Hujan, Belum Padamkan Hotspot di Sumsel

Hotspot Sumsel,18 Sepy 2011,104 Titik

Hujan yang telah menguyur Propinsi Sumatera Selatan beberapa hari yang, ternyata belumlah dapat memadamkan Hot spot yang tersebar di berbagai Kabupaten yang ada di Sumsel. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Divisi Pengambangan dan Pengorganisasian Rakyat (PPER) Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko. pada Hari ini (senin,19/8) di Palembang. Menurut Hadi berdasarkan pantauan dan Informasi yang didapat Rekaman Satelit Terra dan Aqua yang di terima Walhi. Jumlah Titik Api tertanggal 18 September masih ditemukan sekitar 104 titik, artinya seperti yang di khawatirkan Walhi Seblumnya bahwa Hujan Buatan yang menggunakan dana mencapai 10 Milyar dari Dana APBN/D tersebut,tidak efektif dan bisa dikatakan Sia Sia. Belum lagi rumor yang berkembang tentang Hujan yang menguyur Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu, diyakinai banyak kalangan ahli,bukanlah hasil dari Hujan Buatan tetapi benar benar hujan yang terjadi secara Alamiah. 

"Dampak dari masih banyaknya Hotspot tersebut, dimalam hari ASAP masih menyelimuti Propinsi Sumsel terkhusus Kota palembang." Ungkap Hadi.

Atas Dasar Hal itu seperti yang telah dinyatakan WALHI sebelumnya,WALHI tetap Menuntut kepada Pemerintah untuk Melakukan tindakan Konkrit yang efeknya lebih mengena dan cepat, berupa Penegakan Hukum sesuai UU No 4 Tahun 200 dan UU 32 Tahun 2009, terhadap Perusahaan Perkebunan dan HTI yang selama ini dilahan mereka terdapat titik api. Dan faktanya ditambahkan oleh Hadi "Kebakaran Hutan dan lahan di tahun ini di dominasi dilkkukan,atau berada di Lahan milik Perusahaan. " Pungkasnya

TABEL HOTSPOT DI SUMSEL,18 September 2011

No	Wilaya	Linta	Bujur	Tanggal	T.Key
1	Sumsel	-3,82	105,44	18/09/2011	100
2		-3,81	105,44	18/09/2011	100
3		-3,63	104,05	18/09/2011	100
4		-3,59	104,26	18/09/2011	100
5		-2,44	103,43	18/09/2011	100
6		-1,83	103,94	18/09/2011	11
7		-3,32	105,60	18/09/2011	15
8		-2,68	103,41	18/09/2011	16
9		-3,41	105,56	18/09/2011	22
10		-3,48	105,77	18/09/2011	28
11		-2,77	105,50	18/09/2011	30
12		-3,79	105,65	18/09/2011	30
13		-2,88	104,81	18/09/2011	31
14		-3,80	104,44	18/09/2011	32
15		-4,01	105,63	18/09/2011	34
16		-3,38	104,99	18/09/2011	35
17		-3,56	105,66	18/09/2011	36
18		-2,06	104,00	18/09/2011	36
19		-4,16	103,88	18/09/2011	39
20		-3,54	105,75	18/09/2011	39
21		-3,81	104,45	18/09/2011	39
22		-3,39	105,09	18/09/2011	40
23		-3,44	105,72	18/09/2011	40
24		-4,76	103,91	18/09/2011	42
25		-4,48	104,18	18/09/2011	42
26		-2,43	103,44	18/09/2011	42
27		-2,99	105,35	18/09/2011	43
28		-3,56	105,63	18/09/2011	43
29		-2,73	103,03	18/09/2011	43
30		-2,01	104,01	18/09/2011	44
31		-4,08	104,04	18/09/2011	47
32		-3,73	104,64	18/09/2011	47
33		-3,02	104,36	18/09/2011	47
34		-3,37	105,01	18/09/2011	49
35		-4,38	104,15	18/09/2011	49
36		-3,37	105,00	18/09/2011	49
37		-3,16	105,03	18/09/2011	50
38		-4,16	103,89	18/09/2011	51
39		-3,62	105,78	18/09/2011	52
40		-3,41	104,71	18/09/2011	53
41		-2,76	105,51	18/09/2011	54
42		-4,75	103,91	18/09/2011	55
43		-4,18	103,93	18/09/2011	55
44		-3,00	103,95	18/09/2011	55
45		-2,07	103,92	18/09/2011	57
46		-3,40	105,09	18/09/2011	57
47		-2,42	103,12	18/09/2011	58
48		-4,27	104,06	18/09/2011	59
49		-2,90	104,23	18/09/2011	61
50		-3,77	105,78	18/09/2011	62
51		-3,76	105,78	18/09/2011	62
52		-3,40	104,69	18/09/2011	62
53		-3,35	105,75	18/09/2011	63
54		-3,77	103,38	18/09/2011	64
55		-2,71	103,49	18/09/2011	64
56		-2,76	105,50	18/09/2011	65
57		-3,68	104,28	18/09/2011	65
58		-3,64	104,04	18/09/2011	65
59		-2,44	103,44	18/09/2011	65
60		-2,68	103,42	18/09/2011	67
61		-3,98	103,83	18/09/2011	68
62		-3,22	103,39	18/09/2011	68
63		-3,94	104,30	18/09/2011	69
64		-4,12	103,73	18/09/2011	69
65		-3,54	105,53	18/09/2011	69
66		-4,11	104,23	18/09/2011	71
67		-4,15	104,48	18/09/2011	72
68		-3,47	105,24	18/09/2011	72
69		-2,67	103,42	18/09/2011	72
70		-3,39	105,08	18/09/2011	73
71		-3,23	103,38	18/09/2011	74
72		-3,23	103,38	18/09/2011	74
73		-2,01	103,92	18/09/2011	75
74		-2,02	103,92	18/09/2011	75
75		-2,76	105,51	18/09/2011	76
76		-2,97	105,28	18/09/2011	76
77		-3,73	103,96	18/09/2011	76
78		-3,59	104,25	18/09/2011	76
79		-4,48	104,23	18/09/2011	78
80		-4,48	104,22	18/09/2011	78
81		-3,77	105,79	18/09/2011	78
82		-3,64	104,05	18/09/2011	78
83		-4,15	104,47	18/09/2011	79
84		-2,77	105,51	18/09/2011	80
85		-4,61	104,21	18/09/2011	80
86		-4,13	103,70	18/09/2011	80
87		-2,74	103,02	18/09/2011	80
88		-4,15	104,47	18/09/2011	81
89		-4,76	103,91	18/09/2011	83
90		-3,77	105,78	18/09/2011	83
91		-2,92	103,69	18/09/2011	83
92		-4,65	104,22	18/09/2011	84
93		-3,40	104,71	18/09/2011	84
94		-3,62	105,79	18/09/2011	85
95		-4,48	104,22	18/09/2011	88
96		-3,41	103,94	18/09/2011	88
97		-3,41	104,70	18/09/2011	89
98		-3,45	103,80	18/09/2011	89
99		-4,13	103,72	18/09/2011	90
100		-3,79	103,91	18/09/2011	91
101		-3,75	103,41	18/09/2011	91
102		-3,82	105,43	18/09/2011	94
103		-3,80	103,91	18/09/2011	94
104		-3,41	103,95	18/09/2011	94

Selengkapnya...

Pasca Penyemaian, Palembang Diguyur Hujan

PALEMBANG– Koordinator Hujan Buatan Unit Pelaksana Teknis BPPT Sunu Tikno menuturkan hujan cukup deras lebih kurang setengah jam mencapai 10 mm/jam terjadi di Kota Palembang, kemarin. Hujan mengguyur beberapa wilayah Kota Palembang diantaranya kawasan Bukit Lama, Dempo Luar IT I,hingga Jalan Merdeka IT I, Kertapati serta sebelah Selatan Bandara SMB II. Selain itu hujan gerimis terjadi di arah Angkatan 45, dan Sekip. Namun demikian,dirinya menyesalkan jumlah hostpot kembali meningkat dibandingkan hari Selasa (13/9) yang hanya terdapat 5 titik.

Kemarin, jumlah hotspot menjadi 80 titik yang sangat memerangaruhi tingkat ketebalan asap. “Karena itu menjadi tantangan kita lagi untuk bisa mengurangi, minimal memadamkan hotspot baru yang mucul. Bisa dikatakan adanya sumber kebakaran baru yang kemarin tidak terlihat, hari ini (kemarin) terlihat seperti di daerah OKI, Muaraenim dan sebagian Muba. Untuk itu besok (hari ini) tetap kita rencanakan melakukan penerbangan,” ujar Sunu. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumsel Sigit Wibowo menilai puncak hotspot sudah mengganggu kehidupan masyarakat. “Upaya pemadaman terus dilakukan seperti hari ini (kemarin) kita melakukan pemadaman titik api melalui udara dengan membuat hujan untuk menekan jumlah titik api yang tumbuh secara sporadis. Sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran lahan terus disampaikan. Karena dinsyalir kebakaran hutan dan lahan dilakukan oknum msyarakat,” ujarnya.

Jangan Salahkan Masyarakat

Aktivis Lingkungan Walhi Sumsel Hadi Jatmiko berharap pemerintah daerah tidak selalu menyalahkan masyarakat terkait hutan dan lahan yang terbakar.Menurut Hadi, berdasarkan analisis yang dilakukan Walhi Sumsel sejumlah lokasi titik api berada di lahan gambut yang masuk dalam lahan konsesi perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit yang telah existing (aktif) maupun nonaktif (pra dan pasca).

“Jadi permasalahan kabut asap jangan hanya dibebankan kepada masyarakat dengan berbagai dugaan pembakaran lahan sebagai upaya untuk pembukaan lahan garapan. Sebab fakta yang ada menunjukkan kawasan perkebunan cenderung lebih banyak titik api ketimbang dilahan masyarakat,” ujarnya. Dia menegaskan, kejadian kebakaran lahan dan hutan di Sumsel berlangsung setiap tahun. Namun upaya peringatan yang dilakukan berbagai lembaga penelitian dan organisasi nonpemerintah (Ornop/NGO/ LSM) ditingkat Sumsel maupun nasional tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah daerah.“ Banyaknya titikapidiSumsel menunjukkan bahwa Pemprov Sumsel sesungguhnya belum layak menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 18 Juli lalu di Jakarta,”tukasnya.

Sementara itu, pengamat politik Sumsel dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Joko Siswanto menilai untuk membuat peraturan daerah (Perda) pelarangan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oknum masyarakat perlu dilakukan pengkajian.“Sebab saat ini di Indonesia antara perda dan Undang-Undang saling tumpang tindih,”jelasnya. Joko pun menyesalkan keterlambatan kalangan DPRD Sumsel dalam merencanakan pembuatan raperda pelarangan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau tiba. “Ya mengapa DPRD baru sadarnya sekarang saat pembakaran lahan menimbulkan dampak yang besar.Padahal munculnya dampak tersebut terjadi setiap tahun, ”pungkasnya. 

Sumber:seputar Indonesia

Selengkapnya...

Perairan Sungai Musi Masih Diselimuti Kabut Asap

Kabut asap masih menyelimuti perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (15/9). Padahal, Rabu petang kemarin wilayah tersebut sempat diguyur hujan lebat.

Margono (38), nakhoda bus air di Sungai Musi, mengatakan kabut asap sangat dirasakan terutama di kawasan Pulo Kemaro dan Pulokerto yang berada di perbatasan Palembang dengan kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin.

Menurutnya, kabut asap menyelimuti perairan sepanjang hari, bukan hanya pagi atau sore. Jarak pandang yang terhalang terjadi terutama pagi dan sore akibat kabut asap sangat tebal. Kondisi itu tetap dirasakan sampai saat ini, meskipun hujan mulai turun.

Ia berharap, kabut asap segera berkurang, sehingga laju transportasi air tersebut tidak terganggu. Apalagi saat ini pengguna jasa bus air itu mulai ramai terutama pada akhir pekan. Sebagian besar pengguna bus air berasal dari luar Kota Palembang yang khusus datang berwisata menikmati panorama Sungai Musi.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian Rakyat (PPER) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, Hadi Jatmiko mengatakan, kabut asap disebabkan oleh pembakaran hutan yang sebagian besar terjadi di kawasan hutan milik perusahaan yang beroperasi di daerah ini.

"Perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan tersebut, semestinya bertanggung jawab untuk memadamkan api akibat pembakaran lahan bukan pemerintah yang membiayainya," kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan uang rakyat untuk membuat hujan buatan, karena perusahaan yang mesti bertanggung jawab. Namun, tampaknya Pemprov Sumsel cenderung tidak berani meminta pertanggungjawaban perusahaan perkebunan yang bisa dipastikan menyumbang sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi di daerah ini.

Walhi Sumsel juga menilai, kebijakan hujan buatan di Sumsel yang dibiayai dari APBN/APBD adalah kebijakan yang kurang tepat dan hanya berdampak sesaat. Seharusnya pemerintah dapat mengatasi masalah kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan itu secara komprehensif atau menyeluruh, bukan menangani akibatnya tanpa mencari tahu dan menangani penyebabnya.

Hingga Kamis ini, kendati hujan telah turun di Palembang, sebagian warga masih merasakan sesak untuk bernapas akibat kabut asap yang telah masuk sampai ke rumah-rumah warga, bukan hanya di luar.

Sumber : MetroTv.com

Selengkapnya...

Govt to seed clouds for 30 days to fight S. Sumatra forest fires

The South Sumatra provincial administration will launch a weather control program to stop the forest fires and haze that have plagued to province for the last month, according to an official.

The weather modification program will be administered by the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) and is expected to last 30 days.

BPPT Artificial Rain division head Heru Widodo said that artificial rain, also known as cloud seeding, was first introduced in Indonesia in 2007 and had proven effective in overcoming haze.

According to the agency’s plan, two CASA C-212-200 planes will be used to spray 1 ton of salt into the air on the first day of the project.

“However, everything depends of the natural conditions. If clouds have fully developed, rain will fall in a matter of minutes. If not, we will fly four times a day to conduct cloud seeding,” Heru told reporters on Monday.

Between one and two tons of salt a day is needed to seed clouds, at a cost of Rp 144 million (about US$17,000). Seven tons of salt have been prepared for the project.

Field coordinator Sunu Tikno said that the salt would be sprayed around potential clouds and, if successful, rain would fall around 120 minutes after seeding.

“Usually, cloud seeding is carried out after 12 noon, as the clouds develop,” he said.

South Sumatra Disaster Mitigation Agency (BPBD) head Yulizar Dinoto said 894 active hot spots have been recorded in the forested areas of several regencies, including Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas and Muaraenim.

“The fires come from forests, peatlands, bushes and plantations,” he said.

South Sumatra Governor Alex Noerdin urged residents not to set fires, especially in forests, during the dry season, to minimize accidental fires, and threatened stern action against offenders.

Alex said that he was shocked to learn that some plantation companies were not equipped with fire-fighting equipment and personnel and said he would follow up and evaluate the matter.

Separately, the Indonesian Forum for the Environment’s (Walhi) South Sumatra branch deplored statements issued by several regency administrations and government agencies in the province that blamed local residents for the fires.

“The accusations are not objective. Based on actual facts, the central government and the provincial administration were the ones who previously issued licenses to plantation and timber processing companies in the forested and peatland areas,” Walhi’s South Sumatra executive Anwar Sadat said.

According to Walhi, there were 170 hot spots in industrial production forests (HTI) or in areas controlled by estate companies.

“Forest fires in South Sumatra have happened again and again. Warnings from several research institutions seem to have fallen on the deaf ears of the government officials,” Anwar said.

He said artificial rain would only temporarily solve the problem and that a concrete and economic way should be found to limit fires.

Walhi agreed with the ban on resident’s using fire to clear peatlands, Anwar said, adding, however, that such a ban might infringe on the people’s rights.

He said lackluster law enforcement had contributed to the problem

Sumber : The jakarta Post  Selengkapnya...