MESUJI, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Media menyebutkan ada
pembataian petani di daerah itu. Kebenaran tentang informasi ini pun masih
terus ditelusuri. Pemerintah dan DPR juga telah membentuk Tim Gabungan Pencari
Fakta (TGPF). Mereka akan mengumpulkan bukti-bukti.
Sejumlah pihak pun melaporkan bukti-bukti awal terkait pembantaian itu. Ada
Video, ada pula data-data statistik seperti yang dilaporkan Walhi. Menurut
Walhi, pembantaian itu benar adanya, namun menyangkut video yang terlanjur
beredar luas itu, Walhi menyatakan bahwa mereka tidak memiliki data akurat
tentang video dimaksud.
Sejumlah pakar telematika sempat meragukan keaslian video itu. Pasalnya
ditemukan penggalan-penggalan video yang terasa janggal. Diduga sebagian video
itu merupakan peristiwa kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan, bukan
Mesuji.
Terlepas dari ramainya kasus Mesuji, sebenarnya hal itu hanyalah puzzle dari
konflik agraria yang sering terjadi di Tanah Air. Jika ditelusuri kasus serupa
juga banyak terjadi di Tanah Air. Walhi mencatat sepanjang 2011 hingga
November, jumlah kasus konflik agraria ini mencapai 102 kasus. Angka ini
diperkirakan masih akan melambung, karena banyak kasus yang tidak terdeteksi
ataupun tidak terlaporkan.
Kasus konflik agraria yang sering mencuat ke permukaan adalah kasus-kasus
sengketa yang melibatkan perusahaan dan warga, terutama dalam hal lahan
perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Tentu saja kejadian ini harus
dijadikan refleksi semua pihak.
Pemerintah berkewajiban menata ulang soal konsesi lahan ini. Jangan sampai
konsesi ini menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Aspek penghargaan
terhadap budaya lokal pun mesti dikedepankan. Tidak cukup itu, masyarakat
sekitar juga harus mendapatkan manfaat positif dari keberadaan sebuah
perusahaan, baik itu yang bergerak di perkebunan, kehutanan, maupun
pertambangan. Aturan tentang hal ini
harus jelas dan mesti ditegakkan secara ketat.
Perusahaan pun wajib untuk menghargai aturan dan budaya lokal. Jangan karena
mereka sudah memiliki hak konsesi lahan, lantas seenaknya untuk membabat habis
tanpa mempedulikan masyarakat sekitar. Demikian juga masyarakat pun mesti taat
hukum. Jika ada sengketa, sudah sepantasnya jalur hukum yang dikedepankan.
Mesuji mungkin bisa dijadikan awal yang baik bagi semua pihak untuk menata
pemanfaatan lahan ini. Konflik mesti dihindarkan, apalagi konflik yang mengarah
ke kekerasan fisik. Budaya timur selalu identik dengan gotong royong dan
musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kiranya kekerasan fisik bukan
jalan yang baik untuk menyelesaikan konflik. Dan, bagi siapa saja yang terbukti
melakukan hal itu, pantas untuk diberikan hukuman yang setimpal.
Pelajaran berharga sudah diberikan Mesuji. Jangan ada lagi, daerah lain yang
sama dengan Mesuji.
Artikel Terkait:
- Selesaikan Kasus Agraria-Pemprov Dinilai Tak Serius
- Warga Sei Sodong Waspadai Provokator
- Doa Bersama Sei Sodong Bagian Aksi Serentak Nasional
- Peringati Tragedi Sodong, Walhi Gelar Dzikir
- Walhi Sumsel Gelar Zikir Bersama dengan Warga Sungai Sodong Mesuji
- Ribuan Petani OKI Sumsel Aksi di Palembang
- Mesuji, Cermin Konflik Agraria yang Kronis
- Ratapan Warga Sungai Sodong Sumsel tentang Kasus Mesuji
- Selesaikan Kasus Mesuji, Pemerintah Diminta Cabut Izin PT SWA
- Tim Pencari Fakta Bertolak ke Mesuji Malam Ini
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar