PALEMBANG – Tim penanganan konflik dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyesalkan aksi penyerangan pihak pengamanan PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP), Selasa (7/7) kemarin. Penyerangan yang bernuasa intimidasi dan arogansi diduga melibatkan aparat keamanan saat melakukan pengusuran kawasan hutan yang ditempati lebih 363 kepala keluarga (KK).
Kasi Metodologi Konflik tim penanganan konflik Direktorat Penanganan Konflik Tenorial dan Hutan Adat Kementrian Lingkungan dan Kehutanan, Yuli Prasetyo Nugroho mengatakan timnya memiliki tugas untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat di dusun Cawang Gumilir Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan, Musi Rawas, terkait pengaduan konflik di kawasan tersebut. Saat menuju lokasi, malah perwakilan pengamanan perusahaan yang juga dibackup oleh Dalmas, dan TNI melakukan penggusuran di kawasan dan tanaman karet milik petani. Situasi sempat tegang, hingga akhirnya terjadi aksi pemukulan terhadap anggota tim.
“Kami sangat sayangkan, jika terdapat keterlibatan polisi hutan, dan TNI dalam penyelesaian konflik lahan yang arogan terhadap petani. Malah, sebagai perwakilan dari kementrian juga menjadi korban aksi premanisme tersebut,”katanya kemarin.
Ia mengatakan aksi arogansi yang dilakukan pihak perusahaan dilakukan di hadapan masyarakat. Sebalumnya, tim yang hadir di kawasan hutan tersebut, sudah melakukan kordinasi bersama pihak pengamanan di pintu masuk kawasan. Sayangnya, saat tim berhasil menemui masyarakat dan mendapatkan informasi mengenai kehidupan masyarakat, malah mendapat serangan dari pihak pengamanan perusahaan dan petugas.
“Sekitar pukul 02.00 situasi makin tegang. Setelah tim menemui petani, pihak perusahaan masih bersekeras menggusur. Kami berusaha memediasikan, tapi tim kami malah diteriak provokator,hingga diminta meninggalkan lokasi,”terang ia.
Prasetyo memastikan aksi arogansi pengamanan yang dilakukan perusahaan melibatkan tentara. Saat sempat dipukul, terdapat petugas dengan menggunakan seragam TNI, namun nama dan pangkat hingga identitas lainnya ditutupin. Sempat, tim mengatakan merupakan utusan dari kementrian, namun petugas masih arogan.
“Saya sesalkan itu, adanya tentara, yang meyematkan senjata di dada seolah posisi siap menembak. Kondisi ini menimbulkan tekanan spikis, terutama bagi petani yang melihat. Apalagi, di era pemerintahan Jokowi yang mengarahkan penyelesaian konflik dengan win-win solusion, masih dihadapkan situasi arogansi,”terang ia.
Ditambahkan, anggota tim lainnya, Daru Adianto, kehadiran tim sebenarnya berusaha menyelesaikan ketegangan antara warga dan perusahaan. Permasalahan konflik sebenarnya sudah dilaporkan kementrian dan terdapat rekomendasi untuk dapat diselesaikan menuju kehutanan sosial. Bahkan kementrian sudah berkordinasi dengan pemerintah provinsi untuk juga menyelesaikan konflik kawasan hutan dengan terlebih dahulu mengentikan aktivitas penggusuran.
“Tugas kita ini, mencarikan solusi konfliknya, tapi malah dihadapkan dengan arogansi. Sebenarnya sederhana saja, menyelesaikan konfliknya, baik warga dan perusahaan dapat duduk bersama,”ungkap ia.
Meski belum mendapatkan kronologis lengkap mengenai akar konflik, Daru mengatakan penyelesian sengketa kawasan hutan, terutama hutan produksi yang dikelola perusahaan dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Beberapa provinsi yang memiliki konflik kawasan hutan produksi juga didorong untuk dapat melibatkan masyarakat dalam berbagai program pembinaan dan sosial kehutanan.
“Menariknya lagi, meski masyarakat dikatakan berada di kawasan inti perusahaan, malah terima program bantuan dari kementrian seperti, bantuan listrik tenaga surya, ada bangunan sekolah. Tapi, masyarakatnya hidup dibawah standar,”ungkapnya
0 komentar:
Posting Komentar