WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Sabtu, Februari 28, 2009

Seminar Ekonomi Jalan Baru Ekonomi Indonesia, Merdeka dari NeoKolonialisme.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah (RF) Palembang bekerja sama dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel dan Koalisi Antiutang (KAU), Sahabat Walhi (SAWA) Sumsel menggelar kegiatan seminar ekonomi, Jumat (27/2).

Acara yang bertajuk “Krisis Ekonomi: Momentum Reorientasi Kebijakan Ekonomi” ini menghadirkan sedikitnya 150 peserta, terdiri atas kalangan mahasiswa,pelajar, dan beberapa organisasi kepemudaan. DirekturWalhi Sumsel Anwar Sadat didampingi koordinator acara Manager PSDO Hadi Jatmiko mengatakan, latar belakang acara ini berangkat dari kondisi bangsa yang saat ini sedang menghadapi ancaman krisis ekonomi global.Untuk itu,sebagai kaum akademisi,mahasiswa dan para aktivis kepemudaan dinilai perlu merespons permasalahan ini.

Dari sini, lahir sebuah inisiatif guna memberikan solusi yang sesuai dengan kapasitas para mahasiswa. Misalnya, melalui konsep-konsep pemikiran dan ide-ide akademis lainnya. “Kami harap seminar ini dapat memberikan sebuah kontribusi pemikiran guna membantu memecahkan permas a l a h a n bangsa. Selain itu, kegiatan ini dapat dijadikan akses bagi mahasiswa dalam m e m p e r - luas jaringan,” ujar Anwar di selasela acara kemarin.

Dalam materi yang disajikannya, Ichsanuddin mengatakan, kesenjangan, ketergantungan, dan ketertinggalan ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini bukan hanya diakibatkan kelemahan implementasi dan pemilihan kebijakan, melainkan lebih disebabkan paradigma ekonomi yang salah.

Karena itu, lanjut Ichsan, saat ini dibutuhkan perubahan fundamental dengan melakukan reorientasi kebijakan ekonomi yang lebih mendasarkan pada ekonomi konstitusi.

Sumber : Sindo





Artikel Terkait:

0 komentar: