WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Kamis, Februari 26, 2009

Perlu Reorientasi Kebijakan Lingkungan

Sumsel Menghadapi Ancaman Bencana Ekologi dan Sosial


Kalangan pencinta lingkungan dan tokoh muda Sumatera Selatan mendesak pemerintah dan legislatif segera mereorientasi kebijakan lingkungan hidup. Saat ini lingkungan terus terdegradasi akibat kebijakan yang tak sesuai.

Demikian salah satu benang merah dari kegiatan dialog lingkungan tokoh politik muda Sumatera Selatan bertema ”Reduksi Ekologi dan Arah Kebijakan Lingkungan Sumatera Selatan” di Gedung Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Rabu (25/2).

Pemateri dialog berasal dari tokoh politik dan calon anggota legislatif DPR, yakni Idil Wahyudi (PKNU), Dodi Reza Alex Noerdin (Partai Golkar), Mustafa Kamal (PKS), Edy Prabowo (Gerindra), Dhabi K Gumaira (PNBK), Kuwatno (PDI-P), dan Budi Riyanto (PMB). Selain itu, para penanggap materi meliputi Tarech Rasyid (Universitas IBA-aktivis sosial), Ade Indriani Zuchri (aktivis anak dan perempuan), dan Hatamar Rasyid (Guru Besar IAIN Raden Fatah).

Budi Riyanto mengatakan, salah satu persoalan lingkungan hidup di Sumsel yang mendasar adalah laju kerusakan hutan yang tergolong mengkhawatirkan. Dia mengutip data Walhi dan Dinas Kehutanan Sumsel bahwa laju kerusakan hutan mencapai 100.000 hektar per tahun.

”Pemerintah dan legislatif turut memberikan andil atas maraknya kegiatan konversi hutan menjadi perkebunan. Dengan kata lain, alih fungsi hutan di Sumsel ini terkait kepentingan kapitalisme karena sudah dikuasai untuk kepentingan pemodal besar,” katanya.

Ancaman krisis

Menurut Dodi, kondisi lingkungan hidup yang terus terdegradasi akan berdampak negatif sangat besar. Dalam waktu dekat, Sumsel bakal menghadapi ancaman krisis ekologi, sosial, sampai krisis pangan.

Oleh karena itu, Dodi menyarankan agar jajaran pemerintah legislatif dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota segera mereorientasi strategi kebijakan lingkungan hidup. Saat ini Sumsel memerlukan sebuah perubahan besar dalam hal mengelola sekaligus menjaga kesinambungan lingkungan hidup.

”Sekarang ini musim dan iklim sudah tidak bisa diprediksi dengan tepat. Ada perubahan siklus yang dipicu faktor menurunnya kualitas lingkungan hidup,” katanya.

Melalui sekolah

Kuwatno menambahkan, berbagai macam upaya bisa dilakukan pemerintah dan legislatif untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Caranya bukan hanya melulu lewat kebijakan yang bersifat protektif, tapi juga bisa melalui lembaga pendidikan formal.

”Contohnya, sejak di usia sekolah anak-anak kita sudah harus dan perlu dikenalkan dengan pelajaran cinta lingkungan. Namun, jangan hanya terbatas pada teori, tetapi terapkan juga kegiatan praktik. Saya yakin metode ini pasti efektif,” katanya.

Mustafa Kamal mengeluhkan soal pencemaran air dan udara akibat aktivitas industri yang tak terkontrol. Situasi ini diperparah dengan adanya penurunan kualitas lingkungan.

Sumber : Kompas






Artikel Terkait:

0 komentar: