PKA PNLH XII Walhi : Pengenalan Lingkungan Hingga Indentifikasi Masalah Lingkungan

Peserta PKA PNLH XII Walhi di Palembang

PALEMBANG – Agenda Pendidikan Konservasi Alam (PKA) Walhi XII resmi dibuka kemarin (17/4). Kegiatan hari pertama PKA diisi dengan dua materi pembuka berupa pengenalan kerusakan lingkungan dan pengindetifikasi permasalahan lingkungan.

Di sesi pembuka, Perwakilan SC PNLH Walhi XII, Ahmad Pelor mengatakan aktivitas PKA menjadi bagian dari proses transformasi peningkatan kemampuan elemen organisasi Walhi sebagai tanggungjawab sosial mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Para peserta diharapkan mampu menerapkan pentingnya perilaku hidup yang enviromentalis dalam kehidupan keseharian. Selain itu, peserta juga hendaknya bisa melakukan pendampingan dan penyadaran penyelamatan lingkungan hidup.

“PKA berfungsi meningkatkan kemampuan pemantauan guna terlibat aktif dalam pemantauan serta mengkritisi berbagai kebijakan pembangunan pemerintah yang beresiko terhadap lingkungan hidup,”ungkapnya.

Selain pembuka, juga terdapat sambutan Ketua OC PNLH Walhi XII, Hadi Jatmiko. Para peserta yang berasal dari 28 perwakilan provinsi di Indonesia, mulai mengikuti materi awal, yang disampaikan perwakilan debtWATCH Indonesia, Diana Gultom.

Dalam pemaparannya, Diana menjabarkan penyebab kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh perilaku hidup manusia. Faktor penyebab kerusakan lingkungan terbagi atas subjek dan objek kerusakan lingkungan. Sistem neoliberalisme mendorong kerusakan lingkungan dengan objek pada negara-negara miskin, dan berkembang, terutama negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah dengan tenaga kerja dinilai murah.

“Kerusakan alam juga didorong dari lemahnya regulasi pemerintah melindungi negerinya. Misalnya terbitnya berbagai aturan hukum yang malah mendorong sistem neoliberalisme di Indonesia,”ujar ia.

Kata Diana, aktivitas neoliberalisme akan mengakibatkan arah pembangunan ditentukan oleh kekuatan luar negeri. Selain itu, berdampak melemahkan partisipasi rakyat yang sekedar menjadi simbol hingga lemahnya kekuatan dalam negeri.

“Dampak lainnya, terjadi kemiskinan secara sistematis, dan tercabutnya budaya masyarakat setempat,”katanya.

Sementara di sesi kedua, pemateri Ahmad Muhaimin mengenalkan bagaimana analisa sosial menjadi alat dalam melakukan perubahan atas kerusakan lingkungan. Di sesi ini, beberapa peserta yang berasal dari perwakilan anggota Walhi dengan latar belakang pencinta alam dari 28 propinsi di Indonesia berbagi pengalaman dalam mengidentifikasi permasalahan kerusakan lingkungan di daerah mereka masing-masing.

“Analisa sosial ini sangat penting dalam menentukan orientasi dan sudut pandang permasalahan kerusakan lingkungan,”ujarnya.

Artikel Terkait:

PNLHXII

• PKA, Mengenal Ruh Walhi hingga Peran PA
• Kerusakan Lingkungan Terus Mengancam
• Jelang PNLH, Walhi Lakukan pendidikan Lingkungan dan Daur Ulang Kertas di Sekolah

Siaran Pers

• Siaran Pers : Penegakan Hukum, Bukti Keseriusan Negara Memutus Rantai Kejahatan Korporasi
• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• 160 Hari Pemiskinan Warga Cawang Gumilir oleh PT. Musi Hutan Persada Negara Dimana?
• Walhi Sumsel : Stop Alih Fungsi dan Reklamasi Rawa Palembang !
• Walhi Sumsel : Penegakan Hukum Perusahaan Pembakar Hutan masih Setengah Hati!
• Kaburnya Hukum dalam Kabut Asap Kasus Karhutla
• Kronologis Penembakan Warga Oleh Aparat Saat Demo Tolak Tambang.
• 5 Tahun Moratorium Menjadi Kamuflase Regulasi Eksploitasi SDA Indonesia