Mesuji, Potret Buram Konflik Agraria

MESUJI, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Media menyebutkan ada pembataian petani di daerah itu. Kebenaran tentang informasi ini pun masih terus ditelusuri. Pemerintah dan DPR juga telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Mereka akan mengumpulkan bukti-bukti.

Sejumlah pihak pun melaporkan bukti-bukti awal terkait pembantaian itu. Ada Video, ada pula data-data statistik seperti yang dilaporkan Walhi. Menurut Walhi, pembantaian itu benar adanya, namun menyangkut video yang terlanjur beredar luas itu, Walhi menyatakan bahwa mereka tidak memiliki data akurat tentang video dimaksud.

Sejumlah pakar telematika sempat meragukan keaslian video itu. Pasalnya ditemukan penggalan-penggalan video yang terasa janggal. Diduga sebagian video itu merupakan peristiwa kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan, bukan Mesuji.

Terlepas dari ramainya kasus Mesuji, sebenarnya hal itu hanyalah puzzle dari konflik agraria yang sering terjadi di Tanah Air. Jika ditelusuri kasus serupa juga banyak terjadi di Tanah Air. Walhi mencatat sepanjang 2011 hingga November, jumlah kasus konflik agraria ini mencapai 102 kasus. Angka ini diperkirakan masih akan melambung, karena banyak kasus yang tidak terdeteksi ataupun tidak terlaporkan.

Kasus konflik agraria yang sering mencuat ke permukaan adalah kasus-kasus sengketa yang melibatkan perusahaan dan warga, terutama dalam hal lahan perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Tentu saja kejadian ini harus dijadikan refleksi semua pihak.

Pemerintah berkewajiban menata ulang soal konsesi lahan ini. Jangan sampai konsesi ini menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Aspek penghargaan terhadap budaya lokal pun mesti dikedepankan. Tidak cukup itu, masyarakat sekitar juga harus mendapatkan manfaat positif dari keberadaan sebuah perusahaan, baik itu yang bergerak di perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Aturan tentang hal ini harus jelas dan mesti ditegakkan secara ketat.

Perusahaan pun wajib untuk menghargai aturan dan budaya lokal. Jangan karena mereka sudah memiliki hak konsesi lahan, lantas seenaknya untuk membabat habis tanpa mempedulikan masyarakat sekitar. Demikian juga masyarakat pun mesti taat hukum. Jika ada sengketa, sudah sepantasnya jalur hukum yang dikedepankan.

Mesuji mungkin bisa dijadikan awal yang baik bagi semua pihak untuk menata pemanfaatan lahan ini. Konflik mesti dihindarkan, apalagi konflik yang mengarah ke kekerasan fisik. Budaya timur selalu identik dengan gotong royong dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kiranya kekerasan fisik bukan jalan yang baik untuk menyelesaikan konflik. Dan, bagi siapa saja yang terbukti melakukan hal itu, pantas untuk diberikan hukuman yang setimpal.

Pelajaran berharga sudah diberikan Mesuji. Jangan ada lagi, daerah lain yang sama dengan Mesuji.

http://suar.okezone.com/read/2011/12/19/59/544170/mesuji-potret-buram-konflik-agraria

Selengkapnya...

Pamswakarsa Mesuji Akui Dibekingi Brimob dan TNI

DUGAAN keterlibatan aparat negara dalam pembantaian warga Mesuji di Lampung dan Sumatra Selatan atas sengketa tanah di wilayah tersebut kian terkuak. Mantan pamswakarsa perusahaan perkebunan dalam kasus itu mengaku pembunuhan keji itu dibekingi Brimob dan TNI.

"Yang di film (video), kejadian yang ditayangkan TV itu memang benar ada. Kalau ada yang mengatakan rekayasa, saya bertanggung jawab dan siap menunjukkan lokasinya," kata mantan pamswakarsa perkebunan PT Silva Inhutani, Trubus, dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.

Dalam video itu tampak sejumlah orang mengenakan seragam Brimob dan TNI dengan membawa senjata berada di lokasi pembunuhan. Menurut Komnas HAM, PT Silva Inhutani adalah satu dari tiga perusahaan yang paling banyak terlibat sengketa tanah dengan warga (Media Indonesia, 16/12).

Trubus menjelaskan pamswakarsa perkebunan tidak dipersenjatai dengan senjata api. "Kami diminta membawa golok atau pisau. Kami berani karena di belakang kami ada aparat dan Brimob," paparnya.

Lebih lanjut Trubus mengungkapkan jumlah pamswakarsa yang bertugas mengamankan hutan tanaman industri milik PT Silva Inhutani sebanyak 200 orang. Ia juga menyebut Daniel, warga negara Malaysia, sebagai komandan pamswakarsa. "Bagaimana mungkin pamswakarsa yang jumlahnya 200 orang mengusir ribuan warga desa," tuturnya.

Salah satu korban di Mesuji, Lampung, Wayan Sukadana, pun menyebut Daniel sebagai pemimpinnya (pamswakarsa). "Dia manajer lapangan yang wujudnya manusia, tetapi hatinya binatang," ujarnya.

Mediator advokasi korban pembantaian, Saurip Kadi, menambahkan sangat tidak mungkin pamswakarsa mengusir petani di wilayah Mesuji tanpa ada beking aparat. "Kita tahu ada negara dan pemerintah, tapi yang berkuasa secara riil adalah uang dan senjata dalam konteks tanah," tukasnya.

Menurut laporan keluarga warga, ada 30 orang korban tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam pembantaian tersebut.

3.000 warga mengungsi

Saat ini, ada sekitar 3.000 warga Mesuji, Lampung, yang mengungsi sejak rumah mereka digusur dan dibakar. Dari jumlah itu, sekitar 700 anak tidak bisa bersekolah.

"Kami minta pemerintah memberikan jaminan dan mengembalikan hak-hak yang sebelumnya kami miliki," kata saksi kekejaman pamswakarsa di Mesuji, Mathius Totok Nugroho.

Terkait dengan dugaan keterlibatan Brimob dalam kasus itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan sudah ada dua anggotanya yang telah diproses. "Kalau terbukti, nanti ada pidananya," ujarnya di Mabes Polri.

Sebelumnya di Semarang, Jawa Tengah, Timur menegaskan Polri tidak akan menarik Brimob dari Mesuji. Keberadaan polisi di tempat itu justru untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum lebih lanjut.

Pada bagian lain, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membantah keterlibatan anggota TNI dalam pembantaian itu. Menurutnya, keberadaan TNI di lokasi kejadian justru untuk melerai pertikaian. "Jika ada foto tentang anggota TNI, itu sehabis kejadian," pungkasnya.

Sumber : media Indonesia Selengkapnya...

Ruang Terbuka Hijau di Palembang Sangat Kritis

PALEMBANG--MICOM: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Selatan menilai ruang terbuka hijau di Kota Palembang sangat kritis karena tersisa hanya tiga persen dari total 40 ribu hektare wilayah kota pempek.

Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian Rakyat Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko, Sabtu (17/12), mengatakan, ketersediaan ruang terbuka hijau di Palembang sangat kritis karena hanya sekitar 1.200 hektare.

Idealnya, ketersediaan ruang terbuka hijau tersebut mencapai 30% dari luas wilayah sehingga lingkungan sehat, katanya.

Menurut dia, maraknya pembangunan beragam proyek yang melanggar aturan lingkungan menjadi penyebab semakin kritisnya ketersediaan ruang terbuka hijau di daerah itu.

Pembangunan mal, hotel dan beragam fasilitas lainnya hampir tidak satupun yang memenuhi ketentuan untuk berpihak kepada menjaga lingkungan, tambah dia.

Ia mengatakan, membangun mal atau hotel berarti ruang terbuka hijau yang dikorbankan akibatnya kini setiap kali hujan sejumlah kawasan cepat kebanjiran.

Banjir terjadi lebih disebabkan karena berkurangnya pohon dan rawa yang selama ini berfungsi menyerap air, kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang, Sudirman Tegoeh menjelaskan, program penyediaan ruang terbuka hijau di daerah tersebut terus ditingkatkan, salah satunya mengoptimalkan kawasan Gandus menjadi agrowisata.

Agrowisata itu, nantinya tidak hanya berperan sebagai penghijauan tetapi menjadi objek wisata karena ditanam pohon-pohon produktif, ujarnya.

Dia menambahkan, selain di Kecamatan Gandus mereka juga telah meningkatkan penghijauan dengan menanam ribuan pohon di Pulau Kemaro, Kecamatan Kalidoni, dan Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I.

Secara bertahap, penanaman pohon akan terus ditingkatkan agar lingkungan menjadi hijau, bersih dan sehat, tambah dia. (Ant/OL-3)

Sumber : Media Indonesia Selengkapnya...

Aparat Dinilai jadi Centeng Perusahaan

JAKARTA--Kasus berdarah di area perkebunan sawit Kabupaten Mesuji Lampung dan Kecamatan Mesuji, Ogan Kemering Ilir (OKI), Sumsel, dinilai hanya puncak gunung es. Di sejumlah daerah, perkara serupa sering terjadi. Hanya kadar kekerasan saja yang membedakan.

Direktur Eksekutif  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)  Berry Nahdian Forkan mengatakan, konflik lahan antara petani dengan perusahaan sawit semakin runcing karena keterlibatan aparat kepolisian. Walhi menyebut aparat lebih berperan sebagai centeng perusahaan, dibanding membela warga.

"Keterlibatan aparat polisi dalam semua kasus justru bukan untuk meredam konflik melainkan melindungi perusahaan. Maka jangan heran jika organisasi masyarakat sipil mengkategorikan mereka sebagai centeng perusahaan," kata Berry Nahdian di Sekertariat Walhi, Jakarta Selatan, kemarin (16/12).

Dengan tegas, Walhi mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo agar segera menarik seluruh personilnya dari area perkebunan sawit di beberapa daerah Indonesia.

Walhi memberi contoh peran aparat di tragedi Mesuji. Menurut Bery, pemicu konflik karena pihak perusahaan perkebunan sawit telah merampas dan menguasai tanah warga sejak lama. Perusahaan lantas meminta aparat tersebut menjaga dan mengamankan wilayah tanah perusahaan dari serangan warga yang biasanya melawan karena merasa tanahnya dirampas.

Dengan dalih menjaga keamanan, polisi bermarkas di areal kebun sawit dengan mendirikan pos-pos di dalam lahan perkebunan seperti didapati di PT BSMI di Lampung. Kondisi seperti ini yang memperuncing konflik. "Dan polisi pun dengan mudah memuntahkan peluru ke arah masyarakat tanpa mengikuti SOP," ucapnya.

Data Walhi menyebutkan, dari Januari hingga November 2011, ada lebih 102 kasus kekerasan baik di area kebun sawit, tambang, dan hutan. Dari 102 kasus tersebut, 123 warga dikriminalkan, 62 orang luka tembak, 26 orang dianiaya, dan sembilan orang meninggal dunia.

"Ini semua dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya brimob yang bertugas untuk menjaga lahan perkebunan dan pertambangan. Dan kalau ini tidak segera dihentikan oleh negara, ke depan, potensi konflik akan semakin besar, ribuan orang akan menjadi korban," katanya.

Terpisah, Kapolri Jenderal Timur Pardopo membantah tudingan itu. Dia tegasnya, polisian bersikap tidak memihak. Hanya saja diakui, tidak tertutup kemungkinan ada anggotanya yang nakal. "Kita netral, kita jamin. Kalau ada anggota kita yang seperti itu, ya kita proses dan kita luruskan,’’ ujar Timur di Mabes Polri, Jumat (16/12). (sam/jpnn)

Selengkapnya...