PENANGKAPAN AKTIVIS: Tim Advokasi Walhi Sumsel Nilai Dakwaan Jaksa Tidak Sesuai Fakta

(11/3) Pembacaan Eksepsi Oleh Penasehat Hukum Anwar sadat dan Dedek caniago Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (foto : Walhi Sumsel )

PALEMBANG – Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Pencari Fakta Walhi Sumatera Selatan membantah dua aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melakukan perusakan pagar Polda Sumsel ketika terjadi kericuhan saat unjuk rasa pada 29 Januari 2013.

“Aktivis Walhi ketika bentrokan terjadi antara massa petani dengan polisi tidak berada dekat objek yang diperkarakan,” kata salah seorang anggota Tim Advokasi Hukum dan Pencari Fakta (Tahta) Walhi Sumsel Munhur Satyahaprabu sebelum sidang lanjutan pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Palembang, Senin (11/3/2013).

Menurut dia, kedua aktivis, yakni Anwar Sadat yang menjabat Direktur Ekseskutif Walhi Sumsel dan Dedek Chaniago, staf pengembangan Walhi Sumsel, dipastikan tidak melakukan perusakan pagar kantor aset negara itu berdasarkan fakta dan keterangan sejumlah saksi yang diperoleh tim di lapangan.

Untuk membela dan menegakkan kebenaran itu, puluhan pengacara Tahta Walhi Sumsel berupaya meyakinkan majelis dengan mengungkapkan fakta-fakta hukum disertai bukti dan saksi dalam proses sidang selanjutnya.

Dijelaskan bahwa semua dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang pada 4 Maret 2013 dinilai tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

Dalam sidang perdana yang dipimpin Hakim Ketua Ahmad Yunus, kata Munhur, banyak dakwaan JPU Kiagus Mashun yang tidak mendasar, tidak sesuai dengan fakta lapangan dan pokok persoalan yang diperjuangkan dalam aksi unjuk rasa yang mengakibatkan aktivis dan pejuang hak petani itu ditangkap oleh polisi.

JPU dalam dalil dakwaannya menyatakan Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat dan rekannya Dedek Chaniago merancang aksi unjuk rasa petani di depan Mapolda Sumsel di Palembang pada tanggal 29 Januari 2013.

Berdasarkan kondisi tersebut dan adanya kerusakan pada pagar pintu gerbang Mapolda Sumsel kedua aktivis Walhi Sumsel dijerat JPU dengan Pasal 170 KUHP (melakukan perusakan) dan Pasal 160 KUHP (melakukan penghasutan) dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara.

Dua dari tiga aktivis yang ditangkap oleh pihak Polda Sumsel perkaranya mulai disidangkan pada tanggal 4 Maret, sedangkan satu tersangka lainnya Kamaludin (aktivis Walhi dan pejuang hak petani Ogan Ilir yang bersengketa dengan PTPN VII) sekarang ini berkas perkaranya masih dalam proses. (Antara/dba)

Sumber : http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/03/penangkapan-aktivis-tim-advokasi-walhi-sumsel-nilai-dakwaan-jaksa-tidak-sesuai-fakta/

Artikel Terkait:

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected

Freeanwar

• Koalisi Antimafia Hutan Laporkan Korupsi SDA ke KPK
• "SBY Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri"
• SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan
• Aktivis Lingkungan Hidup Tagih Janji SBY
• Korupsi di Tambang dan Perkebunan, Negara Rugi Triliunan Rupiah
• KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA
• Kami Aktivis, Bukan Penjahat Atau Kriminal
• Walhi Sumsel Siap Hadapi Banding Jaksa
• Anwar sadat Pejuang Lingkungan Hidup dan agraria lainnya Resmi Menyatakan Banding
• Walhi Sumsel : Putusan Hakim Terhadap Kamaludin Cacat Hukum

agraria

• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
• SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
• Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
• Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T