KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA

JAKARTA, - Koalisi Anti Mafia Hutan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) yang terjadi di tiga provinsi di Indonesia, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Koalisi menduga ada kasus dugaan korupsi yang dilakukan antara perusahaan dengan pejabat di tingkat daerah hingga di tingkat pusat.

Juru Bicara Koalisi Anti Mafia Hutan Tama S Langkun mengungkapkan, setidaknya ada lima kasus dugaan korupsi pada sektor SDA tersebut yaitu dugaan suap penerbitan izin pertambangan (1 kasus), dugaan korupsi sektor perkebunan (3 kasus) dan dugaan korupsi pada sektor kehutanan (1 kasus). Untuk kasus dugaan korupsi, potensi kerugian negara secara keseluruhan mencapai angka Rp 1,9 triliun. Sedangkan untuk kasus suap dugaan besarnya suap mencapai angka Rp 4 miliar.

"Berdasarkan hal tersebut, kami dari koalisi menuntut KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang sudah terjadi sedemikan rupa ini," kata Tama saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Tama mengatakan, maraknya kasus dugaan korupsi yang terjadi di sektor SDA diakibatkan karenan aparat penegak hukum dan jajaran di pemerintahan kurang tegas dalam mengusut kasus ini. Sehingga, praktek mafia hutan masih terus merajalela.

"Kerugian negara itu bisa ditanggulangi jika saja pemerintah dan penegak hukum serius melakukan pemberantasan terhadap mafia hutan maupun pemberantasan korupsi di sektor SDA," tegasnya.

Tama menambahkan, rencananya pihaknya akan segera melaporkan temuan hasil investigasi yang telah dilakukannya selama enam bulan sejak tahun 2012-2013 itu ke KPK pada Jumat (15/6/2013) mendatang.

Berikut hasil investigasi Koalisi Anti Mafia Hutan dalam kasus dugaan korupsi dan suap di sektor SDA:

1. Laporan dugaan korupsi PT PN VII (cinta manis) di Sumatera Selatan senilai Rp 4.847.700.000

2. Dugaan korupsi pemberian IUPHHK-HTI di Kawasan Hutan Rawa Gambut Merang - Kepayang senilai Rp 1.762.453.824.120

3. Dugaan gratifikasi proses penerbitan izin usaha pertambangan di Kota Samarinda senilai Rp 4.000.000.000

4. Dugaan korupsi alih fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Perkebunan Sawit di Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp 108.922.926.600

5. Dugaan korupsi penerbitan izin IUPHHK-HTI PT di Kalimantan Barat senilai Rp 51.553.374.200

sumber :http://nasional.kompas.com/read/2013/06/12/13450641/KPK.Diminta.Usut.5.Dugaan.Korupsi.Sektor.SDA

Artikel Terkait:

Freeanwar

• Koalisi Antimafia Hutan Laporkan Korupsi SDA ke KPK
• "SBY Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri"
• SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan
• Aktivis Lingkungan Hidup Tagih Janji SBY
• Korupsi di Tambang dan Perkebunan, Negara Rugi Triliunan Rupiah
• Kami Aktivis, Bukan Penjahat Atau Kriminal
• Walhi Sumsel Siap Hadapi Banding Jaksa
• Anwar sadat Pejuang Lingkungan Hidup dan agraria lainnya Resmi Menyatakan Banding
• Walhi Sumsel : Putusan Hakim Terhadap Kamaludin Cacat Hukum

agraria

• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
• SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
• Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
• Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected