 |
| Foto Kompas.com |
- Hentikan Keterlibatan POLRI dan TNI dalam Konflik Pertanahan di Sumsel
- Tarik aparat TNI dan POLRI dari Lokasi Konflik Pertanahan yang ada di Sumsel
- Cabut HGU PT. Sumber Wangi Alam (SWA) di Desa SODONG (OKI)
- Cabut HGU PT. SAML di Desa Nusantara dan sekitanya (OKI)
- Cabut Izin HPHTI PT. Bumi Bersama Permai (BPP) di Desa Sinar Harapan dan sekitarnya (MUBA)
- Cabut izin HPHTI PT. PAKERIN
- Cabut izin Lokasi PT. Bumi Sriwijaya Sentosa (BSS) di Desa Toman, Jerambah rengas, Lebung Hitam, penangokan Duren dll di Kabupaten OKI
- Cabut izin HGU PT. Hindoli di desa Suka Damai (MUBA)
- Cabut izin PT. Berkat Sawit sejati di desa Sinar Harapan (MUBA)
- Jalankan Reforma Agraria Sejati di Sumsel
- Segera lakukan Moratorium Izin Perkebunan, HPHTI dan Pertambangan di Sumsel
- Segera Bentuk Komite Penyelesaian Konflik Agraria di Sumsel
- Usut tuntas Pelanggaran HAM berat yang terjadi di mesuji dan Bima.
Artikel Terkait:
Pernyataan Sikap
- Walhi Sumsel : Penurunan Emisi Tanpa Penegakan Hukum = Bohong!
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Walhi : Indonesia Darurat Kejahatan Korporasi, Presiden Segeralah Bertindak!
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Walhi Sumsel : Addendum Andal PT. OKI Pulp and Paper Mills, Pemaksaan dan Penekanan terhadap sumber daya alam
- Pernyataan Sikap Bersama : Mengutuk Pengusuran pemukiman dan lahan Dusun cawang Gumilir yang di lakukan PT. MUsi Hutan Persada (Marubeni)
- Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
- Siaran Pers : Bencana Ekologis mengintai ; Ubah Persfektif, Perbaiki tata Kelola Hutan dan Lahan
- Siaran Pers : Keuntungan bagi negara Kaya, tidak ada jaminan perbaikan iklim dan keselamatan rakyat
0 komentar:
Posting Komentar