WALHI SUMSEL

WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

HEADLINES

  •  Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologi
  • Video Pembantaian Harimau Sumatra di Hutan Suban Jeruji Muara Enim
  • The Building of PT. OKI Pulp and Paper Mills; Threat to the Indonesian Forest and the People’s Safety
  •  Karangan Bungan dari Koalisi anti Mafia Hutan untuk Presiden
  •  Hadi Jatmiko terpilih menjadi Direktur Walhi Sumsel 2013 - 2017

Kamis, Juli 10, 2014

WALHI : PEMERINTAH INDONESIA HARUS DESAK ISRAEL AGAR HENTIKAN SERANGAN KEPADA PALESTINA

Kekerasan dan derita kembali menerpa bangsa Palestina. Serangan membabi buta tentara Isreal dalam pekan ini telah sebabkan puluhan jiwa anak-anak Palestina meninggal dan terluka. Gempuran udara ke wilayah pemukiman sipil Palestina mirip tindakan para teroris yang tidak pandang bulu dan berprikemanusiaan. Kekejaman tersebut wajib mendapat kutukan dari bangsa-bangsa di dunia, khususnya Indonesia sebagai bangsa yang menjungjung tinggi perdamaian.
Bergugurannya anak-anak dan perempuan Palestina merupakan bencana terbesar kemanusian dibulan suci Romadhan. Sungguh tindakan keji ini tidak bisa diterima, karenanya Walhi mengutuk segala bentuk agresi militer Israel atas Palestina ujar Mukri Friatna. Kami tidak melihat akar masalah serangan, yang kami lihat adalah adanya korban jiwa yang tak berdosa perlu dibantu imbuh Mukri. Karenanya kami mengajak kaum environmentalis yang anti perang dan segenap bangsa Indonesia untuk mengulurkan solidaritas sosial kemanusiaannya bagi bangsa Palestina. Bantuan tersebut tentunya bisa disampaikan langsung kepada Kedutaan Palestina di Jakarta atau melalui lembaga sosial kemanusiaan internasional.

Indonesia harus lebih serius kembali tampil dikancah internasional. Sebagaimana politik bebas aktif yang dianut bangsa ini, maka sepatutnya pemerintah Indonesia segera mendesak pemerintah Israel agar menghentikan serangan ke Pelastina. Kami meminta Presiden Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar melakukan sidang darurat dan memberikan sanksi kepada Israel selain mendesak para pihak bertikai untuk menghentikan peperangan.

Sebagai negara yang konsisten mendukung penuh kemerdekaan Bangsa Palestina, menurut Abetnego Tarigan, sebaiknya Presiden bisa menggerakan para diplomat Indonesia agar bisa menggalang solidaritas internasional. Indonesia harus lebih gigih tampil membela Palestina agar penderitaan rakyat Palestina bisa berkahir. Kita semua menyadari bahwa saat ini eforia pemilihan Presiden masih berlangsung di tanah air, akan tetapi kita tidak boleh tinggal diam melihat penderitaan rakyat Palestina. Ada dua hal penting menurut Abetnego yang bisa dilakukan Indonesia, pertama mendesak PBB segera mengirimkan pasukan perdamaian dan kedua memberikan bantuan logistik agar rakyat Palestina yang saat ini sebagian besar sedang melaksansakan ibadah puasa bisa terjamin ibadah dan ketentramannya.
Selengkapnya...

Rabu, Juni 18, 2014

Pernyataan Sikap : Bebaskan Tokoh Adat dan Petani Musi Banyuasin

Menuntut pembebasan tokoh adat dan petani !!! Kembalikan wilayah adat!!! Hapus status hutan suaka margasatwa dangku dari wilayah adat!!!

Peristiwa ini di awali dengan penunjukan Suaka Margasatwa Bentayan melalui SK menteri pertanian Republik Indonesia Nomor : 276/Kpts-UM/IV/1981, tanggal 08 April 1981 tentang penunjukan kelompok hutan Dangku dan sekitar nya seluas ± 29.080 ha serta kelompok hutan Bentayan dan sekitarnya seluas ± 19.300 ha yang terletak di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatra Selatan sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai suaka margasatwa.


Beberapa fakta terkait penunjukan hutan suaka margasatwa tersebut :
 
A. Menteri Pertanian RI pada tanggal 29 Juli 1970, melalui Direktur Jenderal Kehutanan Bapak Soedjarwo mengeluarkan surat jawab kepada masyarakat yang menyatakan bahwa :
  1. Hak adat adalah Hak milik baik pribadi maupun Marga yang tidak bisa dihapus dan dihilangkan begtitu saja 
  2. Hutan produksi peninggalan Kolonial Belanda berupa dikiri-kanan sungai Dangku antara Talang Buluh dengan Pangkalan Bulian seluas 500 ha, dan Hutan Produksi di Bentayan Marga Tungkal Ilir seluas 7.000 ha.
B. Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor : 276/Kpts-UM/IV/1981 tanggal 08 April 1981 tentang penunjukkan Kelompok Hutan Dangku seluas ± 29.080 Ha dan Kelompok Hutan Bentayan seluas ± 19.300 Ha. Perluasan wilayah Suaka Margasatwa tersebut dilakukan secara sepihak oleh Kementrian Pertanian, tanpa melakukan sosialisasi dan persetujuan oleh masyarakat adat setempat.

C. Akibat dari kebijakkan Menteri Pertanian tahun 1981 yang tanpa menerapkan prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan (FPIC/Free Prior Informed Concent) kepada masyarakat adat setempat, mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap masyarakat, di awali surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh BKSDA SumSel Nomor : PT.283/IV-K.8/2012 tanggal 19 November 2010, tentang Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) Intelejen Kawasan Hutan dan Hasil Hutan SPORC didaerah BPUJ dalam Kawasan Konservasi SM. Bantayan dan sekitarnya di Kab. Musi Banyuasin. Atas dasar tersebut Tim Polisi Hutan BKSDA dibantu oleh POLDA Sumatera Selatan melakukan pengusiran dibeberapa perkampungan masyarakat dengan melakukan pembakaran rumah, pengambilan secara paksa alat-alat pertanian masyarakat, pengrusakkan/penebangan terhadap kebun karet masyarakat, pemaksaan penandatanganan Surat Pernyataan untuk meninggalkan usaha menggarap tanpa tuntutan kepada Negara dan kriminalisasi terhadap masyarakat. 

D. Bahwa kenyataannya banyak oknum dari BKSDA Sumsel yang justru melakukan pengrusakkan Hutan Suaka Margasatwa tersebut dengan melindungi pembalakkan liar yang dilakukan oleh masyarakat pendatang. Disamping itu Oknum BKSDA melakukan pungutan kepada masyarakat pendatang tersebut sebesar Rp. 100.000 – Rp. 300.000 per meter kubik.

Inilah yang selama ini menjadi momok sebuah Negara besar yang sama sekali jauh dari kedaulatan HAK atas Tanah terlebih persoalah lahan ulayat atau tanah adat. seharus nya Pemerintah terkait tidak menutup mata terhadap ada nya Hak adat dan hak setiap petani. Dari uraian di ataspun mampu kita pahami bahwa terlalu tidak adil ketika bagian instrumen negara melakukan tindakkan Kolusi ataupun tindakkan penyelewengan wewenang.

Disisi lain, Rakyat yang membutuhkan lahan malah dihadang dengan berbagai cara termasuk mengkriminalisasikan rakyat yang merupakan PEMILIK atas tanah marga yang mewarisi dan memiliki sejarah panjang terhadap tanah adat mereka sendiri.

Berulang kali Rakyat dihadang dan didzalimi oleh aparat melalui teror penyerbuan, pengrusakan dan penangkapan. Antara lain; pada tanggal 24 Oktober tahun 2012, 30 Mei 2013 dan 11 Juni 2014, belum lagi persoalan pengrusakkan yang di lakukan oleh pihat aparat misalnya merusak pondok-pondok dan merusaki pohon-pohon karet masyarakat. Kejadian tanggal 11 Juni 2014 yaitu beberapa hari lalu aparat gabungan TNI/POLRI dan BKSDA datang dengan menggunakan 9 mobil dan jumlah pasukan kurang lebih 100 orang, kedalam Posko Masyarakat adat untuk membawa dua orang tokoh adat yang bernama Bapak M. Nur Jakfar (73) dan Bapak Zulkifli (60), dan sudari Wiwin (22) yang merupakan bagian dari staf AMAN Sumatera Selatan serta membawa beberapa dokumen-dokumen penting, merampas dan menghilangkan dokumen foto dalam kamera staf AMAN, setelah beberapa jam sebelumnya menangkap 4 orang lagi yang ditangkap dari lahan garapan masyarakat diantara nya ialah Ahmadburhanudinanwar (20) Samingan(43), Sukisna(40), Dedi suyanto (30), mereka dibawa ke POLDA SUMSEL, Jam 11.00 WIB aparat menciduk dilahan yang sudah di duduki masyarakat Adat Marga Dawas dan Tungkal Ulu pada tanggal 11 Juni 2014. Dalam pemeriksaan banyak ditanya soal pembukaan lahan di desa marga dawas dan marga tungkal ulu. Perkembangan terbaru Masyarakat Adat Marga Dawas dan Tungkal Ulu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang di kriminalisasikan/ditangkap oleh TIM gabungan TNI, POLRI dan BKSDA SUMSEL

Atas kejadian ini kami menilai bahwa : BKSDA, Kehutanan dan Aparat Keamanan Negara bertindak sewenang wenang atas nama hukum merampas hak – hak rakyat, memanipulasi aturan hukum untuk melakukan kejahatan terhadap Negara dan Rakyat.

Oleh karena itu maka kami Kualisi Masyarakat Adat dan Petani Menggugat, menyatakan :
  1. Menuntut pertanggung jawaban BKSDA, Kehutanan dan Aparat Gabungan atas penangkapan terhadap tokoh adat dan petani. Menyatakan tindakan tersebut sebagai tindakan biadab melanggar hak hak kemanusiaan dan Hak Warga Negara.
  2. BEBASKAN Tokoh Adat dan Petani yang ditangkap, serta hentikan kriminalisasi masyarakat adat dan petani di Marga Tungkal Ulu dan Marga Dawas.
  3. Hentikan dan usut tuntas praktek Ilegal loging di lahan yang melibatkan BKSDA serta Dinas Kehutanan.
  4. Menuntut pertanggung jawaban BKSDA dan Dinas Kehutanan atas alih fungsi kawasan yang dinyatakan sebagai Hutan SM Dangku namun dijual-belikan kepada perusahaan swasta melalui surat pemberian izin, serta menilai alih fungsi ini sebagai tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu kami akan meminta pihak Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerjasama segera mengusut kasus ini.
  5. Tuntaskan persoalan batas – batas wilayah adat dan kembalikan tanah adat sebagai pemenuhan kewajiban Negara terhadap Hak Masyarakat Adat sebagaimana yang diatur dalam UUD 45, UUPA 1960, TAP MPR No. IX/2001, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012.
  6. Cabut SK Penunjukan dan Penetapkan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku dikarenakan cacat hukum dan tidak sesuai prosedural yang sah.

Palembang, 16 Juni 2014

KOALISI MASYARAKAT ADAT DAN PETANI MENGGUGAT
Walhi Sumsel, AMAN SumSel, DPW SHI SumSel, MHI SumSel, Barisan Pemuda AMAN
Selengkapnya...

Berkonflik dengan Suaka Margasatwa, Enam Warga Muba Dijerat UU P3H dan Konservasi SDA

Kekhawatiran berbagai kalangan kala UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H) disahkan hanya akan menyasar masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan, terbukti benar. Kasus kedua, setelah vonis maksimal terhadap empat warga adat Semende Agung, Bengkulu kini terjadi di Musi Banyuasim, Sumatera Selatan.
Enam dari tujuh petani—sebelumnya dikabarkan lima—ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Mereka dituduh merusak hutan Suaka Margasatwa Dangku, dan dijerat UU No.35 tahun 1990 tentang Konservasi SDA dan UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H).
“Mereka masih diperiksa penyidik. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, satu menjadi saksi,” kata Kombes Pol R Djarot Padakova, Kabid Humas Polda Sumsel kepada Mongabay, Jumat (13/6/14).
Enam tersangka itu, dua tokoh adat marga Tungkal yakni Muhammad Nur Djakfar (73) dan Zulkipli (53). Lalu, Dedy Suyanto (30) warga Betung, Sukisna (40),  Samingan (43) dari Sukadamai, dan Anwar (29)  dari Sungaipetai. Sedang Wiwit (22) menjadi saksi.
Djarot mengatakan, sebagian hutan Suaka Margasatwa Dangku sudah menjadi pemukiman. “Mungkin sudah ratusan penduduk.”
Sebelumnya, Rabu (11/6/14), kepolisian Polda Sumsel, BKSDA, Dinas Kehutanan Sumsel, operasi gabungan di hutan Suaka Margasatwa Dangku. Versi kepolisian enam petani ditangkap di Suaka Margasatwa Dangku.
Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumsel, empat petani ditangkap di lokasi, tiga di posko Dewan Petani Sumsel di Tungkal Jaya, seusai pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat. “Ketiga petani diciduk di posko itu Muhammad Nur Djakfar, Zulkipli, dan Wiwit,” kata Rustandi Ardiansyah, ketua AMAN Sumsel.
AMAN akan Praperadilkan BKSDA
AMAN Sumsel mengutuk penangkapan warga kala organisasi ini mengadakan kegiatan pemetaan partisipatif wilayah adat. Bukan itu saja, aparat bertindak sewenang-wenang karena merampas kamera dan menghapus data AMAN SumSel. “Kami akan menuntut secara hukum,”  kata Rustandi.
AMAN juga berencana mempraperadilkan BKSDA atas proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur hukum. “BKSDA dan aparat harus jeli, jangan asal tangkap. Kami meyakini perjuangan tokoh adat Muhammad Nur Djakfar dan Zulkipli semata mempertahankan hak adat. Tidak ada kaitan dengan aktivitas kelompok yang menggagar lahan adat yang diklaim Suaka Margasatwa Dangku oleh BKSDA.”
Bahkan, AMAN SumSel mensinyalir ada praktik illegal logging di lahan yang melibatkan BKSDA dan Dinas Kehutanan.
Penangkapan tanpa ada pemberitahuan atau menunjukkan surat-surat semestinya juga dipertanyakan berbagai kalangan. Bahkan beberapa dokumen DPSS dan pembukuan keuangan lembaga dirampas aparat.
Bawor Purbaya dari HuMa mengatakan, tindakan aparat TNI/Polri dan petugas BKSDA melanggar hukum dan tidak mencerminkan perilaku bangsa berbudaya.  “Tindakan ini tidak langsung melarang hak manusia berkumpul dan berserikat,” dalam pernyataan bersama organisasi masyarakat sipil kepada media.
Untuk itu, dia meminta Kapolda Sumsel segera membebaskan petani yang ditangkap. “Kami minta TNI/Polri berhenti campur tangan dalam konflik agraria dan kehutanan terkait hak-hak masyarakat adat,” kata Rian Syaputra, dari Walhi Sumsel.
Kalangan organisasi masyarakat sipil mendesak aparat menghentikan penangkapan warga yang mempertahankan hak mereka.
Beberapa Organisasi organisasi itu antara lain Walhi Sumsel, Padi Indonesia,  HuMa, Walhi Kaltim, Perkumpulan Menapak Indonesia, LBH Universitas Balikpapan, Scale Up Riau, Epistema Institute, dan Serikat Petani Sriwijaya. Lalu, SOFI Institute, JKMA Aceh, LBBT Kalimantan Barat, RMI Bogor, Bantaya Palu, Balang Institute, GBHR Kalimantan Barat, LBBT Pontianak, Papanjati Jawa Timur, Qbar Padang, dan AKAR Bengkulu.
Status Hutan Margasatwa Dangku
Menurut Rustandi, tuduhan penjarahan oleh kepolisian menggunakan UU Konservasi SDA dan UU P3H, sangat tidak tepat. “Lahan dikuasai masyarakat itu tanah adat. Justru hutan adat menjadi suaka itu harus dipertanyakan. Masyarakat menetap untuk hidup. Berkebun, bertani, juga menetap. Ya, seperti kehidupan sebelum tanah adat itu diambil pemerintah untuk hutan Suaka Margasatwa Dangku.” AMAN mendesak kepolisian segera membebaskan warga.
Senada diungkapkan Mualimin Pardi Dahlan, ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN). Menurut dia, kepolisian dan BKSDA harus berhati-hati memproses
hukum ketujuh warga ini. “Sebab belum ada ketetapan hukum jelas mengenai wilayah itu sebagai hutan Suaka Margasatwa,” katanya.
Saat dikuasai masyarakat, kondisi sudah rusak. Banyak penebangan liar yang diduga dilakukan aparat. Bahkan, tidak ditemukan lagi satwa seperti gajah, harimau, tapir di sana. “Tahun 1990-an, beroperasi HPH di situ.”
Suaka Margasatwa Dangku berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Ia berjarak sekitar 150 kilometer dari Palembang, memiliki luas 31.752 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Mei 1991. Sebelum itu, SK Menhut 1986, luas Margasatwa Dangku 70.240 hektar
 
sumber : http://www.mongabay.co.id/2014/06/14/berkonflik-dengan-suaka-margasatwa-enam-warga-muba-dijerat-uu-p3h-dan-konservasi-sda/ 

Selengkapnya...

Senin, Mei 19, 2014

Belasan Izin Tambang di Jambi Bercokol dalam Hutan Lindung dan Konservasi

Teaterikal yang dialkukan oleh Mahasiswa Hijau Indonesai saat melakukan aksi Menuntut Pemerintah Sumsel Menutup Tambang Batubara ( 16/5/14 foto : Walhi Sumsel)
 
Belasan izin tambang di Jambi, menjarah hutan lindung dan kawasan konservasi. Dari luas izin tambang di Jambi mencapai 1.078 juta hektar lebih, sebanyak 480.502,47 hektar di kawasan hutan. Sebanyak 6.300,22 hektar hutan konservasi, 63.662,22 hektar di hutan lindung, serta 410.540,03 hektar hutan produksi. Total 138 izin tambang di kawasan hutan.
Sembilan perusahaan di hutan konservasi adalah PT Abdi Pertiwi Loka, PT Aneka Tambang, PT Arta Bevimdo Mandiri, PT Batu Alam Jaya Mandiri, PT Geomineral Bara Perkasa, PT Jambi Gold, PT Tunas Prima Coal, PT Sarwa Sembada Karya Bumi serta satu izin PKP2B yakni PT Wilson Citra Mandiri.
Tiga perusahaan yang sama PT Aneka Tambang, PT Tunas Prima Coal, Jambi Gold bersama dua perusahaan lain: PT Delapan Inti Power dan PT Semen Baturaja (persero) memegang izin tambang di hutan lindung.
“Yang di kawasan konservasi itu izin harus dicabut. Tidak ada alasan,  sebab sudah menyalahi aturan. Kalau proses pidana itu itu masalah lain. Kita masih fokus proses pencegahan,” ujar Zulkarnain, wakil ketua KPK bidang Pencegahan, di Jambi, awal Mei 2014.
Dia mengatakan, kepala daerah yang mengeluarkan izin, berhak  membina bahkan sampai pencabutan izin perusahaan. “Kita terus mendorong kementerian, dinas untuk pencegahan korupsi. Kepala daerah harus berkoordinasi dengan dinas terkait, menindaklanjuti pertambangan bermasalah.”
Zulkarnain mengingatkan, kepala daerah menjauhi tindakan korupsi. KPK takkan membiarkan kepala daerah leluasa korupsi. “Sekali lagi KPK mengimbau seluruh kepala daerah jangan lagi melakukan tindakan penyimpangan. Jika terus dilakukan, pasti KPK akan memburu sampai ke manapun,” katanya.
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus mengatakan,  siap mengawasi perusahaan yang bermasalah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mencabut perusahaan tambang yang bermasalah, apalagi menggarap hutan konservasi. “Kita bersama bupati dan walikota komitmen memperbaiki. Kita sudah tanda tangan komitmen itu.”
Bupati Sarolangun Cek Endra berkilah terkait banyak temuan perusahaan menggarap hutan konservasi, seperti Antam. Dia bilang, pemberian izin sebelum dia bupati.
Namun, dia akan mengikuti aturan KPK segera menyelesaikan clear and clean(C&C) pertambangan sampai November 2014. Jika perusahaan tidak jaminan reklamasi, akan dicabut izin. “Kita akan ikuti aturan KPK, yang jelas Sarolangun jelang November 2014 permasalahan akan selesai.”
Bambang dari PT Aneka Tambang membantah, masuk dalam hutan konservasi maupun lindung. Menurut Bambang, sekitar 90 persen masuk hutan produksi. “Hanya sebagian kecil masuk kawasan hutan lindung, bagian barat Kabupaten Merangin dan sebagian kecil lain masuk hutan konservasi di bagian selatan TN Kerinci Seblat,” katanya via telepon kepada Mongabay.
Tata Kelola Buruk
KPK berkesimpulan tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia sangat buruk setelah mengkaji di 12 provinsi yang menemukan seabrek permasalahan. Dari izin tumpang tindih di kawasan hutan hingga kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
KPK mengunjungi satu persatu ke-12 provinsi itu sejak 19 Februari lalu hingga 27 Juni 2014. Ke-12 provinsi itu Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.
Dian Patria, koordinator Tim Kajian Sumber Daya Alam Direktorat Litbang KPK, menemukan, tidak sikron data produksi batubara antara Ditjen Minerba Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan lembaga negara lain. Misal, data produksi batubara 2012, Ditjen ESDM mencatat 288,5 juta ton, data BPS 466,3 juta ton. Kalau selisih ini dihitung sebagai penerimaan pajak yang hilang, ada potensi hilang penerimaan pajak Rp28,5 triliun pada 2012.  Sedang data World Coal Association 443 juta ton. Beda pula dengan data US EIA 452,1 juta ton.
Ditjen Minerba mencatat, sejak 2005-2013, piutang negara Rp1,3 triliun, terdiri dari iuran tetap Rp31 miliar atau 2,3 persen dan royalti Rp1,2 triliun atau 97,6 persen. Sedangkan piutang 12 provinsi yang dilakukan korsup Rp905 miliar atau 69 persen dari piutang. Terdiri dari iuran tetap Rp23 miliar dan royalti Rp882 miliar. Piutang ini dari 1.659 perusahaan total 7.501 IUP di 12 provinsi.
Dari rekapitulasi data per April 2014, Ditjen Minerba, terdapat 10.922 IUP di Indonesia. Sebanyak 6.042 berstatus C&C dan 4.880 non C&C. Persoalan lain masih banyak pemegang IUP belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data Ditjen Pajak Maret 2014, ada 7.754 pemegang IUP, 3.202 tak memiliki NPWP.

Di Jambi, dari 398 IUP, 198 non C&C. Paling banyak di Kabupaten Bungo 51 IUP, Sarolangun 47 IUP dan Batanghari 31 IUP. Salah satu, PT Ken Brother Muda Satya mengantongi izin eksplorasi di Batanghari. Ken Brother diduga dimiliki Bujang alias Josia, kontraktor yang dikenal Gubernur Jambi, Hasan Basri . Bujang disebut-sebut termasuk penyumbang dana kampanye terbesar kala pemilihan Gubernur Jambi pada 2010.
Dari IUP di Jambi, mayoritas IUP mengalami kurang bayar, sebanyak 341 IUP atau 85,68 persen, lebih dari Rp3,2  miliar plus US$9 juta. Paling banyak di Batanghari dengan 85 IUP, diikuti Sarolangun 67 IUP, Bungo 65 IUP dan Tebo 55 IUP. Alhasil, kata Dian, Jambi di peringkat ketujuh, daerah yang masih bermasalah kurang bayar PNBP 2011-2013.
Bahkan ada beberapa perusahaan memiliki alamat, sebut saja misal PT Deltamas Perkasa, sudah eksplorasi di Muaro Jambi. Ada pula beberapa perusahaan memiliki NPWP ganda.
Secara nasional, dari 74 PKP2B yang dicek pelaporan SPT, hanya 51 melaporkan SPT tahun 2011 (68,9 persen) dan 50 perusahaan melaporkan SPT pada 2012 (67,6 persen).
Zulkarnain menilai, aturan yang dibuat Kementerian ESDM terlalu ringan. Salah satu, pembayaran pajak royalti dibayar setelah penjualan. Seharusnya, perusahaan membayarkan royalti ke pemerintah sebulan sebelum penjualan.”Kita akan terus dorong kementerian membuat peraturan royalti lebih baik dan membuat SOP, hingga pemerintah tidak dirugikan.”
Peta Dasar Masih Berbeda-beda
KPK berkoodinasi dengan 12 kementerian. Antara lain ESDM, Kehutanan, Perhubungan, Pajak, Lingkungan Hidup, Bea Cukai.  “Termasuk Kehutanan, sudah 12 kementerian kita koordinasikan dan bikin MOU mengkaji kementerian itu. Masalah peta dasar saja, 12 kementrian itu berbeda-beda. Informasi peta Indonesia skala 1:250.000 sudah ada tapi peta skala 1:25.000 belum. Bagaimana jika peta dasar saja tidak sama?” tanya Zulkarnain.
Ditjen ESDM maupun Pemprov Jambi ternyata memiliki data berbeda mengenai perusahaan yang menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Versi pemprov 85 dana jaminan reklamasi dan tujuh dana pasca tambang, data ESDM hanya 35 dana jaminan reklamasi dan 15 dana pasca tambang.
Setiap kepala daerah dari walikota, bupati hingga gubernur wajib melaporkan progres pembenahan setiap tiga bulan, terhitung 10 Juli 2014, 10 Oktober 2014 terakhir 10 Desember 2014.
Erman Rahim, kepala Dinas ESDM Jambi mengatakan, pemerintah provinsi akan menyurati kabupaten dan perusahaan-perusahaan IPU bermasalah untuk menagih pembayaran royalti, iuran tetap dan berbagai kewajiban terhadap negara.
Jambi Gold, sudah delapan bulan menunggak membayar rolayti Rp1,56 miliar. “Amanat UU, kita tak boleh mencabut izin sampai selesai melunasi semua kewajiban.” Erman mengaku, sejak koordinasi dan sepervisi KPK, PNBP meningkat drastis, jika April 2013 hanya Rp2 miliar, kini April 2014 menjadi Rp14 miliar.
Mahasiswa Palembang Desak Gubernur Cabut Izin Tambang
Di Palembang, setelah Walhi dan AMAN, giliran mahasiswa mendukung upaya KPK menyelesaikan sejumlah penambangan batubara di Sumsel yang terindikasi merugikan negara. Mereka mendesak Gubernur segera mencabut izin perusahaan batubara bermasalah.
Desakan ini karena belum ada langkah maju pemerintah Sumsel. Ryan Saputra, koordinator aksi mahasiswa, Walhi Sumsel dan pemuda AMAN Sumsel di Jumat (16/5/14) mengatakan, setelah dua pekan penjelasan KPK di Palembang, belum ada langkah konkrit pemerintah Sumsel. Misal, bagaimana hasil penagihan kerugian negara oleh penambangan batubara itu.
Para mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Palembang, yang tergabung dalam Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) menolak dialog dengan Dinas Pertambangan.
“Kami hanya minta segera cabut izin 31 perusahaan yang tidak punya NPWP. Tidak perlu dialog, tidak akan menyelesaikan persoalan. Apalagi kami berdialog dengan orang yang bukan pengambil kebijakan,” kata Ryan.
Saat aksi, para pengunjukrasa menampilkan fragmen para petani dengan tubuh hitam terkena polusi batubara. Mereka hidup miskin dan berpenyakitan.
KPK menemukan 31 perusahaan belum memiliki NPWP di Sumsel. Sekitar 81 perusahaan batubara belum clean dan clear. Ada perusahaan masuk kawasan hutan lindung mencapai 9.300 hektar di Banyuasin dan Empat Lawang. Sekitar 932 hektar di hutan konservasi di Musirawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Semua perusahaan tersebar di Musirawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muaraenim dan Lahat.

Sumber : http://www.mongabay.co.id/2014/05/19/belasan-izin-tambang-di-jambi-bercokol-dalam-hutan-lindung-dan-konservasi/ 
Selengkapnya...