TAHTA Menyayangkan Putusan Sela Majelis Hakim PN Palembang

Anwar Sadat dan Dedek Caniago saat dibawah ke LP Pakjo, setelah sidang Putusan Sela

Palembang, hari ini agenda sidang Pembacaan Putusan Sela atas nama terdakwa Anwar Sadat dan Dede Chaniago yang didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan 160 KUHP digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Sidang yang dihadiri oleh Ahmad Yunus sebagai ketua majelis hakim dan Mashun, Sh Selaku jaksa penuntut umum. Sidang kali ini dihadiri pulhan keluarga dan petani Serikat Petani Sriwijaya dan beberapa elemen mahasiswa. 

Dalam Putusannya hakim menolak eksepsti atau nota keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa Anwar Sadat dan Dede Chaniago. Sebelumnya dakwan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang tanggal 18/3/2013 di Pengadilan Negeri Palembang di tolak oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa Muhnur Satyahaprabu,SH menyesalkan keputusan Majleis hakim ini karena keputusan tersebut sama persis seperti yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut umum. “kami menghormati dan menta’ati keputusan sela ini terapi kami menyesalkan karena jelas alasan keberatan kami sama sekali tidak dipertimbangkan dan dijawab oleh majelis hakim” ujar Muhnur Satyahaprabu di Pengadilan Negeri Palembang.

Majelis hakim dalam keputusannya mempertimbankan bahwa Dakwaan jaksa penuntut umum sudah menjelaskan waktu, tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, jika peran para terdakwa tersebut bukan merupakan wilayah keberatan Dakwaan tetapi sudah merupakan pokok perkara. Kedua putusan sela tersebut memerintahkan kepada Jaksa Penuntut umum untuk melanjutkan dan menghadirkan saksi-saksi.

“Kenapa kita mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan, karena menyakini bahwa dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut umum tidak cermat,jelas dan cermat lihat saja dakwaannya begitu sangat obscure (bias)” tambah Prabu, SH

Anggota Team advokasi dan Pencari Fakta (TAHTA) Tommy Indyan, SH menyatakan bahwa “Majelis hakim sangat kaku menerapkan hukum KUHAP sebenarnya bukan hanya persyaratan formil saja yang dipertimbangkan tetapi persyaratan materiil juga harus dipertimbangkan”.

Atas keputusan majelis hakim ini maka sidang atas nama terdakwa Anwar Sadat dan Ddede Chaniago  akan dilanjutkan pada minggu depan pada tanggal 1 April 2013 dengan agenda pemeriksaan alat bukti termasuk saksi.

Contak person:

Muhnur Satyahaprabu 08119501126

Tomy Indyan 081278044558

Artikel Terkait:

Freeanwar

• Koalisi Antimafia Hutan Laporkan Korupsi SDA ke KPK
• "SBY Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri"
• SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan
• Aktivis Lingkungan Hidup Tagih Janji SBY
• Korupsi di Tambang dan Perkebunan, Negara Rugi Triliunan Rupiah
• KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA
• Kami Aktivis, Bukan Penjahat Atau Kriminal
• Walhi Sumsel Siap Hadapi Banding Jaksa
• Anwar sadat Pejuang Lingkungan Hidup dan agraria lainnya Resmi Menyatakan Banding
• Walhi Sumsel : Putusan Hakim Terhadap Kamaludin Cacat Hukum

agraria

• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
• SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
• Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
• Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T

Siaran Pers

• Siaran Pers : Penegakan Hukum, Bukti Keseriusan Negara Memutus Rantai Kejahatan Korporasi
• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• 160 Hari Pemiskinan Warga Cawang Gumilir oleh PT. Musi Hutan Persada Negara Dimana?
• Walhi Sumsel : Stop Alih Fungsi dan Reklamasi Rawa Palembang !
• Walhi Sumsel : Penegakan Hukum Perusahaan Pembakar Hutan masih Setengah Hati!
• Kaburnya Hukum dalam Kabut Asap Kasus Karhutla
• Kronologis Penembakan Warga Oleh Aparat Saat Demo Tolak Tambang.
• 5 Tahun Moratorium Menjadi Kamuflase Regulasi Eksploitasi SDA Indonesia