WALHI SUMSEL

WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

HEADLINES

  • Team KLHK dan Aktifis Walhi Sumsel dianiaya oleh Anak Perusahaan Marubeni Coorporation
  • The Building of PT. OKI Pulp and Paper Mills; Threat to the Indonesian Forest and the People’s Safety
  •  Pemerintah Memfasilitasi tambang Batubara dengan korbankan Hutan penjaga Lingkungan Hidup
  • Pemerintah Daerah lamban mencabut, tapi obral dalam memberi izin
  • Cabut Izin Perusahaan Penyebab Bencana Asap serta Hentikan Ekspansi Perkebunan dan HTI di Sumsel

Selasa, Februari 09, 2016

Siaran Pers : Bencana Ekologis mengintai ; Ubah Persfektif, Perbaiki tata Kelola Hutan dan Lahan


Palembang 09 Februari 2016, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan kembali mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah untuk selalu siaga menghadapi bencana ekologis.
Manager Desk Disaster WALHI Sumsel, Dino Mathius mengatakan beberapa bencana ekologis sudah terjadi selama hampir dua bulan terakhir. Mulai dari banjir yang terjadi di 6 kecamatan di Kabupaten Lahat. Salah satunya Desa Gunung Kembang pada 23 Januari 2016, setidaknya terdapat 150 KK terdampak yang diantaranya 4 rumah hanyut dan 15 rumah rusak parah, dan sisanya terendam air setinggi + 3 meter di desa tersebut. Dan pada waktu yang bersamaan terjadi juga banjir di Kota Muara Dua Kabupaten Oku Selatan, Muara Enim dan Tanjung Enim serta di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat beberapa titik Banjir sedikitnya + 4 desa diantaranya desa Ulak Embacang, Desa Air Balui SP 1, SP 2 dan SP 3 yang berada di Kecamatan Sanga Desa bukan hanya itu, ada 4 Kecamatan di Musi Banyuasin yang berpotensi Banjir seperti di Kecamatan Sekayu, Babat Toman,Sei Lais dan Lawang wetan. Di Kabupaten Empat Lawang ada 3 Kecamatan yang juga mengalami banjir  diantaranya Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Sikap Dalam dan Kecamatan Tebing Tinggi yang merendam ratusan rumah warga serta hancurnya 2 jembatan gantung yang berada di Desa Linggae dan Desa Baturaja Baru. Untuk di Kabupaten OKI banjir yang tepatnya terjadi di Kecamatan Air Sugihan merupakan salah satu penyebab gagalnya panen padi milik masyarakat. Sebelumnya pada saat musim kemarau pun gagal panen terjadi akibat kekeringan.
Dalam dokumen Perda RTRW Sumsel sebelumnya, wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah yang sangat rawan terhadap banjir, diantaranya banyak yang masuk dalam kategori berat. Dengan demikian bagaimana sistem pengendalian yang selama ini dilakukan, mengapa bencana tersebut kerap menyisakan kerugian kepada masyarakat.
Direktur Eksekutif WALHI Sumsel, Hadi Jatmiko menegaskan bahwa bencana ekologis yang terjadi merupakan salah urus dalam tata kelola pengelolaan sumber daya alam (SDA). Karena hasil pantauan WALHI Sumsel misalnya di Kabupaten Lahat yang memperlihatkan beberapa lokasi banjir tersebut di atasnya (Ulu) terdapat Izin kegiatan ekstraksi berupa pertambangan Minerba 60 izin, perkebunan sawit 19 izin dan Hutan Tanaman Industri 1 izin dengan Total luas mencapai 181,429,5 Hektar atau Empat setengah kali luas Kota Palembang dengan total luas Kabupaten Lahat hanya 455.176 Hektar. Aktivitas eksploitasi SDA yang destruktif tersebut terus mendegradasi daya dukung dan daya tampung kesatuan ekosistem di Sumatera Selatan. Belum lagi kebakaran hutan dan lahan yang berkontribusi besar terhadap perubahan ekosistem, baik perubahan secara cepat maupun perlahan (akumulatif).
Oleh karena itu, kami khawatir bencana ekologis ini akan terus meluas jika tidak dapat diantisipasi dengan sesegera mungkin. Waktu terdekat yang harus dilakukan pemerintah adalah bencana tersebut tidak terulang dalam menimbulkan kerugian baik materiil dan non materiil kepada masyarakat, termasuk dengan segera melakukan upaya rehabilitasi dan pemulihan paska kejadian.Seperti sebelumnya, saat terjadi banjir maupun sesudahnya wabah penyakit kerap melanda masyarakat dan lahan-lahan pertanian.
Untuk jangka panjang pemerintah wajib merubah paradigma dan model pembangunan dari yang selama ini digunakan, karena terbukti dampak buruknya jauh lebih besar ketimbang keuntungan secara ekonomis. Tambah Hadi Jatmiko
Kebijakan lainnya yang harus dipastikan adalah pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan Perda Tata Ruang baru yang akan disahkan. Dengan memberikan porsi yang sebesar-besarnya pada keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil. Serta harus dipastikan tidak ada lagi tarik-menarik kepentingan, yang justeru mementingkan aktivitas-aktivitas ekstraksi sumber daya alam yang merusak ruang peri-kehidupan. Maka rancangan Perda tersebut penting untuk diperiksa kembali, apakah sudah dapat dipastikan bahwa lingkungan hidup dan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan sudah terjamin hak-hak nya dalam mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik. Untuk saat ini maupun generasi mendatang, sesuai dengan amanat konstitusi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Provinsi Sumatera Selatan)

Narahubung:
Hadi Jatmiko: +628127312042
Dino Mathius: +6281367411270

Selengkapnya...

Rabu, Desember 30, 2015

Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected

Dec 30 Indonesia's efforts to penalize the companies allegedly responsible for its annual forest fires suffered a setback on Wednesday after a judge rejected a $565 million lawsuit against a pulp and paper firm.
Indonesia brought a civil case in a South Sumatra court against PT Bumi Mekar Hijau (BMH), a supplier to Asia Pulp and Paper, one of the world's biggest pulp and paper companies.
The $565 million in damages would have been the largest financial award ever levied against a company accused of forest burning activities in Indonesia with the intent of sending a strong message to those responsible for the annual haze.
"The lawsuit against PT Bumi Mekar Hijau is rejected because the evidence is not proven," said presiding judge Parlas Nababan. He did not comment any further and then ended the court proceedings.
Indonesia and the wider Southeast Asian region suffered for months this year from haze caused by smouldering forest and peatland fires. The fires were largely located on the islands of Sumatra and Borneo and climate officials described them as a crime against humanity as pollution levels soared.
The government alleged that BMH failed to prevent the recurrence of fires in 2014 and 2015 on about 20,000 hectares of land in the Ogan Komering Ilir region of Sumatra, Eka Widodo Soegiri, a spokesman at the Environment and Forestry Ministry told Reuters.
An appeal to the court's verdict will be made within two weeks, said Rasio Ridho Sani, director general for law enforcement at the Forestry Ministry, after the hearing.
"The decision is against the people's will," said Sani. "We had presented the facts from the field that there was indeed forest burning in the mentioned location. The fact on the field also show that the company doesn't have adequate equipment to prevent and control the forest fire in the mentioned location."
The government's evidence was far-fetched, BMH's lawyer Maurice, who like many Indonesians uses one name, told reporters after the ruling, citing the extent of the hotspots and the sampling process that the government used.
Environmental groups cautioned that Wednesday's ruling will likely frustrate other pending lawsuits.
"This will be a bad precedent related to other similar lawsuit against the forest fires perpetrators in the future," said Hadi Jatmiko, director at Friends of the Earth Indonesia, which was involved in monitoring BMH.
Indonesia is still pursuing the companies seen as responsible even as the forest fires have eased because of monsoon rains. The government has sanctioned 23 companies because of the fires, with three having land-use or environmental permits revoked, 16 having permits suspended and four issued "government force sanctions."
The government says it will also review laws that allow smallholder farmers to burn, ban peatland development and take back all burned land within a company's concession area.
Green and palm industry groups have warned that the forest fires, which cost Indonesia about $16 billion in 2015, will flare up next year unless the government issues new regulations on forest clearing. 

Sumber : http://www.reuters.com/article/indonesia-haze-idUSL3N14I1N720151230 
Selengkapnya...

KLHK Harus Tetap Cabut Izin PT. Bumi Mekar Hijau


Jakarta, 30/12/15. Sidang kasus gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau atas gugatan  kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2014, ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang.  Sidang yang dipimpin oleh Parlas Nababan S.H. sebagai hakim ketua dengan Eliawati S.H dan Saiman S.H. sebagai hakim anggota menolak seluruh dalil gugatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), padahal gugatan perdata kali ini merupakan gugatan dengan jumlah kerugian  lingkungan hidup terbesar yaitu ganti rugi material Rp. 2,7 triliun dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5,2 triliun.

Dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa benar telah terjadi kebakaran hutan di lahan milik PT Bumi Mekar Hijau (BMH), tetapi kebakaran tersebut tidaklah menimbulkan kerugian ekologi atau kerusakan lingkungan. Menurut majelis hakim tidak ada causalitas antara kebakaran hutan dan pembukaan lahan, sehingga kesengajaan melakukan pembakaran tidak terbukti. Majelis juga menjatuhkan hukuman kepada KLHK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10 juta.
Nur Hidayati Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI menyesalkan putusan Hakim PN Palembang, karena pertimbangan majelis tidak berdasarkan pada fakta dan bukti keterangan ahli di dalam persidangan. Keterangan ahli Bambang Hero menjelaskan dengan baik bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan. apalagi dilahan gambut. Keterangan ahli menilai bahwa kebakaran hutan di lahan gambut yang terjadi di lahan PT BMH seluas 20.000 hektar membutuhkan biaya setidaknya Rp 7 triliun untuk memulihkannya.  

Sementara itu, Muhnur Satyahaprabu Manager Kebijakan dan pembelaan hukum mengkritik keseriusan KLHK mengajukan gugatan ke PT BMH. Sejak dari awal WALHI menduga ada ketidakseriusan dalam perkara gugatan ini. Ketidakseriusan ini bisa dilihat pertama tentang keterbukaan upaya hukum KLHK. Kedua, tidak memaksimalkan bukti yang sudah ada, serta KLHK juga tidak menggunakan pendekatan multidoors dalam penegakan hukum. Tetapi apapun hasilnya, gugatan ini minim pemahaman hukum lingkungan dan upaya terobosan hukum lingkungan di tengah krisis lingkungan yang begitu massif. Sehingga KLHK berdasarkan kewenangannya, harus melakukan upaya hukum yang lain seperti mencabut izin PT. BMH. bukan hanya membekukan.

Hadi Jatmiko Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan menyatakan bahwa putusan ini menjadi preseden buruk penegakan hukum lingkungan, pengadilan masih menjadi tempat pencucian dosa kejahatan korporasi. “Sejak awal kita sudah meminta agar hakim diganti dengan hakim bersertifikat lingkungan hidup agar memahami substansi gugatan, kedangkalan dalam memahami undang-undang lingkungan salah satunya terkait pembakaran hutan dan lahan yang menurut para hakim menyuburkan lahan”. WALHI Sumatera Selatan mencatat bahwa land clearing adalah modus lama pembukaan lahan, kalau hakim masih tidak mengakuinya artinya hakim menutup mata pada fakta yang sudah terjadi puluhan tahun”, tutup Hadi. (selesai)


Kontak Person :
Nur Hidayati (082111393937)
Muhnur satyahaprabu (08112770399)
Hadi Jatmiko (08127312042)
Selengkapnya...

Siaran Pers : Hakim Tidak Paham Krisis Lingkungan!!

Suasana ruang persidangan saat Pembacaan putusan Gugatan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh PT. Bumi Mekar Hijau pada 2014 (Dok: Walhi Sumsel) 

Palembang, 30 Desember 2015 - Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sangat mengecewakan rakyat Indonesia, secara khusus masayarakat korban racun asap kebakaran hutan yang membuat puluhan juta masyarakat terpapar.
Dalam putusan sidang tersebut, hakim Menolak gugatan yang dilayangkan oleh  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap tergugat PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH)
Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumatera Selatan mengatakan dengan tegas bahwa putusan ini merupakan  merupakan sebuah kemunduran yang sangat jauh dari apa yang seharusnya dilakukan unsur-unsur penyelenggara negara, termasuk lembaga yudikatif dalam memberikan efek jera terhadap Perusahaan Pembakar Hutan dan lahan di Indonesia.
Pasal 49 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”. Hadi Jatmiko menambahkan, “Entah apa yang ada dipikiran para hakim sehingga membebaskan PT. BMH dari tuntutan penggugat (Kementrian LHK), dengan alasan kebakaran di wilayah konsesi tergugat tidak menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup karena setelah kebakaran lahan yang terbakar masih tetap bisa ditanami dan tanaman tetap Tumbuh subur. Pertimbangan hakim ini sangat sesat dan menunjukan bahwa hakim sebenarnya tidak paham terkait kasus kebakaran Hutan dan lahan di Konsesi Perusahaan. Karena sesunguhnya Kebakaran yang masif terjadi dilahan perusahaan tujuannya  untuk menghemat biaya Land Clearing dan untuk memudahkan masa tanam. Selain itu jika kita berbicara terkait kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran Hakim harusnya melihat lingkungan hidup itu tidak hanya lahan yang terbakar tetapi udara. Terjadi kenaikan ISPU yang saat itu masuk kriteria berbahaya. ISPU mencapai 800 sudah cukup membuktikan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.kata Hadi jatmiko menambahkan.
Selain itu terkait kejahatan perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan didalam konsesi menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga mewajibkan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup”  
Keputusan hakim PN Palembang berdampak buruk dan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum bagi perusahaan pembakar Hutan dan lahan di tahun 2015, dimana kebakaran hutan dan lahan di tahun ini lebih luas dan besar dan melibatkan ratusan perusahaan.  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa total luas hutan-lahan yang terbakar di Indonesia tahun ini mencapai 2,1 juta hektar, Sementara itu sekitar 838.000 hektar atau 40% dari total lahan dan hutan terbakar terletak di Propinsi Sumatera Selatan. Dan 108.028 ha nya berada di PT. Bumi Mekar Hijau (Lebih Luas dari tahun 2014 yang hanya 60 ribu hektar dari 20 ribu hektar yang di gugat).
Dari sejumlah fakta tersebut, kami menyimpulkan para penyelenggara negara dalam hal ini Yudikatif tidak memiliki komitmen akan masa depan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan. Gugatan Kementerian LHK atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. BMH di tahun 2014 saja dibiarkan lolos, terlebih lagi dengan fakta-fakta hukum yang lebih besar di tahun 2015.

Kontak Person :
Hadi Jatmiko Direktur Walhi Sumsel : 0812 731 2042
Selengkapnya...