Palembang,- Bencana banjir di Kota Palembang dua kali berturut-turut dalam sepekan ini terjadi karena upaya penanganan bencana dari Pemerintah Kota Palembang belum maksimal. Untuk itu, perlu ada perubahan kebijakan dalam pengaturan sistem drainase dan lingkungan perkotaan.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, banjir terjadi pada Senin malam dan Rabu (9/11) dini hari. Sejumlah tempat yang tergenang parah misalnya halaman kantor gubernur dan kantor bank di Jalan Kapten Rivai.
Menurut Asnawi Sukamto (43), kepala keamanan Bank Mandiri di Jalan Kapten Rivai, dua kantor bank yang digenangi banjir adalah Bank Mandiri dan BCA. Malam itu, banjir bertambah parah karena pintu saluran air menuju Sungai Sekanak dalam kondisi tertutup.
”Kami tidak bisa membuka air karena kewenangannya pemkot. Biasanya kalau siang dijaga, malam hari pintu air tidak pernah dijaga,” katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, perlu memperbaiki sistem penjagaan pintu air agar dampak banjir di jalan utama Kota Palembang bisa diminimalisasi.
Menurut Momon Sodik Imanuddin, pengamat ekologi dari Universitas Sriwijaya, Palembang, pengendalian banjir di Palembang tak hanya cukup dilakukan dengan membenahi drainase saja, tetapi juga perlu diimbangi dengan pembenahan tata ruang lahan rawa. ”Rawa ini merupakan salah satu karakteristik dari Palembang yang fungsinya untuk menampung air hujan. Kalau rawa beralih fungsi, terjadilah banjir,” ujarnya.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, banjir terjadi pada Senin malam dan Rabu (9/11) dini hari. Sejumlah tempat yang tergenang parah misalnya halaman kantor gubernur dan kantor bank di Jalan Kapten Rivai.
Menurut Asnawi Sukamto (43), kepala keamanan Bank Mandiri di Jalan Kapten Rivai, dua kantor bank yang digenangi banjir adalah Bank Mandiri dan BCA. Malam itu, banjir bertambah parah karena pintu saluran air menuju Sungai Sekanak dalam kondisi tertutup.
”Kami tidak bisa membuka air karena kewenangannya pemkot. Biasanya kalau siang dijaga, malam hari pintu air tidak pernah dijaga,” katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, perlu memperbaiki sistem penjagaan pintu air agar dampak banjir di jalan utama Kota Palembang bisa diminimalisasi.
Menurut Momon Sodik Imanuddin, pengamat ekologi dari Universitas Sriwijaya, Palembang, pengendalian banjir di Palembang tak hanya cukup dilakukan dengan membenahi drainase saja, tetapi juga perlu diimbangi dengan pembenahan tata ruang lahan rawa. ”Rawa ini merupakan salah satu karakteristik dari Palembang yang fungsinya untuk menampung air hujan. Kalau rawa beralih fungsi, terjadilah banjir,” ujarnya.
Artikel Terkait:
Berita-berita
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar