Menuntut Hak atas Sumber Kehidupan Rakyat dan Lingkungan Hidup,Bukan Tindakan Kriminal

Aksi Petani dan Mahasiswa bebaskan Anwar sadat dkk (foto: tribunnews.com)

Palembang, 4 Maret 2013- Persidangan pertama terhadap Anwar Sadat dan Dedek Chaniago aktifis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Palembang telah berlangsung pagi tadi di Pengadilan Negeri Palembang dengan dakwaan pasal 170 KUHP. 

Sayangnya, proses peradilan yang diharapkan dapat berjalan secara adil dan transparan, masih jauh dari harapan.  Mualimin, SH dari Koalisi untuk Peradilan Bersih menyatakan bahwa “dalam proses persidangan yang berlangsung, kami menilai ada pengabaian terhadap pemenuhan acces to justice, pengabaian terhadap asas praduga tidak bersalah, dan penggiringan opini hukum dengan simbolisasi terhadap Anwar Sadat dan Dedek Chaniago dengan berbaju tahanan ketika dihadapkan ke muka persidangan, ada aparat kepolisian yang masuk ke ruang persidangan berseragam lengkap bahkan membawa senjata api dan duduk tepat di belakang kedua terdakwa, serta dibatasinya kesempatan terdakwa untuk bertemu dan berkonsultasi dengan kuasa hukum dan keluarga. 

Hadi Jatmiko, Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian WALHI Sumsel dalam hal ini menilai bahwa “proses hukum ini juga sedang menggiring kasus yang dialami oleh Anwar Sadat dan Dedek Chaniago menjadi kasus kriminal biasa, dengan mengkriminalkan pejuang lingkungan dan hak asasi manusia yang tengah memperjuangkan tanah dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Kami menegaskan bahwa kasus yang dialami Anwar Sadat adalah persoalan struktural terkait dengan konflik agraria dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Kriminalisasi yang dialami oleh aktifis dan petani termasuk dengan penggunaan pasal-pasal “karet” yang sesungguhnya menjadi alat bagi kekuasaan untuk membungkam suara kritis dari aktifis dan petani yang sedang menuntut hak atas tanah dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang sekian lama dirampas oleh PTPN VII.  

Karenanya kami mendesak agar proses peradilan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan terbuka, serta dapat mengungkap akar persoalan yang sebenarnya dari kasus ini.

contact person:

1.      Mualimin, SH: 081367444310

2.      Hadi Jatmiko: 08127312042

KOALISI untuk Peradilan Bersih

KONTRAS, Konsorsium Pembaruan Agraria, SHI,AMAN Sawit Watch, SPI, Persatuan Pergerakan Petani Indonesia, Publik Interst Lawyer Network, ELSAM, WALHI Nasional, Lentera,JATAM,Konsil LSM Indonesia Sumsel, WALHI region Sumatera, Serikat Petani Pasundan, Serikat Petani Sriwijaya, WCC Palembang,LP3HAM, WBH Sumsel, LBH Palembang, Kobar 9, Yayasan Orde, Yayasan ROTAN, SPORA, YKM, Yayasan Puspa Indonesia, Sumsel Watch, Perserikatan OWA, LEMBAR Institute, Pergerakan Nasional, KPMD, IMPALM, GEMAPALA WIGWAM, MAFESRIPALA, KEMASDA,SP Palembang,YM3.

Artikel Terkait:

Freeanwar

• Koalisi Antimafia Hutan Laporkan Korupsi SDA ke KPK
• "SBY Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri"
• SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan
• Aktivis Lingkungan Hidup Tagih Janji SBY
• Korupsi di Tambang dan Perkebunan, Negara Rugi Triliunan Rupiah
• KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA
• Kami Aktivis, Bukan Penjahat Atau Kriminal
• Walhi Sumsel Siap Hadapi Banding Jaksa
• Anwar sadat Pejuang Lingkungan Hidup dan agraria lainnya Resmi Menyatakan Banding
• Walhi Sumsel : Putusan Hakim Terhadap Kamaludin Cacat Hukum

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected

agraria

• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
• SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
• Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
• Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T