Walhi Curigai Anggaran Penanggulangan Kabut Asap di Sumsel

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperhatikan secara ketat atau memelototi anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menanggulangi kabut asap di Sumatera Selatan. 

"Terindikasi ada kesengajaan agar dana pemerintah puluhan miliar rupiah dapat terus digunakan untuk menanggulangi kabut asap. Padahal seharusnya itu adalah tanggung jawab perusahaan yang diduga membakar," kata Direktur Walhi Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko dalam siaran persnya, Kamis 13 November 2014.

Jatmiko menduga, mandulnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang membakar lahan menguatkan indikasi dugaan praktek mafia perizinan, dan korupsi di sektor sumber daya alam pemerintah daerah Sumatera Selatan yang bersifat massif dan terstruktur.

Dari kajian Walhi Sumsel, hampir semua perizinan di sektor sumber daya alam seperti hutan tanaman industri (HTI) sebagai penyumbang asap kebakaran hutan dan lahan dilakukan menjelang prosesi pergantian kepala daerah.

"Artinya jika dugaan ini benar maka wajar jika pemerintah tidak akan melakukan tindakan represif terhadap perusahaan-perusahaan ini," katanya.

Walhi Sumatera Selatan juga mendesak Presiden Jokowi blusukan ke Sumatera Selatan, dan segera mengambil alih upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan.

"Pemprov Sumatera Selatan membuka seluas-luasnya akses publik atas informasi kebakaran hutan dan juga rapat-rapat kordinasi untuk upaya-upaya penanggulangan bencana asap, serta penyebaran dokumentasi hasil melalui media-media mainstream atau media sosial," harapnya.

Sumber : Antarasumbar.com

Artikel Terkait:

Kebakaran Hutan

• Largest NGO says APP peat fires deliberately set for replanting purposes
• Modus Klaim Asuransi di Balik Kejadian Kebakaran Hutan dan lahan
• Memantau Hutan dengan Wahana Tanpa Awak
• Walhi Minta Presiden Jokowi “Blusukan” Ke Palembang
• KEBAKARAN HUTAN: Pemerintah Diminta Ambil Alih Penegakan Hukum
• JOKOWI - KPK Harus Segera Blusukan dan Ambil Alih Penegakan Hukum atas Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Sumsel
• Petisi Gubernur @alexnoerdin Kami bukan iwak salai, Cabut izin dan pidanakan perusahaan pembakar hutan Lahan
• Cabut Izin Perusahaan Penyebab Bencana Asap serta Hentikan Ekspansi Perkebunan dan HTI di Sumatera selatan
• Siaran Pers : Perusahaan Pembakar lahan di Sumsel harus segera di Pidanakan

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected