Ratusan Petani Tolak Kenaikan BBM

PALEMBANG, - Aksi Penolakan terhadap kenaikan BBM bukan hanya datang dari kalangan mahasiwa. Kali ini aksi penolakan datang dari ratusan petani yang datang dari beberapa kabupaten di Sumatera Selatan dengan membaur menjadi satu tujuan yaitu menolak kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM.

Aksi ini sempat menjadi pusat perhatian warga Kota Palembang di karenakan massa aksi menuju beberapa kantor pemerintahan gedung perwakilan rakyat DPRD Sumsel, dan kantor pemerintahan Sumatera Selatan, dan sempat membuat jalan Kapten A Rivai dan Jendral Sudirman macet di karenakan massa yang menggelar aksinya dengan cara  Longmarch.

Koordinator Aksi, Anwar Sadat, di dalam orasinya mengatakan aksi yang datang dari para petani ini merupakan aksi yang murni dan tanpa di tunggangi oleh kepentingan pihak manapun, karena kalau sampai harga BBM naik tentunya para petani yang paling menderita, dapat di pastikan harga untuk kebutuhan petani akan naik, seperti pupuk, bibit dan lain sebagainya.

“Ini merupakan inisiatif para petani sendiri untuk menyatakan menolak dengan tegas kenaikan harga BBM, karena para petani merasa akan semakin menderita apabila terjadi kenaikan terhadap harga BBM,yang akan berdampak pada penghidupan para petani,” ujar Direktur Walhi Sumsel ini

Aksi sempat berhenti di beberapa tempat seperti di depan kantor Pemerintahan Sumsel. Dedek Chaniago selaku koordinator lapangan, meyuarakan apabila pemerintah akan tetap menaikan harga BBM, maka rakyat menuntut SBY-Boediono untuk mundur dari kursi kepresidenan karena sebagai pemimpin sebuah Negara haruslah memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya bukan untuk kepentingan orang asing.

Setelah puas menyampaikan orasinya di depan gedung Kantor Gubernur, massa aksi terus bergerak menuju Bundaran Air Mancur (BAM) untuk mengajak seluruh warga Kota Palembang bersama-sama menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat.

“Kebijakan pemerintah SBY-Boediono menaikan harga BBM sama sekali tidak pro terhadap rakyat, karena hampir 63% pengguna kendaraan adalah masyarakat menegah kebawah. Untuk itu kami menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM, selain itu juga kami menuntut kepada pemerintah untuk menaikan upah buruh dan memimnta perlindungan petani dari perampasan lahan, serta mendesak pemerintah untuk melaksanakan Reforma Agraria sejati sebagai jalan menuju kedaulatan energi,” tegas Sadat. (Iir)

Sumber : http://beritanda.com

Selengkapnya...

Khawatir Kasus Sodong Terulang

SEKAYU– Ratusan massa dari Desa Sinar Harapan,Kecamatan Tungkal Jaya, Muba, yang diwadahi tiga organisasi,yakni Serikat Hijau Indonesia (SHI), Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI), dan Walhi Sumsel, berunjuk rasa ke Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Muba kemarin.

Massa mendesak tanah mereka yang dikelola perkebunan kelapa sawit dan karet segera dikembalikan. Jika tidak, mereka khawatir kasus Sodong akan terulang di Muba. Massa yang datang menggunakan enam truk ini terus berorasi sambil membentangkan spanduk. Dalam orasinya, Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat mengatakan, Pemkab diminta turut menyelesaikan permasalahan warga.

Aksi unjuk rasa ini merupakan yang pertama kali. Dua bulan sebelumnya, mereka sudah melayangkan surat kepada Pemkab Muba untuk minta kasus ini segera diselesaikan. Namun,hingga kini tak kunjung ada tanggapan. “Sekitar tiga ribu warga di desa tersebut, yang mata pencahariannya adalah petani,mencari makan dari tanah seluas 2 hektare per kepala keluarga (KK),” ujar Anwar.

Selama ini, lahan yang diklaim pihak perusahaan dijaga oknum anggota Brimobda Sumsel. Bahkan, beberapa warga sempat diusir dan ditangkap saat mengolah lahan sendiri. Permasalahan lain, terjadi kepemilikan ganda sertifikat lahan di wilayah ini antara warga dan perusahaan. Kondisi ini membuat warga menjadi bingung.

Masalah ini juga yang menjadi permasalahan warga di lapangan atas klaim kepemilikan lahan tersebut. ”Kalau ini dibiarkan, bisa seperti Sodong kedua,”kata koordinator aksi Dedek Chaniago. Diancam akan terulangnya kasus Sodong II, Plt Sekda Muba Yuliansyah sempat naik pitam. Pernyataan tersebut langsung dicatat pihak Polres Muba atas perintah Sekda. ”Polres, catat pernyataan tersebut bahwa akan ada aksi Sodong II,” ujar Sekda dengan nada tinggi.

Pertemuan perwakilan warga Desa Sinar Harapan, Kecamatan Tungkal Jaya, ini berjalan alot. Satu per satu perwakilan memberikan pernyataan terkait perampasan lahan dari dua perusahaan. Pertemuan sedikit mencair setelah salah seorang perwakilan berjanji tidak akan anarkis. ”Kami takutnya, kalau tidak ada penyelesaiannya,warga akan bertindak anarkistis. Itu yang kami takutkan. Jadi, kalau bisa, cepat diselesaikan terkait perampasan lahan yang sierra syailendra _menjadi hak kami,” ujar perwakilan tersebut.

Selengkapnya...

ORI Fokus Sengketa Lahan-Tujuh Kasus Segera Dituntaskan

PALEMBANG – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) selaku lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik segera menuntaskan tujuh laporan terkait kasus sengketa lahan yang terjadi di Sumsel.

Ketua ORI Danang Giriwardhana mengungkapkan telah menerima laporan terkait beberapa kasus sengketa lahan dan menjadi prioritas Ombudsman bersama Pemprov Sumsel untuk diselesaikan. “Dalam waktu dekat, kita memanggil perwakilan masyarakat yang menjadi korban, termasuk penyelenggara pemerintah kabupaten/kota bersangkutan, perusahaan perkebunan inti plasma, hingga kepala daerah, dan membentuk tim inventarisasi,”katanya di sela-sela sosialisasi ORI bertajuk “Optimalisasi Pelayanan Publik”yang bekerja sama dengan Pemprov Sumsel dan Kementerian Hukum dan HAM RI di Aula Bina Praja Pemprov Sumsel kemarin.

Danang mengungkapkan, penyelesaiannya kasus sengketa lahan di Sumsel menjadi prioritas lembaga ORI, khususnya tindakan pencegahan. “Sebab, masalah pertanahan merupakan masalah besar di Sumsel dan rawan menjadi pemicu konflik horizontal,” katanya. Danang menjelaskan, tahun ini segera menempatkan satu kantor perwakilan ORI cabang Sumsel yang diperkirakan berada di Kota Palembang.

Sumsel adalah salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang menjadi target awal ORI mendirikan kantor cabang. “Karena Sumsel merupakan ikon pertumbuhan ekonomi Indonesia, selanjutnya kita targetkan hingga 2013 telah memiliki kantor cabang di 33 provinsi di Indonesia,” ucapnya. Sementara itu,Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang semula dijadwalkan hadir sebagai salah satu narasumber pada acara sosialisasi batal hadir.

“Semula Wakil Menteri Hukum dan HAM hadir pada acara ini. Beliau sudah berangkat ke airport pagi tadi (kemarin) tetapi batal terbang karena mendapat telepon dari wapres supaya tidak meninggalkan Jakarta,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama,Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf mengungkapkan, perekonomian Sumsel meningkat pesat karena dipicu pertumbuhan sektor perkebunan rakyat, khususnya karet.

“Tapi, jika pelayanan publik terus-menerus dirasakan merugikan rakyat, akan muncul aksi protes besar-besaran dari masyarakat. Apalagi, rekomendasi Ombudsman dapat memberikan sanksi tegas hingga pemecatan bagi pejabat,”katanya. 

 

Sumber : Seputar-insonesia.com

Selengkapnya...

Diancam Kasus "Sodong Dua" Sekda Muba Naik Pitam

Ratusan Petani desa Sinar Harapan saat aksi dideapan kantor Bupati MUBA, Tuntut lahan mereka dikembalikan dari PT. BPP /sinar Mas (Foto Dok Walhi sumsel)

SEKAYU—Diancam akan ada “Sodong Dua”, membuat Plt Sekda Pemkab Muba, Drs Yuliansyah naik pitam saat perwakilan dari pendemo melakukan pertemuan di ruang rapat setda, Selasa (27/3/2012) siang. Pernyataan tersebut langsung dicatat oleh pihak Polres Muba atas perintah Setda.

Awalnya, pertemuan dengan perwakilan dari Desa Sinar Harapan, Kecamatan Tungkal Jaya tersebut berjalan lancar meski sedikit alot. Satu per satu perwakilan memberikan pernyataan terkait perampasan lahan dari dua perusahaan atas tanah hak mereka seluas 920 hektare dari PT Bumi Persada Permai (BPP) dan PT Sinar Mas seluas 72 hektare.

Namun, saat Koordinator Aksi, Dedek Chaniago memberikan pernyataan, tentang ancaman kasus seperti di Sodong Dua, membuat naik pitam Plt Setda Pemkab Muba itu. ”Akan ada aksi Sodong Dua jika kasus ini tidak selesai,” ujar Dedek Chaniago saat pertemuan tersebut.

Mendengar pernyataan ini, Sekda langsung meminta perwakilan Polres Muba untuk mencatat pernyataan Koordinator Aksi ini. ”Polres, catat pernyataan tersebut bahwa akan ada aksi Sodong Dua,” pinta Setda bernada marah. Sehingga, suasana pertemuan menjadi panas walaupun berpendingin udara.

Namun, pertemuan ini sedikit mencair saat salah seorang perwakilan menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengenai aksi anarkis yang akan dilakukan seperti di Sodong. ”Kami takutnya, kalau tidak ada penyelesaiannya, warga akan bertindak anarkis, itu yang kami takutkan, jadi kalau bisa cepat diselesaikan terkait perampasan lahan yang menjadi hak kami,” ujar perwakilan tersebut.

Aksi unjuk rasa ini, merupakan aksi pertama seteah dua bulan sebelumnya melayangkan surat ke Muba yang ditujukan kepada bupati Pahri Azhari untuk meminta penyelesaiannya.

Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Pemkab Muba, sehingga warga berjumlah 400 orang yang semuanya transmigran ini, langsung datang ke Pemkab Muba. Mereka datang menumpang enam truk pengangkut untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi ini dilakukan oleh tiga organisasi yakni, Serikat Hijau Indonesia (SHI) dan Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) serta Walhi Sumsel yang didatangi secara langsung oleh Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat. Mereka mendesak agar hak tanah mereka dikembalikan untuk dikelola.

”Tanah tersebut merupakan tanah warga dan harus dikembalikan, karena mereka punya anak dan istri yang harus dihidupi,” teriak Anwar Sadat dalam orasinya.

Anwar Sadat menjelaskan, di lapangan, tanah warga yang diklaim jadi milik perusahaan, dijaga oleh beberapa oknum anggota Brimobda Sumsel. Bahkan, warga pernah diusir dan ditangkap saat mengolah tanah di tempat mereka sendiri.

”Ada tiga ribu warga di desa tersebut yang mata pencahariannya sebagai petani yang mencari makan dari tanah seluas dua hektare per kepala keluarga. Kami minta keadilan,” ujarnya.

Selain itu, permasalahan lainnya yakni, ada kepemilikan dua sertifikat tanah di wilayah mereka yakni, milik warga dan milik perusahaan. Sehingga, membuat warga menjadi bingung dengan adanya dua sertifikat tersebut. Ini juga yang menjadi permasalahan warga dilapangan atas klaim kepemilikan lahan.

Sumber: sripoku.com

Selengkapnya...