WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Selasa, Desember 20, 2011

Mesuji, Potret Buram Konflik Agraria


MESUJI, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Media menyebutkan ada pembataian petani di daerah itu. Kebenaran tentang informasi ini pun masih terus ditelusuri. Pemerintah dan DPR juga telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Mereka akan mengumpulkan bukti-bukti.

Sejumlah pihak pun melaporkan bukti-bukti awal terkait pembantaian itu. Ada Video, ada pula data-data statistik seperti yang dilaporkan Walhi. Menurut Walhi, pembantaian itu benar adanya, namun menyangkut video yang terlanjur beredar luas itu, Walhi menyatakan bahwa mereka tidak memiliki data akurat tentang video dimaksud.

Sejumlah pakar telematika sempat meragukan keaslian video itu. Pasalnya ditemukan penggalan-penggalan video yang terasa janggal. Diduga sebagian video itu merupakan peristiwa kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan, bukan Mesuji.

Terlepas dari ramainya kasus Mesuji, sebenarnya hal itu hanyalah puzzle dari konflik agraria yang sering terjadi di Tanah Air. Jika ditelusuri kasus serupa juga banyak terjadi di Tanah Air. Walhi mencatat sepanjang 2011 hingga November, jumlah kasus konflik agraria ini mencapai 102 kasus. Angka ini diperkirakan masih akan melambung, karena banyak kasus yang tidak terdeteksi ataupun tidak terlaporkan.

Kasus konflik agraria yang sering mencuat ke permukaan adalah kasus-kasus sengketa yang melibatkan perusahaan dan warga, terutama dalam hal lahan perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Tentu saja kejadian ini harus dijadikan refleksi semua pihak.

Pemerintah berkewajiban menata ulang soal konsesi lahan ini. Jangan sampai konsesi ini menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Aspek penghargaan terhadap budaya lokal pun mesti dikedepankan. Tidak cukup itu, masyarakat sekitar juga harus mendapatkan manfaat positif dari keberadaan sebuah perusahaan, baik itu yang bergerak di perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Aturan tentang hal ini harus jelas dan mesti ditegakkan secara ketat.

Perusahaan pun wajib untuk menghargai aturan dan budaya lokal. Jangan karena mereka sudah memiliki hak konsesi lahan, lantas seenaknya untuk membabat habis tanpa mempedulikan masyarakat sekitar. Demikian juga masyarakat pun mesti taat hukum. Jika ada sengketa, sudah sepantasnya jalur hukum yang dikedepankan.

Mesuji mungkin bisa dijadikan awal yang baik bagi semua pihak untuk menata pemanfaatan lahan ini. Konflik mesti dihindarkan, apalagi konflik yang mengarah ke kekerasan fisik. Budaya timur selalu identik dengan gotong royong dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kiranya kekerasan fisik bukan jalan yang baik untuk menyelesaikan konflik. Dan, bagi siapa saja yang terbukti melakukan hal itu, pantas untuk diberikan hukuman yang setimpal.

Pelajaran berharga sudah diberikan Mesuji. Jangan ada lagi, daerah lain yang sama dengan Mesuji.


http://suar.okezone.com/read/2011/12/19/59/544170/mesuji-potret-buram-konflik-agraria



Artikel Terkait:

0 komentar: