SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan

Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Mafia Hutan (KMAMH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi itu sebagai bentuk solidaritas kepada para pejuang keselamatan lingkungan di Indonesia.Pegiat Wahana Lingkungan Hindup (Walhi) Zenzi Suhada menuding selama masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah terjadi kriminalisasi di sektor lingkungan hidup. Walhi mencatat, sedikitnya 207 penyelamat lingkungan telah ditangkap dan diintimidasi aparat keamanan.
“Apa yang disampaikan SBY, menjadikan LSM sebagai kawan merupakan bentuk pencitraan,” ujar Zenzi yang juga koordinator aksi, Kamis (13/06/13).
Ia menyatakan, sejak lama mendesak SBY agar memberikan perhatian khusus dan melindungi para pejuang lingkungan hidup. Berdasarkan data Walhi, sejak Januari hingga April 2013 sedikitnya 180 orang pegiat lingkungan dan petani ditahan karena memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Para pegiat lingkungan menginginkan adanya kepastian dari mandat UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di pasal 66. Pasal itu menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
“Kami inginkan adanya perlindungan terhadap pejuang dan aktivis lingkungan hidup. Itulah tugas SBY saat ini,” tandasnya

sumber : http://www.lensaindonesia.com/2013/06/13/sby-dituntut-lindungi-para-pejuang-lingkungan.html 

Artikel Terkait:

agraria

• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Walhi Sumsel Apresiasi Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan SDA di Muba.
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Pernyataan Sikap : Negara kembali di Lemahkan oleh Perusahaan HTI (PT. MHP/Marubeni Coorporation)
• Momentum dan Kesempatan Tegakan Wibawa Negara
• SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan
• Siaran Pers : Mengutuk Tindak Kekerasan dan pengusuran lahan yang dilakukan PT. Musi Hutan Persada (Marubeni Coorporation) bersama aparat Kepolisian, TNI dan POLHUT
• Perber 4 Menteri, Belum Seluruh Kepala Daerah Bentuk IP4T

Freeanwar

• Koalisi Antimafia Hutan Laporkan Korupsi SDA ke KPK
• "SBY Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri"
• Aktivis Lingkungan Hidup Tagih Janji SBY
• Korupsi di Tambang dan Perkebunan, Negara Rugi Triliunan Rupiah
• KPK Diminta Usut 5 Dugaan Korupsi Sektor SDA
• Kami Aktivis, Bukan Penjahat Atau Kriminal
• Walhi Sumsel Siap Hadapi Banding Jaksa
• Anwar sadat Pejuang Lingkungan Hidup dan agraria lainnya Resmi Menyatakan Banding
• Walhi Sumsel : Putusan Hakim Terhadap Kamaludin Cacat Hukum

Berita-berita

• Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
• Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
• Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
• Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
• Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
• Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
• Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
• Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
• Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
• Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected