WALHI SUMSEL

WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

HEADLINES

  • Team KLHK dan Aktifis Walhi Sumsel dianiaya oleh Anak Perusahaan Marubeni Coorporation
  • The Building of PT. OKI Pulp and Paper Mills; Threat to the Indonesian Forest and the People’s Safety
  •  Pemerintah Memfasilitasi tambang Batubara dengan korbankan Hutan penjaga Lingkungan Hidup
  • Pemerintah Daerah lamban mencabut, tapi obral dalam memberi izin
  • Cabut Izin Perusahaan Penyebab Bencana Asap serta Hentikan Ekspansi Perkebunan dan HTI di Sumsel

Selasa, September 01, 2015

Siaran Pers : “Dimana ada asap disana Pasti ada konsesi”

 
Sebaran Hotspot selama Agustus 2015
Jakarta, 1 September 2015. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus terjadi dalam 1 dekade ini merupakan gambaran nyata bahwa kerusakan alam telah sangat parah dan sistematis. Setidaknya 66 kabupaten yang ada di 5 Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, langganan kebakaran dan "berasap" dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2011, ditemukan sebanyak 18.789 titik api dan pada tahun 2014 naik menjadi 20.253 titik api. 
Peningkatan kebakaran bukan saja mengalami peningkatan dalam  jumlah titik api, tetapi juga terhadap intensitas kejadian kebakaran setiap tahunnya. Bila peningkatan titik api mulai terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, maka Sumatera mengalami peningkatan intensitas kejadian kebakaran hingga dua kali kejadian kebakaran dalam satu tahun. 
Tahun 2014, ditemukan indikasi titik api terdapat pada kawasan hutan yang dibebani hak Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sebanyak 4.084 titik api di 150 konsesi, dan 603 titik api di 85 konsesi perusahaan (IUPHHK-HA). Selanjutnya, selain pada kawasan hutan yang dibebani izin, kebakaran hutan dan lahan diduga marak juga terjadi di dalam dan di sekitar kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit di kawasan APL dan kawasan hutan. 
Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, dalam keterangan persnya menerangkan, "di tahun 2014, Presiden Jokowi telah berkomitmen Indonesia bebas asap 2015. Namun, kebakaran dan asap tahun ini menjadi bukti bahwa komitmen ini masih sangat jauh dari harapan. Ada 5 langkah strategis dan mendesak yang mesti dilakukan Presiden;  1. Menginstruksikan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati) untuk melakukan gerakan serentak penyekatan kanal dan menerapkan proses sanksi terhadap pemegang konsesi sawit, sebagai tindakan mendesak yang harus segera dilakukan oleh Kepala Daerah, 2. Melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang ditemukan adanya titik api di wilayah konsesinya, 3. Melakukan review perizinan terhadap konsesi yang mengalami kebakaran dan/atau mengalami konflik dengan masyarakat.  4. Menghentikan penerbitan izin baru sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan dan termasuk evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap izin yang dikeluarkan, 5. Memulihkan kawasan hutan kritis dan memberi kesempatan pengolahan dan perlindungan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan.”
Musri Nauli , Direktur Eksekutif WALHI Jambi menjelaskan titik api terbanyak berasal dari gambut. Kawasan genting, unik dan penting sudah rusak. Kawasan yang selama ini mampu memberikan perlindungan dan sebagai tempat tangkapan air (catchment water area) dirusak oleh HTI, sawit dan berbagai aktivitas manusia lainnya kemudian menjadikan kubangan yang mudah terbakar. Pola ini berulang terus menerus dengan modus yang canggih, rapi dan pola tempat terbakar yang sama setiap tahun. Pemegang izin tidak mampu lagi menjaga lokasi izinnya. Selain para pelaku dijerat dengan berbagai UU seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU LH yang “tegas” adanya kebakaran di areal izinnya, para pemegang izin dapat diminta pertanggungjawabannya (absolute liability).
Tidak jauh berbeda, kebakaran tahun ini juga kembali terjadi di Kalimantan Tengah. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah meyampaikan,  apresiasi terhadap penyegelan lokasi kebakaran di beberapa perusahan perkebunan di Kalimantan tengah, namun langkah ini belumlah cukup menyelesaikan masalah, jika tidak disertai dengan  upaya rehabilitasi lahan gambut dan menghentikan perizinan perusahaan yang mengakibatkan konversi lahan gambut kepada investasi skala luas yang berbasis lahan di Kalimantan Tengah."
sebaran hotspot 2014 - 2015
Terkait penegakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan, sebagai contoh di Sumatera Selatan. Kami menilai pemerintah tidak serius melakukanya dan terlihat hanya formalitas saja. Gugatan pemerintah terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (APP Group) yang merugikan negara Rp. 7,9 triliun tahun 2014 lalu, sampai saat ini tidak terdengar gaungnya. Jangan sampai ini hanya upaya untuk mencuci kejahatan perusahaan dengan mengunakan tangan pemerintah dan pengadilan. Ketidakseriusan ini menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan berakibat bencana asap terus berulang tahun. terang Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan.
Masih terkait upaya penegakan hukum dalam penanganan kebakaran hutan, di Kalimantan Barat, Anton Wijaya, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat menegasakan, “Kepolisian Daerah Kalimantan Barat harus segera mencabut Maklumat terkait kebakaran hutan, karena di lapangan hanya menimbulkan kemarahan dan resistensi dari masyarakat lokal dan justru tidak menjawab persoalan pokok terkait penyebab kebakaran. Kepolisian harusnya melakukan penegakan hukum seadil-adilnya kepada para penjahat lingkungan yang jelas-jelas adalah korporasi yang melakukan pembakaran dalam proses pembersihan lahan-lahan konsesi mereka. Penegakan hukum juga harus dilakukan kepada stakeholder lain selain private sector yang memiliki mandat dan wewenang melakukan perbaikan tata kelola sumber daya alam, memastikan praktek kebun tanpa membakar tetapi tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.” 
Fakta-fakta temuan WALHI di berbagai daerah menunjukkan bahwa akar masalah terbesar kebakaran dan asap di Indonesia sangat nyata dan sebenarnya sangat dipahami oleh pemerintah.  “Mestinya pemerintah “memadamkan api dengan Pena”, bukan dengan modifikasi cuaca, karena sumber masalahnya dari penerbitan konsesi”  tutup Abetnego Tarigan.


Contact person:
Zenzi Suhadi 081384502601
Musri Nauli 08127807513
Arie Rompas 08115200822
Hadi Jatmiko 08127312042
Anton P. Wijaya 0811574476
Selengkapnya...

Kamis, Juli 30, 2015

Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara

Hari-hari ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang diuji ketegasannya dalam menjaga wibawa pemerintah. Awal Juli lalu terjadi kekerasan terhadap tim investigasi dari Kementerian LHK untuk kasus perusakan kebun karet warga Dusun Cawang Gumilir, Desa Bumi Makmur, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.
Selasa (7 Juli 2015) sekitar pukul 15.00 WIB. Tim investigasi yang terdiri atas tiga orang dari Kementerian KLHK dan satu staf Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel mendatangi lokasi untuk pengumpulan data terkait konflik antara warga dan PT MHP. Mereka hendak bertemu warga, polisi, dan polisi kehutanan.
"Tim ini memergoki perusakan kebun warga oleh perusahaan PT MHP. Saat tim meminta agar perusakan dihentikan, mereka justru diteriaki sebagai provokator. Padahal, kami resmi dan membawa surat," tutur Direktur Walhi Sumsel Hadi Jatmiko saat dihubungi dari Jakarta, beberapa waktu lalu. Mereka pun dibawa paksa ke pos perusahaan. Di lokasi ada orang berseragam polisi dan TNI, polisi kehutanan, dan anggota Dalmas (Pengendalian Massa) dari kepolisian. Bahkan, di antaranya ada staf kehutanan daerah.
Seruan terbuka
Seminggu tanpa ada reaksi terbuka dari Kementerian LHK, muncul seruan terbuka dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil Walhi, Kontras, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Transformasi Keadilan untuk Indonesia (TuK Indonesia), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan PIL (Public Interest Law)-Net.
Mereka mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak anggotanya yang terlibat dalam tindakan kekerasan itu sesuai prosedur hukum. Ketua Komnas HAM didesak menghentikan penggusuran warga dan membentuk Tim Investigasi untuk konflik warga-PT MHP.
Berupaya menyelesaikan konflik, Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak para pihak, yaitu pemda, polres, perusahaan, serta Walhi Sumsel dan Walhi Nasional.
"Perusahaannya nakal. Diminta hentikan perusakan, malah menambah mesin dari dua menjadi lima," ungkapnya. Secara lisan, Siti melalui Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menegaskan, perusahaan berhenti dan berunding ulang dulu atau didongkel dan dihentikan izinnya.
"Sebenarnya yang paling penting konflik dengan masyarakat selesai dan perusahaan tetap jalan. Posisi pemerintah adalah sebagai simbol untuk mendapatkan keputusan optimal," tegas Siti Nurbaya.
Momentum lewat
Peristiwa di Musi Rawas sebenarnya bisa dipandang sebagai "pintu emas". Pertama, untuk menegakkan wibawa negara. Insiden kekerasan terhadap aparat negara adalah suatu tindakan yang bisa dikatakan melawan negara. Tak ada pembenaran apa pun untuk itu, sehingga kasusnya harus diproses. Tak ada yang bisa menawar itu.
Kedua, inilah pintu untuk memeriksa seluruh perizinan yang terkait dengan aktivitas PT MHP. Sebagai contoh, izin terkait konsesi, amdal, pemeriksaan terhadap rencana kerja tahunan (RKT), dan sebagainya. Sayangnya, titik awal untuk penertiban dan evaluasi perizinan itu tak kunjung dijalankan hingga sekarang.
Sudah saatnya wibawa negara ditegakkan. Jangan sampai pemerintah dilecehkan, karena tak mampu menuntut ketaatan korporasi. Kesempatan kadangkala tak lewat dua kali. (ISW)
Selengkapnya...

Modus Klaim Asuransi di Balik Kejadian Kebakaran Hutan dan lahan


Pekanbaru, Kompas- Tim saksi ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapati Modus klaim asuransi atas praktik pembakaran lahan di sejumlah areal konsesi tanaman industri dan sawit Sumatera. Pembakaran Besar Besaran mendatangkan dana puluhan miliar rupiah.
Investigasi tim sejak 2012 pada sejumlah konsesi hutan tanaman industri dan perkebunan sawit di Riau dan Sumsel, ditemukan sejumlah modus spesifik untuk kepentingan tertentu. "Mayoritas kebakaran di wilayah korporasi disebabkan kesengajaan dengan berbagai modus," ujar Bambang Hero, saksi ahli Kementerian LHK, Senin (27/7).
Modusnya, membiarkan kebakaran sehingga terkesan lalai. "Padahal, terencana untuk mendapat klaim asuransi besar. Hingga puluhan miliar rupiah," katanya. Ada pula yang menyiapkan lahan melalui pembakaran demi menghemat biaya dan mendapat keuntungan dari pembersihan.
Namun, Bambang belum dapat menyebut nama-nama perusahaan terkait dalam modus itu. "Masih dalam penanganan hukum. Nanti pembuktiannya detail di persidangan," ujarnya.
Timnya juga mendapati sejumlah perusahaan dengan agenda lain, seperti mengganti bibit yang jelek. "Pembakaran merupakan obat mujarab, juga dapat melindungi pelaku korupsi bibit unggul yang menggantinya dengan bibit tidak bermutu. Dengan kebakaran, bukti lapangannya akan hilang," katanya.
Di Palembang, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Hadi Jatmiko mengatakan, akar dari kebakaran hutan dan lahan yang berulang harus dicari untuk mencegah terulang. Patut dicurigai, kebakaran terulang di area perusahaan HTI disengaja.
Indikasinya, ada pola kebakaran. "Pada 2014, kami menemukan kebakaran lahan terpola segi empat rapi 16.000 hektar di kawasan HTI," ujarnya.
Dua modus yang patut diselidiki, pembakaran disengaja untuk menekan biaya pembukaan lahan perusahaan. Teknik membakar itu menekan biaya pembukaan lahan hingga hanya 20 persen dari teknik pembukaan lahan sesuai prosedur.
Kecurigaan kedua, modus asuransi. Saat ini ada jasa asuransi kebakaran HTI dengan klaim 2,5 juta dollar Amerika Serikat untuk satu kejadian. "Klaim asuransi ini bisa digunakan kalau perusahaan yakin panen akan buruk. Jadi mereka menekan kerugian, justru mungkin untung," ujar Hadi.
Di Riau, Senin kemarin, kebakaran kian meluas. Tim mengerahkan satuan petugas, baik dari udara melalui bom air maupun melalui pemadaman dari darat. Siang hari, tim juga mengadakan modifikasi cuaca.
Komandan Korem Riau 031/Wirabima Brigadir Jenderal Nurendi mendesak peningkatan penanganan kebakaran lahan. "Jangan sampai statusnya naik jadi tanggap darurat," katanya.
Di Sumsel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel mengoperasikan pos pemadaman darat di titik-titik rawan kebakaran. Kepala BPBD Sumsel Yulizar Dinoto mengatakan, pos-pos pemadaman darat dioperasikan sejak Senin. Lokasinya di dekat titik rawan kebakaran, di antaranya di Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin. (ITA/IRE)
(http://print.kompas.com/baca/12Kx9) 
Selengkapnya...

Selasa, Juli 14, 2015

SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan

Aksi Walhi di Depan Kedubes Jepang di Jakarta (Foto : Walhi)

Sementara Direktur YLBHI, Alvon Kurnia Palma mengecam segala macam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Aparat kepolisian, TNI, Polhut dan Satpam Perusahaan PT Musi Hutan Persada dan mendesak Kapolri untuk segera menangkap dan menindak pelaku kekerasan tersebut serta diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku termasuk menindak dan memberikan sanksi pidana serta sanksi disiplin bagi anggotanya yang terlibat dalam tindakan kekerasan demikian juga terhadap Panglima TNI untuk menindak bawahannya yang melakukan kekerasan.
Aparat Kepolisian, TNI, dan Polisi Kehutanan merupakan elemen Negara yang seharusnya menjaga keamanan dan pertahanan Negara untuk kepentingan rakyat. Sudah sepatutnya mereka hadir untuk mengayomi dan melindungi rakyat yang menjadi korban aktivitas perusahaan, bukan malah sebaliknya, melakukan penggusuran secara intimidatif bahkan menggunakan kekerasan terhadap masyarakat, itu yang disampaikan Koordinator KONTRAS Haris Azhar.
Norman Jiwan, Direktur TuK INDONESIA menolak segala bentuk dan upaya penggusuran paksa di seluruh Indonesia karna tidak berkeadilan dan berprikemanusiaan. TuK INDONESIA sangat menyayangkan sikap dan tindakan aparat Kepolisian, TNI, dan Polhut yang merupakan kepanjangan tangan Negara terlibat dalam penggusuran paksa. Netralitas, profesionalisme dan integritas lembaga-lembaga Negara ternodai dan tergadai oleh aparat penegak hukum, Polhut, dan TNI ternodai dengan terlibat dalam upaya-upaya penggusuran paksa bersama satuan pengamanan PT. MHP. Penggusuran paksa bukan merupakan jalan keluar dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Semestinya aparat hadir mengayomi dan melindungi hak dan kehidupan masyarakat. Upaya-upaya penggusuran paksa terhadap masyarakat menunjukan bahwa korporasi PT. MHP tidak menjalankan kaidah budaya korporasi yang baik dan bertanggung jawab. Penggusuran paksa terhadap masyarakat merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, lingkungan dan hak asasi manusia.
Andi Muttaqien, Kordinator PIL-Net menyebutkan tindakan sewenang-wenang aparat tersebut memperlihatkan secara nyata bahwa aparat penegak hukum menghamba terhadap kekuasaan modal demi menghancurkan setiap upaya perlawanan masyarakat melalui berbagai cara, termasuk penggusuran atas tanah masyarakat. Aksi Kepolisian, TNI dan Polisi Kehutanan merupakan pelanggaran serius terhadap UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Plt. Direktur ELSAM, Wahyu Wagiman melanjutkan bahwa kepolisian seharusnya mengedepankan asas legalitas, asas nesesitas, dan asas proporsionalitas dalam melayani warga masyarakat. Upaya penggusuran paksa terhadap penduduk Desa Bumi Makmur merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Negara bersama korporasi. Penggusuran ini akan menjadikan masyarakat Desa Bumi Makmur tidak berumah dan rentan mengalami pelanggaran HAM lainnya, karena masyarakat yang mendapat imbas dari kegiatan PT. MHP tersebut takkan lagi mampu menyediakan kebutuhan hidup diri sendiri. Padahal, sebagaimana ditegaskan General Comment No. 4, tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang layak, hak atas tempat tinggal layak merupakan unsur penting bagi manusia untuk penikmatan hak-hak ekonomi, social dan budaya.
Di bagian akhir seruan ini, kembali kami tegaskan agar ;
Ketua KOMNAS HAM memastikan dan menjamin agar upaya penggusuran paksa segera dihentikan dan segara membentuk Tim Investagasi untuk mencari titik terang persoalan yang terjadi antara warga dan PT. Musi Hutan Persada, termasuk memastikan pihak perusahaan untuk menarik seluruh personil satuan pengamanannya dari desa dan lahan pertanian warga;
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Panglima TNI agar segera menarik mundur seluruh personilnya dari desa dan lahan pertanian warga serta tidak turut campur dalam upaya-upaya penyelesaian konflik, baik yang dilakukan Komnas HAM maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; SEKIAN
WALHI – KPA – KONTRAS – ELSAM – TuK INDONESIA – YLBHI – PIL-Net
Selengkapnya...