PALEMBANG - Poniran (25) warga Desa Sidomulyo kecewa berat ketika harapan ke Palembang untuk bertemu Gubernur Sumsel di Pemprov Sumsel batal. Gubernur Sumsel sedang tidak berada ditempat. Padahal pertemuan tersebut diharapkan menjadi penyelesaian sengketa tanah antara warga antara warga desa dengan PTPN VII. Pertemuan itu sendiri bagian dari kesepakatan warga dengan Pemprov Sumsel dalam aksi beberapa hari lalu. Kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Asisten I Pemprov Sumsel Mukti Sulaiman.
"Jangan salahkan kami bila warga bertindak anarkis," ujar Poniran yang ditemui di DPRD Sumsel setelah gagal melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumsel, Rabu (6/1).
Lebih kecewa lagi ketika mendapatkan kenyataan bahwa tak satupun pejabat pemprov menemui mereka. Padahal menurut Poniran, pertemuan itu sudah dijanjikan beberapa hari sebelumnya.
"Masa tidak ada satupun orang di Pemprov Sumsel dengan warga seperti kami," kata Poniran.
Sedangkan warga lain mengatakan, bila persoalan berlarut-larut jangan salahkan bila massa yang lebih besar mendatangi Pemprov Sumsel kembali. Massa dari dua desa akan kembali berunjukrasa secara besar-besaran. "Kami dari pemprov ke dewan untuk meminta pertimbangan. Bila perlu dewan menegur keras Gubernur Sumsel atas batalnya memenuhi janji," ujar warga tersebut.
"Jangan salahkan kami bila warga bertindak anarkis," ujar Poniran yang ditemui di DPRD Sumsel setelah gagal melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumsel, Rabu (6/1).
Lebih kecewa lagi ketika mendapatkan kenyataan bahwa tak satupun pejabat pemprov menemui mereka. Padahal menurut Poniran, pertemuan itu sudah dijanjikan beberapa hari sebelumnya.
"Masa tidak ada satupun orang di Pemprov Sumsel dengan warga seperti kami," kata Poniran.
Sedangkan warga lain mengatakan, bila persoalan berlarut-larut jangan salahkan bila massa yang lebih besar mendatangi Pemprov Sumsel kembali. Massa dari dua desa akan kembali berunjukrasa secara besar-besaran. "Kami dari pemprov ke dewan untuk meminta pertimbangan. Bila perlu dewan menegur keras Gubernur Sumsel atas batalnya memenuhi janji," ujar warga tersebut.
Artikel Terkait:
Berita-berita
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar