Sunday, 31 January 2010
PALEMBANG (SI) – Proses penilaian Adipura tahap pertama oleh pemerintah pusat hampir memasuki tahap akhir.Sejumlah titik penilaian masuk dalam kategori aman,kecuali drainase dan saluran air yang tak maksimal.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Kms Abubakar mengemukakan, dari 160 titik pantau penilaian Adipura tahun 2009–2010,Palembang saat ini masih berada di posisi aman untuk kategori kota metropolitan.Namun, untuk titik penilaian drainase dan saluran air lain, masih perlu peningkatan.
”Kita yakin masuk lima besar karena sejumlah titik pantau, seperti pasar, terminal, rumah sakit, penilaiannya mungkin masih bagus. Meskipun kita belum tahu berapa nilainya,saya optimistis masih bagus. Nah, kalau drainase, kemungkinan masih belum optimal karena banyak drainase yang perlu peningkatan kebersihannya,”ujarnya di Palembang kemarin. Selain drainase, lanjut Abu, penghijauan kota juga kemungkinan masih belum maksimal.
“Tetapi sekarang kita sudah upayakan untuk menggalakkan penghijauan, khususnya di pemukiman di kelurahan dan kecamatan. Karena itu, kita harapkan agar ini terus ditingkatkan, sehingga penghijauan di Palembang bisa makin optimal,” bebernya. Sedangkan untuk yang paling baik, tambah Abu, kemungkinan penilaian di bidang pengomposan dan 3R (reuse, recycle, dan reduce).
“Upaya kita untuk menerapkan 3R ini, sudah maksimal. Itu terlihat dari tempat sampah di berbagai dinas, instansi, sekolah, atau pusat perbelanjaan yang sudah dipisah antara sampah organik dan nonorganik.Inilah yang harus ditingkatkan lagi,”paparnya. Sementara untuk penilaian tahap kedua, diperkirakan baru akan dilakukan pada awal Maret mendatang.
“Memasuki tahap kedua ini, kita minta peran serta masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungannya.Termasuk, dengan membersihkan drainase yang ada di tempat tinggalnya,” tegasnya. Mengenairendahnya nilaisistem drainase dan saluran air sendiri,Kepala Dinas PU-BM Palembang Kira Tarigan menjelaskan,untuk pembenahan drainase dan kolam retensi di Palembang,pihaknya mengajak seluruh camat dan lurah untuk bekerja sama.
“Kita minta seluruh camat dan lurah untuk membantu mengawasi drainase dan saluran air yang ada di kawasannya. Sebab, mereka yang mengawasi terdekat dengan lingkungan nya,” sebutnya. Kira menambahkan, sejauh ini Palembang memang masih membutuhkan penambahan kolam retensi.
Untuk kota dengan luas 102,47 km2, setidaknya Palembang membutuhkan sampai 50 kolam retensi. “Sekarang ini, baru ada 20 kolam.Untuk itu, tahun depan kita akan upayakan penambahan kolam retensiyangbarulagi.Inijugauntuk menunjang 19 sistem drainase yang ada di Palembang,”tegasnya. Dia mengatakan,dari 20 kolam retensi yang ada juga telah mengalami pendangkalan.
“Idealnya kolam retensi itu memiliki kedalaman sampai 5 meter. Sekarang karena sudahtertutupLumpurdansampah, kedalaman tinggal 2,5 meter saja.Ini sangat memengaruhi daya tampung dari kolam retensi,”kata dia. Selainsampahdanlumpur,lanjut Kira,limbah cucian mobil juga membuat sedimentasi di kolam retensi makin parah. “Sedimentasi makin parah karena limbah cucian mobil membentuk endapan.
Kita sudah peringatkan sejumlah cucian mobil untuktidakmembuanglimbahnya di kolam retensi.Tapi,masih ada juga yang melanggar,”ungkapnya. Untuk menanggulangi hal ini, tambah Kira,tahun ini Dinas PU-BM fokus melakukan pengerukan kolam retensi. Sebanyak 13 kolam retensi akan dikeruk mulai pertengahan tahun ini.
“Tahun lalu kita sudah keruk lima kolam retensi,yakni kolam di samping RS Siti Khodijah,Talang Aman,Perumnas,depan Yayasan IBA, dan Kambang Iwak Kecik (samping Masjid Taqwa),”urainya. Mengenai dananya, imbuh dia, termasuk dalam dana pemeliharaan rutin di Dinas PU-BM, yakni Rp250 juta.
“Dananya masuk dana rutin.Yang jelas, tahun ini kita fokus juga melanjutkan pengerukan di kolam retensi. Bahkan pada tahun ini,kita akan mendapatkan kucuran dana dari Jepang sebesar Rp40 miliar. Rencananya dana ini untuk normalisasi Sungai Bendung, Sungai Aur,Sekanak,dan Sungai Buah. Ini juga ada bantuan dari Balai Sungai Wilayah Sumatera VIII,”jelas dia.
Menurut Manajer Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (walhi) Sumsel, Hadi Djatmiko mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pengawalan ketat terhadap rencana tata ruang wilayah yang akan digagas Pemkot Palembang. “Tujuannya agar kolam retensi dan drainase yang ada saat ini tidak akan terulang lagi pada masa mendatang. Ini merupakan pekerjaan yang harus segera diselesaikan Pemkot Palembang,” ujarnya tadi malam.
Hadi mengatakan, kondisi kolam retensi dan drainase di Kota Palembang memang cukup memprihatinkan. ”Seharusnya pemkot tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah kolam retensi tersebut, tetapi juga harus mencarikan solusi. Bahkan, upaya pengerukan yang dilakukan Pemkot Palembang jangan hanya formalitas, harus terus rutin dilakukan, ”tegasnya. Dia menambahkan,Pemkot Palembang seharusnya dapat lebih memperketat pemberian izin untuk memperluas galian tersebut.
”Jangan sampai proyek tersebut sampai ke tangan yang kurang berkompeten, sehingga terkesan hanya menghambur-hamburkan uang APBD. Bahkan, daripada melakukan pembangunan kolam retensi yang baru, ada baiknya lebih perhatian untuk memperluas ruang terbuka hijau dan mempertahankan rawa-rawa sebagai daerah serapan air yang ada, itu lebih dari cukup untuk meminimalisasi timbulnya banjir di kota Palembang ini.Tanpa upaya itu semua, drainase dan banjir tetap menjadi masalah,”katanya. (andhiko tungga alam)
PALEMBANG (SI) – Proses penilaian Adipura tahap pertama oleh pemerintah pusat hampir memasuki tahap akhir.Sejumlah titik penilaian masuk dalam kategori aman,kecuali drainase dan saluran air yang tak maksimal.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Kms Abubakar mengemukakan, dari 160 titik pantau penilaian Adipura tahun 2009–2010,Palembang saat ini masih berada di posisi aman untuk kategori kota metropolitan.Namun, untuk titik penilaian drainase dan saluran air lain, masih perlu peningkatan.
”Kita yakin masuk lima besar karena sejumlah titik pantau, seperti pasar, terminal, rumah sakit, penilaiannya mungkin masih bagus. Meskipun kita belum tahu berapa nilainya,saya optimistis masih bagus. Nah, kalau drainase, kemungkinan masih belum optimal karena banyak drainase yang perlu peningkatan kebersihannya,”ujarnya di Palembang kemarin. Selain drainase, lanjut Abu, penghijauan kota juga kemungkinan masih belum maksimal.
“Tetapi sekarang kita sudah upayakan untuk menggalakkan penghijauan, khususnya di pemukiman di kelurahan dan kecamatan. Karena itu, kita harapkan agar ini terus ditingkatkan, sehingga penghijauan di Palembang bisa makin optimal,” bebernya. Sedangkan untuk yang paling baik, tambah Abu, kemungkinan penilaian di bidang pengomposan dan 3R (reuse, recycle, dan reduce).
“Upaya kita untuk menerapkan 3R ini, sudah maksimal. Itu terlihat dari tempat sampah di berbagai dinas, instansi, sekolah, atau pusat perbelanjaan yang sudah dipisah antara sampah organik dan nonorganik.Inilah yang harus ditingkatkan lagi,”paparnya. Sementara untuk penilaian tahap kedua, diperkirakan baru akan dilakukan pada awal Maret mendatang.
“Memasuki tahap kedua ini, kita minta peran serta masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungannya.Termasuk, dengan membersihkan drainase yang ada di tempat tinggalnya,” tegasnya. Mengenairendahnya nilaisistem drainase dan saluran air sendiri,Kepala Dinas PU-BM Palembang Kira Tarigan menjelaskan,untuk pembenahan drainase dan kolam retensi di Palembang,pihaknya mengajak seluruh camat dan lurah untuk bekerja sama.
“Kita minta seluruh camat dan lurah untuk membantu mengawasi drainase dan saluran air yang ada di kawasannya. Sebab, mereka yang mengawasi terdekat dengan lingkungan nya,” sebutnya. Kira menambahkan, sejauh ini Palembang memang masih membutuhkan penambahan kolam retensi.
Untuk kota dengan luas 102,47 km2, setidaknya Palembang membutuhkan sampai 50 kolam retensi. “Sekarang ini, baru ada 20 kolam.Untuk itu, tahun depan kita akan upayakan penambahan kolam retensiyangbarulagi.Inijugauntuk menunjang 19 sistem drainase yang ada di Palembang,”tegasnya. Dia mengatakan,dari 20 kolam retensi yang ada juga telah mengalami pendangkalan.
“Idealnya kolam retensi itu memiliki kedalaman sampai 5 meter. Sekarang karena sudahtertutupLumpurdansampah, kedalaman tinggal 2,5 meter saja.Ini sangat memengaruhi daya tampung dari kolam retensi,”kata dia. Selainsampahdanlumpur,lanjut Kira,limbah cucian mobil juga membuat sedimentasi di kolam retensi makin parah. “Sedimentasi makin parah karena limbah cucian mobil membentuk endapan.
Kita sudah peringatkan sejumlah cucian mobil untuktidakmembuanglimbahnya di kolam retensi.Tapi,masih ada juga yang melanggar,”ungkapnya. Untuk menanggulangi hal ini, tambah Kira,tahun ini Dinas PU-BM fokus melakukan pengerukan kolam retensi. Sebanyak 13 kolam retensi akan dikeruk mulai pertengahan tahun ini.
“Tahun lalu kita sudah keruk lima kolam retensi,yakni kolam di samping RS Siti Khodijah,Talang Aman,Perumnas,depan Yayasan IBA, dan Kambang Iwak Kecik (samping Masjid Taqwa),”urainya. Mengenai dananya, imbuh dia, termasuk dalam dana pemeliharaan rutin di Dinas PU-BM, yakni Rp250 juta.
“Dananya masuk dana rutin.Yang jelas, tahun ini kita fokus juga melanjutkan pengerukan di kolam retensi. Bahkan pada tahun ini,kita akan mendapatkan kucuran dana dari Jepang sebesar Rp40 miliar. Rencananya dana ini untuk normalisasi Sungai Bendung, Sungai Aur,Sekanak,dan Sungai Buah. Ini juga ada bantuan dari Balai Sungai Wilayah Sumatera VIII,”jelas dia.
Menurut Manajer Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (walhi) Sumsel, Hadi Djatmiko mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pengawalan ketat terhadap rencana tata ruang wilayah yang akan digagas Pemkot Palembang. “Tujuannya agar kolam retensi dan drainase yang ada saat ini tidak akan terulang lagi pada masa mendatang. Ini merupakan pekerjaan yang harus segera diselesaikan Pemkot Palembang,” ujarnya tadi malam.
Hadi mengatakan, kondisi kolam retensi dan drainase di Kota Palembang memang cukup memprihatinkan. ”Seharusnya pemkot tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah kolam retensi tersebut, tetapi juga harus mencarikan solusi. Bahkan, upaya pengerukan yang dilakukan Pemkot Palembang jangan hanya formalitas, harus terus rutin dilakukan, ”tegasnya. Dia menambahkan,Pemkot Palembang seharusnya dapat lebih memperketat pemberian izin untuk memperluas galian tersebut.
”Jangan sampai proyek tersebut sampai ke tangan yang kurang berkompeten, sehingga terkesan hanya menghambur-hamburkan uang APBD. Bahkan, daripada melakukan pembangunan kolam retensi yang baru, ada baiknya lebih perhatian untuk memperluas ruang terbuka hijau dan mempertahankan rawa-rawa sebagai daerah serapan air yang ada, itu lebih dari cukup untuk meminimalisasi timbulnya banjir di kota Palembang ini.Tanpa upaya itu semua, drainase dan banjir tetap menjadi masalah,”katanya. (andhiko tungga alam)
0 komentar:
Posting Komentar