Bukan Hanya Kabut Asap, Banjir juga Ancam SEA Games XXVI

Palembang - Pemerintah boleh yakin kabut asap tidak akan mengganggu penyelenggaraan SEA Games XXVI di Palembang. Tapi ancaman bukan itu saja. Bencana banjir juga akan mengancam penyelenggaraan SEA Games XXVI, seandainya musim hujan dialami Palembang pada bulan Oktober atau November ini.

Sebab setiap tahun, di kala musim penghujan, kawasan Jakabaring, menjadi daerah yang menjadi langganan banjir.

"Ada atau tidak adanya penyelenggaraan SEA Games XXVI, itu merupakan kondisi alam di Palembang, khususnya di Jakabaring, setiap tahunnya. Itu dua bencana tahunan di Palembang. Kalau musim kemarau muncul ancaman kabut asap, di musim penghujan akan muncul ancaman banjir,"
kata Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat, dalam perbincangan dengan detikcom belum lama ini.

Menurut Sadat, banjir yang terjadi di Jakabaring bukan hanya disebabkan kapasitas hujan yang turun ke kawasan tersebut tidak tertampung lantaran daerah resapannya atau rawa-rawa telah tertimbun, juga adanya luapan air dari Sungai Ogan.

"Luapan Sungai Ogan selalu terjadi, sebab air yang berasal dari huluan sangat deras sebab sudah banyak hutan yang habis sebagai penyanggahnya," kata Sadat.

Menurut Sadat, antisipasi dua ancaman tersebut, bukan hanya dilakukan sesaat atau terisolasi di Jakabaring saja. "Kalau bencana kabut asap, tentu saja terkait dengan soal pembakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan harus mencegah kebakaran hutan, baik yang dilakukan masyarakat maupun industri perkebunan," kata Sadat.

Sementara ancaman banjir, kata Sadat, merupakan persoalan yang kompleks. "Bukan hanya soal saluran air, seperti sungai, kanal, dan parit, tapi juga terkait dengan penimbunan kawasan resapan air atau rawa-rawa, serta banyak hutan yang gundul di kawasan huluan Sumatera Selatan,” katanya.

Satu fakta baru, selama membangun sejumlah venue SEA Games XXVI dan Wisma Atlet di Jakabaring Sport City, berlangsung juga penimbunan daerah rendah atau rawa-rawa yang sebelumnya menjadi daerah resapan air.

Jadi, tampaknya pemerintah bukan hanya mengatasi persoalan kabut asap, juga ancaman banjir di Jakabaring jika musim penghujan melanda Palembang.

Sumber :www.detiknews.com

Selengkapnya...

PETISI “Pulihkan Kementerian ESDM RI dengan Mencabut Penghargaan untuk Gubernur Sumsel”

Petisi ini kami buat untuk menyadarkan Menteri ESDM Bapak Darwin Zahedy Saleh, atas tindakannya yang tidak Profesional dan sangat salah, dalam memberikan sebuah penghargaan tertinggi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepada Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Nurdin. sebagai Gubernur yang berjasa luar biasa dalam mengimplementasikan peran, tanggung jawab dan wewenang utama Pemerintah Provinsi sebagai penggerak perubahan mewujudkan pemerataan pembangunan listrik pedesaan, pengembangan sumber daya energi dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang berdampak besar terhadap pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masyarakat bangsa dan negara. 

Dari 8,7 Juta Hektar Luas Propinsi Sumatera Selatan, setidaknya 2,7 Juta hektar telah di kapling Oleh 278 Perusahaan pertambangan Batubara, yang lokasinya hampir tersebar di 15 Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan dan saat ini sedikitnya telah ada 18 IUP yang telah berproduksi dan menghasilkan Batubara sedikitnya 15 juta Ton/Tahun (2010) Besarnya Produksi Batubara yang dikeluarkan dari perut Bumi Sriwijaya, ternyata oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex noerin, tidaklah diperuntukan sebesar besarnya untuk memenuhi Kebutuhan Energi Rakyat Sumatera Selatan apalagi untuk dikelola dengan baik, Sangat Jauh panggang daripada Api. Hampir semua Produksi Batubara yang berjumlah 15 Juta ton tersebut, 80 -90 Persennya di Ekspor untuk memenuhi kebutuhan Energi Negara di Asia seperti Jepang, Singapura, China, Malaysia, India,Taiwan, Pakistan, Vietnam dan India. sisanya sekitar 2 Juta Ton baru diperuntukan untuk kebutuhan energi (Listrik) di Sumsel. 

Dampaknya dari 2800 Desa yang ada di Sumatera Selatan di Tahun 2010 lebih dari 600 Desa tidak dialiri listrik. Sedangkan untuk desa desa lainnya telah dialiri Listrik, ternyata tidak semua rumah atau penduduk Desa menikmatinya (distribusi tidak Merata), dan selain itu juga bagi rumah yang teraliri Arus Listrik kualitas dan kuantitasnya pun sangat di bawah standar. Baik itu seringnya Byar Pet atau Pemadaman bergilir dan juga kualitas tegaganganya pun sangatlah rendah sehingga Banyak warga yang mengeluhkanya karena menyebabkan rusaknya perabotan rumah tangga milik masyarakat. 

Tidak optimalnya pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan rakyat,dan buruknya Kualitas dan juga kuantitas Energi yang di rasakan oleh Rakyat Sumatera Selatan, tidaklah membuat Pemerintah Sumatera selatan untuk mengeluarkan kebijakan atau Membuat sebuah terobosan program yang populis bagi Rakyat dan Lingkungan Hidup. Misalnya melakukan Pengoptimalan pemakaian Sumber Sumber energi Terbarukan seperti Air, Udara dan tenaga Surya. Tetapi malah terus mengeluarkan kebijakan yang intinya sesegera mungkin untuk mengeruk dan menghabiskan Kekayaan Alam batubara yang ada di dalam perut Bumi Propinsi Sumsel yang tidak lain tujuannya untuk memenuhi kebutuhan energi Luar Negeri.

Atas dasar hal tersebut maka sudah sepantasnya Kementerian ESDM RI untuk melakukan tindakan Konkrit yang pastinya akan didukung oleh Masyarakat di Sumatera Selatan yaitu 

1.  Mencabut Penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin, yang diberikan pada hari Perayaan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 66- Jakarta, Rabu (28/9/2011). Sebagai Gubernur yang berjasa luar biasa dalam mengimplementasikan peran, tanggung jawab dan wewenang utama sebagai penggerak perubahan mewujudkan pemerataan pembangunan listrik pedesaan, pengembangan sumber daya energi dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang berdampak besar terhadap pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masyarakat bangsa dan negara. Karena Faktanya tidak ada yang dapat di banggakan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang di pimpin oleh gubernur H. Alex Noerdin, dan malah diterimanya penghargaan ini, hanya akan melegitimasi apa yang telah dilakukan Gubernur Sumsel selama ini, yang melakukan Eksploitasi secara besar besaran terhadap kekayaan Alam batubara yang telah berdampak dengan kerusakan Ekonomi,Sosial, Budaya dan lingkungan Hidup di Sekitar Pertambangan. 
2. Mendesak Pemerintah Sumatera Selatan untuk sesegera mungkin melakukan Moratorium Pertambangan terkhusus tambang batubara, sebagai Langkah Awal untuk mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup yang lebih besar. Hal ini harus diikuti dengan langkah nyata Pemerintah untuk membuat terobosan pembuatan dan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih Ramah terhadap Lingkungan Hidup dan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi Kebutuhan energi bagi Rakyat Sumsel. Demikian Petisi ini kami buat, untuk dapat segera di Realisasikan oleh Kementerian ESDM RI. 

Palembang,3 Oktober 2011. 

Pulihkan Sumsel,Pulihkan Indonesia, Utamakan Keselamatan Rakyat. 

Catatan: 

WALHI mengajak Masyarakat Luas, baik secara Individu, maupun Kelembagaan atau Organisasi untuk dapat bergabung menjadi Pendukung Petisi ini, sampai dengan Tanggal 17 Oktober 2011. 

Selengkapnya...

PEMBAKARAN LAHAN Puluhan Hektar Dibakar untuk Perumahan

PALEMBANG, - Selama dua bulan terakhir, puluhan hektar lahan yang merupakan rawa-rawa kering di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, terbakar. Kebakaran tersebut diduga sengaja dilakukan untuk berbagai kepentingan, di antaranya untuk kompleks perumahan.Menurut penelusuran Wahana Lingkungan Hidup  Indonesia  (Walhi)- Sumatera Selatan, kebakaran lahan dalam skala besar banyak terjadi di lahan-lahan sektor usaha, baik lahan calon kompleks perumahan, perkebunan, maupun hutan tanaman industri (HTI).

”Menurut peta kami, kebakaran lahan setidaknya terjadi di 20 perusahaan perkebunan dan 10 perusahaan HTI. Kebakaran di lahan pertanian masyarakat justru tak sebanyak kebakaran lahan di sektor usaha,” kata Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Organisasi Walhi Sumsel Hadi Jatmiko, Selasa (27/9).Namun, sejauh ini belum ada sanksi untuk mencegahnya. Padahal, pemberian sanksi tegas diperlukan untuk mencegah pembakaran lahan.

Menurut Hadi, kebakaran lahan tidak dapat diselesaikan hanya dengan langkah pemadaman. Sektor swasta yang terbukti membakar lahan perlu ditindak secara hukum atau dicabut izin usahanya untuk mencegah terulangnya kembali pembakaran.Hingga Selasa, sejumlah titik kebakaran lahan masih terlihat di kawasan Jakabaring. Di beberapa lahan bekas terbakar tersebut terlihat sejumlah tanda pengembang perumahan maupun pengumuman penjualan kapling perumahan.

Warga Tegal Binangun, Jaka- baring, Sugianto (65), mengatakan, kebakaran lahan di kawasan itu banyak terjadi dalam dua bulan terakhir. Diduga kebakaran dilakukan dengan sengaja. ”Pembakaran biasanya dilakukan malam hari. Jadi kami tidak jelas siapa yang melakukan,” ujarnya.Asap dari pembakaran itu sangat mengganggu karena membuat mata perih dan sesak napas. Warga juga ketakutan kebakaran akan merambat ke rumah mereka.

Di Pontianak, Kalimantan Barat, dan sekitarnya, kabut asap muncul lagi, terutama pada malam hingga pagi hari. Kabut asap dari pembakaran lahan pertanian dikeluhkan masyarakat.Asap membuat warga membatalkan acara di malam hari. ”Sekarang agak malas keluar malam karena kabutnya mulai turun lagi, bikin sesak napas,” kata Restu, warga Pontianak Timur. (IRE/AHA)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/09/28/03274586/.puluhan.hektar.dibakar.untuk.perumahan
Selengkapnya...

Sur la mine pousse la forêt

En Indonésie, un ancien gisement de charbon a été réhabilité en colline boiséepar la compagnie qui l’exploitait. Une démarche louable mais rarement imitée.

La forêt d’acacias et de cajeputiers est trempée par l’averse qui vient de s’abattre sur le sud de Sumatra. Il est difficile d’imaginer que cette colline verdoyante était autrefois un gigantesque trou creusé par une mine de charbon, telle une plaie béante dans le ventre de la terre. La compagnie minière PT Bukit Asam a réhabilité cette terre au début des années 1990, après la fin de l’exploitation de la mine.

Non loin de là, la mine Air Laya offre un spectacle bien différent : un trou de 3 350  hectares et de 110 mètres de profondeur. Lorsqu’on se trouve au fond, encerclé par des bulldozers géants, on se sent tout petit et impuissant. De loin, on aperçoit les strates de charbon, semblables à de l’or noir, exploitées depuis vingt ans, qui alternent avec les strates de terre marron-rouge. Chaque strate peut atteindre 8 mètres de haut.

C’est à cela que ressemblait, il y a plus de dix ans, l’ancienne mine de PT Bukit Asam. Même l’herbe avait du mal à pousser dans le trou abandonné par la mine, car les strates de terre au fond du gouffre étaient très pauvres en sels minéraux après que la croûte supérieure fertile eut été “épluchée”. Le secrétaire de PT Bukit Asam, Achmad Sudarto, explique que, pour réhabiliter cette ancienne mine, l’entreprise a rebouché le trou avec de la terre riche en sels minéraux. “Dès le début de l’exploitation, nous avons délibérément mis de côté les couches supérieures de terre pour pouvoir les restituer ensuite.” De l’engrais bio riche en micro-organismes a été ajouté pour stimuler la fertilité, mise à mal pendant toutes les années d’extraction du charbon.

Reboiser ce site revient en fait à panser les blessures de la terre. Impossible de nier que les exploitations minières sont toujours accompagnées d’une destruction massive de l’environnement. Mais la réhabilitation entreprise par PT Bukit Asam prouve que les dégâts peuvent être atténués et qu’on peut même améliorer les performances du sol. “Avant l’exploitation minière, il ne poussait rien sur cette terre, sinon des herbes sauvages. Aujourd’hui, c’est devenu une forêt”, précise Sudarto.

D’autres reboisements ont été entrepris sur d’anciens sites exploités par cette même entreprise nationale qui a produit 12,9 millions de tonnes de charbon en 2010. Le sérieux de Bukit Asam lui a valu de recevoir le prix de l’environnement post-exploitation minière délivré par le ministère de l’Environnement. La compagnie possède également une pépinière de quelque 2 hectares.

En plus d’une planification à long terme, la réhabilitation exige des fonds importants. Pour la financer, PT Bukit Asam prélève 4 200 roupies [35 centimes d’euro] par tonne de charbon produite. A ce jour, les fonds ainsi prélevés s’élèvent à presque 200 milliards de roupies [16,7 millions d’euros]. PT Bukit Asam parle déjà de transformer les mines actuellement exploitées en un parc forestier d’une superficie de 5 394 hec­tares. Cette forêt destinée au camping et à la randonnée sera ouverte au public en… 2043.

Ce n’est certes pas pour demain, car la mine Air Laya contient encore des milliards de tonnes de charbon dont l’extraction ne sera terminée que dans une dizaine d’années. Le trou, qui atteindra alors 200 mè­tres de profondeur, sera laissé béant pour être transformé en lac artificiel. “Nous ne voulons pas laisser derrière nous une zone morte”, explique Sudarto.

Le reboisement initié par PT Bukit Asam est une belle histoire sur les mines de charbon, au milieu de tant d’autres très amères. Il y a encore beaucoup de compagnies minières qui se moquent complètement de l’environnement : elles rongent la croûte terrestre et abandonnent des plaies béantes derrière elles. D’après une enquête de l’association environnementaliste indonésienne Walhi, en 2009, 229 permis d’exploitation de mines de charbon couvrant 2,4 millions d’hectares ont été délivrés par les autorités de la province de Sumatra-Sud. L’extraction du charbon connaît un boom énorme depuis que l’autonomie régionale a donné aux gouvernements provinciaux le pouvoir de délivrer des permis d’exploitation aux compagnies privées. Selon le chef du bureau de Walhi à Sumatra-Sud, Hadi Jatmiko, cette loi permissive est très dangereuse pour l’environnement, qui se retrouve livré à la rapacité des compagnies. “La rivière Enim est complètement polluée, en grande partie à cause des déchets des mines”, explique Hadi Jatmiko. Sans parler de la terre devenue aride ni des populations locales de plus en plus pauvres après avoir été dépouillées des ressources vitales de leur environnement.

D’un côté, les exploitations minières font tourner la roue de l’économie et sont créatrices d’emplois ; mais, sans réglementation sérieuse, le charbon n’est qu’un feu de paille. Bien qu’il soit loin d’être parfait, le reboisement de la colline de Bukit Asam est une preuve que tout n’est pas noir, que l’espoir est permis.

Sumber: http://www.courrierinternational.com/article/2011/09/22/sur-la-mine-pousse-la-foret

Selengkapnya...