KEPALA Divisi (Kadiv) Pengembangan Organisasi dan Keorganisasian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel Hadi Jatmiko menuturkan, sekitar 50% kawasan Kota Palembang merupakan daerah rawa (parkir air).
Jadi,saat kawasan ini ditimbun,air yang biasanya terserap ke sana dapat mengalir dan membanjiri daerah lain. Hadi menilai, sebelum melakukan pembangunan,perlu diadakan kajian tentang tata lingkungan. Terlebih, hingga kini Kota Palembang masih belum memiliki peta rawa yang jelas. Begitu pula dengan Perda Rawa yang dalam pelaksanaannya masih belum konsisten. Sebagai gambaran, ada pasal-pasal yang secara jelas mengizinkan eksploitasi kawasan rawa secara besar-besaran tanpa ada batas maksimal penimbunan rawa.Akibatnya, sejumlah pelanggaran terhadap lingkungan masih marak terjadi.
“Kita butuh kebijakan lingkungan yang jelas. Kirakira daerah rawa mana yang termasuk kawasan reklamasi atau kawasan konservasi. Jadi, pembangunan yang akan di laksanakan nantinya dapat berjalan secara ramah lingkungan,” ujar Hadi di Palembang kemarin. Dia memprediksi, jika kondisi ini tetap dibiarkan, akan terjadi banjir besar di kawasan Seberang ulu pada 2011 atau 2012.Pihaknya sudah berusaha mencegah kerusakan lebih besar terjadi. Secara organisasi,Walhi tidak pernah menolak adanya pembangunan untuk mendukung pelaksanaan SEA Gamesdi Sumsel.Begitu pula dengan rencana untuk menjadikan Jakabaring sebagai kawasan ekonomi eksklusif. Hanya, pembangunan tersebut harus diiringi kebijakan dan solusi yang benar.
Misalnya, saat sebagian lahan rawa ditimbun, bagian lainnya harus dikeruk kedalamannya menjadi dua kali lebih dalam dari sebelumnya. Tujuannya agar aliran air dari rawa yang di timbun dapat terserap dan tertampung pada lahan di sekitarnya. “Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru berdampak buruk bagi masyarakat sekitarnya.Untuk itu,sekali lagi ditekankan sosialisasi dan kajian lingkungan itu sangat penting,” tegas Hadi. Ahli lingkungan dan perairan dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Robianto memaparkan, kawasan Jakabaring berada di sekitar Sungai Ogan, Sungai Komering, dan Sungai Musi.
Pada kawasan tersebut telah terdapat saluran-saluran air dan kolam-kolam penampungan. Namun,setiap rencana di kawasan tersebut penting untuk menaati tata ruang lingkungan. Misalnya, dengan membuat kolam retensi dan tetap memfungsikan keberadaan sungai-sungai di sekitarnya. “Dalam setiap rencana pembangunan tentunya ada gambar dan master plan-nya.Jika gambar tersebut telah kita ketahui,kita bisa melihat apakah pembangunan tersebut sesuai dengan tata lingkungan atau tidak,”ucap Robi. Untuk itu, sebelum pembangunan itu dilaksanakan, setiap master plan dan gambar pembangunan venue perlu disosialisasikan kepada masyarakat.
Dari sini, para akademisi, ahli lingkungan, ahli perairan,pemerhati lingkungan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dapat menilai dan dimintai pendapatnya tentang pembangunan tersebut.“Dalam hal ini,semua unsur masyarakat dan pihak terkait lainnya harus di libatkan.Kita pun dapat mengawal agar pembangunan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya,”kata Robi.
Sumber Seputar Indonesia
Artikel Terkait:
Berita-berita
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
0 komentar:
Posting Komentar