Ribuan Massa Serikat Petani OKI tuntut Bupati Cabut izin PT. BSS dan status kawasan Hutan

Massa aksi yang tergabung dalam SP-OKI saat berada di Halaman Kantor Bupati OKI

Lebih dari 4500 Petani yang berasal dari 16 desa kecamatan Tulung Selapan dan Pangkalan Lampam yang tergabung dalam organisasi Serikat Petani Ogan Komering Ilir (SPOKI) di dampingi oleh Lembaga Advokasi Walhi Sumsel, datangi kantor Pemkab OKI. Massa yang mengendarai 110 Truk, 100 Motor dan Puluhan sepeda tersebut, menuntut Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Ishak Mekki untuk segera mencabut Izin Prinsip perusahaan Perkebunan Tebu PT. Bumi Sriwijaya Sentosa yang ada di desa mereka.

Selain itu Massa juga menuntut Bupati OKI untuk segera mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut penetapan status Kawasan hutan (HPKV) terhadap desa desa mereka.  Karena penetapan kawasan hutan tersebut, sangat tidak sesuai dengan fakta lapangan dimana masyarakat telah bertinggal sejak berabad- abad lamanya (Tahun 1800).

”Nenek moyang kami membuka dan memanfaatkan lahan, serta kami berada di sana jauh sebelum negara republik indonesia ini didirikan, sehingga hari ini juga kami minta kepada Bupati untuk merealisasikan tuntutan kami” Kata Makmun ketua SPOKI dalam orasinya. Yang di sambut dengan sorakan ribuan massa aksi lainnya.

Ditambahkan Makmun ” Tindakan Pemkab OKI, sama hal nya dengan MALING, karena itu hari ini kami membawa ratusan kentongan untuk mengusir maling maling yang ada di gedung ini” Pernyataan itupun langsung di sambung warga dengan membunyikan kentogan yang terbuat dari bambu tersebut, secara bersama sama sambil berteriak ”Bupati Maling, Maling Maling.”

Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat, saat berorasi dihadapan Ribuan petani

Setelah kurang lebih 2 jam massa melakukan Orasi di halaman kantor Pemkab OKI yang sempat di warnai dengan kericuhan antara massa dengan pihak kepolisian.Akhirnya perwakilan massa aksi yang terdiri dari 2 orang perwakilan masing masing desa ditemui oleh Bupati di Ruang Pertemuan Bende Seguguk.

Dalam pertemuan ini, Anwar sadat Direktur WALHI Sumsel menegaskan kembali kepada Bupati OKI bahwa Seluruh masyarakat dari 16 desa yang ada di kecamatan tulung selapan dan Pangkalan lampam, menuntut Bupati untuk segera mencabut SK no 418 tahun 2010 yang memberikan izin terhadap PT. BSS diatas lahan milik masyarakat, dan selain itu meminta bupati segera mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan untuk segera mencabut status kawasan hutan.

Menanggapi tuntutan tersebut Bupati OKI menjanjikan akan segera merealisasikannya ” saya berjanji paling lambat 6 bulan kedepan,akan mencabut izin tersebut, dan besok (red: 9/3) saya akan segera ke jakarta untuk menemui menteri kehutanan” kata Ishak mekki.

”Untuk patok patok batas yang telah di tanam oleh perusahaan di 16 Desa tersebut, saya persilahkan untuk masyarakat mencabutnya dan sejak hari ini juga, perusahaan tidak boleh beraktifitas lagi” ujar Ishak mekki yang merupakan ketua DPD Partai Demokrat Sumsel ini.

Atas pernyataan yang disampaikan oleh Bupati tersebut perwakilan masyarakat meminta Bupati untuk segera membuat surat pernyataan secara tertulis, hal inipun langsung di setujui oleh Bupati. Dengan memerintahkan kepala bagian hukum Pemkab OKI untuk segera membuatnya dan ditanda tangani oleh bupati.

”Surat hasil pertemuan hari ini yang saya tanda tangani, dapat masyarakat ambil di bagian hukum pemkab OKI” ungkapnya

Sebelum pertemuan ditutup masyarakat kembali menyampaikan sikapnya dan menginggatkan Bupati agar tidak mengingkari janjinya, ” Jika Bupati tidak merealisasikannya paling lambat 6 bulan ini, maka kami pastikan 10.000 petani akan mengepung kantor ini” kata makmun

Setelah mendapatkan surat tersebut, akhirnya aksi yang dilakukan sejak pagi hari inipun ditutup tepat pukul 18.00 Wib, seiring dengan di selesaikannya pembacaan isi surat pernyataan Bupati oleh Direktur Walhi Sumsel Anwar sadat, dihadapan ribuan massa.

Selengkapnya...

Tuntutan dan pernyataan sikap SPOKI kepada bupati OKI

Nomor  : 01/SP-OKI/i/III/2012

Prihal    : Pernyataan Sikap Aksi

“REVOLUSI Indonesia tanpa Land Reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi. Melaksanakan Land Reform berarti melaksanakan satu bagian mutlak dari revolusi Indonesia. Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnya orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu!” (Soekarno, 1960)

Massa Aksi saat lakukan longmarch menuju Kantor Bupati OKI

Semua orang menyadari bahwa tanah merupakan aset penting bagi kehidupan manusia. Terlebih bagi kaum tani, tanah adalah sumber terpokok kehidupan. Tanah tempat petani hidup, tanah tempat petani menafkahi keluarga, tanah tempat petani memiliki kemampuan untuk mampu menyekolahkan anak-anaknya, tanah bagian dari harkat dan martabatnya, dan secara mendasar tanah bagi petani adalah bagian yang tidak tepisahkan dalam kehidupan, darah dan urat nadinya.

Namun sejarah telah mengguratkan, penindasan terhadap kaum tani khususnya berupa penguasaan atau penggusuran lahan secara sefihak yang dilakukan oleh kekuatan modal (asing, BUMN, dan swasta dalam negeri) hingga detik ini terus berlangsung. Parahnya penggusuran tersebut secara terang didukung penuh oleh Pemerintah yang seharusnya melindungi hak atas tanah rakyat. Hal tersebutlah yang menjadikan rakyat petani telah atau selalu hidup dalam gelimang kesengsaraan dan penderitaan.

            Sangat banyak tentunya dapat dijadikan contoh bagaimana praktek kekejaman pemilik modal yang disokong oleh Pemerintah dalam menggusur tanah kehidupan rakyat. Tidak hanya tanah yang hilang, berbagai peristiwa seperti; mendekam dalam penjara, hidup ketakutan, pengkriminalisasian, bahkan kehilangan nyawa selalu dialami rakyat dalam upaya rakyat yang hanya hendak mempertahankan setiap jengkal tanah kehidupannya.

            Terhadap kasus atau persoalan yang saat ini kami sampaikan merupakan sekelumit kasus pertanahan yang ada di Indonesia, di Propinsi Sumatera Selaran, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Berangkat dari pemberian izin lokasi Bupati OKI kepada PT. Bumi Sriwijaya Sentosa (BSS), masyarakat saat ini sangat resah. Di lapangan, terjadi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yakni berupa pengukuran rencana usaha yang dilakukan tidak hanya di tanah perkebunan rakyat bahkan juga terhadap wilayah perkampungan dan pemukiman rakyat. ATAS HAL ITU, RAKYAT MENILAI TIDAK HANYA TANAH ATAU USAHA RAKYAT SAJA YANG AKAN TERGUSUR, TETAPI KAMPUNG HALAMAN-PUN AKAN HANCUR OLEH KEPENTINGAN KAPITALIS PT. BSS. Pada sisi lainnya, secara sefihak Pemerintah-pun kemudian menetapkan tanah dan kampung halaman rakyat sebagai kawasan hutan. HAL ITU SEOLAH INGIN MENGANGGAP BAHWA RAKYAT DI SANA ADALAH PENDUDUK ILEGAL, yang berada di atas tanah Negara. PADAHAL NENEK MOYANG KAMI MEMBUKA DAN MEMANFAATKAN LAHAN, SERTA KAMI BERADA DI SANA JAUH SEBELUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA INI DIDIRIKAN.

Menurut kami, jika pemerintah benar-benar ingin melihat rakyatnya lebih maju, makmur, sejahtera dan bermartabat, maka yang harus dilakukan adalah berikan bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada rakyat, berikan bantuan permodalan dan teknologi pertanian. Serta hal lainnya yakni bangun pabrik pengolahan karet di wilayah kami. BUKAN MALAH SEBALIKNYA MEMBERIKAN IZIN KEPADA PERUSAHAAN YANG HANYA AKAN MEMPERKAYA DIRI SECARA PERORANGAN NAMUN AKAN MENGHANCURKAN KEHIDUPAN PULUHAN RIBU RAKYAT DI BANYAK DESA di sana!

Kami tidak ingin larut dalam bualan manis baik dari Pemerintah maupun Perusahaan, yang sering mengatakan bahwa investor akan memberikan lapangan kerja, memakmurkan rakyat, membangun kemitraan yang menguntungkan. SEBAB SEMUANYA SUDAH SANGAT JELAS, KENYATAAN TELAH MEMPERLIHATKAN BANYAK RAKYAT MISKIN KARENA TANAHNYA DIGUSUR, BANYAK RAKYAT DI PEDESAAN PINDAH KE KOTA DAN MENJADI PENGANGGUR KARENA TIDAK LAGI PUNYA TANAH, BANYAK RAKYAT DI DESA MENJADI BUDAK DI LUAR NEGERI KARNA TANAHNYA DIRAMPAS, DAN SETERUSNYA, DAN SETERUSNYA YANG PADA INTINYA MEMBUAT RAKYAT TANI MELARAT KARENA KEHILANGAN TANAHNYA.

Dengan mendasarkan atas perihal yang telah kami uraikan di atas, kami yang tergabung dalam kesatuan organisasi tani SP – OKI bersama WALHI Sumatera Selatan dengan dukungan berbagai organisasi massa tani dan organisasi tingkat nasional lainnya, dengan ini menuntut;

1. Segera cabut izin lokasi PT. Bumi Sriwijaya Sentosa (BSS) dan menolak keberadaan perusahaan lainnya di wilayah kami;
2. Bebaskan wilayah kami dari status kawasan hutan (HPKV) karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dimana telah berabad-abad masyarakat hidup dan bertempat tinggal di wilayah tersebut;
3. Tuntaskan konflik-konflik pertanahan di Kabupaten OKI dengan mendasarkan pada azas keadilan bagi rakyat;
4. Laksanakan keadilan sumber daya alam dan agraria sejati;

Demikianlah untuk diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten OKI dan Pemerintahan terkait lainnya.

OKI, 8 Februari 2012 
Ketua SP – OKI,

Koordinator Aksi,

Makmun

Selengkapnya...

Gerakan Moral 1000 Untuk Dimas

Bertinggal di dekat kediaman elit di Komplek BSI didaerah Macan Lindungan Palembang. Dimas (7 Tahun) harus tabah menerima pil pahit hidupnya.Tumor ganas yg menghinggapi wajahnya sejak lahir (2005) hingga kini semakin membesar.. Tetangga di wilayah BSI pun seolah bungkam. Blm pasti, apakah warga yg tinggal diwilayah tersebut memang tidak mengetahui keberadaan Dimas atau bahkan tdk tahu menahu urusan yg tengah didera tetangganya. Hidupnya terkucilkan, propaganda dunia mengkerdilkan dirinya hingga tak bisa berbuat apa-apa.

Inilah yg mendorong kami yuntuk turut membantu Dimas n keluarganya. Seiring harapan yg semakin menyeruak atas kesembuhan Dimas. Kami sempat mengkonsultasikan ke dokter spesialis bedah.betapa terkejutnya, ketika dr.Roni SpSB menyebutkan dana yang mesti digelontorkan utk operasi Dimas mencapai Rp 100 Juta. Tentu nominal fantastis, yang mesti dirogoh dari kantong kami yang kebanyakan mahasiswa dan aktifis sosial apalagi Keluarga Dimas yang ayahnya bekerja hanya sebagai penjaga Warnet. Akan tetapi hal tersebut tak menenggelamkan keinginan kami untuk membantu kesembuhan Dimas. berbagai upaya yg kami tempuh utk kesembuhan Dimas misalnya mengakses Progran Kesehatan Gratis yang di degung2 oleh Pemprop Sumsel berapa tahun belakangan namun yg kami dptkan hny cerita panjang soal buruknya Birokrasi pemerintah Sumsel, shg hanya membuat kami bertanya BENARKAH ADA PROGRAM PENGOBATAN GRATIS DI SUMSEL?

Dimas (7Th) Penderita Tumor Ganas

Kondisi Dimas yang nyaris seluruh wajahnya digelayuti tumor ganas menjadi penting untuk segera diselamatkan. Mata kirinya nyaris tidak dapat melihat lagi lantaran ditutupi tumor tersebut. Untuk makan atau minumpun, Dimas mesti melalui jalur kiri bibir kecilnya yg memang sudah cukup sulit untuk dibuka secara normal.

Sadar akan kondisi ini, Melalui ”Gerakan 1.000 untuk Dimas” kami pun mencoba mengetuk Hati saudara2, yg kami yakin masih memiliki rasa empati utk membantu sesama,menyumbangkan sebagian rezeki yg didpt sehari2 utk kesembuhan”DIMAS”. Dan saat ini dana yang terkumpul dari Penggalangan Dana Publik di jalanan (ngecrek) yang kami lakukan, telah mencapai kurang Lebih RP. 20.000.000 dari sekitar 100 juta yang diperlukan untuk biaya Operasi (Keterangan Dokter Ahli Bedah)

Bantuan bisa disalurkan melalui rekening BNI 0235051334 AN. Muh. Zainul Arifin, atau kontak kami di 085267049951 An. Dedek chaniago atau 085769159045 a.n Rendi Hariwijaya atau dapat datang langsung ke Posko Peduli Dimas di Jalan Sumatera 1 no 771 kelurahan 26 Ilir kecamatan IB 1 Palembang ( Sekretariat Walhi Sumsel)

Selengkapnya...

Pengobatan Dimas Perlu Dana 100 Juta * Ngidap Tumor Ganas

PALEMBANG (8/2),  Untuk melakukan pengobatan kepada Muhamad Dimas Romadon (8) yang menderita penyakit Tumor Ganas di mata sebelah sebelah kiri membutuhkan biaya paling sedikit 100 juta rupiah. Hal ini diketahui saat beberapa mahasiswa yang mengkonsultasikannya ke dokter spesialis bedah.

Hal ini terungkap ketika LPM Unsri dan Walhi Sumsel menggelar siaran pers  tentang penggalangan  dana untuk biaya pengobatan Dimas di Kantor Walhi Sumsel, Senin (6/2). Muhamad Dimas Romadhon yang akrab disapa dimas ini adalah anak dari pasangan suami istri Dicky Mariansyah dan Titin Rusliawati. Dia menderita tumor ganas sejak lahir.

Menurut perwakilan LPM Unsri, Rendi Hariwijaya, dirinya dan teman teman lainnya telah mendatangi kediaman orang  tua Dimas. Dimana orang tua laki laki Dimas bekerja sebagai penjaga warnet dan orang  tua perempuan bekerja sebagai penjaga kios buah di pasar. Rendi juga mengatakan, penyakit yang diderita Dimas ini memang pernah diobati oleh pihak keluarga pada tahun 2007 lalu, dan pada tahun 2008 juga dilakukan operasi di pipi kirinya, namun penyakit yang ada pada Dimas tak kunjung hilang juga. Maka disarankan dokter untuk dioperasi di Jakarta dan memerlukan biaya sebesar Rp 100 juta. “Untuk biaya sebesar itu keluarga Dimas tidak sanggup dikarenakan pendapatan sehari hari dari kedua orang tuanya hanya cukup untuk makan saja.

Rendi juga menambahkan untuk itulah mereka menggelar siaran pers agar masyarakat Sumsel khususnya dapat membantu biaya pengobatan bagi Dimas. Maka kita juga akan melakukan semacam gerakan peduli Dimas yakni “1000 untuk Dimas”. ‘’Dengan harapan agar Dimas secepatnya dapat segera dioperasi. Untuk saat ini dana yang sudah ada sekitar Rp 7.655.536, tentunya dana ini masih kurang untuk melakukan operasi. Maka dari itu kita akan turun ke jalan guna menggalang dana. Selain itu juga akan dilakukan advokasi Pendampingan keluarga Dimas ke Pemerintah Provinsi Sumsel,” tegas Rendi.

Sumber : SumselPost.com Selengkapnya...