Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected

Dec 30 Indonesia's efforts to penalize the companies allegedly responsible for its annual forest fires suffered a setback on Wednesday after a judge rejected a $565 million lawsuit against a pulp and paper firm.

Indonesia brought a civil case in a South Sumatra court against PT Bumi Mekar Hijau (BMH), a supplier to Asia Pulp and Paper, one of the world's biggest pulp and paper companies.

The $565 million in damages would have been the largest financial award ever levied against a company accused of forest burning activities in Indonesia with the intent of sending a strong message to those responsible for the annual haze.

"The lawsuit against PT Bumi Mekar Hijau is rejected because the evidence is not proven," said presiding judge Parlas Nababan. He did not comment any further and then ended the court proceedings.

Indonesia and the wider Southeast Asian region suffered for months this year from haze caused by smouldering forest and peatland fires. The fires were largely located on the islands of Sumatra and Borneo and climate officials described them as a crime against humanity as pollution levels soared.

The government alleged that BMH failed to prevent the recurrence of fires in 2014 and 2015 on about 20,000 hectares of land in the Ogan Komering Ilir region of Sumatra, Eka Widodo Soegiri, a spokesman at the Environment and Forestry Ministry told Reuters.

An appeal to the court's verdict will be made within two weeks, said Rasio Ridho Sani, director general for law enforcement at the Forestry Ministry, after the hearing.

"The decision is against the people's will," said Sani. "We had presented the facts from the field that there was indeed forest burning in the mentioned location. The fact on the field also show that the company doesn't have adequate equipment to prevent and control the forest fire in the mentioned location."

The government's evidence was far-fetched, BMH's lawyer Maurice, who like many Indonesians uses one name, told reporters after the ruling, citing the extent of the hotspots and the sampling process that the government used.

Environmental groups cautioned that Wednesday's ruling will likely frustrate other pending lawsuits.

"This will be a bad precedent related to other similar lawsuit against the forest fires perpetrators in the future," said Hadi Jatmiko, director at Friends of the Earth Indonesia, which was involved in monitoring BMH.

Indonesia is still pursuing the companies seen as responsible even as the forest fires have eased because of monsoon rains. The government has sanctioned 23 companies because of the fires, with three having land-use or environmental permits revoked, 16 having permits suspended and four issued "government force sanctions."

The government says it will also review laws that allow smallholder farmers to burn, ban peatland development and take back all burned land within a company's concession area.

Green and palm industry groups have warned that the forest fires, which cost Indonesia about $16 billion in 2015, will flare up next year unless the government issues new regulations on forest clearing. 

Sumber : http://www.reuters.com/article/indonesia-haze-idUSL3N14I1N720151230 

Selengkapnya...

KLHK Harus Tetap Cabut Izin PT. Bumi Mekar Hijau

Jakarta, 30/12/15. Sidang kasus gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau atas gugatan  kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2014, ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang.  Sidang yang dipimpin oleh Parlas Nababan S.H. sebagai hakim ketua dengan Eliawati S.H dan Saiman S.H. sebagai hakim anggota menolak seluruh dalil gugatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), padahal gugatan perdata kali ini merupakan gugatan dengan jumlah kerugian  lingkungan hidup terbesar yaitu ganti rugi material Rp. 2,7 triliun dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5,2 triliun.

Dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa benar telah terjadi kebakaran hutan di lahan milik PT Bumi Mekar Hijau (BMH), tetapi kebakaran tersebut tidaklah menimbulkan kerugian ekologi atau kerusakan lingkungan. Menurut majelis hakim tidak ada causalitas antara kebakaran hutan dan pembukaan lahan, sehingga kesengajaan melakukan pembakaran tidak terbukti. Majelis juga menjatuhkan hukuman kepada KLHK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10 juta.

Nur Hidayati Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI menyesalkan putusan Hakim PN Palembang, karena pertimbangan majelis tidak berdasarkan pada fakta dan bukti keterangan ahli di dalam persidangan. Keterangan ahli Bambang Hero menjelaskan dengan baik bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan. apalagi dilahan gambut. Keterangan ahli menilai bahwa kebakaran hutan di lahan gambut yang terjadi di lahan PT BMH seluas 20.000 hektar membutuhkan biaya setidaknya Rp 7 triliun untuk memulihkannya.  

Sementara itu, Muhnur Satyahaprabu Manager Kebijakan dan pembelaan hukum mengkritik keseriusan KLHK mengajukan gugatan ke PT BMH. Sejak dari awal WALHI menduga ada ketidakseriusan dalam perkara gugatan ini. Ketidakseriusan ini bisa dilihat pertama tentang keterbukaan upaya hukum KLHK. Kedua, tidak memaksimalkan bukti yang sudah ada, serta KLHK juga tidak menggunakan pendekatan multidoors dalam penegakan hukum. Tetapi apapun hasilnya, gugatan ini minim pemahaman hukum lingkungan dan upaya terobosan hukum lingkungan di tengah krisis lingkungan yang begitu massif. Sehingga KLHK berdasarkan kewenangannya, harus melakukan upaya hukum yang lain seperti mencabut izin PT. BMH. bukan hanya membekukan.

Hadi Jatmiko Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan menyatakan bahwa putusan ini menjadi preseden buruk penegakan hukum lingkungan, pengadilan masih menjadi tempat pencucian dosa kejahatan korporasi. “Sejak awal kita sudah meminta agar hakim diganti dengan hakim bersertifikat lingkungan hidup agar memahami substansi gugatan, kedangkalan dalam memahami undang-undang lingkungan salah satunya terkait pembakaran hutan dan lahan yang menurut para hakim menyuburkan lahan”. WALHI Sumatera Selatan mencatat bahwa land clearing adalah modus lama pembukaan lahan, kalau hakim masih tidak mengakuinya artinya hakim menutup mata pada fakta yang sudah terjadi puluhan tahun”, tutup Hadi. (selesai)

Kontak Person :

Nur Hidayati (082111393937)

Muhnur satyahaprabu (08112770399)

Hadi Jatmiko (08127312042)

Selengkapnya...

Siaran Pers : Hakim Tidak Paham Krisis Lingkungan!!

Suasana ruang persidangan saat Pembacaan putusan Gugatan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh PT. Bumi Mekar Hijau pada 2014 (Dok: Walhi Sumsel) 

Palembang, 30 Desember 2015 - Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sangat mengecewakan rakyat Indonesia, secara khusus masayarakat korban racun asap kebakaran hutan yang membuat puluhan juta masyarakat terpapar.

Dalam putusan sidang tersebut, hakim Menolak gugatan yang dilayangkan oleh  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap tergugat PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH)

Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumatera Selatan mengatakan dengan tegas bahwa putusan ini merupakan  merupakan sebuah kemunduran yang sangat jauh dari apa yang seharusnya dilakukan unsur-unsur penyelenggara negara, termasuk lembaga yudikatif dalam memberikan efek jera terhadap Perusahaan Pembakar Hutan dan lahan di Indonesia.

Pasal 49 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”. Hadi Jatmiko menambahkan, “Entah apa yang ada dipikiran para hakim sehingga membebaskan PT. BMH dari tuntutan penggugat (Kementrian LHK), dengan alasan kebakaran di wilayah konsesi tergugat tidak menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup karena setelah kebakaran lahan yang terbakar masih tetap bisa ditanami dan tanaman tetap Tumbuh subur. Pertimbangan hakim ini sangat sesat dan menunjukan bahwa hakim sebenarnya tidak paham terkait kasus kebakaran Hutan dan lahan di Konsesi Perusahaan. Karena sesunguhnya Kebakaran yang masif terjadi dilahan perusahaan tujuannya  untuk menghemat biaya Land Clearing dan untuk memudahkan masa tanam. Selain itu jika kita berbicara terkait kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran Hakim harusnya melihat lingkungan hidup itu tidak hanya lahan yang terbakar tetapi udara. Terjadi kenaikan ISPU yang saat itu masuk kriteria berbahaya. ISPU mencapai 800 sudah cukup membuktikan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.kata Hadi jatmiko menambahkan.

Selain itu terkait kejahatan perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan didalam konsesi menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga mewajibkan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup”  

Keputusan hakim PN Palembang berdampak buruk dan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum bagi perusahaan pembakar Hutan dan lahan di tahun 2015, dimana kebakaran hutan dan lahan di tahun ini lebih luas dan besar dan melibatkan ratusan perusahaan.  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa total luas hutan-lahan yang terbakar di Indonesia tahun ini mencapai 2,1 juta hektar, Sementara itu sekitar 838.000 hektar atau 40% dari total lahan dan hutan terbakar terletak di Propinsi Sumatera Selatan. Dan 108.028 ha nya berada di PT. Bumi Mekar Hijau (Lebih Luas dari tahun 2014 yang hanya 60 ribu hektar dari 20 ribu hektar yang di gugat).

Dari sejumlah fakta tersebut, kami menyimpulkan para penyelenggara negara dalam hal ini Yudikatif tidak memiliki komitmen akan masa depan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan. Gugatan Kementerian LHK atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. BMH di tahun 2014 saja dibiarkan lolos, terlebih lagi dengan fakta-fakta hukum yang lebih besar di tahun 2015.

Kontak Person :

Hadi Jatmiko Direktur Walhi Sumsel : 0812 731 2042

Selengkapnya...

Siaran Pers : Menolak Lupa Melawan Asap

Studi Signifikansi Kebakaran Konsensi APP di Sumatera Selatan

Konferensi Pers di Kantor Walhi nasional " Menolak Lupa, Melawan asAPP"

Jakarta, 28 Desember 2015 - Kebakaran besar hutan-lahan di Indonesia terus berlanjut tanpa dapat dihentikan. Kebakaran hutan-lahan tahun ini diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp. 200 Triliun. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan 425.377 orang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa 10 orang meninggal karena kabut asap di periode Juni-November 2015. 

Kebakaran Hutan dan lahan serta pencemaran ekstrim asap yang semakin parah, merupakan buah dari kesalahan pemerintah meletakkan dasar pertimbangan regulasi tata kelola sumber daya alam (SDA), yang mendorong dominasi penguasaan luas lahan oleh korporasi, legitimasi kejahatan lingkungan, berbasis otoritas politik dan kontrol yang lemah.

Zenzi Suhadi, Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Eksekutif Nasional WALHI menyatakan, “Dalam konteks regulasi, pemerintah cenderung permisif terhadap proses penghancuran lingkungan untuk eksploitasi SDA berbasis komoditi. Tingginya kewenangan penerbitan izin tidak diimbangi dengan tanggung jawab dan peningkatan kapasitas kontrol negara terhadap pemegang konsensi. Mudahnya proses perizinan melimpahkan kewenangan pengelolaan terhadap SDA kepada korporasi, mengantarkan situasi dimana luasnya wilayah yang dikuasai korporasi jauh melampaui daya kelola korporasi itu sendiri. Seperti halnya konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang luas per korporasi bisa mencapai 300.000 hektar membuat kebakaran tidak dapat dipadamkan oleh pemilik konsensi”.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa total luas hutan-lahan yang terbakar di Indonesia tahun ini mencapai 2,1 juta hektar, dengan Kalimantan dan Sumatera yang paling terkena dampak, menurut perkiraan dari LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional). Sementara itu sekitar 838.000 hektar atau 40% dari total lahan dan hutan terbakar terletak di Propinsi Sumatera Selatan.

Tingginya peruntukan luas lahan untuk Konsensi HTI dipengaruhi oleh perubahan regulasi yang mengatur kriteria hutan untuk konsensi HTI, seperti PP nomor 06 Tahun 2007 J0 PP 03 Tahun 2008, yang membolehkan Konsesi HTI di kawasan hutan alam primer. Di Sumatera Selatan setidaknya 13 perusahaan  dari 20 perusahaan HTI yang mengalami kebakaran tahun 2015 merupakan perusahaan yang mendapatkan izin pada kurun waktu 2006 hingga 2014.

Di Propinsi Sumatera Selatan termasuk beberapa daerah, di lahan gambut telah dikeluarkan ijin untuk 48 perusahaan dengan luas total mencapai 1,5 juta hektare. Asian Pulp and Paper (APP) yang telah beroperasi sejak tahun 2004 menguasai 51% dari luasan tersebut, dengan total luas 796.217 hektar dimana 55% dari wilayah ini berada di lahan gambut.

APP sudah mengumumkan "Roadmap untuk Keberlanjutan 2020" termasuk Kebijakan Konservasi Hutan-nya (Fores Conservation Policy), dimana di dalamnya termasuk memulihkan lahan gambut , dan kebijakan "Nol Pembakaran". Direktur WALHI Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko,  mengatakan “Faktanya, koalisi organisasi non-pemerintah di Sumatera Selatan menemukan APP telah gagal mencegah kebakaran hutan di dalam wilayah konsesi dan pensuplainya. Artinya, komitmen APP tersebut hanya ilusi”.

“Koalisi ornop Sumatera Selatan menemukan bahwa total area terbakar di dalam konsesi APP adalah 78% (293.065 Ha) dari area konsesi terbakar di Sumatera Selatan (375.823 Ha), yang nota bene adalah 37% dari seluruh area konsesi APP di Sumatera Selatan. Sebesar 174.080 ha dari areal konsesi terbakar APP adalah pada lahan gambut, menurut Landsat”, ditegaskan Aidil Fitri dari Hutan Kita Institute.

Selain regulasi, praktik transaksional politik dalam penerbitan izin juga menjadi faktor penyebab kebakaran dan asap, seperti halnya kebakaran di Sumatera selatan yang mengalami peningkatan tahun 2010 pasca prosesi politik tahun 2009, begitupun peningkatan kebakaran tahun 2015 merupakan buah prosesi politik tahun 2014, dimana 2 perusahaan HTI yang mengalami kebakaran tahun 2015 merupakan perusahaan yang mendapatkan izin tahun 2014, selain penerbitan SK pelepasan kawasan hutan oleh kementerian kehutanan tahun 2014.

Penegakan hukum yang cenderung pandangbulu, membuat perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap wilayah penguasaannya. Perusahaan yang mengalami kebakaran tahun 2015 merupakan perusahaan perusahaan yang mengalami kebakaran ditahun tahun sebelumnya. Penerbitan izin yang tanpa pertimbangan keberlanjutan lingkungan ditambah peran tanggung jawab kontrol pemerintah yang lemah, menjadikan proses hukum sebagai tumpuan harapan terakhir bagi rakyat untuk merasakan keadilan. (selesai)

Jakarta, 28 Desember 2015

Contact Person

1.        Zenzi Suhadi, Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Eksekutif Nasional WALHI di 081289850005

2.        Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumatera Selatan di 08127312042

3.        Aidil Fitri, Direktur Hutan Kita Institute di 08127110385

Selengkapnya...