Palembang (ANTARA
News) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan agar pengelolaan
lahan dan kawasan hutan harus melibatkan partisipasi masyarakat sekitar,
agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari.
"Pengembangan kawasan hutan menjadi unit usaha pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga memang harus melibatkan mereka dalam pembahasannya," kata Menhut.
Zulkifli juga berjanji akan segera menyelesaikan berbagai kasus sengketa lahan di Sumsel yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan.
"Kita akan lihat dan pelajari satu persatu permasalahannya, dan jika masyarakatnya keberatan, maka tidak akan dilakukan pembangunan di kawasan tersebut," ujar dia pula.
Seperti diketahui bahwa di berbagai daerah di Sumsel sering terjadi konflik antara warga dan pemerintah daerah terkait lahan kelola dengan pihak perusahaan perkebunan setempat.
Salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang akan mengubah kawasan permukiman dan perkebunan rakyat menjadi perkebunan tebu.
Warga setempat menolak rencana tersebut, karena mereka sudah merasa dapat hidup sejahtera dengan kebun karet yang mereka miliki saat ini.
Konflik lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit juga berkali-kali terjadi di Sumsel, Lampung, dan beberapa daerah lain di Sumatera dan Kalimantan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel bersama kelompok LSM pendamping warga, terkait sejumlah konflik lahan di daerahnya yang belum kunjung menemukan solusinya, mendesak pemerintah dan pihak perusahaan serta para pihak dapat segera mencarikan jalan keluar terbaik secara permanen.
Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Sadart, berharap pada akhirnya opsi yang dipilih adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat kembali mendapatkan dan mengelola lahan yang selama ini dipersoalkan, mengingat proses alih kelola areal kebun itu umumnya bermasalah.
"Pengembangan kawasan hutan menjadi unit usaha pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga memang harus melibatkan mereka dalam pembahasannya," kata Menhut.
Zulkifli juga berjanji akan segera menyelesaikan berbagai kasus sengketa lahan di Sumsel yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan.
"Kita akan lihat dan pelajari satu persatu permasalahannya, dan jika masyarakatnya keberatan, maka tidak akan dilakukan pembangunan di kawasan tersebut," ujar dia pula.
Seperti diketahui bahwa di berbagai daerah di Sumsel sering terjadi konflik antara warga dan pemerintah daerah terkait lahan kelola dengan pihak perusahaan perkebunan setempat.
Salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang akan mengubah kawasan permukiman dan perkebunan rakyat menjadi perkebunan tebu.
Warga setempat menolak rencana tersebut, karena mereka sudah merasa dapat hidup sejahtera dengan kebun karet yang mereka miliki saat ini.
Konflik lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit juga berkali-kali terjadi di Sumsel, Lampung, dan beberapa daerah lain di Sumatera dan Kalimantan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel bersama kelompok LSM pendamping warga, terkait sejumlah konflik lahan di daerahnya yang belum kunjung menemukan solusinya, mendesak pemerintah dan pihak perusahaan serta para pihak dapat segera mencarikan jalan keluar terbaik secara permanen.
Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Sadart, berharap pada akhirnya opsi yang dipilih adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat kembali mendapatkan dan mengelola lahan yang selama ini dipersoalkan, mengingat proses alih kelola areal kebun itu umumnya bermasalah.
Sumber : antaranews.com
0 komentar:
Posting Komentar