WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Selasa, September 25, 2012

Petani Desak Penyelesaian Konflik Lahan

PALEMBANG - Ribuan massa tergabung dalam Petani Sumsel Bersatu mendesak supaya pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria antara petani dan perusahaan yang terjadi di Sumsel selama ini. Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Halaman Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel dalam rangka memperingati Hari Tani, Senin (24/9). Bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, para petani berkumpul di Benteng Kuto Besak yang dilanjutkan dengan longmarch ke Kantor Wilayah BPN Sumsel. Diantara pengunjuk rasa terdapat kelompok-kelompok petani yang tengah bersengketa lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan, Hutan Tanaman Industri, ataupun tambang.
Salah satunya dari Gerakan Petani Penesak Bersatu dari Kabupaten Ogan Ilir, yang beberapa waktu lalu mengajukan tuntutan lahan kepada PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis. Konflik ini berbuntut tewasnya Angga bin Darmawan, yang diduga terkena peluru anggota kepolisian di Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu OI.
Selama ini, para petani merasa kian terdesak oleh hadirnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan lahan di daerah mereka. Hak pengelolaan lahan oleh perusahaan semakin luas sehingga lahan garapan mereka menyusut.
Koordinator aksi, Anwar Sadat, dalam orasinya menuntut untuk segera dituntaskannya berbagai konflik agraria yang terjadi dengan didasarkan pada azas keadilan bagi kaum tani. Kemudian menjalankan pembaruan agraria sejati dengan cara meredistribusi tanah untuk kepentingan kaum tani yang disertai dengan berbagai sarana penunjang untuk pemanfaatan dan pengelolaannya.
Selain itu, Koordinator Walhi Sumsel ini juga menuntut penghentian dan pencabutan berbagai izin (HGU, HPHTI, IUP dan lain-lain) diberbagai sektor agrarian yang mengancam kelangsungan hidup khususnya kaum tani di pedesaan. Kemudian, mereka juga menuntut penyetopan industrialisasi monokultur dan cegah industrialisasi pangan di Sumsel.
“Dan yang selanjutnya kami juga menuntut pemerintah untuk melindungi harga hasil produksi pertanian petani serta perluas dan perkuat areal lahan pangan rakyat. Dalam peringatan Hari Tani ini kami juga mendesak cabut izin HGU PTPN VII Cinta Manis serta hentikan kekerasan, kriminalisasi dan pemenjaraan kepada petani,” desak Anwar



Artikel Terkait:

0 komentar: