WALHI SUMSEL

WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

HEADLINES

  • Team KLHK dan Aktifis Walhi Sumsel dianiaya oleh Anak Perusahaan Marubeni Coorporation
  • Walhi Lakukan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Daur Ulang Kertas di Sekolah
  •  WALHI  mengajak masyarakat untuk menggunakan “hak menolak”
  • pengenalan kerusakan lingkungan dan pengindetifikasi permasalahan lingkungan
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Senin, Agustus 29, 2016

Walhi Sumsel : Penegakan Hukum Perusahaan Pembakar Hutan masih Setengah Hati!

Ringkasan Putusan Pengadilan Tinggi Terkait Banding KLHK VS PT. BMH atas Kasus Kebkaran Hutan seluas 20.000 Ha pada 2014 lalu di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Palembang, 28 Agustus 2016. Pengadilan Tinggi Palembang akhirnya mengabulkan materi banding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas putusan Pengadilan Negeri Palembang yang memenangkan PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait perkara kebakaran hutan dan lahan seluas 20.000 Hektar di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 2014 lalu. Putusan ini juga secara otomatis membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg yang dipimpin oleh Parlas Nababan pada 30 Desember 2015.
Sampai saat ini, WALHI Sumsel masih menunggu salinan dokumen lengkap hasil putusan Pengadilan Tinggi, karena informasi yang didapat melalui situs resmi masih berupa ringkasan. Namun menurut Direktur Eksekutif WALHI Sumsel Hadi Jatmiko, Putusan Pengadilan tinggi yang dipimpin Hakim Mabruq Nur, SH., MH. dengan anggota Agus Hariyadi, SH, MH dan Ketua Majelis 2 Muzaini Achmad,SH., MH setidaknya patut di Apresiasi karena telah menyatakan PT. BMH terbukti bersalah membakar hutan. Walaupun disisi lain mengecewakan, karena jika membaca ringkasan amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang pada pokok perkara putusan ini, tergugat/terbanding hanya dituntut membayar ganti rugi 78,5 Milyar atau hanya 1 persen dari jumlah tuntutan Penggugat yang mencapai 7.8 triliun. Nilai ini tidak dapat mencukupi untuk memulihkan hutan dan gambut yang mengalami kerusakan akibat kebakaran didalam Konsesi Perusahaan, yang luasan izinya mencapai 250.000 Hektar atau 5 kali luas kota Palembang.
Dokumen lengkap hasil putusan tersebut menjadi sangat penting untuk diketahui oleh publik secara luas apalagi hal ini diatur dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008, serta Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 1-14/4/KMA/SK/I/2011 terkait Pedoman pelayanan Informasi di pengadilan, jika salinan putusan ini dibuka/dipublikasi dengan cepat maka Publik dapat melihat sejauhmana keadilan ditegakkan, apa dasar pertimbangan hakim dalam mengambil Putusan yang hanya mengabulkan ganti rugi 78,5 milyar,menolak tuntutan Provisi pengugat serta penyitaan aset perusahaan sebagai jaminan.
Putusan ini secara garis besar belum cukup untuk memberikan efek jera kepada PT. BMH, karena selama 5 tahun terakhir didalam konsesinya selalu ditemukan kebakaran. Termasuk di tahun 2016 ini, pantauan satelit masih terdapat hot spot di konsesinya.Ungkap Hadi Jatmiko
Untuk itu ditambahkan oleh Hadi Jatmiko, Jika pemerintah serius menghentikan Karhutlah dan melindungi masyarakat dari Racun asap Karhutlah serta berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan, maka penegakan hukum kejahatan Lingkungan Hidup yang dilakukanperusahaan tidak boleh hanya menunggu kasus di meja hijaukan. Belajar dari pengalaman terhadap penegakan Hukum pidana karhutlah tahun 2015 yang ditangani Kepolisian sumsel, Aparat penegak hukum hanya bernyali mempidana Rakyat/Petani dan masyarakat adat namun takluk berhadapan perusahaan. Maka harus ada tindakan lainnya dari Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yaitu melakukan langkah hukum lainnya sesuai Undang Undang 32 Tahun 2009 berupa pemberian sanksi Administrasi terhadap PT. BMH yaitu pencabutan izin. apalagi catatan Walhi Sumsel selama tahun 2014-2015 hutan terbakar di konsesi PT. BMH Kurang lebih seluas 160.000 hektar.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia khususnya Sumatera selatan adalah bukti nyata bahwa pemberian penguasaan sumber daya alam dari negara ke korporasi sudah gagal, sudah sepatutnya negara melalui pemerintah pusat maupun di daerah untuk mendorong pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat segera dengan mempermudah proses izin pengelolaan dan Pengakuan Hak masyarakat baik dalam hutan maupun di lahan. Karena tidak diragukan lagi pengelolaan dan penguasaan hutan dan lahan oleh masyarakat terbukti arif dan bijaksana serta mementingkan kesedian dukungan lingkungan yang baik untuk generasi mendatang. Sejalan dengan itu pemerintah harus segera melakukan audit,review, serta pencabutan izin perusahaan Penyebab Konflik, Perampas dan perusak lingkungan hidup. Jika ini dilakukan maka Indonesia adil dan lestari akan segera terwujud. 

Informasi lebih lanjut:
Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif WALHI Sumsel (08127312042)


Catatan untuk Redaktur :
  1.   Ringkasan amar putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang terkait kasus Perdata KLHK vs PT. BMH terdapat di www.infoperkara.pt-palembang.go.id/_homeperdata_detail.php?id=Y1cyCmJW dan diakses Walhi Sumsel pada 26 Agustus 2016, Pukul 15.53 Wib
  2. Terkait kasus Pidana Karhutlah 2015 dari 38 Perkara yang di tangani oleh POLDA Sumsel dan Polres hanya 8 kasus yang tersangkanya Perusahaan, 1 Kasusnya telah di SP 3 dengan alasan tidak cukup Bukti. Sisanya 15 kasus masih dalam penyelidikan sehingga belum ada tersangka baik perusahaan maupun Individu dan 15 kasus lainnya dengan tersangka Individu berupa masyarakat, PNS dan Karyawan Perusahaan. Selanjutnya terkait kasus yang ditangani oleh KLHK hanya 1 Kasus yang masuk pengadilan di Jakarta yaitu Pembakaran yang dilakukan oleh PT. WAJ yang berada di kabupaten OKI sedangkan untuk Perusahaan yang diberikan Sanksi Pembekuan atas Kebakaran Hutan dan lahan pad 2015 lalu sanksinya telah di hentikan.
Selengkapnya...

Rabu, Agustus 24, 2016

Kaburnya Hukum dalam Kabut Asap Kasus Karhutla

Citra Satelit yang menunjukan kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di PT. BMH pada 2014. (Diolah Walhi Sumsel)


Jakarta-Tahun 2015 pembakaran hutan dan lahan meimnulkan titik api sebanyak 129.000 di seluruh Indonesia, merampas kemardekaan 40 juta penduduk atas udara yang bersih, mengakibatkan kematian 21 orang dan menghentikan aktivitas ekonomi sosial setidaknya 9 provinsi.
Per-Oktober 2015, POLRI menetapkan 247 tersangka. Sebanyak 230 tersangka perseorangan dan 17 korporasi, dari 262 laporan yang diterima. Sedangkan KLHK melakukan pembekuan izin terhadap 16 perusahaan, pencabutan izin  perusahaan serta 10 kasus gugatan hukum. Sementara, perusahaan yang teridikasi terlibat dalam kebakaran massif tahun 2015 mencapai 446 entitas perusahaan yang terdiri dari 308 perusahaan sawit, 71 perusahaan HTI dan 60 perusahaan HPH.
Dalam pandangan WALHI, penegakan hukum menjadi syarat mutlak untuk dapat dilaksanakan pemerintah secara masive, untuk menjalankan kewajibannya memberikan rasa aman dan perlindungan  hak dan akses konstituennya terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu penegakan hukum diharapkan  dapat dijalankan dengan serius dan sistematis untuk dapat menemukan fakta fakta bagi pemerintah dan publik, agar dapat menemukan modus operandi dan solusi nyata bagi penghentian kejahatan lingkungan.
Hanya saja dalam prosesnya, penterjemahan intruksi Presiden dalam pelaksanaan penegakan hukum masih jauh dari dari fungsinya sebagai panglima pemenuhan rasa adil bagi rakyat, justru kemudian menjadi bagian yang digunakan oleh korporasi menjalankan skenario penggunaan api untuk menggusur hak dan akses rakyat terhadap ruang dan sumber dayanya, dan menyasar pelaku utamanya adalah masyarakat.  Di level daerah, Instruksi Presiden untuk mengurangi kebakaran dan kabut asap telah ditumpangi agenda korporasi, bekerjasama dengan aparatus daerah untuk membebaskan diri dari tuduhan sebagai penjahat lingkungan. Pemerintah menegasikan 60% penduduk Kalimantan Barat adalah petani dan Masyarakat Adat. Kapolda Kalimantan Barat mengeluarkan maklumat pelarangan membakar bagi siapa saja tanpa terkecuali. Dan aparat TNI bersenjata lengkap melakukan patroli keliling kampung mencari dan menangkap masyarakat yang hendak membakar ladangnya. Selain berhasil menegaskan posisi masyarakat sebagai pelaku utama penyebab kebakaran, praktik buruk korporasi akan terus dilanggengkan. Bukannya melakukan penegakan hukum kepada korporasi, Pemda lebih sibuk memfasilitasi dan meresmikan program desa siaga api yang diinisiasi oleh korporasi.
Direktur WALHI Kalimantan Timur, Fathur Raziqin mengatakan bahwa “Konflik wilayah kelola rakyat (ladang) yang bersinggungan dengan konsesi dibiarkan berlarut-larut hingga kini, hanya karena perusahaan tersebut dikenakan sanksi lalu berusaha mengkriminalisasi masyarakat di sekitar konsesi sebagai upaya pengalihan tanggungjawab terjadinya kebakaran di wilayah konsesi. Peristiwa Karhutla 2015 di Kaltim mengindikasikan lemahnya posisi pemerintah daerah dalam mengontrol aktivitas perusahaan. Tidak hanya penegakan hukum, kepatutan perusahaan pemegang konsesi juga seharunya menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola perijinan. Sehingga moratorium yang sedang berjalan tidak sedang memberikan keistimewaan perusahaan untuk menghindarkan dari tanggunjawabnya. Dan membiarkan masyarakat berhadap-hadapan dengan perilaku buruk perusahaan”.
Dari peran dan progres  hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan hingga saat ini, WALHI Melihat tumpulnya fungsi hukum selain dipengaruhi oleh penyimpangan fungsi dan rendahnya kapasitas pada lembaga penegak hukum, juga dipengaruhi oleh terbentuknya celah penghentian proses pada tahapan proses hukum karena proses penyelidikan, penyidikan hingga tuntutan terpisah pada lembaga yang berbeda.
“SP3 kasus tersangka 15 korporasi di Riau menunjukkan melemahnya komitmen negara melawan asap dan menjadi preseden yang buruk terhadap kinerja penegakan hukum untuk menuntaskan persoalan asap yang terjadi selama ini. SP3 kepada korporasi ini menunjukkan penegak hukum takluk kepada pemodal dan di mata publik sekali lagi terbukti bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, tegas Riko Kurniawan, Direktur WALHI Riau.
Lemahnya sistem, materi dan sumberdaya penegakan hukum di Indonesia terhadap white coral crime dalam kasus karhutla terlihat gamblang pada arah penegakan hukum yang menyasar masyarakat kecil dan pengaburan proses terhadap korporasi dalam bentuk SP3 kasus kasus pembakaran lahan oleh perusahaan. Proses SP3 massal oleh Polda Riau terhadap korporasi bukan kali ini saja, tahun 2008 yang lalu, SP3 juga diterbitkan terhadap 14 perusahaan pelaku Illegal Loging di Riau, bahkan 3 dari 14 perusahaan tersebut tahun 2015 ini menjadi bagian dari 15 Perusahaan yang mendapat SP3 dalam kasus pembakaran hutan.
“Penegakan hukum kepada korporasi yang sengaja membakar ataupun lahannya terbakar di Kalimantan Barat belum dilakukan dengan serius. Selain persoalan rendahnya kapasitas penegak hukum dalam menemukan alat bukti yang selalu saja menjadi alasan penghentian penyidikan dan penyelidikan kasus karhutla, tidak adanya komitmen penegakkan hukum kepada korporasi adalah refleksi dari tidak adanya niat negara untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit dan investasi skala besar berbasis hutan dan lahan”, demikian disampaikan Direktur WALHI Kalbar, Anton Priyani Widjaya.
Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumatera Selatan menyatakan “lemahnya penegakan hukum terhdap korporasi, khususnya group-group besar. Dari data yang diolah WALHI Sumsel menunjukkan bahwa Aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun KLHK sampai saat ini hanya bertaring kepada masyarakat/Individu namun menjadi macan Ompong ketika berhadapan dengan Koorporasi (38 kasus ditangani Polda 26 kasus adalah kasus individu). Contoh kasus Pembakaran hutan seluas 280.999 Hektar yang melibatkan 4 korporasi besar milik Asia Pulp and Paper (APP) di kabupaten OKI dan Kabupaten Musi Banyuasin sampai saat ini tidak tersentuh hukum dan diberi sanksi, baik administrasi, pidana maupun perdata”. Menolak polusi asap kebakaran hutan dan lahan namun tak bernyali menegakan hukum lingkungan terhadap korporasi adalah bentuk kekerasan dan Kejahatan lingkungan sesungguhnya.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI bahwa “komitmen Presiden untuk review perizinan, penegakan hukum, pemulihan dan pengakuan wilayah kelola rakyat tidak mampu diterjemahkan secara benar oleh Kementerian dan Lembaga Negara terkait, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Dengan situasi seperti ini, kami mendesak Presiden memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya dalam upaya menjerat kejahatan korporasi sesuai dengan komitmennya”.
Dalam hampir dipastikan penegakan hukum pada kejahatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan gambut berwajah buram, jika upaya penegakan hukum hanya dilakukan secara normatif seperti selama ini. Sehingga diperlukan sebuah terobosan hukum yang dapat menjangkau kejahatan korporasi yang selama ini justru menunggangi kekuasaan atau pengurus negara, termasuk aparat penegak hukum dan pengadilan”. KPK bisa mengambil peran ini dengan menarik korporasi sebagai pelaku dalam kasus-kasus korupsi di sektor SDA yang merugikan negara, rakyat dan lingkungan hidup”.
“Hal yang lain, salah satu terobosan hukum antara lain melalui pengadilan lingkungan hidup, sebuah pengadilan yang khusus yang dibentuk dengan aparat penegak hukum dan peradilan yang memiliki perspektif lingkungan hidup dan kapasitas yang mumpuni dalam menangani tindak kejahatan korporasi, khususnya group-group perusahaan perkebunan baik sawit maupun HTI”, tutup Musri Nauli, Direktur WALHI Jambi.  (selesai)
Jakarta, 24 Agustus 2016

Contact Person:
  1. Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Kajian, Pembelaan dan Pengembangan Hukum Lingkungan Eksekutif Nasional WALHI di 081384502601
  2.  Anton P Widjaya, Direktur WALHI Kalbar di 0811574476
  3. Riko Kurniawan, Direktur WALHI Riau di 081371302269
  4. Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumsel di 08127312042
  5. Musri Nauli, Direktur WALHI Jambi 08117463789
  6. Kisworo, Direktur WALHI Kalsel di 081348551100

Catatan untuk Editor:
  1. Di Provinsi Riau, justru 15 Perusahaan di-SP3 oleh Polda Riau pada tahun 2016, setelah kemarahan publik reda oleh proses dan janji hukum tahun 2015. Dari 15 perusahaan yang di-SP3 ini terdiri dari 9 perusahaan HTI, 3 Perusahaan sawit dan 3 perusahaan HPH.
  2. Di Sumatera Selatan berdasarkan data Walhi Sumsel dari 20 Perusahaan HTI dan 70 perusahaan Perkebunan yang pada tahun 2015 lalu melakukan pembakaran Hutan dan lahan hanya 12 kasus yang  di proses hukum. 2 kasus Perusahaan HTI, 10 Kasus lainnya Perusahaan perkebunan. Terkait tahapan hukum dari 12 koorporasi tersebut 3 Perusahaan penyelidikan, 8 Perusahaan Penyidikan sedangkan 1 Perusahaan yaitu PT. PSM yang berada di Kabupaten OKI dilakukan SP3 dengan alasan tidak cukup Bukti. Untuk kasus yang ditangani oleh KLHK hanya 1 Kasus yang masuk pengadilan yaitu Pembakaran yang dilakukan oleh PT. Way Agro Jaya (WAJ) yang berada di kabupaten OKI
  3. Provinsi Jambi, dari kebakaran yang melanda 7 kabupaten di Jambi, melibatkan 46 perusahaan sawit, dari  23 laporan yang masuk di Polda Jambi, proses hukum berjalan terhadap 27 kasus perseorangan yang kini sudah masuk proses persidangan dan 6 perusahaan dalam proses penyidikan.
  4. Di Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Barat melakukan penyelidikan terhadap 35 perusahaan pada tahun 2015, yang menyasar 31 tersangka perseorangan dan 4 penyelidikan terhadap korporasi  12 berkas sudah diserahkan ke Kejaksaan, 4 berkas sudah dinyatakan P-21 sedangkan 7 lainnya  masih dalam tahap penelitian berkas perkara oleh Kejaksaan. Sedangkan 4 kasus mendapatkan surat penghentian penyidikan (SP3) oleh Polda Kalimantan Barat yang meliputi 1 Perusahaan dan 3 individu di SP3 oleh Polda Kalimatan Barat.
  5. Di Kalimantan Timur, salah satu perusahaan HTI yang dijatuhkan sanksi paksaan oleh KLHK dalam Karhutla 2015 PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), sanksi paksaan oleh KLHK untuk wilayah konsesi mereka yang terjadi kebakaran di areal konsesi yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu dalam bulan yang sama (november 2015), PT IHM melaporkan 2 (dua) masyarakat Desa Lung Anai dengan ke Polres Kutai Kartanegara dengan tuduhan membakar konsesi mereka di wilayah Kutai Kartanegera. Akibatnya, 2 warga tersebut hingga kini dijerat oleh Polres Kukar dengan UU 41 Tahun 1999
Selengkapnya...

Sabtu, Juni 11, 2016

Kronologis Penembakan Warga Oleh Aparat Saat Demo Tolak Tambang.


Oleh : Koalisi ORNOP Bengkulu.


Bengkulu, Sejumlah warga tertembak saat melakukan demo tolak tambang di lokasi PT. Cipta Buana Seraya (CBS) Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Demo yang terjadi sekitar pukul 10.00 wib hari ini, Sabtu, 11 Juni 2016 mengakibatkan 4 orang warga harus dirujuk kerumah sakit M. Yunus kota Bengkulu. Menurut warga, ada 2 lagi korban yang tertembak namun tidak di rujuk ke rumah sakit M.Yunus.
Keempat korban tersebut adalah Marta Dinata (20) warga desa Kembring, tertembak diperut hingga menembus. Yudi (28) warga desa Kembring, tertembak dibagian perut. Alimuan (65) warga desa Durian Lebar, tertembak ditangan, dan Badrin (45) warga desa Durian Lebar tertembak di bagian leher dan paha.
Alimuan , korban menjelaskan kronologi Kejadian“aksi warga kali ini karena beberapa kali aksi tidak ada tanggapan dari pemerintah kabupaten Bengkulu Utara. Sebelumnya Koordinator Forum Anak Rejang Gunung Bungkuk dipanggil sama pihak pemerintah, katanya hari ini itu bupati mau datang dan memutuskan apakah tambang dilanjutkan atau tidak. Ketika warga datang kelokasi PT. CBS sudah banyak polisi, brimob, dan tentara yang jaga. Aparat ysng berjumlah  500 orang lebih bersenjata lengkap. Brimob jaga di bagian depan, dekat pagar dengan senjata peluru karet, dan gas air mata. aparat jaga di barisan kedua, dekat tebingan di lokasi. Saya dibarisan tengah dengan beberapa korban yang lainnya. Saya tidak begitu tahu apa yang terjadi didepan, tiba-tiba chaos. Marta Dinata korban pertama yang tertembak oleh polisi yang berada dibelakang brimob. aparat yang menggunakan peluru tajam, makanya sampai menembus perut Marta Dinata”.
Hal yang sama juga dijelaskan oleh Kasrawati, warga desa Susup (36) “kejadian hari ini adalah luapan kemarahan warga atas ketidakjelasan dan ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat selama ini. Apalagi pagi itu masyarakat dijanjikan bahwa akan ada pejabat yang mau datang jam 10 tadi pagi ternyata sudah banyak aparat dilokasi. Nurdin, koordinator forum dan sekaligus korlap tidak mampu membendung kemarahan warga akhirnya aksi menjadi tidak terkendali. Warga memaksa masuk kelokasi pertambangan namun dihadang oleh aparat. Aparat menembakkan gas air mata dan tembakan peluru karet dan timah panas”.
Kasrawati juga menjelaskan kronologi perjuangan yang telah dilakukan warga.
Pada saat pertemuan di Badan Lingkungan Hidup provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Januari yang lalu warga sudah mengatakan menolak. Walaupun ada tiga kades yang setuju, itupun karena desa mereka jauh dari lokasi pertambangan underground.
Tanggal 7 Mei 2016 warga melakukan aksi dengan jumlah 1300 orang. Aksi memasang tombak dengan bendera dan plakat yang bertuliskan “masyarakat menolak sistem underground” sebagai simbol penolakan.
Tanggal 6 Mei 2016 pihak BLH provinsi turun kelokasi untuk melihat kondisi lapangan dan lobang tambang yang tidak direklamasi yang mengakibatkan 1 korban anak meninggal dunia. Pihak BLH berjanji akan memberikan keputusan apakah tambang tetap beroperasi atau tidak, dengan deadline waktu tanggal 4 Juni 2016. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan warga, salah satu poinnya jika pemerintah tidak memihak warga dengan mencabut izin tambang, warga akan turun untuk aksi kembali.
Hingga tanggal 4 Juni tidak ada kabar dari pemerintah. Warga mendapat informasi pada tanggal 5 kalau hasil dari perjanjian tersebut pemerintah tidak memihak warga dengan tetap melanjutkan pertambangan.
Pemerintah tidak menepati janji, dan masyarakat merasa ditipu. Hingga tanggal 10 Juni Nurdin, dipanggil pihak kepolisian sekaligus mengantarkan surat pemberitahuan demo tanggal 10 Juni 2016. Hingga pukul 24.00 wib, Nurdin baru kembali. Kepolisian menyampaikan warga kiranya mau menahan aksi hingga minggu depan, tetapi Nurdin tidak dapat mengambil keputusan.
11 Juni 2016, warga melakukan aksi di lokasi PT. Cipta Buana Seraya (CBS) dengan melibatkan kurang lebih 500 orang. Warga dijanjikan bahwa pukul 10.00 wib akan ada pejabat yang datang. Setibanya dilokasi sudah banyak aparat kepolisian, brimob dan tentara yang menjaga lokasi. Merasa ditipu dan dihianati oleh pemerintah, akhirnya warga tidak mampu menahan kemarahan dan aksi akhirnya pecah, kerusuhan terjadi.
Akhirnya warga yang berasal dari 12 desa, Desa Susup, Penembang, Lubuk Unem 1 dan 2, Taba Durian Sebakul, Talang Ambung, Raja Sesi 1 dan 2, Kombring 1 dan 2, Taba Gematung, dan Durian Lebar berhamburan kedua arah yaitu arah Susup, satu lagi arah Lubuk Unen. Warga yang berlari kearah Lubuk Unen lah yang banyak menjadi korban penembakan oleh aparat. Sekalian korban penembakan, satu buah motor warga juga terbakar.
Info terakhir korban Marta Dinata  yang dalam kondisi kritis, telah di operasi di rumah sakit M. Yunus pukul 20.00 wib yang lalu. Hingga saat ini warga masih satu suara untuk menutup PT. Cipta Buana Seraya (CBS).
Kontak Person :
Sony Taurus (085273762037)
Uli Arta Siagian (082182619212)
Fery Fadli (082377752229) kontak posko

Selengkapnya...