PALEMBANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa
Peduli Rakyat (Ampera) kembali menggelar aksi susulan penolakan kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kemarin.
Dalam aksinya kali ini, mahasiswa mendatangi beberapa kantor media radio dan televisi untuk menyampaikan tuntutan. “Kami sangat kecewa dengan para anggota Dewan yang dipilih oleh rakyat. Bahkan, kami melakukan sweeping tidak satu pun dari mereka ada di ruangan.Maka,hari ini (kemarin) kami memilih media untuk menjadi penyambung lidah kami,” kata koordinator aksi Ampera Apriandi saat mendatangi Radio Republik Indo-nesia (RRI) Palembang kemarin. Apriandi menjelaskan, kedatangannya ke beberapa media untuk menyalurkan aspirasi tuntutan kepada pemerintah pusat agar mendegarkan secara langsung pernyataan sikap Ampera soal penolakan kenaikan harga BBM. “Media yang kita datangi adalah radio dan televisi. Untuk radio seperti RRI, Smart FM, Trijaya FM. Sedangkan, televisi yaitu PalTVdan TVRI,”ujarnya. Ampera, kata dia, mengultimatum setiap fraksi di DPR RI untuk menolak kenaikan harga BBM sebagai wujud berpihaknya kepada rakyat dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun apabila tidak bisa menurunkan harga BBM. “Apabila rapat paripurna tetap menyetujui kenaikan harga BBM,Ampera akan kembali turun ke jalan dengan massa lebih besar dan menduduki Bandara Sultan Mahmud Badarudin II,” pungkasnya. Sementara itu,ratusan massa yang mengatasnamakan Front Oposisi Rakyat Sumsel kemarin konvoi menolak kenaikan harga BBM subsidi di sejumlah titik Kota Palembang. Massa menuntut pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena menyengsarakan rakyat. Selain Kantor DPRD Sumsel,massa yang terdiri dari Walhi Sumsel, Majelis LSM Sumsel, FNB, SP OKI, SHI Sumsel, MHI, DPSS MUBA, juga mendatangi Kantor Gubernur Sumsel. Massa kemudian melakukan long march dari kantor gubernur yang dilanjutkan ke Bundaran Air Mancur. Koordinator aksi yang juga Direktur Walhi,Anwar Sadat, mengatakan BBM merupakan energi penting bagi kelangsungan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.“karena BBM sebagian besar dikonsumsi pengendara sepeda motor dan angkutan umum. Jika kenaikan harga BBM terjadi, sekitar 52 juta masyarakat kelas bawah merasakan dampak langsung kenaikan harga,” ungkapnya. |
Artikel Terkait:
Berita-berita
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar