"SBY Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri"

Sejumlah Aktivis saat melakukan aksi di depan Istana Negara (foto : Istimewa)

Jakarta, Aktual.co —  Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Mafia Hutan mempertanyakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melindungi para pejuang lingkungan hidup.

"Kami mendesak Presiden memberi perhatian khusus dan melindungi para pejuang lingkungan hidup, yang pada pidatonya dianggap sebagai teman yang menjaga lingkungan," kata koordinator aksi Tama S. Langkun dalam aksinya, di Silang Monas Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Dalam aksi ini, para aktivis membawa sejumlah spanduk dan karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas kriminalisasi pada pejuang lingkungan yang dilakukan aparat di pemerintahan Presiden SBY.

Mereka meminta aparat harusnya menangkap koruptor yang memanfaatkan lingkungan, bukan melakukan kriminalisasi pada aktivis penyelamat lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban.

"Seharusnya pejuang lingkungan hidup dilindungi sesuai dengan UU 32 tahun 2009 pasal 66. Jika tidak maka pernyataan SBY sebagai kepala negara laksana menepuk air didulang terpercik muka sendiri," ucapnya.

Untuk diketahui, aksi ini menanggapi beberapa aktivis yang ditangkap dan ditahan adalah Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat, Staf Walhi Sumsel Dedek Chaniago, dan Kamaluddin petani dari Ogan Ilir. Mereka dituduh melakukan perusakan dan penghasutan. Saat ini telah divonis oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan kurungan 7 bulan penjara dan 1,4 tahun penjara.

Artikel Terkait:

Freeanwar

• Koalisi Antimafia Hutan Laporkan Korupsi SDA ke KPK
• SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan
• Aktivis Lingkungan Hidup Tagih Janji SBY
• Korupsi di Tambang dan Perkebunan, Negara Rugi Triliunan Rupiah
• KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA
• Kami Aktivis, Bukan Penjahat Atau Kriminal
• Walhi Sumsel Siap Hadapi Banding Jaksa
• Anwar sadat Pejuang Lingkungan Hidup dan agraria lainnya Resmi Menyatakan Banding
• Walhi Sumsel : Putusan Hakim Terhadap Kamaludin Cacat Hukum

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected

agraria

• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
• SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
• Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
• Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T