Tomy: Dakwaan JPU Cacat Hukum

PALEMBANG, BeritAnda - Persidangan Anwar Sadat dan Dedek Chaniago telah memasuki agenda eksepsi.

Sindang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, dipimpin langsung oleh Majelis Hakim, M. Yunus (Hakim Ketua ), Zahri dan Arnelia (Hakim Anggota), Senin (11/3/2013).

Sidang dalam agenda pembacaan eksespsi oleh tim kuasa hukum Sadat dan Dedek, dijelaskan bahwa dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kgs. Mashun SH, pada sidang sebelumnya dinilai kabur dan tidak jelas (cacat hukum).

Hal ini dikatakan oleh salah satu tim kuasa hukum Anawar Sadat dan Dedek Chaniago, Tomy, saat di wawancarai sesusai persidangan.

Menurut Tomy, pasal yang dikenakan oleh JPU dalam suarat dakwaan minggu lalu, kami menilai tidak singkron, karena didalam surat dakwaan tersebut peran Sadat dan Dedek berbeda, akan tetapi dalam uraian dakwaan tersebut, tidak dijelaskan sejauh mana pengaruh peran itu dan apa persitiwa hukum yang terjadi.

“Kami menilai jaksa terkesan terburu-buru dalam membuat surat dakwaan, sehingga terjadi ketidak singkronisasian fakta yang terjadi dengan surat dakwaan yang di buat oleh JPU,” terang Tomy kepada wartawan.

Lanjut Tomy menjelaskan, seperti menyangkut soal pertemuan dengan Aliansi Mayarakat Adat Nusantara (AMAN) dimana Anwar Sadat hadir dan dikatakan bahwa dalam surat dakwaan tersebut didalam forum itu, Anwar Sadat melakukan penghasutan, akan tetapi antara peristiwa dan kejadian tidak dalam wilaya hukum Pengadilan Negeri Palembang. Kalau memang itu dianggap sebagai termasuk dalam pelanggaran hukum atau tindak pidana, forum yang dilaksanakan oleh AMAN maka tempat kejadiannya bukan di Palembang tetapi di Banyuasin.

“Hubungan ini antara pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dilakukan oleh Anwar Sadat di forum-forum petani dan masyarakat adat, kemudian dengan apa yang terajdi di depan  Mapolda Sumsel, ini yang tidak nyambung, mana yang dijadikan dasar hukum untuk menetapkan Pasal 170 (2) KUHP dan mana yang dijadikan dasar hukum  untuk kekuatan Pasal 160 KUHP, akan tetapi dalam surat dakwaan tersebut tidak disebutkan waktu dan tempat, dan dalam forum apa saja, ini yang kita anggap bahwa dakwaan yang dibuat oleh JPU tidak cermat dan tidak jelas dan tidak lengkap,” ujar Tomy.

Tomy juga mengatakan, bahwa oleh karena itulah struktur yang kita sampaikan melalui eksepsi hari ini, struktur surat dakwaan itu harus lengkap, harus tepat dan harus menyeimbangkan keseluruhan antara kapan kejadiannya, dan seperti apa akibat yang terjadi, dan pasal apa yang dilanggar, sedangkan dalam surat dakwaan itu sama sekali tidak disebutkan dimana tempat kejadian dan akibat apa yang terjadi.

“Dikatakan dalam surat dakwaan bahwa penghasutan terjadi di Banyuasin ketika di forum AMAN, akan tetapi dalam surat dakwaan tersebut tidak menyebutkan tanggal dan waktu serta tempat. Dan ini dijadikan dasar untuk menetapkan Anwar Sadat dan Dedek sebagai tersangka pengrusakan serta penghasutan pada saat demonstrasi di Polda beberapa waktu lalu, inilah yang kami anggap tidak nyambung dan tidak ada korelasinya,” tegas Tomy.

Tomy menambahkan, berdasarakan undang-undang, jangankan cacat hukum, tidak cermat dan tidak lengkap itu dapat membatalkan surat dakwaan, jadi artinya sekarang konstruksi dakwaaannya yang kita cermati, nah berdasarkan apa yang kita lihat bahwa konstruksi dakwaan yang dibuat oleh jaksa ini sama sekali tidak cermat.

“Oleh karena itulah karena ketidakcermatan surat dakwaan yang di buat oleh JPU, kita mengharapkan bahwasahnya surat dakwaan tersebut batal demi hukum, dan kita akan meminta kepada JPU untuk  tidak memudahkan perkara,” kata Tomy.

Sementara itu saat dikonfirmasi ke JPU, Kgs. Mashun SH, mengatakanm bahwa itu versi mereka (Tim Kuasa Sadat dan Dedek), kita akan menanggapinya, kita akan lihat pada sidang berikutnya pada tanggal 18 Maret 2013.

“Dakwaan yang kami buat sudah sempurna, kalaupun ada bantahan dari pihak tim kuasa hukumnya, itu silakan saja, kita akan lihat di persidangan berikutnya yang diagendakan pada tanggal 18 maret 2013 mendatang,” tutup Kgs. Mashun SH. 

Sumber : http://www.beritanda.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12255&catid=82&Itemid=459 

Artikel Terkait:

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected

agraria

• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
• SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
• Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
• Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T

Freeanwar

• Koalisi Antimafia Hutan Laporkan Korupsi SDA ke KPK
• "SBY Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri"
• SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan
• Aktivis Lingkungan Hidup Tagih Janji SBY
• Korupsi di Tambang dan Perkebunan, Negara Rugi Triliunan Rupiah
• KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA
• Kami Aktivis, Bukan Penjahat Atau Kriminal
• Walhi Sumsel Siap Hadapi Banding Jaksa
• Anwar sadat Pejuang Lingkungan Hidup dan agraria lainnya Resmi Menyatakan Banding
• Walhi Sumsel : Putusan Hakim Terhadap Kamaludin Cacat Hukum