WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Selasa, Desember 27, 2011

Ribuan Petani OKI Sumsel Aksi di Palembang

Palembang - Sebanyak 1.800 petani dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, melakukan aksi di Palembang. Mereka menuntut agar kepolisian ditarik dari lokasi perkebunan, serta mencabut izin perusahaan sebab keberadaannya merugikan rakyat.

Aksi dimulai pukul 09.00 dengan mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Mereka membawa spanduk dan ratusan bendera Walhi Sumsel. Mereka bergerak dari kantor Walhi Sumsel, di kawasan Bukitkecil, Palembang. Di Mapolda Sumsel mereka menuntut agar kepolisian menarik aparatnya yang diduga terlibat sebagai pengaman sejumlah perusahaan perkebunan. Pihak Polda Sumsel berjanji akan mengusut dugaan tersebut.

Di antara pengunjukrasa, yang sebagian dari Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, itu, kemudian melakukan aksi ke Kantor Gubernur Sumsel di Jalan Kapten A. Rivai Palembang.

Di sini, mereka menutut Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk memerintahkan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Ishak Mekki untuk mencabut Izin Guna Usaha beberapa perusahaan asing yang beroperasi di OKI.

"Beberapa perusahaan itu kami dapatkan informasi merupakan perusahaan asing dari Malaysia. Yang menjadi permasalahan bagi kami, perusahaan-perusahaan itu menyerobot lahan kami," kata Sudir, seorang pengunjuk rasa.

Menurut Anwar Sadat, Direktur Walhi Sumsel, yang mendampingi para pengunjukrasa, permasalahan sengketa tanah milik petani di Sumatera Selatan, cukup banyak, semuanya berpotens terjadinya konflik berdarah seperti yang terjadi di Mesuji.

"Jadi guna mengantisipasi hal tersebut terjadi, sebaiknya pemerintah mencabut semua izin guna usaha semua perusahaan yang bermasalah itu," katanya.


Ditemui Wakil Gubernur

Demonstran diterima Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf. Kepada pengunjukrasa Eddy menyatakan akan menyampaikan semua tuntutan warga ke Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang kini tengah berada di luar kota.

"Saat ini Gubernur Sumsel Alex Noerdin tengah ada tugas di luar. Saya berjanji, saat gubernur pulang pada tanggal 29 Desember nanti langsung saya sampaikan orasi kalian pada beliau," jelas Eddy, yang menyampaikan hal tersebut sambil naik mobil pick up pendemo yang terparkir di halaman kantor Gubernur Sumsel, Jalan Kapten A. Rivai, Palembang.

Mendapatkan pernyataan itu, sebagian pengunjukrasa tidak terima dengan menyatakan tidak setuju. Mereka tetap ingin bertemu dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Tapi reaksinya tidak terlalu berlebihan.

sumber : detiknews.com



Artikel Terkait:

0 komentar: