
Indonesia termasuk di antara 168 negara di dunia yang telah meratifikasi Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana.
Kerangka kerja ini menekankan pentingnya identifikasi cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. Semua negara dan aktor-aktor lain telah sepakat untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan dalam 10 tahun ke depan, yaitu penurunan secara berarti hilangnya nyawa dan aset-aset sosial, ekonomi, dan lingkungan karena bencana yang dialami komunitas dan negara.
Meski telah empat tahun berjalan, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang disusun pemerintah masih sebatas kompilasi berbagai masukan, belum berbentuk standar rencana strategis. Evaluasi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kinerja PRB Pemerintah Indonesia Agustus 2008, nilainya jeblok. Dari lima prioritas aksi yang direkomendasikan, nilai rata-rata yang diperoleh Indonesia hanya 2,0 (skala penilaian 0-5).
Meski Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk, tetapi belum ditindaklanjuti hingga tingkat provinsi/kabupaten/kota. Lembaga bentukan masyarakat untuk penanggulangan bencana dinilai masih bersifat sporadis, terbentuk saat terjadi bencana, sedangkan kelangsungannya masih dipertanyakan.
Meski sejumlah produk undang-undang kebencanaan sudah lahir, hal itu belum dijabarkan dalam bentuk peraturan yang lebih operasional. Sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, dan gunung meletus, masih buruk. Satu-satunya peringatan dini yang dinilai baik hanya pada ancaman tsunami.
Kearifan lokal
Mau tidak mau, suka tidak suka, bangsa ini harus menjadi bangsa sadar bencana. Antisipasi datangnya bencana harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pola hidup dan aktivitas keseharian masyarakat. Budaya akrab lingkungan, antisipasi, dan mitigasi bencana harus sudah tertanam sejak usia dini melalui pendidikan di berbagai jenjang pendidikan formal.
Kita dapat memetik pelajaran dari kisah Tilly. Saat bencana tsunami melanda pantai barat Thailand tahun 2004, gadis kecil dari Inggris itu berhasil menyelamatkan banyak orang berkat pelajaran tentang tsunami dari gurunya di sekolah. Gerakan ”kecil menanam, tua memanen” dan penetapan bulan Desember sebagai ”bulan menanam”, harus dijadikan sebagai gerakan nasional yang terkoordinasi dan berkelanjutan, bukan sekadar acara seremonial.
Kita juga perlu memelihara kearifan lokal (local wisdom) yang sudah lama dimiliki masyarakat. Masyarakat Bali memiliki adat yang melarang menebangi pohon; mereka yang melanggar mendapat sanksi dari masyarakat adat. Orang Jawa dulu punya kebiasaan membuat kolam kecil (blumbang) di halaman rumah. Selain berfungsi sebagai resapan air, kolam itu juga bernilai ekonomis untuk memelihara ikan.
Orang Jawa juga memiliki sarana komunikasi tradisional berupa kentungan. Jika sarana komunikasi itu ditabuh terus- menerus (titir), pertanda bencana banjir akan melanda wilayah mereka. Warga di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, Jawa Barat, selalu meneriakkan kata ”ca’ah... ca’ah... ca’ah...” secara estafet dari hulu ke hilir sebagai peringatan datangnya banjir.
Kini, semua kearifan lokal itu sepertinya memudar. Pohon di hutan dibabat habis, resapan air di halaman rumah dipenuhi beton. Akibatnya, intensitas banjir dan tanah longsor kian meningkat.
Bukankah semua ini merupakan bentuk tindakan bunuh diri secara ekologis?
Toto Subandriyo Alumnus IPB dan MM Unsoed; Aktivis Lembaga Nalar Terapan (LeNTera), Tegal, Jateng
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/16/00255364/bangsa.tak.sadar.bencana
Bencana alam selalu datang silih berganti melanda negeri ini. Mulai dari gempa dan tsunami, tanah longsor, kekeringan, demam berdarah dengue, diare yang meluas, wabah flu burung, letusan gunung api, semburan lumpur panas dari perut bumi, kebakaran hutan, hingga banjir yang melumpuhkan jalur pantura beberapa waktu lalu.
Kita juga diingatkan oleh lembaga Geoscience Australia tentang kemungkinan terjadinya bencana dahsyat yang menimpa Indonesia. Berdasarkan kajian ilmiah lembaga itu, wilayah Asia Pasifik menghadapi sebuah era bencana alam dalam skala besar yang bisa menewaskan sampai satu juta orang pada satu waktu. Indonesia, Filipina, dan China mempunyai risiko terbesar.
Semua itu seharusnya menyadarkan bahwa bangsa ini ada di pusat ring of fire, area tempat bertemunya lempeng-lempeng tektonik yang dikelilingi gunung api-gunung api paling aktif di dunia. Kita juga berada di wilayah tropis dengan pergantian dua musim ekstrem, musim hujan dan kemarau. Pada kondisi ini, bencana alam dan pandemi berbagai jenis penyakit amat mungkin terjadi.
Namun, bencana yang selalu melanda dan selalu membawa kerugian sosial, ekonomi, bahkan korban jiwa manusia yang tak sedikit itu mengindikasikan kepada kita betapa bangsa ini tak memiliki kesadaran untuk antisipasi bencana. Belum ada konsep sistemik, integratif, dan komprehensif untuk tujuan itu.
Sebatas kompilasi
Indonesia termasuk di antara 168 negara di dunia yang telah meratifikasi Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana.
Kerangka kerja ini menekankan pentingnya identifikasi cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. Semua negara dan aktor-aktor lain telah sepakat untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan dalam 10 tahun ke depan, yaitu penurunan secara berarti hilangnya nyawa dan aset-aset sosial, ekonomi, dan lingkungan karena bencana yang dialami komunitas dan negara.
Meski telah empat tahun berjalan, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang disusun pemerintah masih sebatas kompilasi berbagai masukan, belum berbentuk standar rencana strategis. Evaluasi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kinerja PRB Pemerintah Indonesia Agustus 2008, nilainya jeblok. Dari lima prioritas aksi yang direkomendasikan, nilai rata-rata yang diperoleh Indonesia hanya 2,0 (skala penilaian 0-5).
Meski Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk, tetapi belum ditindaklanjuti hingga tingkat provinsi/kabupaten/kota. Lembaga bentukan masyarakat untuk penanggulangan bencana dinilai masih bersifat sporadis, terbentuk saat terjadi bencana, sedangkan kelangsungannya masih dipertanyakan.
Meski sejumlah produk undang-undang kebencanaan sudah lahir, hal itu belum dijabarkan dalam bentuk peraturan yang lebih operasional. Sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, dan gunung meletus, masih buruk. Satu-satunya peringatan dini yang dinilai baik hanya pada ancaman tsunami.
Kearifan lokal
Mau tidak mau, suka tidak suka, bangsa ini harus menjadi bangsa sadar bencana. Antisipasi datangnya bencana harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pola hidup dan aktivitas keseharian masyarakat. Budaya akrab lingkungan, antisipasi, dan mitigasi bencana harus sudah tertanam sejak usia dini melalui pendidikan di berbagai jenjang pendidikan formal.
Kita dapat memetik pelajaran dari kisah Tilly. Saat bencana tsunami melanda pantai barat Thailand tahun 2004, gadis kecil dari Inggris itu berhasil menyelamatkan banyak orang berkat pelajaran tentang tsunami dari gurunya di sekolah. Gerakan ”kecil menanam, tua memanen” dan penetapan bulan Desember sebagai ”bulan menanam”, harus dijadikan sebagai gerakan nasional yang terkoordinasi dan berkelanjutan, bukan sekadar acara seremonial.
Kita juga perlu memelihara kearifan lokal (local wisdom) yang sudah lama dimiliki masyarakat. Masyarakat Bali memiliki adat yang melarang menebangi pohon; mereka yang melanggar mendapat sanksi dari masyarakat adat. Orang Jawa dulu punya kebiasaan membuat kolam kecil (blumbang) di halaman rumah. Selain berfungsi sebagai resapan air, kolam itu juga bernilai ekonomis untuk memelihara ikan.
Orang Jawa juga memiliki sarana komunikasi tradisional berupa kentungan. Jika sarana komunikasi itu ditabuh terus- menerus (titir), pertanda bencana banjir akan melanda wilayah mereka. Warga di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, Jawa Barat, selalu meneriakkan kata ”ca’ah... ca’ah... ca’ah...” secara estafet dari hulu ke hilir sebagai peringatan datangnya banjir.
Kini, semua kearifan lokal itu sepertinya memudar. Pohon di hutan dibabat habis, resapan air di halaman rumah dipenuhi beton. Akibatnya, intensitas banjir dan tanah longsor kian meningkat.
Bukankah semua ini merupakan bentuk tindakan bunuh diri secara ekologis?
Toto Subandriyo Alumnus IPB dan MM Unsoed; Aktivis Lembaga Nalar Terapan (LeNTera), Tegal, Jateng
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/16/00255364/bangsa.tak.sadar.bencana
0 komentar:
Posting Komentar