Kader Partai Ramai-ramai Daftar Calon DPD

PALEMBANG – Pascaditolaknya permohonan syarat nonparpol oleh Mahkamah Konstitusi, beberapa kader partai politik mulai melirik Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dari sekitar 50 orang yang telah mengambil formulir calon DPD asal Sumatera Selatan (Sumsel) di KPUD Sumsel hingga pukul 12.00 Kamis (3/7) kemarin, beberapa di antaranya merupakan kader partai politik. Mereka antara lain Wakil Ketua DPRD Sumsel dari Fraksi PDI Perjuangan Elianuddin HB,anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Musi Rawas ahmad Antonius Sukanto, Kader PAN Nazarudin Naung,dan Ketua DPW Partai Merdeka Munadjiah, telah mengambil formulir pendaftaran calon anggota DPD.
Selain itu, terdapat nama dua kader pimpinan DPW PKS Sumsel,M Iqbal Romzi yang menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPW PKS dan KH Tol’at Wafa Ahmadile yang merupakan Ketua Dewan Syuro DPW PKS Sumsel. Ketua DPW PKS Sumsel Yuswar Hidayatullah mengatakan, pengambilan formulir pendaftaran kedua kader partainya tersebut merupakan kebijakan partai.
Menurut dia, pengambilan formulir tersebut dilakukan oleh pengurus berdasarkan keputusan partai. ”Pengambilan formulir tersebut bisa dikatakan sebagai kebijakan partai karena dilakukan oleh pengurus partai,”ujar Yuswar kepada SINDO kemarin. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil karena didasarkan keinginan untuk mengubah kondisi bangsa dan membela kepentingan masyarakat. Pasalnya, saat ini keberadaan wakil-wakil rakyat di DPD tidak maksimal.
”Di MPR, PKS akan berjuang melalui dua kamar,melalui kader yang menjadi anggota DPR dan kader yang menjadi anggota DPD.Tujuannya agar aspirasi rakyat bisa lebih banyak disuarakan,”katanya. Yuswar mengungkapkan, nama kedua anggota yang mengambil formulir tersebut masihbersifat sementara.Menurut dia, ke depan, bisa jadi yang akan mengembalikan formulir dan mendaftarkan diri adalah kaderPKSyanglain.
”Menunggu hasil keputusan resmi partai. Nama keduanya dicantumkan karena membolehkan pengembalian formulir nanti untuk orang lain,”tuturnya. Berbeda denganAhmadAntonius Sukanto.Menurut kader PDI Perjuangan yang merupakan anggota Komisi B DPRD Musi Rawas ini,diri-nya mengambil formulir calon anggotaDPDtidakberdasarkankeputusan partai. ”Saya mengambil untuk diri sendiri,bukan keputusan partai,”ujarnya.
Antonius mengatakan, dirinya berniat menjadi anggota DPD karena ingin memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya secara langsung.Pasalnya jika melalui jalur partai di DPRD, sering kali kepentingan tersebut dikalahkan oleh kebijakan partai.”Kalau dari DPD kita bertindak sendiri tanpa harus dipengaruhi kepentingan lain.Jadi aspirasi rakyat dapat secara murni disampaikan,” ucapnya.
Sementara itu, anggota KPUD Sumsel Alfiantoni mengatakan, pencalonananggota DPD dari partai tersebut diperbolehkan berdasarkan undang-undang. Hal ini didasarkan karena tidak satu pun pasal dalam UU 10 / 2008 yang melarang pencalonan anggota DPD dari unsure partai. ”Hal itu diperkuat putusan MK yang menolak permohonan syarat nonparpol untuk anggota DPD,” tuturnya di KPUD Sumsel kemarin.
Tidak ada persyaratan khusus bagi calon anggota DPD yang berasal dari parpol. Alfian mengatakan, syarat utama menjadi calon anggota DPD yakni harus didukung tiga ribu penduduk yang dibuktikan dengan KTP. (a fajrihidayat)

Selengkapnya...

Walikota Tetapkan daerah bebas sampah

PALEMBANG – Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra segera menetapkan lokasi percontohan untuk mewujudkan kawasan bebas sampah.
Ini terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) No 12/2006 tentang Kebersihan. Bagi yang melanggar, sanksi berupa denda dankurungantelahdisiapkan. ”Kita akan buat daerah percontohan, karena dalam perda sudah diatur,jadi harus diterapkan,”ujar Eddy seusai menghadiri launching Koperasi Sesama di GOR Jalan POM IX, Palembang, kemarin.
Lokasi yang dianggap tepat untuk menjadi wilayah percontohan,antara lain jalan protokol,sepertiJalanKapten A Rivai atau Jalan Sudirman. Karena itu, dia segera memanggil jajarannya untuk menyosialisasikan dan mengkaji mekanisme pemberian sanksi denda di kawasan bebas sampah tersebut.Khusus bagi masyarakat diminta bersikap disiplin karena persoalan kebersihan sudah menjadi tanggung jawab bersama.
Menurut Eddy, bila tanpa sanksi, masyarakat terkesan malas untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena mereka berpikir,masih ada pasukan kuning (petugas kebersihan) yang akan membersihkannya. Diharapkan, dengan adanya aturan ini,beban pasukan kuning dapat berkurang dan Kota Palembang menjadi lebih bersih. ”Masyarakat kita ajari disiplin supaya kita gak capek.
Kota juga makin bersih,” ucapnya seraya menyebutkan, dalam Perda No 12/2006 tentang Kebersihan, denda yang diberlakukan mulai yang terendah Rp50 ribu hingga Rp5 juta. Penerapan sanksi denda, menurut dia, harus dalam jumlah besar. Misalkan saja, sekali ketahuan membuang sampah sembarangan,paling tidak didenda Rp200 ribu.
Dengan begitu, ada efek jera dari masyarakat untuk tidak membuang sampah di jalan lagi. Tetapi untuk mekanisme, dia akan segera berkoordinasi, karena pola pembayaran denda berdasarkan aspek hukum melalui pengadilan. ”Kalau denda kecil, masyarakat tidak akan jera,” ujarnya.
Sementara itu,Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP) Kota Palembang Zulfikri Simin optimistis, Perda No 12/2006 dapat segera diberlakukan. Sebab, dengan adanya pemberlakuan sanksi denda dan kurungan, penegakan perda ini akan efektif. ”Saya maunya pemberlakuan hari ini.Tapi, kita masih berkoordinasi lagi.Masyarakat mau nggak mau harus siap,”tuturnya.
Di tempat terpisah,Ketua Komisi III DPRD Palembang Ilyas Hasbullah meminta sanksi denda dapat segera diberlakukan. Pasalnya,hukuman seperti itu dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar sekaligus mengingatkan betapa pentingnya menjaga kebersihan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan. ”Tinggal bagaimana mengatur teknis ,”paparnya. (siera syailendra)

Selengkapnya...

Kasus Lahan Makin Meningkat

PALEMBANG (SINDO) – Frekuensi konflik sengketa lahan antara petani dan pengusaha di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) cukup tinggi.
Bahkan dalam 18 tahun terakhir, terdapat 218 kasus yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. ”Sebagian besar kasus tersebut merupakan buntut permasalahan pertanahan masa lalu yang belum terselesaikan,” kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel Anuar Sadat yang mendampingi anggota Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Syafruddin Ngulma Simeulue kemarin.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Musyrif Suardi, Komnas HAM bermaksud mengumpulkan data terkait laporan warga Desa Sinar Harapan yang menuding PT Berkat Sawit Sejati (BSS) telah menyerobot 75 hektare lahan mereka. Di pihak lain, PT BSS mengklaim bahwa lahan tersebut sudah menjadi hak guna usaha (HGU). Sehingga sebagian lahan tersebut, yakni 50 hektare, telah dibangun parit oleh pihak perusahaan.
Meningkatnya jumlah sengketa lahan disebabkan konflik pertanahan yang terjadi tidak segera ditangani sehingga permasalahan tersebut terus berkembang dan akhirnya memicu konflik di tengah masyarakat. Berdasarkan catatan Walhi Sumsel, ujar Anuar, kasus sengketa pertanahan di Sumsel mulai memperlihatkan intensitas meningkat yang mana pada 1994, tercatat 12 kasus pertanahan, sementara pada 1995, meningkat menjadi 18 kasus.Bahkan,hingga Desember 2002, jumlahnya membengkak menjadi 117 kasus.
Kemudian pada 2007,konflik agraria di Sumsel meningkat tajam menjadi 218 kasus, dan itu terjadi hampir di seluruh wilayah kabupaten/ kota di Sumsel.Tetapi, akibat penyelesaian yang lamban, muncul perlawanan dari korban penggusuran lahan perkebunan.Perlawanan ini direspons negara dengan cara mengalihkan perkara pokok menjadi perkara pidana.
Menurut dia, seharusnya kasus sengketa lahan antara pengusaha dan masyarakat dapat diselesaikan pihak terkait secara proporsional. Sebab, hasil penyelesaian ini akan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di Sumsel. Salah satu solusi yang dapat ditempuh, yakni dengan menerapkan konsep sertifikasi murah bagi masyarakat. Selama ini,masyarakat tidak pernah tahu jumlah biaya dalam pembuatan sertifikat setiap hektare. Malah sebagian warga beranggapan,mengurus sertifikat tanah itu sangat mahal.
Namun, dengan adanya sertifikasi,parapelaku usaha dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam membuka usaha secara massal. Sementara itu, Komnas HAM diminta menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa 75 hektare lahan di Desa Sinar Harapan, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Sebab selama ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba sudah berupaya maksimal menyelesaikan kasus ini, tapi belum ada hasil. Anggota Komnas HAM sekaligus Komisioner Subkomisi Mediasi Komnas HAM RI Syafruddin Ngulma Simeulue mengungkapkan,pihaknya diminta dapat mencarikan solusi terbaik untuk kasus ini.
”Maksud kedatangan kita untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pengaduan warga Sinar Harapan,” ujar Syafruddin kepada wartawan seusai bertemu pejabat Pemprov Sumsel kemarin. Dia mengungkapkan, dalam laporannya,warga Sinar Harapan menuding PT BSS telah melakukan perbuatan yang melanggar HAM. Hanya, informasi tersebut baru diterima secara sepihak dari warga.
Karena itu, Komnas HAM meminta bantuan pemprov dan Pemkab Muba dalam mengumpulkan data-data terkait sengketa lahan di Desa Sinar Harapan. Selain mengumpulkan informasi, lanjut dia, Komnas HAM juga akan mengumpulkan informasi dari warga Desa Sinar Harapan,PT BSS,dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). ”Tugas kami hanya mengumpulkan data dan informasi. Tidak lebih dari itu. Sementara untuk menyimpulkan benar tidaknya dugaan pelanggaran HAM,itu bukan tugas kami,”tuturnya.
Di tempat terpisah,Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatera Selatan (GPPSS) Syamsir Syahbana menilai sengketa lahan yang dihadapi investor bidang perkebunan dengan masyarakat akan berdampak buruk bagi pencapaian iklim investasi di Sumsel. ”Dampaknya itu pasti ada, tapi saya belum dapat merincinya. Apalagi, saat ini Sumsel sedang membutuhkan investasi yang besar,”ucapnya. (ashariansyah)

Selengkapnya...

PT RAPP "Kalahkan" Tempo

JAKARTA - Kebebasan pers terancam.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum PT Tempo Inti Media Harian untuk meminta maaf dan membayar denda kepada PT Riau Andalan Pulp Paper (PT RAPP). Keputusan tersebut imbas dari pemberitaan Koran Tempo yang dinilai merugikan dan mencemarkan nama baik perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto.

"Mengabulkan gugatan penggugat (PT RAPP, Red) untuk sebagian," kata Eddy Risdiyanto, ketua majelis hakim, dalam sidang di PN Jaksel, kemarin (3/7). Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa pihak tergugat telah melakukan penghinaan dan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kehormatan dan nama baik penggugat sesuai dengan Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata. Tempo dihukum untuk melayani dan memuat hak jawab dan koreksi PT RAPP dalam satu halaman penuh di sejumlah media cetak dan majalah selama tiga hari berturut-turut. Yakni majalah Tempo, Forum Keadilan, Gatra, dan Trust. Kemudian di surat kabar Kompas, Suara Pembaruan, Investor Daily, Media Indonesia, The Jakarta Post, dan Riau Pos. Selain itu juga di media elektronik yaitu SCTV, Metro TV, Trans TV, dan Riau TV untuk penayangan selama tujuh hari berturut-turut. Hal itu dilakukan tujuh hari setelah keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara untuk denda, Tempo diharuskan membayar denda sebesar Rp220.367.070 dan biaya perkara Rp108 ribu, yang ditanggung renteng oleh tergugat I dan II. Namun majelis hakim masih memberikan kesempatan tergugat untuk melakukan upaya banding. Majelis hakim dalam pertimbangannya, perbuatan melawan hukum Tempo terjadi melalui ketidaksediaannya melayani hak jawab penggugat atas pemberitaan di Koran Tempo.

Padahal, dalam Pasal 5 ayat (2) UU No 40/1999 tentang Pers, yakni kewajiban pers melayani hak jawab. Tentang keharusan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme di dewan pers, majelis hakim berpendapat, UU Pers tidak mengatur hal tersebut secara tegas. Gugatan PT RAPP diajukan kepada PT Tempo Inti Media Harian sebagai tergugat I dan S. Malela Mahargasarie, selaku pemred Koran Tempo, sebagai tergugat II. Gugatan tersebut didasari tiga pemberitaan di Koran Tempo, yakni Pertikaian Menteri Kaban dengan Polisi Memanas (edisi 6 Juli 2007), Polisi Bidik Sukanto Tanoto (12 Juli 2007), dan Kasus Pembalakan Liar di Riau: Lima Bupati Diduga Terlibat (13 Juli). Tiga laporan tersebut menyebutkan bahwa RAPP yang dimiliki Sukanto Tanoto terlibat pembalakan liar. Pemberitaan tersebut dinilai mencampuradukkan fakta dan opini dan mencemarkan nama baik. RAPP menggugat sebesar Rp1 miliar untuk ganti rugi materiil. Selain itu menuntut Tempo bersedia memuat hak jawab di halaman satu secara penuh dengan materi ditentukan oleh RAPP.

Tim advokat PT RAPP telah beberapa kali mengajukan hak jawab dan koreksi untuk meralat pemberitaan tersebut. Hal itu ditanggapi Tempo dengan membuat ralat di halaman satu pada edisi 27 Juli. Namun menurut tim advokat, ralat itu tidak proporsional dan tidak memuat substansi hak jawab dan koreksi. Kuasa hukum Koran Tempo Sholeh Ali menilai putusan majelis hakim tidak berdasar. Majelis hakim, kata dia, tidak memahami substansi permasalahan dan tidak mengindahkan UU Pers sebagai acuan penyelesaian hukum kasus pers. "Dalam Pasal 15 UU Pers, Dewan Pers diberi kewenangan dalam perkara pers. Tapi ini tidak dipertimbangkan majelis hakim," kata Sholeh. S Malela Mahargasarie tidak kalah kecewa dengan putusan tersebut. Dia pun dengan lantang menyatakan banding. "Ini sangat keterlaluan. Kami sudah memuat ralat dan koreksi pada headline depan, tapi hakim tak melihat itu," tegasnya. Sidang putusan yang tidak dihadiri satu pun kuasa hukum PT RAPP itu diwarnai aksi unjuk rasa oleh Aliansi Jurnalis Independen. Mereka menggelar aksi sebelum dan setelah sidang digelar. Mereka mengecam putusan hakim yang dinilai mengekang kebebasan pers.(fal)

Selengkapnya...