Siaran Pers KPA NAsional atas Pemukulan terhadap Aktifis WALHI dan SHI Sumsel Pada Hari Agraria Nasional Ke 50.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atas tindakan kekerasan terhadap aktivis dan petani oleh aparat Pemprov Sumselpada peringatan Hari Tani Nasional di Palembang

Dengan Hormat,

Tanggal 24 September 2010 diperingati sebagai Hari Tani Nasional yang ke-50. Dalam rangka memperingati hari bersejarah ini, berbagai organisasi rakyat/petani dan kelompok NGO secara swadaya melakukan aksi secara serempak di berbagai daerah mulai dari tingkat nasional hingga wilayah. Namun sungguh disayangkan, Peringatan Hari Tani Nasional kali ini diwarnai dengan tindakan kekerasan aparat pemerintah terhadap massa aksi.

Berdasarkan laporan yang diterima dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 27 September 2010 di Palembang telah terjadi tindakan kekerasan terhadap Direktur Walhi Sumsel, petani dan aktivis saat perayaan dan aksi damai Hari Tani Nasional di Provinsi Palembang. Kejadian tersebut disinyalir sebagai upaya untuk menggagalkan aksi peringatan hari tani.

Kekerasan ini berawal dari upaya provokasi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang datang secara tiba-tiba di tengah massa aksi (1.200 petani) yang berasal dari Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Muara Enim sedang tengah berkumpul di depan GOR Palembang untuk persiapan long march ke Kantor BPN Sumsel. Dalam kejadian itu, pihak Pemprop meminta dengan paksa pengeras suara dari massa aksi yang kemudian kejadian ini telah memicu bentrok antara petani dengan rombongan Pemprop Sumatera Selatan tersebut. Kejadian tersebut memakan korban pemukulan, diantaranya adalah Sdr. Anwar sadat (Direktur Walhi Sumsel), beberapa aktivis dan petani lainnya.

Peristiwa ini membuktikan bahwa Gubernur Sumatera Selatan anti demokrasi dan tidak memahami substansi peringatan hari tani nasional. Aksi yang sejatinya diperingati agar pemerintah melaksanakan pembaruan agraria sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan petani, sebagaimana telah diumumkan oleh Presiden SBY pada tahun 2007, telah dinodai oleh tindakan kekerasan dan pelanggaran atas HAM.

Atas peristiwa ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan sikap, sebagai berikut:

1. Mengecam cara-cara kekerasan dan tindakan refresif atas aksi damai yang dilakukan oleh petani dan aktivis di Palembang, Sumsel. Kekerasan ini telah mencederai peringatan Hari Tani Nasional dan menunjukkan bahwa Pemprov Sumsel tidak memahami substansi tuntutan reforma agraria yang disuarakan oleh peserta aksi.
2. Mendesak kepada Pemprov Sumsel untuk segera menyelesaikan konflik agraria antara petani dan pihak pemodal/perusahaan, dan segera menjalankan pembaruan agraria sebagai inti dari tuntutan aksi hari tani.
3. Mendesak Gubernur Sumsel bertanggungjawab penuh atas insiden kekerasan ini.
4. Mendesak Kapolda Sumatera Selatan agar segera menyelidiki dan menyidik kasus kekerasan terhadap aktivis dan petani dalam aksi unjuk rasa tersebut secara tuntas.
5. Meminta Komnas HAM untuk menyelidiki kasus tersebut secara tuntas atas dasar pelanggaran atas HAM.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Konsorsium Pembaruan Agraria



Idham Arsyad

Sekretaris Jenderal

Selengkapnya...

23 Pengacara Kawal Walhi Sumsel

PALEMBANG - Insiden pemukulan Direktur Walhi Sumsel, Anwar Saddat, mengundang simpati sejumlah pengacara senior dan pengacara muda di Jakarta dan Palembang. Sebanyak 23 advokat akan bergabung dalam Tim Advokasi Walhi Sumsel untuk membela kepentingan hukum korban dan organisasi.

Sebagian besar pengacara senior tersebut merupakan alumni Fakultas Hukum Unsri dan perguruan tinggi di Palembang. Di antara nama-nama tersebut pengacara itu adalah Nazori Doak Achmad, Chairil Syah, Munarman, Syamsul Bahri Radjam, merupakan pionir dan aktivis lingkungan di kota Palembang pada tahun 80-90an. Mereka juga termasuk aktivis Walhi dan LBH Palembang generasi awal.
Sri Lestari, advokat di Palembang adalah mantan Direktur Walhi Sumsel mengatakan nama-nama tersebut menyatakan kesediannya bergabung dalam tim advokasi.

"Kita masih menyusun agenda dan melakukan konsolidasi, langkah apa yang paling pas menyikapi insiden pemukulan itu," kata Lis, panggilan Sri Lestari. Mantan manajer advokasi Walhi Sumsel, Achmad Fadli SH mengungkapkan jumlah tim ini kemungkinan akan bertambah. "Ada beberapa nama yang menyatakan siap bergabung. Kita nunggu beberapa hari ini," katanya.

Hari Senin (27/9) lalu, Walhi Sumsel mendampingi warga petani dari lima kabupaten di Sumsel untuk aksi memperingati Hari Agraria. Awalnya mereka berkumpul di halaman GOR Jl POM©IX Kampus. Aksi ini tiba-tiba ricuh dan Anwar Saddat menjadi korban pemukulan yang
dilakukan oleh sekelompok orang yang mengawal Gubernur Alex Noerdin. Insiden ini telah mengundang protes dari berbagai kelompok masyarakat. Termasuk sekitar 23 organisasi yang tergabung dalam
forum Walhi Sumsel. Termasuk organisasi mahasiswa yang berorientasi lingkungan.

Sutrisman Dinah Sripo


Aktivis Kecam Insiden Walhi Sumsel

Sriwijaya Post - Selasa, 28 September 2010 12:49 WIB

PALEMBANG -- Syamsul Bahri Radjam, aktivis dan advokat di Jakarta, mengecam insiden pemukulan terhadap Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Sumsel Anwar Saddat. Aksi kekerasan ditujukan ke demonstran, merupakan wujud sikap anti-dialog dan anti demokrasi.

"Insiden ini akan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Tindakan yang menimbulkan ketakutan itu, merupakan salah satu bentuk teror," kata Syamsul, mantan Direktur Advokasi YLBHI.

Apalagi tindakan itu dilakukan di hadapan pejabat, seperti Gubernur Sumsel. "Kita bukan ingin mengatakan teroris, tetap pelakunya telah meneror masyarakat supaya takut menyampaikan aspirasinya," katanya.
Syamsul mengawali aktivitasnya di kantor LBH Palembang ini, mengingatkan bahwa pola seperti baru pertama kali dilakukan.

Selama ini, massa dihadapkan dengan aparat di lapangan yang ditugasi untuk mengendalikan.
Insiden pemukulan ini terjadi Senin (27/9) siang di halaman GOR di Jl POM-IX. Ketika gubernur hadir di tengah warga lima kabupaten untuk memperingati Hari Agraria, terjadi keributan sejumlah petugas yang mengawal Gubernur Alex Noerdin. Kasus ini sudah dilaporkan Anwar Saddat ke Polda Sumsel, Senin sore. Saddat didampingi oleh pengacara Sri Lestari Kadariah.

Sutrisman Dinah

Selengkapnya...

Gubernur Sumsel Diminta Bertanggung Jawab

Jurnal Nasional

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bertanggung jawab atas insiden kekerasan dan pemukulan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel), Anwar Sadat dan sejumlah petani dalam perayaan dan aksi damai Hari Tani Nasional di Palembang, Senin (27/9).

Sekretaris Jenderal KPA Idham Arsyad dalam siaran pers yang diterima Jurnal Nasional, kemarin (28/9), mengatakan 24 September 2010 diperingati sebagai Hari Tani Nasional ke-50 yang ditandai dengan aksi berbagai organisasi rakyat, petani dan kelompok NGO di berbagai daerah mulai dari tingkat nasional hingga wilayah.

Namun sungguh disayangkan, kata dia Peringatan Hari Tani Nasional di Palembang diwarnai dengan tindakan kekerasan aparat pemerintah terhadap massa aksi. "Kejadian tersebut disinyalir sebagai upaya untuk menggagalkan aksi peringatan hari tani," kata Idham.

Kekerasan ini berawal dari upaya provokasi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang datang secara tiba-tiba di tengah aksi sekitar 1.200 petani yang berasal dari Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Muara Enim. Para petani tengah berkumpul di depan GOR Palembang untuk persiapan long march ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel.

Dalam kejadian itu, kata dia pihak Pemprov Sumsel meminta dengan paksa pengeras suara dari massa aksi yang kemudian kejadian ini telah memicu bentrok antara petani dengan rombongan Pemprov Sumsel tersebut.

"Peristiwa ini membuktikan bahwa Gubernur Sumatera Selatan antidemokrasi dan tidak memahami substansi peringatan Hari Tani Nasional," ucap Idham.

Menurut Idham, aksi yang sejatinya diperingati agar pemerintah melaksanakan pembaruan agraria sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan petani, sebagaimana telah diumumkan oleh Presiden SBY pada tahun 2007, telah dinodai oleh tindakan kekerasan dan pelanggaran atas HAM.

KPA kata Idham, mendesak Kapolda Sumatera Selatan segera menyelidiki dan menyidik kasus kekerasan dalam aksi unjuk rasa tersebut secara tuntas. "Kami juga mendesak Pemprov Sumsel untuk segera menyelesaikan konflik agraria antara petani dan pihak pemodal/perusahaan, dan segera menjalankan pembaruan agraria sebagai inti dari tuntutan aksi hari tani," tuturnya.

KPA juga meminta Komnas HAM untuk menyelidiki kasus tersebut secara tuntas atas dasar pelanggaran atas HAM.

Lapor ke Polisi

Sementara itu, kasus pemukulan Anwar Sadat dan sejumlah petani telah dilaporkan ke Polda Sumsel. Sri Lestari, salah satu tim kuasa hukum Anwar Sadat itu di Palembang, Selasa (28/9) menganggap, aksi kekerasan tersebut merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh oknum penguasa di daerah ini.

"Selain kekerasan, dalam insiden itu, juga melanggar undang-undang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, karena secara paksa meminta alat pengeras suara dari petugas aksi," kata Sri di Palembang, Selasa (28/9) seperti dikutip Antara.

Sri mengungkapkan, selain melaporkan oknum pelaku pemukulan terhadap aktivis dan petani, dia juga akan melaporkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, yang diduga memprovokasi terjadinya kericuhan pada aksi yang diselenggarakan memperingati HTN antara massa aksi dengan aparat.

Eti Gustina, Ketua LBH Palembang, menyayangkan sekaligus mengutuk insiden kekerasan yang semestinya tidak terjadi itu. Menurut dia, pihaknya benar-benar akan mengawal kasus yang menodai nilai demokrasi di negeri ini. "Memang biasanya kasus demikian, jarang sampai tuntas penyelesaiannya, namun kali ini, dirinya beserta anggota tim kuasa hukum lainnya siap mengawal kasus ini untuk dituntaskan dan di sidangkan di pengadilan," ujarnya.

Ia menyampaikan, untuk kasus ini, pihaknya menindaklanjuti hingga ke tingkat nasional, yaitu Komnas HAM dan Mendagri agar menegur pemimpin di daerah itu. Begitu juga dengan pihak kepolisian setempat, guna menyelidiki dan menyidik kasus kekerasan aktivis dan petani tersebut.

Sementara Anwar Sadat, menuturkan, jika insiden menimpanya beserta beberapa warga ikut dalam aksi unjuk rasa dibentuk secara bersama antara lain oleh LSM Walhi Sumsel, Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Dewan Petani itu, indikasi diprovokasi oleh oknum tertentu yang hadir pada massa aksi peringatan hari tani nasional di daerah itu.

Menurut dia, ada dimensi politik dalam kejadian itu. Sebab sebelum Gubernur Sumsel Alex Noerdin datang, massa aksi tertib. Namun ketika Alex berupaya untuk mengambil pengeras suara dari petugas aksi serentak massa aksi emosi, dan menyebabkan oknum melakukan pemukulan terhadap dirinya dan beberapa rekannya.

Dia mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan itu untuk meminta pemerintah mengusut kasus sengketa lahan yang dialami masyarakat di berbagai daerah di Sumsel. "Di sini kami juga menginginkan agar pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas penyelesaian sengketa lahan, dan mengembalikan lahan warga yang diserobot oleh pihak perusahaan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Humas Pemprov Sumsel Tontowi HE Permana yang dihubungi Jurnal Nasional lewat telepon selulernya kemarin, enggan memberi komentar atas kejadian tersebut. Pesan singkat yang dikirim juga tak dibalas.

Jan Prince Permata/Ida Syahrul

Selengkapnya...

Diduga Dianiaya Ajudan Gubernur, Direktur Walhi Sumsel Lapor ke Polda

Taufik Wijaya - detikNews

Jakarta - Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Sadat (31) mendatangi Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel) untuk melaporkan penganiayaan yang menimpanya. Penganiayaan tersebut terjadi saat dirinya menggelar aksi demo Hari Agraria di Kantor Gubernur Sumsel di Jl Balap Sepeda, Halaman GOR Palembang.

"Mau melaporkan penganiayaan dalam aksi tadi," ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Sadat usai mendatangi Mapolda Sumsel di Jl Jend Sudirman, Palembang, Senin (27/9/2010).

Dugaan penganiayaan terjadi saat Gubernur Sumsel Alex Nurdin menemui para pendemo yang sedang melakukan aksi. Anwar pun berusaha mendekati Alex untuk bersalaman dan menjelaskan aksi yang mereka lakukan.

Namun, tiba-tiba salah seorang ajudan Alex serta anggota Sat Pol PP dan polisi menariknya dan langsung memukul dengan tangan kosong. Akibat kejadian itu, ia menderita luka di bagian kening, dan memar di bagian dada dan perut.

"Saya hanya ingin bersalaman dan menjelaskan kepada Gubernur tentang aksi yang dilakukan hari ini. Namun ajudan dan pengawalnya bertindak arogan dan memukuli saya," ujar terangnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel, Robby Kurniawan kepada pers mengatakan, kehadiran gubernur Alex Noerdin ke kawasan GOR usai acara di DPRD Sumsel bermaksud untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan aksi peringatan Hari Agraria. Saat berdialog dengan warga, beberapa pendemo yang berada di atas mobil komando dengan menggunakan pengeras suara berteriak-teriak sehingga menganggu proses dialog dengan warga.

Ada beberapa orang yang berusaha meminta agar penggunakan pengeras suara dihentikan sehingga dialog gubernur dengan warga kondusif. Namun, yang diatas mobil tidak mau menyerahkan mikrofonnya sehingga terjadi rebutan mikrofon. Saat itulah, Anwar Sadat dan kelompoknya yang berada di belakang menerobos ke depan dan berteriak dengan megaphone yang ditangannya agar massa tidak terprovokasi.

"Ada aksi dorong, dan Pak Gubernur langsung ditarik dan meningalkan massa," jelas Robby, yang mengaku saat kejadian ia berada di lokasi.

Mengenai cidera yang dialami Anwar, Robby mengaku tidak mengetahui pasti. "Saya dengar Anwar Sadat cidera, tapi saya tidak tahu pasti karena kita dan pengawal pribadi Pak Gubernur langsung meninggalkan lokasi," jelas Robi.
(tw/her)

Selengkapnya...

Tuntutan WALHI SUMSEL dan PETANI SUMSEL PADA PERINGATAN 50 Tahun HARI AGRARIA

Berikut ini merupakan pernyataan sikap dan desakan petani dan elemen tani Sumsel pada Peringatan Hari Tani Nasional dan Setengah Abad Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 60, pada Jumat, 24 September 2010.

Dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional dan Setengah Abad UUPA 60, dengan ini kami menyatakan dan mendesak;

1. Kepada Pemerintah Nasional dan DPR RI untuk menghentikan proses penyusunan dan pembahasan RUU Pengadaaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum – yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nasional dan DPR RI adalah menyusun proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan di bidang agraria dan Sumber Daya Alam sebagaimana yang telah diamanatkan dalam TAP MPR NO. X Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2. Kepada Gubernur/Bupati/Walikota, laksanakan Program Pembaruan Agraria di Sumatera Selatan, melalui;

• a. Dibentuknya Badan Otorita atau Badan Pelalsanaan Pembaruan Agraria sejati sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Pembaruan Agraria, TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Peraturan Presiden No 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertahanan Nasional, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertahanan.
• b. Re-diistribusi lahan bagi rakyat atau petani miskin yang telah menjadi komitmen politik Pemerintah Nasional melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang akan me-redistribusi lahan seluas 8,15 juta ha, secara nasional.
• c. Jalankan PP No. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar untuk kepentingan kaum tani, nelayan, buruh dan masyarakat lokal.
• d. Menghentikan tindakan refresif dan penggunaan cara-cara kekerasan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi konflik agraria yang terjadi dan menghentikan proses kriminalisasi terhadap para aktivis pendamping petani, pimpinan organisasi tani yang memperjuangkan haknya. Kami juga menuntut kepada aparat kepolisian untuk membebaskan pimpinan dan anggota organisasi rakyat dan aktivis pendamping rakyat yang saat ini masih ditahan, serta meminta kepada polisi untuk tidak terlibat dalam konflik agraria.
• e. Selesaikan secara tuntas konfliks-konflik agraria yang terjadi di Sumatera Selatan dengan berlandaaskan pada aspek keadilan bagi rakyat.
• 3. Menyerukan kepada elemen-elemen rakyat tani dan kelompok tertindas lainnya untuk terus memupuk semangat membangun kekuatan dan memberikan perlawanan kepada rezim modal, serta menyerukan kepada elemen rakyat tani untuk tetap melakukan konsolidasi dalam merebut tanah-tanah yang telah dirampas oleh rezim modal.

Palembang, 27 September 2010
koordinator Aksi

Hadi Jatmiko

Selengkapnya...

Walhi Sumsel ;Gubernur Sumsel menjadi Provokator keributan pada aksi Hari Tani 2010

Kronologis Aksi hari Agraria Nasional dan Insiden Pemukulan Aktifis dan Petani yang Diduga di Provokasi oleh Gubernur Sumatera Selatan

1. Aksi di Pimpimpin oleh Koordinator Aksi Hadi Jatmiko (Walhi Sumsel) dan diikuti oleh ± 1000 orang massa petani yang berasal dari kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir,Muara Enim
2. Sejak pukul 09.00- 11.00 Wib, massa Aksi mulai berdatangan dan berkumpul di GOR Sriwijaya yang nantinya akan mengelar Aksi di Kanwil BPN Sumsel dan kantor Gubernur Sumsel.
3. Pukul 11.00 Wib massa Aksi bersiap untuk memulai aksi, namun sebelum massa aksi memulai Perjalanan aksi, Ternyata tanpa diawali koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada Panitia Aksi Hari Tani Nasional, tiba-tiba Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) muncul dan mendatangi massa aksi serta langsung meminta mikropon (pengeras suara), yang sedang dipegang oleh sdr. Hadi Jatmiko (Koordinator Aksi).namun karena didalam agenda aksi yang di sepakati tidak ada agenda mendatangkan Gubernur, apalagi sampai mendengarkan Orasi dari Gubernur Sumsel maka, saudara Hadi pun tidak memberikan Mikropon tersebut kepada Gubernur sumsel dan sambil mengatakan bahwa ”saya Pimpinan aksi hari ini dan saya yang berhak menentukan siapapun yang akan berorasi, jika bapak ingin orasi atau berbicara maka akan saya tanyakan dulu kepada seluruh massa aksi, apakah mereka mau mendengarkan atau mengizinkan bapak untuk berorasi/Ngomong disini” dan ketika itu pula massa aksi secara serentak menjawab ”TIDAK”. Melihat Kondisi tersebut maka Pihak Gubernur atau Oknum yang berpakaian Preman(diduga Ajudan Gubernur ) Langsung memegang/mendekap Tubuh saudara Hadi dan oknum lain nya merampas Pengeras Suara dari tangan Hadi
4. Selanjutnya Koodinator Aksipun kembali mencoba mengambil TOA/pengeras suara lain nya untuk kembali memberi komando kepada massa aksi namun setelah pengeras suara di dapat saudara Hadi Pun, kembali di pegang oleh ajudan Gubernur dan sambil menarik Pengeras suara tersebut.
5. Setelah Pengeras suara di kuasai sepenuhnya oleh Gubernur sumsel dan Rombongan nya, lalu Gubernur mulai berpidato yang bernada memprovokasi Massa.
6. Dalam pidatonya Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) menyampaikan ”Saya gubernur sumatera selatan dan saya yang mampu menyelesaikan permasalahan kalian. Siapa yang membawa kalian?Dijawab oleh massa aksi secara serentak ”WALHI” Setelah mendengar jawaban massa aksi lalu Gubernur Alex Noerdin pun kembali berkata ”Apakah bisa WALHI menyelesaikan kasus-kasus kalian?”
7. Sesaat setelah Gubernur menyatakan hal itu. Direktur WALHI Sumatera Selatan, Anwar sadat yang baru saja datang ke titik kumpul massa beranjak mendekati Gubernur dan menyalami beliau serta mencoba untuk memperkenalkan diri dan menyatakan ” Jika bapak Gubernur berkomitmen untuk membahas persoalan masyarakat yang hari ini berunjukrasa kita perlu duduk bersama untuk membahasnya”.
8. Belum selesai Anwar Sadat menyatakan hal itu, tiba-tiba yang bersangkutan ditarik oleh ajudan gubernur yang diikuti petugas Pol.Pamong Praja. Selanjutnya sekelompok preman dan petugas kepolisian lainnya yang sebelumnya telah berada mengelinggi/ Mengepung Anwar Sadat yang sedang berada tepat di depan Gubernur Sumsel pun ikut menarik Saudara Anwar sadat.
9. Melihat Hal itu massa Aksi dan para perangkat aksi lain nya mencoba menyelamatkan Anwar Sadat, dan setelah itulah terjadi bentrok antara massa dengan preman, petugas Pol.PP dan aparat kepolisian.
10. Atas kejadian tersebut sdr. Anwar Sadat mengalami luka diatas pelipis sebelah kanan, yang diduga dilakukan oleh oknum preman. Selain itu Aktivis SHI. a/n. Sdr. Dede Chaniago juga mengalami pemukulan dibagian paha sebelah kanan, bahu, punggung dan kepala yang dilakukan oleh pelaku lebih dari 10 orang yang terdiri dari Preman Ajudan Gubernur, Pol PP, Polisi. Korban lainnya sdr. Yuliusman (Aktifis WALHI) yang mengalami pemukulan di bagian kepala.
11. Petani yang teridetifikasi mengalami luka yakni a/n. MAisani dari Desa Kali Berau Kab. Muba yang mengalami cidera di bagian kaki akibat terinjak-injak dalam peristiwa bentrokan.
12. Aksi tetap dilanjutkan kekantor BPN sumsel yang Lokasinya tak jauh dari tempat titik massa berkumpul. Dan di temui oleh kepala BPN sumsel,yang dalam janjinya akan segera menyusun agenda untuk menyelesaikan kasus kasus Agraria yang dialami oleh massa aksi Petani dari berbagai daerah.
13. Massa kembali ke titik kumpul GOR palembang dan menyelesaikan aksi serta membatalkan agenda mengelar aksi di kantor Gubernur Sumsel
14. atas kejadian tersebut, kami meminta dukungan Lembaga dan rekan-rekan jaringan untuk mendesak Komnas HAM utk menyelidiki insiden ini, Meminta MENDAGRI dan Komisi OMbusman untuk menegur Gubernur Sumsel Alex Noerdin, dan mengutuk Gubernur Sumsel dan meminta pertangung Jawabannya atas Insiden yang terjadi
    
15. Serta Mendesak/menekan KAPOLRI dan Kapolda Sumatera Selatan agar menyelidiki dan menyidik kasus kekerasan terhadap Aktifis dan Petani dalam aksi unjuk rasa tsb secara tuntas.
    

Palembang 27 Sept 2010


Hadi Jatmiko
Koordinator Aksi /
Kadiv Pengembangan organisasi dan pengorganisasian Rakyat

Untuk Informasi Lengkap dapat Hubungi :
Anwar Sadat : 0812 7855725
Hadi Jatmiko : 0812 7312042

Catatan:

1. Kejadian tersebut merupakan upaya provokasi dari Gubernur Sumatera Selatan untuk menggagalkan aksi tani dalam peringatan hari Agraria (27/9) di Palembang
2. Diduga bentrokan yang terjadi pada aksi peringatan hari Agraria (27/9) di Palembang merupakan upaya yang diciptakan, dengan memperhatikan bahwa malam sebelumnya (26/9) banyak pihak telah mengintimidasi sdr. Anwar Sadat agar mengurungkan rencana aksi.

Selengkapnya...

Film Simulasi Badai Matahari 2013 (Kiamat)

Selengkapnya...

Badai Matahari Ancam Bumi 'Kiamat' di 2013

Bencana sekali dalam seabad ini bisa berdampak fatal.

VIVAnews - Ilmuwan memperingatkan suatu ledakan energi Matahari bisa melumpuhkan Bumi tiga tahun mendatang. Para peneliti khawatir ledakan besar itu terjadi pada tahun 2013 dan bisa menyebabkan pemadaman listrik secara total di seluruh dunia dan kekacauan global.

Seperti dilansir The Sun edisi 21 September 2010, potensi bencana yang terjadi sekali dalam seabad ini bisa membawa ancaman serius pada sejumlah fasilitas vital: kerusakan jaringan listrik, hancurnya sistem komunikasi, pesawat jatuh, dropnya stok pangan dunia, dan porak-porandanya jaringan Internet.

Bencana sejenis disebutkan pernah terjadi pada tahun 1859 dan mendatangkan kerusakan dahsyat di Eropa dan Amerika. Saat itu dilaporkan kawat telegraf terbakar habis. Bahkan, saat itu diberitakan dua pertiga langit di Bumi diselimuti cahaya aurora berwarna merah darah.

Peringatan malapetaka ini--yang mengingatkan pada gambaran kiamat di film '2012' ala Hollywood--tak kurang membuat was-was Menteri Pertahanan Inggris, Liam Fox. Dia lalu menggelar konperensi darurat di London pada 20 September lalu. Fox yang bergelar doktor mengatakan bencana yang dampaknya sulit diukur dan diprediksi ini bisa mengakibatkan kerusakan berskala hebat. Dan jika benar terjadi, maka badai matahari itu bisa menciptakan kerusakan yang jauh lebih berbahaya ketimbang ledakan serupa pada tahun 1859.

Da lalu meminta para ilmuwan untuk menyusun strategi guna mengantisipasinya. Konperensi yang diselenggarakan oleh Dewan Keamanan Infrastruktur Listrik Inggris itu mendengar paparan dari para ahli bahwa Matahari akan mencapai tahap kritis dari siklusnya di tahun 2013 mendatang.

Ketika itu, gelombang energi magnetik yang tercipta di atmosfer diperkirakan akan memicu badai radiasi yang menyebabkan lonjakan energi berkekuatan besar. Akibatnya, akan tercipta badai awan di kota-kota besar dunia seperti London, Paris, dan New York. Pada tahun 1989, bencana serupa yang berskala kecil sempat mengganggu pembangkit listrik di Quebec, Kanada.

Mantan penasihat pertahanan pemerintah AS, Dr. Avi Schnurr, juga memperingatkan, "Badai geomagnetik bisa menghancurkan negara-negara di muka bumi. Kita tidak bisa berpangku tangan menunggu bencana itu datang."

Selengkapnya...

Zona Bebas Kendaraan Diperluas

PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana memperluas zona bebas kendaraan bermotor (unmotorized area) di sejumlah ruas jalan Kota Palembang.

Setelah sebelumnya menetapkan kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), rencananya Pemkot akan menjadikan jalan sekitar kawasan Masjid Agung hingga kawasan kampus sekitar Gedung Olah Raga (GOR) Sriwijaya, Palembang, sebagai kawasan bebas kendaraan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Husni Thamrin mengatakan, perluasan kawasan ini selain untuk mewujudkan program ramah lingkungan bebas emisi gas buang kendaraan, juga dilakukan sebagai bentuk persiapan penilaian Piala Adipura yang akan dilakukan pada Oktober 2010.

Saat ini Pemkot tengah melakukan persiapan untuk merealisasikan rencana perluasan tersebut. Pemkot tengah mengkaji rute jalan yang akan masuk kawasan bebas kendaraan bermotor. Sebab, dikhawatirkan jika salah menetapkan, pelaksanaan program tersebut justru menimbulkan kemacetan baru karena harus menutup sebagian jalan utama. ”Kita belum bisa memastikan jalan mana yang akan kita gunakan. Bisa saja melewati Jalan Kapten A Rivai atau Jalan Radial.

Di kedua jalan ini,volume kendaraan bisa kita katakan cukup tinggi kepadatannya, terutama pada saat jam-jam sibuk,” kata Husni usai rapat persiapan penilaian Adipura 2010 di ruang Prameswara Pemkot Palembang kemarin. Sesuai namanya, kata Husni, saat program ini dijalankan, jalanjalan yang masuk area tersebut harus benar-benar bebas kendaraan bermotor.Meskipun kemungkinan besar, waktu pemberlakuannya akan dibatasi.

”Meski tidak dilakukan sehari penuh, kita bisa menjadwalkannya. Bisa saja kita tetapkan khusus satu hari dengan waktu-waktu tertentu, seperti yang kita terapkan di KI mulai pukul 06.00–09.00 WIB,” kata Husni. Menurut Husni, perluasan kawasan bebas kendaraan bermotor tersebut tidak hanya menciptakan kebersihan dan pelestarian lingkungan di kota berslogan Bari ini.

Dia menginginkan agar kebersihan di Kota Palembang ini tetap berjalan berkesinambungan sehingga udara yang bebas dari emisi gas buang kendaraan benar-benar bisa dikurangi. ”Bukan kebersihan buat mengejar Adipura, tapi Adipura mengejar kebersihan,”katanya. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Palembang Abu Bakar, kawasanbebaskendaraanbermotor memang termasuk dalam poin yang dinilai dalam penilaian Adipura.

Bahkan,penerapan daerah hari bebas kendaraan bermotor di KI menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan Palembang mampu meraih Piala Adipura ke empat kalinya secara berturut-turut. “Penilaiannya tinggi untuk kawasan bebas kendaraan bermotor dan sejumlah kota besar lain sulit untuk mengikuti apa yang kita lakukan tersebut, ”ungkapnya.

Meski begitu, ke depan diharapkan kawasan bebas kendaraan bermotor tersebut dapat diperluas ke sejumlah lokasi lainnya. Perluasan zona ini dinilai cukup penting untuk pelestarian lingkungan. Selain itu, dinilai mampu memberikan andil yang cukup besar untuk mengurangi terjadinya polusi dari kendaraan bermotor. “Jadi udara sekitar lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan bebas kendaraan bermotor tersebut lebih bersih dan segar,”katanya.

Kota Palembang sebelumnya juga telah memberlakukan kawasan pelataran Benteng Kuto Besak sebagai zona unmotorized area.Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang Masripin menegaskan, setelah dibukanya BKB sejak Hari Raya Idul Fitri lalu, pihaknya memberlakukan zona ini setiap Minggu sejak pukul 06.00– 09.00 WIB. ”Kita sebelumnya benar-benar menutup lokasi BKB ini.

Tapi, mengingat kondisi kendaraan yang semakin padat di Bundaran Air Mancur akibat peralihan sejumlah rute angkot, akhirnya kita memutuskan untuk menutupnya pada waktu-waktu tertentu saja,” katanya. Berdasarkan hasil catatan yang dimiliki Dishub, kemacetan yang terjadi di BAM akibat terjadinya persilangan kendaraan dari Jalan Cik Agus Kemas yang hendak menuju Ampera dengan dari Jalan Sudirman–Merdeka. Terlebih, di wilayah tersebut menjadi tempat berputarnya angkot trayek Kertapati– Ampera dan Plaju–Ampera.

“Makanya di situ arus lalu lintasnya padat,”ujarnya. Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Jimmi Oscar Harris meminta Pemkot untuk merencanakan program tersebut secara matang dan terstruktur. Sebab,menurut dia, kebijakan tersebut bukan tidak mungkin bisa menimbulkan kemacetan baru di salah satu ruas jalan akibat penumpukan kendaraan. ”Jangan sampai penutupan jalan yang dilakukan nantinya membuat resah warga,”kata Jimmi saat dihubungi tadi malam.

Menurut dia, sebelum program tersebut dijalankan, Pemkot melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait pengalihan rute jalan bisa digunakan warga sebagai alternatif. Politikus Partai Golkar Palembang ini juga meminta pemkot menerapkan program ini saat hari libur.

”Itu pun jangan sampai satu hari penuh. Sebagai tahap pertama, mungkin bisa dilakukan satu atau dua jam dan dilakukan pada Minggu atau Sabtu. Jika tetap memaksakan pada hari kerja,mungkin hasilnya tidak akan maksimal,” kata Jimmi.

Selengkapnya...

Wako Benarkan IMB GOR Sedang Diproses

PALEMBANG - Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra membenarkan Pemkot Palembang sedang mengurus terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan eks Gedung Olahraga (GOR) Palembang yang akan dialih-fungsikan menjadi kompleks perhotelan dan mal.

"Izinnya memang lagi proses," kata Eddy yang dimintai komentarnya terkait adanya aksi demo protes alih-fungsi kawasan GOR di depan kantor Walikota Palembang, Kamis (23/9).

Menurut Eddy, dirinya menjamin pembangunan kawasan tersebut tidak akan menyimpang. Apalagi seperti yang dikhawatirkan pada pendemo dari Walhi dan Serikat Hijau Indonesia tersebut.
Menurutnya, kawasan itu akan tetap menjadi kawasan terbuka (ruang terbuka hijau) akan dipertahankan bahkan akan diperluas dan diperindah.

Diakuinya, hanya kawasan hotel yang terlihat agak eksklusif mengingat terkait dengan keamanan hunian. Namun untuk kawasan di sekelilingnya Eddy menjamin titik tersebut justru akan lebih hijau dari yang sekarang ada. "Tetap ada ruang publik. Ada lokasi jogging track, ada ruang hijau terbuka bagi masyarakat. Saya senang Walhi protes, itu artinya ada kepedulian. Saya dukung mereka namun saya pastikan juga di kawasan itu tidak ada masalah.
Seluruh LSM akan saya hubungi untuk menginformasikan bahwa pembangunan di lokasi itu tidak ada masalah," kata Eddy.

Beberapa jam sebelumnya, sekitar 20-an massa yang mengatasnamakan Walhi dan Serikat Hijau Indonesia mendatang kantor Walikota Palembang untuk melakukan aksi protes atas pembangunan eks lokasi GOR Palembang. Ada tiga manusia hijau yang ikut serta berorasi dengan salah satunya memakai topeng monyet.

Selengkapnya...

Walhi desak Pemkot Tidak Keluarkan IMB Kawasan GOR

PALEMBANG - Lebih dari 15 kalinya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan dan Gerakan Rakyat Tolak Alih Fungsi Kawasan Publik kembali menyuarakan penolakan rencana pemerintah Provinsi sumsel mengalihfungsikan kawasan GOR kampus Palembang menjadi mal dan convention center.

Kali ini Walhi Sumsel, Kamis (23/9) menyambangi Pemerintah Kota (pemkot) Palembang melakukan aksi teaterikal dengan aktor tiga orang mengambarkan hilangnya penghijuan di kawasan sport hall di Jl Kapt A Rivai tersebut, serta segelintir pendemonya lainnya memangul spanduk penolakan pembangunan kawasan tersebut

“Kita mintakan kepada Pemkot Palembang selaku yang berwenang mengeluarakn izin pembangunan di Palembang untuk tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut,” jelas Humas Aksi Hadi Djatmiko.

Sementara itu Walikota Palembang H Eddy Santana Putra mengatakan dalam waktu dekat IMB pembangunan di kawasan GOr tersebut akan segera dikeluarkan.
“Saat ini sudah izin proses IMB nya. Kemungkinan satu atau dua hari ini sudah keluar, untuk itu Walhi akan kita ajak berdiskusi bersama tentang konsep pembangunan kawasan GOR itu,”jelasnya.

Dari konsep pembangunan itu kata Eddy, hasil kajian baik dari Amdal dan pihak yang terlibat didalamnya pembangunan itu tidak akan merubah fungsi dari sebelumnya.

“Hasil dari Amdal itu tidak membahayakan, nanti juga adanya pemangkasan 16 pohon akan kembali ditanami dengna ratusan pohon, kolamnya akan lebih diperdalam, masih tetap ada jogging track dan pastinya ruang public tidak akan tergangu,’jelasnya.

Selengkapnya...

Tanah 1 Juta Kubik Timbun Jakabaring

PALEMBANG(SINDO) – Penimbunan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan venues SEA Games (SEAG) XXVI di kawasan Jakabaring Sport City terus dilakukan.

Untuk menimbun kawasan seluas 700 ha tersebut, dibutuhkan tanah sedikitnya 1 juta kubik.Tanah sebanyak itu untuk memastikan venues SEAGyang akan dibangun bebas dari banjir lantaran dibangun di atas lahan yang lebih tinggi. Selain itu, dalam perencanaannya akan dibuat waduk seluas 40 ha yang sekaligus digunakan untuk venues dayung dan ski air. Setiap saluran akan langsung melalui pintu air setiap saluran venues dan mengalir ke waduk tersebut.

“Daerah Jakabaring adalah rawa dan rentan banjir. Untuk itulah, guna mengantisipasi banjir, kita terus melakukan penimbunan untuk meninggikan tanah. Jadi, dipastikan tidak akan tergenang air pada saat hujan turun,” kata Project Manager PT Prambanan Dwipaka Tedjo Kuntjoro di Palembang kemarin. Untuk meninggikan tanah tersebut, saat ini pihaknya masih membutuhkan tanah.

Namun,jumlahnya tidak begitu besar seperti yang dibutuhkan pada tahap awal.Tanah urukan tersebut akan didapat pada saat melakukan pengerukan dan pelebaran waduk yang sebelumnya hanya 10 ha menjadi 40 ha. “Pengerukan akan dilakukan menggunakan kapal keruk.Tanah hasil pengerukan akan dilimpahkan ke kawasan yang akan ditimbun. Dengan begitu,selain tanah tidak terbuang, waduk untuk penampungan air pada saat hujan juga bias berjalan pembangunannya,” jelasnya.

Tedjo menambahkan, saat ini untuk venueatletik telah memasuki proses urukan tanah atau peninggian. Setelah itu, dilanjutkan venues lain setelah dilakukan pemancangan. Tribune akan ditinggikan mencapai 30 cm dari jalan utama. Sementara,tracklintasan akan lebih tinggi 40 cm dan akan setara dengan tanah di Stadion Gelora Jakabaring. “Sebelum melakukan peninggian, kita terlebih dahulu melakukan survei.

Dari hasil survei, kita menyimpulkan bahwa tanah di lokasi ini memang harus ditinggikan untuk mengantisipasi banjir. Sebab, jika tetap pada posisi semula, akan sangat rentan banjir jika hujan deras,”kata Tedjo. Khusus untuk pengerjaan urukan, kata Tedjo, akan dikerjakan sedikitnya 75 pekerja.Sementara, untuk seluruh pekerjaan dibutuhkan 400 orang.

Namun, sampai saat ini baru sekitar 100 orang yang bekerja, 30 di antaranya sudah bekerja 24 jam dan 70 lainnya hanya sampai jam 10 malam.“Kita sudah berlakukan pengerjaan 24 jam. Kita harapkan pembangunan ini tepat waktu,”ujarnya. Setelah dilakukan peninggian tanah, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan struktur yang saat ini masih menunggu pengadaan besi.

Sedikitnya dibutuhkan sekitar 20.000 ton besi.Diperkirakan pekan kedua Oktober sudah akan sampai beserta pekerja tambahan sebanyak 100 orang.“Pengerjaan struktur ini diperkirakan akan memakan waktu tiga bulan.Memang proses ini yang agak lama karena fondasi. Setelah itu akan lebih mudah. Yang penting pembangunan selesai tepat waktu,”katanya.

Sementara itu, meskipun saat ini terus dilaksanakan pengerjaan pembangunan venue kolam renang, sekarang ini sedikit terhambat karena proses desain belum final.“Memang sedikit terhambat, karena kita tidak mau berjudi.Jika sudah dipasang, tetapi desainnya berubah, kita harus bekerja dari awal kembali. Untuk itulah, kita tunggu desain finalnya lebih dulu,” ungkap Tedjo.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumsel Rizal Abdullah mengakui, kawasan Jakabaring adalah kawasan rawa.Namun, tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi banjir.Mengingat, tidak semua daerah ditimbun dan masih ada daerah resapan air. Bahkan,agar air tidak tergenang,telah disiapkan pintu air yang terhubung dengan waduk seluas 40 ha dengan kedalaman 4–5 meter sebagai penampung air pada saat hujan

“Agar kawasan Jakabaring tidak tergenang pada saat musim hujan karena penimbunan, kita telah menyediakan kolam retensi yang juga akan digunakan sebagai lokasi ski air,dayung,dan cabang olahraga lainnya.Kolam dengan luas 40 ha tersebut dipastikan dapat menampung 2 juta kubik air,”ungkap Rizal .

Selengkapnya...

Pemkot Segera Terbitkan IMB PSCC

PALEMBANG – Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan segera mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) renovasi Gedung Olahraga (GOR) Palembang menjadi Palembang Sport and Convention Centre (PSCC),Hotel and Town Square.

Menurut Eddy kemungkinan besar dalam satu atau dua hari ke depan, IMB yang diusulkan Pemprov Sumsel sudah bisa dikeluarkan. ”Insya Allah,dalam satu dua hari ini IMBnya sudah bisa diterbitkan,” kata Eddy Eddy seusai menggelar pertemuan dengan pengelola KIFP di Kambang Iwak kemarin. Eddy menegaskan, konsep pengembangan GOR telah melewati tahapan kajian dari amdal dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Dia menjamin pembangunan tersebut tidak akan mengubah fungsi asli kawasan GOR sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang dipersoalkan. “Pohon yang ada justru akan diperbanyak. Selain itu, kolam juga akan diperdalam.Juga dipersiapkan jogging track dan pastinya ruang publik tidak akan terganggu,” tegasnya.

Eddy mengimbau pihak yang membangun GOR untuk tetap melaksanakan perjanjian sesuai prosedur yang berlaku.”Termasuk tidak menghilangkan penghijauan di kawasan GOR tersebut. Meskipun kawasan itu akan kita ubah menjadi lebih modern,tetap memiliki penghijauan,”ujarnya.

Mengenai protes Walhi, Eddy mengatakan sangat menghargai dan merespons tindakan Walhi yang dinilainya sebagai tindakan mengawal pembangunan Kota Palembang. “Kita juga sangat berterima kasih kepada Walhi dan saya siap mendukung apabila pengembangan GOR merusak RTH. Bila perlu kita ajak seluruh LSM yang bergerak di bidang lingkungan untuk membawa ini ke tingkat nasional,” tandas Eddy.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Palembang Agus Tridasa mengemukakan, konsep awal pembangunan GOR direncanakan seperti kawasan Balai Sarbini dengan kolam retensi sebagai hiasan. Selain itu, akan dibangun jogging track. Agus optimistis, upaya pemkot Palembang untuk menjamin selama pengembangan GOR tidak akan merusak penghijauan kota akan dipenuhi.

“Kita sudah mempelajari hal tersebut. Memang biasanya setiap pembangunan tentunya mengorbankan penghijauan. Tapi kita yakin,Pemkot dan Pemprov mampu membuat kawasan itu lebih hijau,”kata politikus PKS ini. Sementara itu,kemarin sejumlah massa Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mendatangi Kantor Pemkot Palembang.Mereka menyatakan menolak rencana pengalihfungsian kawasan GOR menjadi mal dan convention center.

Walhi meminta Pemkot tidak mengeluarkan IMB pengembangan GOR menjadi PSCC. Dalam aksinya yang digelar di halaman Pemkot Palembang kemarin, Walhi juga menggelar aksi teaterikal yang menggambarkan semakin kritisnya penghijauan di Kota Palembang.Humas Aksi Walhi Hadi Djatmiko meminta Pemkot Palembang untuk tidak mengeluarkan IMB. Jika tetap bersikeras, pembangunan di kawasan yang luasnya sekitar 5 ha tersebut dinilai bertentangan dengan UU No 26/2007 tentang Tata Ruang.

Sumber : Seputar Indonesia

Selengkapnya...