WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Jumat, September 27, 2013

Anwar Sadat Deklarasikan SPS

Penjara tidak membuatnya jera. Apalagi dia dipenjara karena membela petani. Itulah prinsip Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel) Anwar Sadat.
Buktinya, belum begitu lama keluar dari penjara, bertepatan Hari Tani Nasional, Sadat dan teman-temannya mengdeklarasikan Serikat Petani Sriwijaya (SPS). Di Organisasi itu Sadat menjabat Sekjen.
Acara sendiri dihadiri oleh pejabat Badan Pertanahan Negara (BPN) Sumsel Muktar hingga Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Nur Sastro Mahrup di gedung auditorium RRI Palembang, Kamis(26/09).
Dalam deklarasi SPS dan HTN itu, ucap Anwar Sadat, sebagai bentuk masih adanya kepedulian terhadap kaum bawah, khususnya petani. Antara lain diwujudkan melalui Dialog bertema "Bersama SPS dan momentum HTN kita perjuangkan keadilan agraria untuk mewujudkan kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan Rakyat tani yang maju, terdidik, berdaulat dan bermartabat".
SPS sendiri, terang Sadat, berdiri untuk mewujudkan cita cita petani sehubungan hak hak petani dan terciptanya kesejahteraan masyarakat.
"Perjuangan hak atas tanah, peningkatan hak petani mendorong berbagai kebutuhan petani sehubungan pemanfaatan lahannya dengan butuh penunjang seperti modal,” tandas Sadat.
Acara dihadiri sekitar 500 orang petani dari Kabupaten OKI, Ogan Ilir dan Muba dimana narasumber yang diundang dari berbagai kalangan, termasuk Pejabat BPN Sumsel Muktar, perwakilan Walhi Nasional Mukri Priatna, perwakilan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) Pusat Dedek Seneba dan Presiden KPRI (konfederasi pergerakan rakyat indonesia) Nur Sastro Mahrup



Artikel Terkait:

0 komentar: