WALHI adalah forum organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan kelompok pecinta Alam terbesar di Indonesia.WALHI bekerja membangun gerakan menuju tranformasi sosial, kedaulatan rakyat dan keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kunjungi Alamat Baru Kami

HEADLINES

  • Pengadilan Tinggi Nyatakan PT. BMH bersalah dan Di Hukum Ganti Rugi
  • Walhi Deklarasikan Desa Ekologis
  •   PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
  • PT.BMH Penjahat Iklim, KLHK Lakukan Kasasi Segera
  • Di Gusur, 909 orang petani dan keluarganya terpaksa mengungsi di masjid, musholla dan tenda-tenda darurat

Sabtu, Januari 30, 2010

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2010
NO : JUDUL RUU
1 RUU tentang Intelijen
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran
3 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum
4 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian
5 RUU tentang Kelautan
6 RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
7 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman
8 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan
9 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun
10 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi
11 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi
12 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat
13 RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
14 RUU tentang Jaminan Produk Halal
15 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
16 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
17 RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
18 RUU tentang Keperawatan
19 RUU tentang Gerakan Pramuka
20 RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
21 RUU tentang Bantuan Hukum
22 RUU tentang Mata Uang
23 RUU tentang Perekonomian Nasional
24 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
25 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik
26 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
28 RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
29 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang
Protokol
30 RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan DPR
31 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya
32 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
33 RUU tentang Konvergensi Telematika
34 RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi
35 RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara
36 RUU tentang Administrasi Pemerintahan
37 RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
38 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
39 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
40 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Grasi
41 RUU tentang Keimigrasian
42 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
43 RUU tentang Perdagangan
44 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara
45 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Koperasi
46 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian
47 RUU tentang Keantariksaan
48 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
49 RUU tentang Transfer Dana
50 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
51 RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
52 RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
53 RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
54 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
55 RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
56 RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan
57 RUU tentang Informasi Geospasial
58 RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta

NO DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2 Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
5 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang








Artikel Terkait:

0 komentar: