WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Jumat, Desember 30, 2011

Petani: Tarik Polisi dari Perkebunan

Palembang - Lebih kurang 2000 petani dari Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Kpmering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), mendesak polisi agar menarik anggotanya dari perusahaan perkebunan.
Desakan ini disampaikan langsung oleh petani, ke Polda Sumsel dan Gubernur Sumsel, Selasa (27/12).
Menurut Kordinator aksi, Anwar Sadat, alasan desakan ini, karena oknum polisi kerap menyalahgunakan kewenangannya dengan meneror warga, bahkan mengancam dengan menggunakan senjata api.
"Selama ini telah banyak korban jiwa oleh aparat kepolisian untuk itu mereka perlu ditarik, terutama pada desa Sodong dan Kabupaten Musi Banyuasin," ujar Anwar Sadat.
Dituturkan Sadat, yang juga Direktur Walhi Sumsel, salah satu contoh keterlibatan Polisi membekingi pengusaha ditunjukkan dalam insiden berdarah di desa Sodong, Mesuji, Sumsel. Dalam insiden berdarah itu, salah seorang warga setempat tewas dengan luka tembak di bagian dada.
Sementara itu, Suratman, wakil warga  desa simpang Bayat dan Siinar Harapan, Musi Banyuasin meminta agar pengamanan di lahan dan perkebunan cukup dakukan oleh Satpam perusahaan.
"Kita ini bukan teroris, jadi tidak perlu dengan polisi yang bersenjata, cukup dilakukan oleh Satpam," ujarnya.
Terkait desakan tersebut kepala Bidang Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Sabarudin Ginting mengatakan keberadaan Polisi di sejumlah areal perkebunan bukan untuk mengamanakan pemilik modal semata melainkan setiap warga yang ada disekitar kebun. 
"Kami tidak bisa menarik polisi pada daerah yang rawan konflik, karena kami mengkhatirkan tidakan anarkis," ujar Ginting.
Sumber : Gatra.com



Artikel Terkait:

0 komentar: